cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Izzat Pratama
Contact Email
jurnal.seikat@gmail.com
Phone
+6285239778771
Journal Mail Official
jurnal.seikat@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tawak-Tawak Karang Sukun, Mataram - NTB
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram
ISSN : 29640962     EISSN : 29640962     DOI : https://doi.org/10.55681/seikat
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SJISPH) is a media for national (and international) legal scholars, academicians and legal practitioners to voice their legal opinions or publish their research. Articles to be published comprises of legal scientific articles, legal research reports, book reports or analytical essays on legal practice as well as legal thinking written by academicians or legal practitioners. Manuscripts submitted and to be published covers the broad spectrum of social, politic and law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pasien Atas Pelayanan dan Jasa Pemasangan Kawat Gigi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Putri, Atina Rokhmani; Az, M. Ghufron; Saiban, Kasuwi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1419

Abstract

Penggunaan kawat gigi dalam ortodonti bertujuan untuk meluruskan dan memposisikan gigi sesuai gigitan seseorang. Kawat gigi membantu individu dengan maloklusi atau susunan gigi tidak teratur. Selain manfaat medis, kawat gigi juga dianggap sebagai simbol status dan fashion. Namun, pengguna kawat gigi menghadapi risiko seperti infeksi bakteri dan virus akibat kebersihan yang kurang optimal, yang dapat menyebabkan penyakit serius seperti hepatitis dan HIV. Kawat gigi juga dapat menyebabkan luka di mulut yang meningkatkan risiko penularan penyakit melalui aktivitas seksual. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menemukan jawaban dari rumusan tentang Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pasien atas pelayanan dan jasa pemasangan kawat gigi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan Pelaku usaha, termasuk tukang gigi, bertanggung jawab atas produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga konsumen dilindungi dari praktik yang tidak sesuai dan dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK, tanggung jawab itu juga diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.
Analisis Kemampuan Peserta Didik dalam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) oleh Guru pada Pembelajaran PKN di Kelas X SMA Negeri 4 Samarinda Wijaya, Nur Aida Fida; Warman, Warman; Suryaningsi, Suryaningsi; Hardoko, Aloysius; Jamil, Jamil; Majid, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1420

Abstract

Analisis Kemampuan Peserta Didik Salam Berpikir Kritis Melalui Metode Focus Group Discussion (FGD) Oleh Guru Pada Pembelajaran PKn Dikelass X SMA Negeri 4 Samarinda menunjukkan bahwa penerapan metode FGD oleh guru dalam pembelajaran PKn dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Melalui diskusi kelompok, peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif, mengemukakan pendapat, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan mengambil keputusan secara rasional. Temuan ini menunjukkan bahwa metode FGD efektif dalam membentuk kemampuan berpikir kritis peserta didik, sehingga dapat menjadi alternatif yang relevan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SMA Negeri 4 Samarinda. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir kritis di sekolah menengah atas
Faktor - Faktor dan Upaya Mempengaruhi Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui Pembelajaran PKN di Tingkat SMP Ariyani, Alya; Suryaningsi, Suryaningsi; Pardosi, Jawatir
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1421

Abstract

Pelaksanaan metode Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) untuk siswa kelas VIII telah menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis mereka. Dengan menggunakan PBL, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam diskusi yang memicu minat mereka terhadap materi yang terkait dengan penafsiran aturan hukum. Meskipun pendapat siswa mungkin beragam, secara keseluruhan, pendekatan ini meningkatkan tingkat kolaborasi dan interaksi dalam mengatasi masalah. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh kebiasaan mereka di kelas. Prinsip-prinsip 4C (Critical Thinking, Collaboration, Communication, Creative) terbukti efektif dalam membantu siswa mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama pembelajaran, meskipun mungkin menimbulkan perbedaan pandangan. Kemajuan dalam kemampuan berpikir kritis tercermin dari kemampuan siswa dalam mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi, sedangkan peningkatan dalam pemahaman ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam menilai berbagai sumber informasi dan merumuskan solusi atau simpulan. Secara total, pendekatan PBL yang menganut prinsip 4C telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKN bagi siswa kelas VIII serta dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis mereka.
Anotasi Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Widjaja, Gunawan; Rahardja, Tony; Silalahi, Yohanes B O
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1433

Abstract

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum mandiri. Hal ini sering kali tidak dipahami dengan baik, tidak hanya oleh orang awam yang menjalankan bisnis sebagai pendiri, pemegang saham, Direktur dan Komisaris Perseroan Terbatas, melainkan juga para pemutus keadilan. Penelitian ini adalah penelitian untuk melakukan analisis terhadap putusan pengadilan (anotasi) berdasarkan penggunaan kaidah hukum yang berlaku. Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 435/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan studi kasus. Analisis putusan aquo menunjukkan masih adanya kesalahpahaman dan kesalahpengertian peran, tugas dan wewenang Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu juga masih ditemukan adanya kegagalan dalam memisahkan hak individual dan hak derivative hak pemegang saham dalam Perseroan terbatas
Analisis Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Marbun, Andreas Hari Susanto; Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1434

Abstract

Regulasi tentang Cipta Kerja bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dengan membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Namun, dasar hukum pembentukan LPI belum jelas, menimbulkan perdebatan dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menjawab rasio hukum pembentukan LPI dalam regulasi Cipta Kerja dan implikasinya bagi pengelolaan keuangan negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal. Rasio hukum pembentukan LPI adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat. Namun, pengaturan LPI yang tidak mengakui kerugian sebagai kerugian negara dan tidak diaudit oleh BPK menjadi kendala implementasi. Implikasinya, kerugian LPI tidak dianggap kerugian negara meskipun keuangannya adalah keuangan negara, yang dapat menyebabkan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan rakyat. Selain itu, BPK tidak dapat mengaudit LPI karena regulasi mengharuskan audit oleh akuntan publik, yang memungkinkan terjadinya praktik KKN dalam LPI.
Pertanggungjawaban Negara atas Pengalihan Kewenangan Pengawasan Tambang: Kasus Kolam Bekas Tambang di Kalimantan Timur Ghafur, Abd.; Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1435

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban negara atas pengalihan kewenangan pengawasan pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat di sekitar bekas tambang. Dengan fokus pada kasus kolam bekas tambang di Kalimantan Timur, yang telah menyebabkan banyak korban jiwa sejak 2011 hingga 2024, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perubahan kewenangan tersebut mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Berdasarkan teori hukum lingkungan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, artikel ini menyoroti kurangnya upaya pencegahan dan penanggulangan oleh pemerintah, serta pentingnya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kecelakaan pertambangan
Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance Saleh, Andi Muhammad; Suryaningsi, Suryaningsi; Rosmini, Rosmini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1436

Abstract

Penelitian menggambarkan upaya reformasi birokrasi dalam konteks good governance di Indonesia, khususnya fokus pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses kontestasi antara calon Kepala Daerah. Good governance menuntut sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjaga keadilan dalam penyelenggaraan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak ASN dalam proses kontestasi dan dampak loyalitas ASN terhadap promosi jabatan, dengan menggunakan pendekatan doktrinal dan data primer dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran ASN dalam menjaga netralitas birokrasi serta implikasinya terhadap good governance di tingkat lokal.
Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi di Era Literasi Digital Fajri, Sitti Khadijah Nur; Nissa, Ayu Chairun
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1472

Abstract

Perjalanan waktu, telah menggambarkan praktik prostitusi merupakan permasalahan rumit karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, serta masalah politik. Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, aktivitas prostitusi yang terorganisir yang ditandai dengan munculnya lokalisasi, contohnya adalah klub malam, rumah bordir, dan panti pijat. Kedua, aktivitas prostitusi individual atau tidak terorganisir yang ditandai dengan adanya perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan. Artikel ini menggunakan metode Penelitian Normatif. Metode penelitian yang meneliti secara doktrinal dengan literatur dan buku-buku dari segi perspektif normatif hukum. Masalah pada penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran norma atau kaidah hukum, sedangkan pada penelitian hukum sosial yakni ketika terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein pada tataran realitas hukum dalam masyarakat atau law in action atau law in process. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Prostitusi yang terjadi saat sekarang itu merujuk pada praktik pertukaran hubungan seksual dengan iming-iming hadiah berupa uang sebagai bentuk transaksi perdagangan, sedangkan prostitusi digital mengacu pada penggunaan internet dalam memberikan akses langsung kepada penggunanya. Prostitusi digital muncul sebagai akibat dari kemajuan teknologi di era literasi digital.
Analisis Perspektif Sosiologi Hukum Dalam Mengatasi Krisis Penyimpangan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jasia, Nabila; Kurniawan, Muhammad Rafli; Suryatama, Ferdiansyah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1473

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan pada 13 April 2022 dan diundangkan pada 9 Mei 2022 sebagai respons terhadap minimnya dasar hukum yang tegas dalam pencegahan, perlindungan, serta pemberian akses yang adil dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Lahirnya undang-undang ini didorong oleh realitas bahwa korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Selain itu, fenomena penyimpangan seksual juga menjadi latar belakang penting disusunnya Undang-Undang TPKS, mengingat kekerasan seksual sering kali dipicu oleh berbagai kelainan atau penyimpangan seksual. Fenomena ini menjadi salah satu kajian dalam Penelitian untuk menganalisis fenomena ini dengan perspektif sosiologi hukum dalam mengatasi krisis penyimpangan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Di sisi lain, penyimpangan seksual juga menjadi isu krusial yang melatarbelakangi kejahatan seksual, sehingga fenomena ini penting untuk dikaji dari sudut pandang sosiologi hukum. Sosiologi hukum memandang gejala sosial dan hubungan penerapan hukum dalam masyarakat sebagai objek utama kajian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menghubungkan konsep sosiologi hukum dengan Undang-Undang TPKS. Hasil penelitian menunjukkan peranan penting sosiologi hukum dalam mengkaji dan mengatasi krisis penyimpangan seksual di masyarakat dengan merujuk pada Undang-Undang TPKS.
Kualifikasi Delik Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi Firman, Zul; Paparang, Santrawan; Ismed, Mohamad
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1497

Abstract

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan hukum, Pertama, bagaimana mengkualifikasi delik Perdagangan Pengaruh dalam tindak pidana korupsi, dan Kedua, bagaimana pertimbangan hakim sebagai penegak hukum dalam melihat perkara yang berdimensi Perdagangan Pengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan perbuatan Perdagangan Pengaruh yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, guna mengetahui apakah perbuatan Perdagangan Pengaruh tersebut dapat dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi, karena walaupun Indonesia telah meratifikasi ketentuan UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, namun hingga saat ini Indonesia belum mengadopsi ketentuan mengenai perbuatan Perdagangan Pengaruh sebagai tindak pidana korupsi ke dalam Undang-Undang Tipikor. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang terindikasi sebagai perbuatan Jual Beli Pengaruh, diantaranya adalah kasus Irman Gusman, Lutfi Hasan Ishaq dan Patrice Rio Capela yang secara substansial memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan Jual Beli Pengaruh. Akan tetapi karena perbuatan Jual Beli Pengaruh sendiri belum diatur secara jelas ke dalam hukum nasional maupun Undang-Undang Tipikor, hal inilah yang berakibat sehingga banyak diantara mereka yang diproses dengan menggunakan pasal-pasal suap karena kebetulan mereka adalah penyelenggara negara, padahal jika melihat perbuatan Jual Beli Pengaruh tersebut dilakukan oleh tokoh politik yang bukan penyelenggara negara tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap pejabat pemerintahan.

Page 14 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024 Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024 Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024 Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2024 Vol. 2 No. 6 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2023 Vol. 2 No. 5 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2023 Vol. 2 No. 4 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2023 Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, April 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Februari 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2022 More Issue