cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 9   10   11   12   13 
Kajian Yuridis Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Keadilan Distributif Wahyuni , Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam; Afda’u, Faisal
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3092

Abstract

Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan upaya pemerintah menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagai implementasi prinsip keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan yuridis PBI JKN dalam sistem hukum Indonesia dengan prinsip keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif PBI JKN telah memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pelaksana teknis. Namun, dalam implementasinya, terjadi penyimpangan seperti yang tergambar dalam kasus terdaftarnya individu berkemampuan ekonomi tinggi sebagai peserta PBI. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan verifikasi, sehingga prinsip kebutuhan, kesetaraan, dan kontribusi dalam keadilan distributif tidak terpenuhi. Pembenahan sistemik diperlukan terhadap mekanisme pendataan, verifikasi, dan evaluasi kepesertaan agar program PBI JKN, tepat sasaran dan sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Perlindungan Hak dan Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Perdata dan Islam di Indonesia Afda’u , Faisal; Wahyuni, Husnia Hilmi; Susatyo, Febryan Alam
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak dan status anak luar nikah berdasarkan hukum perdata di Indonesia serta prinsip-prinsip perlindungan dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan terhadap aturan perundang-undangan dan prinsip keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata Pasal 280–299 menetapkan hak anak luar nikah yang diakui oleh ayah atau ibu, mencakup nafkah, pendidikan, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan dari ayah, hubungan hukum anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka ruang bagi anak untuk mengajukan hak kepada ayah biologis melalui bukti tes DNA. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak anak luar nikah berlandaskan keadilan, kasih sayang, dan perlindungan. Islam menekankan bahwa anak, sebagai anugerah dari Allah, harus mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. QS. Al-Anfal (8:28) menekankan pentingnya kasih sayang terhadap anak, sementara QS. Al-Baqarah (2:233) mewajibkan pemenuhan nafkah, termasuk bagi anak luar nikah. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan hak dan kesejahteraan anak tetap terjamin meskipun status kelahirannya berbeda.
Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta Sebagai Jaminan Gadai Di Indonesia Mufidah, Imroatin; Rodiyah, Nur; Vramo, Bagas Novanda; Masitoh, Dewi; Musadad, Ahmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3100

Abstract

Studi ini berfokus pada pemeriksaan aspek hukum dari penggunaan hak cipta sebagai agunan di Indonesia dan menganalisis risiko dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Meskipun UU No. 28/2014 mengakui hak cipta sebagai objek jaminan kebendaan, studi normatif ini menunjukkan bahwa hak cipta juga dapat menjadi subjek dari kepentingan jaminan. Melalui pendekatan hukum dan konseptual, studi ini menganalisis dasar hukum penggunaan hak cipta sebagai jaminan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan hak cipta sebagai agunan membawa manfaat bagi pencipta dan peserta dalam ekonomi kreatif dalam hal peningkatan likuiditas, hal ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam penilaian ekonomi dan penegakan agunan, serta kurangnya undang-undang khusus. Pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penilaian, pendaftaran, dan penegakan hak cipta sebagai agunan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset kekayaan intelektual Indonesia. Pendekatan bertahap dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem kekayaan intelektual.
Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Ariyanti, Ariyanti
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3101

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan jaminan produk halal serta peraturan terkait. Kemudian dikonsepsikan terhadap pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan konsumen produk UMKM yang dihasilkan. Menurut Undang Undang Pangan, Undang Undang jaminan Produk halal, Undang Undang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa  kewajiban mencantumkan label halal bagi produk yang telah memperoleh sertifikasi halal merupakan ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum, didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap norma agama. Label halal bukan hanya simbol keagamaan, melainkan juga bagian dari sistem jaminan mutu dan keamanan pangan nasional. Ketaatan terhadap ketentuan ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha dan bagian dari perlindungan hak konsumen Indonesia.
Pelindungan Hukum Konsumen Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak di Kota Samarinda Nirmala, Oktastika Badai; Surahman, Surahman
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Pertalite (RON 90) di Kota Samarinda. Kelangkaan Pertalite ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk mekanisme distribusi yang tidak efesien, pembatasan kuota, dan cuaca yang mempengaruhi transportasi. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dalam pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan pengguna BBM bersubsidi, pengawas SPBU, serta lembaga perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kurang diterapkan di Kota Samarinda, meskipun memberikan hak-hak konsumen. Banyak masyarakat tidak memahami fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sehingga tidak memanfaatkan mekanisme pengaduan. Untuk mengurangi kelangkaan dan memastikan ketersediaan BBM, penelitian ini merekomendasikan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak konsumen dan peningkatan manajemen distribusi BBM.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Tanah yang Tidak Memenuhi Syarat Formil Kesumawardhani, Adhiningtyas Brigitha; Silviana, Ana
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3109

