cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2020)" : 15 Documents clear
EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo) Amrullah Baru Ahnaf; Rahadi Wasi Bintoro; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kejaksaan negeri wonosobo dan Mengetahui hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode metode penelitian kualitatif menggunakan yuridis sosiologis. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah sesuai dengan sistematika pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam menjalankan Eksekusi terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang tidak ada nya RUPBASAN di Wonosobo sehingga barang sitaan dititipkan di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, sehingga memerlukan biaya untuk melakukan perawatan barang sitaan. Faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan, hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang.Kata Kunci : Eksekusi, Barang sitaan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
CERAI GUGAT KARENA SUAMI MENDERITA SAKIT (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Cmi) Dhafir Muhammad; Tri Lisian Prihatinah; Mukhsinun Mukhsinun
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.88

Abstract

Manusia diberikan sebuah wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntutan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Tidak semua perkawinan tujuannya dapat tercapai, perceraian adalah jalan terakhir untuk melepaskan hubungan perkawinan. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditemukan asas hukum perkawinan, yang salah satunya adalah asas mempersulit proses hukum perceraian. Salah satu contoh alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat pada putusan Nomor : 190/Pdt.g/2019/PA.Cmi dan akibat hukum dari cerai gugat tersebut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dihasilkan dua kesimpulan. Pertama menunjukan bahwa Pertimbangan hukum hakim dalam memutus cerai gugat hanya semata-mata didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b dan f, dalam persidangan ada fakta hukum lain yaitu Tergugat mempunyai penyakit diabetes yang berpengaruh terhadap alat vital sehingga nafkah batin yang tidak terpenuhi, alasan tersebut dapat digunakan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) huruf (e) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri”. Kedua, akibat hukum cerai gugat ini hakim menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat, yaitu suami boleh kembali pada isteri tapi dengan syarat harus ada akad nikah baru dan mahar baru, serta isteri boleh menikah dengan pria lain.Kata Kunci : Perkawinan, Cerai Gugat, Akibat hukum
KEJAHATAN PEMBEGALAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lampung Timur) THE CRIME OF BULLYING IS VIEWED FROM THE PERSPECTIVE CRIMINOLOGY (Study in The Jurisdiction of The Police East Lights) Luthfi Yahya; Budiyono Budiyono; Dwi Hapsari Retnaningrum
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.95

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena yang cukup kompleks saat ini adalah kejahatan pembegalan sepeda motor. Kejahatan pembegalan membuat masyarakat resah dan takut jika akan berpergian menggunakan sepeda motor, bagaimana tidak, para pelaku pembegalan kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap para korban saat menjalankan aksinya dan bahkan tidak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan, upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan, dan faktor-faktor yang menghambat Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan dan literatur digunakan untuk mendukung data primer. Berdasarkan hasil penelitian terdapat lima faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembegalan yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor narkoba. Upaya yang dilakukan Polres Lampung Timur dalam menanggulangi kejahatan pembegalan adalah upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif, selanjutnya ditemukan dua faktor yang menghambat dalam upaya menanggulangi kejahatan pembegalan, faktor masyarakat dan faktor budaya.Kata Kunci: Kejahatan, Pembegalan, Kriminologi
IMPLEMENTASI HUKUM PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (STUDI DI KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS) Widya Dwi Ratnasari; Saryono Hanadi; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dan kontribusi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan responden sebanyak 40 (empat puluh) orang anggota kelompok UPPKS. Pengambilan sample melalui metode purposive sampling. Data yang digunakan meliputi data primer diperoleh dengan metode kuisioner dan data sekunder diperoleh dengan metode dokumenter dan studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan secara coding, editing, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi hukum program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas adalah efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi baiknya perencanaan, efektifnya pelaksanaan, efektifnya pemantauan dan evaluasi, lancarnya pendanaan, efektifnya pembinaan dan pengawasan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) cenderung berkontribusi terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 5 (lima) indikator meliputi pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif keluarga, pemberdayaan ekonomi produktif, pendapatan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.Kata Kunci : Implementasi Hukum, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, Kontribusi Program, Kesejahteraan Keluarga
CERAI GUGAT KARENA ANCAMAN DAN KEKERASAN SUAMI (Tinjuan Yuridis Putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 49/Pdt.G/2019/MS.Bkj) Asyam Faishal Aji Wijaya
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.89

Abstract

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan perkawinan, karena beberapa faktor yang menyebabkannya terjadi suatu putusnya perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren Nomor: 249/Pdt.G/2019/Ms.Bkj. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis, metode pengumpulan data studi kepustakaan dengan inventarisasi, analisis normatif kualitatif. Melihat hal ini dapat disimpulkan bahwa hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan pertimbangan hukum bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menyarankan alasan perceraian yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hendaknya Hakim dalam hal ini juga harus mencamtumkan bahwa telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama berumah tangga. Saran ini didasarkan pada Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” serta Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.Kata Kunci : Cerai Gugat, Ancaman, Kekerasan
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr) Laela Elviana Maryanti; Siti Kunarti; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.96

Abstract

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa dampak semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Perselisihan yang dilakukan pekerja/buruh yaitu sakit berkepanjangan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit maka pekerja /buruh pasti akan melakukan penyelesaiaan non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hak-haknya. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Hoki Sejahtera terhadap pekerja yang sakit dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja belum memperoleh dari lembaga penyelesaiaan hubungan industrial dimana pengugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan uang perawatan sehingga telah sesuai dan menerapkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh terhadap pekerja sakit pekerja mendapatkan hak-haknya yang wajib dibayarkan oleh pengusaha sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Sakit Berkepanjangan
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN ASUSILA (STUDI KASUS BAIQ NURIL) Siti Rohmah; Budiyono Budiyono; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.85

Abstract

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya terhadap penyebaran konten bermuatan asusila perlu dilakukan evaluasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini sebagaimana terjadi dalam Kasus Baiq Nuril. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan unsur tindak pidana penyebaran konten bermuatan asusila dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Baiq Nuril dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr, Putusan Kasasi Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 di mana perbuatan tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode reduksi data, kategori data, display data dan sintesis data. Data sekunder yang telah terkumpul disajikan secara deskriptif, serta dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan penyebaran konten bermuatan asusila. Merujuk hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya, Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam memutus pada perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr telah mempertimbangkan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Namun sebalinya Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali mengesampingkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis.Kata Kunci : UU Informasi dan Transaksi Elektronik, konten, kejahatan asusila
PENERAPAN PASAL 263 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM ASURANSI KEBAKARAN Hasrat Fitmy; Eti Purwiyantiningsih; Ulil Afwa
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.101

Abstract

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat mengenai asuransi juga ikut mengalami perkembangan. Pada dasarnya setiap manusia menghadapi risiko baik atas hidupnya maupun atas harta kekayaannya. Asuransi Kebakaran merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang menjamin harta kekayaan manusia. Harta kekayaan yang sudah diasuransikan dapat dijual dan atau berpindah hak miliknya kepada orang baru. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam asuransi kebakaran. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni berdasarkan studi kepustakaan berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan serta buku buku, dan berdasarkan documenter berupa Polis Standar Asuransi Indonesia, yang disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak milik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diterapkan dalam Asuransi Kebakaran. Hal ini sudah diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Polis Standar Asuransi Kebakaran.Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Kebakaran, Peralihan Hak Milik
PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY(CSR) BERDASARKAN PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DI PT. MITRA ABADI HANDAL CILACAP Febrina Quratuaina Hafid; Krisnhoe Kartika Wahyuningsih; Sukirman Sukirman
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.92

Abstract

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan dan memberikan hak-hak masyarakat sebagai rasa taggung jawab sosial dan lingkungan atas manfaat yang telah diambil dari lingkungan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang pada perusahaan. Objek penelitian penulis adalah PT. Mitra Abadi Handal Cilacap, perusahaan ini merupakan Perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang sumber daya alam yang tentunya memiliki kewajiban untuk melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yuridis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Dengan metode pengumpulan data yaitu kepustakaan dan wawancara, data disajikan dengan teks naratif berdasarkan analisis data dengan metode normatif kualitatif Hasil penelitian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Mitra Abadi Handal Cilacap yang telah melaksanakan kegiatan Corporate Social Responbility, berdasarkan Peraturan yang tercantum pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: Persereoan Terbatas, Corporate Social Responsibility, Penerapan
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga Pratama Adi; Sanyoto Sanyoto; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.97

Abstract

Salah satu produk aturan pidana diluar kodifikasi yang menganut sistem minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotikan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus. Permasalahnnya dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yakni pada perkara Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, majelis hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt ditinjau dari teori pembuktian, teori pemidanaan, tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (Nulla Poena Sina Lege), tujuan dibentuknya undang-undang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang – Undang, dan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan rasional. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (Nulla Poena Sina Lege),dan tujuan dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd).Kata Kunci : Penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus, teori pembuktian, dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue