cover
Contact Name
Rusli
Contact Email
journal.egovwiyata@gmail.com
Phone
+6283826748762
Journal Mail Official
journal.egovwiyata@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Pangandaran Cijulang Km 3.3 Kecamatan Pangandaran 46396 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
Location
Kab. pangandaran,
Jawa barat
INDONESIA
Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 30311063     DOI : -
Core Subject : Social,
Focus : Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik adalah Jurnal nasional yang fokus pada Bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik. Jurnal ini menerima manuskrip hasil penelitian/riset dan hasil kajian literatur (literatur review). Scope : Administrasi Publik Kebijakan Pemerintahan. Manejemen Pemerintahan Birokrasi Pemerintah Politik Pemerintahan Kepemimpinan Pemerintahan Ekonomi Pemerintah Hukum Tata Pemerintah E- Government Pengawasan Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan Desa Perencanaan Pemerintah
Articles 120 Documents
PERAN PEMERINTAH DESA BERAKIT DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT Daryanti, Daryanti
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.350

Abstract

This study aims to analyze the role of the government of Berakit Village in empowering the community through the village tourism program to improve the quality of life of the community. This research uses a qualitative method with data collection techniques through observation and direct interviews with the village officials of Berakit. The results show that the role of the Berakit Village Government in formulating policies for village tourism development has been quite good. However, in the implementation stage of the program and community empowerment, its performance is still suboptimal due to several inhibiting factors that affect the success of the program. The Berakit Village Government has conducted empowerment activities in the fields of economy, youth, and religion. However, empowerment in the youth and religious sectors has not been maximized, particularly due to the lack of a youth organization that can serve as a platform for youth to actively participate in the village tourism program.
PERAN DINAS PARIWISATA KOTA KUPANG DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI OESAPA Ampur, Gregorius; Lino, Maria M.; Rihi, David W.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran DinasPariwisata Kota Kupang dalam pengelolaan Wisata Pantai Oesapa. Metode penelitianmenggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini mengadopsi teori peran pemerintah oleh Blakely yang meliputi peran sebagai wirausaha, koordinator,fasilitator, dan stimulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan Pantai Oesapa, meskipun masih terdapat sejumlah kendala terkait fasilitas dan partisipasi masyarakat. Penelitian inimemberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan destinasi wisata, khususnya Pantai Oesapa.
PERAN BUMDES SUKA BUNGA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI DESA WOLOMOTONG KECAMATAN DORENG KABUPATEN SIKKA Mitan, Mater Noviolata Richorpus; Neolaka, Melkisedek. N. B. C.; Pah, Theny I. B. K.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Suka Bunga dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi rinci dan akurat terkait kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pengurus BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Suka Bunga berperan sebagai fasilitator dalam menyediakan sarana dan prasarana usaha, sebagai mediator dalam menjembatani kebutuhan ekonomi masyarakat melalui unit-unit usaha, serta sebagai motivator dalam memberikan edukasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa. Tiga unit usaha yang dikelola meliputi unit sosial (air bersih), unit penyewaan (tenda dan kursi), dan unit perdagangan (pasar tradisional). Walaupun ketiga unit ini telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), BUMDes masih menghadapi kendala seperti keterbatasan modal, kerusakan fasilitas usaha, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat agar BUMDes dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
INDIKATOR STRUKTURAL DAN KULTURAL DALAM MEMAHAMI KEMISKINAN MASYARAKAT NENOTES KECAMATAN SANTIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN Tun, Meriam; Servatius, Rodriques; Boro, Veronika I.A.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.363

Abstract

This study focuses on examining structural and cultural indicators in understanding poverty among the people of Nenotes Village, Santian District, South Central Timor Regency. Using a descriptive qualitative method, the main research question is how structural and cultural indicators are manifested in understanding poverty in Nenotes Village. To analyze this issue, various measures from welfare theory are applied to capture the social and economic conditions of the community. The results show that structural indicators are related to policies that do not favor the people, income inequality, limited employment opportunities, and uneven economic structures. Meanwhile, cultural indicators are associated with individual behaviors such as laziness, low levels of education, and school dropout rates, as well as social behaviors including a consumptive culture, family burdens, and a lack of public awareness to improve welfare (an easy-going culture). Efforts to overcome poverty in Nenotes Village can be carried out by improving the quality of education and providing skills training for the community. The government needs to create broader employment opportunities and support the development of productive local enterprises. In addition, encouragement is needed for the community to change their mindset to become more independent and oriented toward improving welfare
TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH (Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Pilkada Serentak 2024) Mali, Kamilus Barri Chello; Pradana, I Putu Yoga Bumi; Foeh, Yaherlof
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tata kelola pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisis berfokus pada lima dimensi tata kelola pemilu menurut Pippa Norris (2014) yang meliputi kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, dan jejaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kupang telah menerapkan prinsip independensi, kepemimpinan terbuka, inovasi teknologi, serta pengelolaan logistik dan sosialisasi yang beragam. Namun, partisipasi pemilih masih terhambat oleh keterbatasan SDM adhoc, persoalan administratif, serta faktor eksternal seperti apatisme politik, ketidakpuasan terhadap calon, kondisi kesehatan, dan kesibukan masyarakat. Temuan menegaskan bahwa kualitas implementasi di lapangan dan faktor non-teknis sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN (Studi Kasus Di Ruangan Kelimutu Kelas Iii Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang) Kaballu, Indah Dewi Yanti Lali; wadu, Jacob; Kolianan, Jim Briand; Pandi, David
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.365

Abstract

Health is a fundamental human right that must be fulfilled by the state through the provision of quality health services. Prof. Dr. W. Z. Johannes Regional General Hospital in Kupang, as the main referral hospital in East Nusa Tenggara, has an important responsibility in delivering high-quality health services to the community. This study aims to analyze public perceptions of the quality of health services in the Kelimutu Ward Class III, using a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews, and documentation involving patients, patients’ families, and healthcare workers. The results indicate that public perceptions of services in this ward vary. Although most respondents consider the medical services to be fairly good, there are complaints regarding inadequate physical facilities, such as overcrowded and hot rooms, as well as delays in medication services. Based on the SERVQUAL theory proposed by Zeithaml, Parasuraman, and Berry, the most evident weaknesses are found in the dimensions of tangibles and responsiveness. These findings emphasize the importance of improving physical facilities and service responsiveness as efforts to enhance patient satisfaction and the hospital’s public image.
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FENOMENA PRAKTIK PREDATORY PRICING TIKTOK SHOP SEBAGAI STRATEGI PENGUASAAN PEMASARAN UMKM KOTA MAKASSAR Roslinda, Roslinda; Ridwan, Muhammad; Jasri, Jasri
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.366

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik predatory pricing pada TikTok Shop dan implikasinya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Latar penelitian bertolak dari dinamika ekonomi digital yang memunculkan kompetisi berbasis algoritma, promosi agresif, dan permainan harga ekstrem, yang secara empiris berdampak pada penurunan omzet, margin, serta ketahanan usaha UMKM. Dengan pendekatan fenomenologi dan desain deskriptif kualitatif, data dihimpun melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan pelaku UMKM dan pakar ekonomi syariah, serta dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, disertai triangulasi metode untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian memperlihatkan enam pola utama strategi predatory pricing pada TikTok Shop: penjualan di bawah harga pasar, promosi masif dan berulang (diskon, flash sale, dan endorsement), penguasaan algoritma rekomendasi, fasilitas logistik eksklusif, program loyalitas konsumen (voucher, cashback, poin), dan product bundling. Dampak yang muncul meliputi penurunan omzet, erosi margin, penurunan motivasi dan kepercayaan diri berwirausaha, degradasi kualitas produk, melemahnya daya saing berbasis nilai tambah lokal, serta pergeseran transaksi ke pedagang luar daerah. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut mengandung unsur tadlis (penyesatan), gharar (ketidakpastian), zulm (ketidakadilan), dharar (bahaya/kerugian), dan membuka jalan menuju ikhtikar (monopoli), sehingga bertentangan dengan tujuan maqasid al-shari‘ah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta) dan keadilan distribusi. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola pasar digital berbasis prinsip syariah, koreksi kebijakan platform terhadap algoritma dan kebijakan promosi, serta strategi diferensiasi nilai UMKM berbasis kualitas dan kearifan lokal.
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH LILIBA KECAMATAN OEBOBO KOTA KUPANG Rangga, Mario Ronaldo Raja; Djami, William; Andayana, Made N. D.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Lurah Liliba Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya. Good governance merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat kelurahan dan masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Lurah Liliba masih belum optimal. Masyarakat menilai bahwa transparansi informasi masih terbatas, pelayanan bersifat diskriminatif, dan prosedur pelayanan belum efektif serta efisien. Faktor penghambatnya meliputi rendahnya disiplin aparatur, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelayanan publik. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas aparatur, pemanfaatan media informasi digital, serta pembinaan partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan.
PERAN DEWAN PEMANGKU ADAT KESONAFAN KAUNIKI SEBAGAI FASILITATOR DALAM MELESTARIKAN TRADISI LOKAL DI DESA KAUNIKI KECAMATAN TAKARI KABUPATEN KUPANG Nifu, Rendi Yohanis
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.369

Abstract

Penelitian ini berjudul “Peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki sebagai Fasilitator dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang”. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki sebagai Fasilitator dalam melestarikan tradisi lokal di Desa Kauniki, kecamatan Takari, kabupaten Kupang?” Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dewan Pemangku Adat sebagai Fasilitator dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Teori yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalah penelitian adalah peran dewan pemangku adat sebagai fasilitator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah para informan sedangkan data sekunder adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tahap penarikan kesimpulan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki aktif melakukan berbagai kegiatan fasilitasi, seperti pembuatan media promosi, penyediaan sarana upacara adat, dan edukasi kepada masyarakat terkait tradisi lokal. (2) Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki memberikan dukungan signifikan terhadap pelestarian tradisi lokal melalui pelestarian upacara adat dan penjagaan benda pusaka. Berdasarkan hasil analisis diatas, penulis menyimpulkan bahwa Peran Dewan Pemangku Adat Kesonafan Kauniki dalam Melestarikan Tradisi Lokal di Desa Kauniki tidak terlepas dari adanya kegiatan fasilitasi dan dukungan yang berkelanjutan.
DINAMIKA RESOLUSI KONFLIK DALAM PENEMPATAN FASILITAS KANTOR DESA PERSIAPAN RUAN SELATAN, KECAMATAN KOTA KOMBA, KABUPATEN MANGGARAI TIMUR Jalo, Kresentino Erwindus Santio
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i2.370

Abstract

Pemekaran Desa Persiapan Ruan Selatan sebagai hasil pemekaran dari Desa Ruan menghadapi hambatan serius akibat konflik penentuan lokasi kantor desa antara Kampung Podol dan Kampung Sola. Kantor desa memiliki posisi strategis sebagai pusat administrasi, pelayanan publik, dan simbol legitimasi pemerintahan desa, sehingga penetapan lokasinya memunculkan tarik-menarik kepentingan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dinamika resolusi konflik dan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan penempatan fasilitas kantor desa, dengan menelaah proses negosiasi, mediasi, dan arbitrasi antara kedua kampung. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pejabat desa, tokoh adat, cendekiawan lokal, serta masyarakat dari kedua kampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak berfokus pada pembelaan kepentingan kampung masing-masing dan kurang mengedepankan kepentingan bersama. Upaya mediasi melalui keterlibatan kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat juga mengalami kebuntuan akibat kuatnya identitas kelompok, rendahnya kepercayaan, dan besarnya ego kolektif. Akhirnya, kedua kampung menempuh jalur arbitrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, yang memutuskan lokasi kantor desa ditempatkan pada lahan Sekolah Dasar Inpres Moso Kukun sebagai aset pemerintah yang dinilai lebih netral. Namun, hingga akhir 2025 implementasi keputusan arbitrasi belum terealisasi karena proses administratif peralihan aset dan pembangunan kantor desa belum dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan resolusi konflik di tingkat desa tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada komitmen politik, kepercayaan sosial, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Page 12 of 12 | Total Record : 120