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilaksanakannya perjanjian jual beli yang bersifat definitif. PPJB sering digunakan ketika terdapat kondisi tertentu yang menghambat transaksi langsung, seperti belum terpenuhinya persyaratan administratif atau pelunasan pembayaran. Dalam praktiknya, PPJB sering dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris guna memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persyaratan hukum pembuatan PPJB sebagai akta autentik serta tanggung jawab notaris dalam menjamin keabsahannya. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan hukum dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat sebagai akta autentik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil, jika tidak, maka dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan hukum lebih lemah. Peningkatan kualitas serta kepastian hukum dalam pembuatan akta PPJB sebagai akta autentik, diperlukan langkah perbaikan baik dari segi regulasi maupun praktik notaris di lapangan, dengan penguatan pengawasan terhadap notaris.
Urgensi Digitalisasi Sertifikat: Perlindungam Hukum dan Tanggung Jawab dalam Jaminan Hipotik Kapal Laut Amiliya, Ria; Solehah, Imroatus; Wati, Indah; Amin, Mohammad Fathul; Musaddad, Ahmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3112

Abstract

Digitalisasi sertifikat dalam jaminan hipotik kapal laut sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hukum dan tanggung jawab. Proses digitalisasi memungkinkan pengelolaan sertifikat menjadi lebih efisien, transparan, dan akurat, yang pada gilirannya mengurangi risiko kesalahan dan penipuan dalam transaksi maritim. Dengan sistem digital, pemilik kapal dapat dengan mudah mengakses dan mengelola dokumen penting, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Implementasi digitalisasi juga mendukung efisiensi operasional di pelabuhan, mempercepat proses perizinan dan pengawasan kapal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, semua pihak terkait dapat berkolaborasi lebih baik dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasional kapal. Dengan demikian, digitalisasi sertifikat menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan industri pelayaran yang semakin kompleks. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pemilik kapal dan stakeholder lainnya untuk bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri maritim.
Liberalisasi Perdagangan dan Etika Ekonomi Islam: Dampaknya terhadap Krisis Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia di Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam Hanifah, Salma Nur; Kurniawati, Husni
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3121

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis fenomena liberalisasi perdagangan terkait krisis perjanjian WTO di negara-negara organisasi kerja Islam. Menekankan etika ekonomi Islam terkait globalisasi ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, data yang dikumpulkan berasal dari studi literatur dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya merespon fenomena ini, integrasi konsep keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), dan manfaat (maslahah) ke dalam kebijakan perdagangan internasional negara-negara OKI sebagai keadilan dalam fondasi dalam memastikan bahwa manfaat liberalisasi dinikmati secara merata oleh negara berkembang, terutama anggota OKI.  Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk sinergi yang kuat antar negara-negara anggota OKI untuk memperkuat solidaritas ekonomi Islam internasional, membentuk kebijakan kolektif yang mendukung nilai-nilai syariah, dan memperjuangkan sistem perdagangan global yang lebih adil dan manusiawi. Integrasi nilai keadilan, keseimbangan, dan manfaat dalam kebijakan perdagangan tidak hanya mendukung ketahanan ekonomi negara-negara OKI, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi Islam dalam membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih merata.
Politik Hukum dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis terhadap Proses dan Arah Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Pratama, Ali Gilang; Saputri, Alma Elvira; Rahayu, Ana; Pujianti, Titin; Puspitasari, Ratiani; Suryaningsi, Suryaningsi; Herliah, Endang
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3123

Abstract

Artikel ini mengkaji politik hukum dalam proses legislasi nasional di Indonesia dengan menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah, DPR, panitia kerja (panja), kelompok kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti bagaimana inisiatif legislasi sering kali didominasi oleh pemerintah dan elite politik, sementara partisipasi masyarakat bersifat terbatas. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis grafis alur legislasi, hasil penelitian ini mengungkapkan ketidakseimbangan dalam proses pembentukan undang-undang yang memengaruhi kualitas dan legitimasi produk hukum. bahwa praktik prosedural yang tidak demokratis, marginalisasi partisipasi publik, dan dominasi kekuasaan elit politik kerap kali mengwarnai pembentukan undang-undang. Politik hukum digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan daripada mewujudkan keadilan hukum dan kepentingan rakyat. Hasil ini menekankan pentingnya masyarakat sipil dan lembaga pengawasan dalam menjaga integritas proses legislasi, dan pentingnya rekonstruksi politik hukum nasional yang lebih bertanggung jawab, terlibat, dan berorientasi pada keadilan substantif. Model ideal politik hukum menjadi rekomendasi yang disesuaikan dengan transformasi sosial sambil tetap berbasis pada prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi.
Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan Atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara Putri, Sabila Rizki Mahadewi; Fidiyani, Rini
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3147

Abstract

Sanitasi lingkungan dan akses air bersih merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Masyarakat di wilayah padat seperti Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara belum sepenuhnya menikmati hak tersebut secara nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi jaminan hukum atas sanitasi dan air bersih serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan studi hukum dan pengumpulan data lapangan melalui wawancara serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas sanitasi bersifat formalistik. Akses terhadap air bersih masih terbatas, kondisi lingkungan tidak sehat, dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah. Perubahan regulasi yang berlangsung cepat menyebabkan kesulitan dalam proses sosialisasi serta menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Program lingkungan seperti TPS 3R dan bank sampah dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menunjukkan adanya inisiatif pemerintah untuk membangun kesadaran kolektif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah, stabilisasi kebijakan, serta perluasan pendekatan sanitasi berbasis komunitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Page 11 of 18 | Total Record : 174

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue