cover
Contact Name
Rusli
Contact Email
journal.egovwiyata@gmail.com
Phone
+6283826748762
Journal Mail Official
journal.egovwiyata@gmail.com
Editorial Address
Jalan Raya Pangandaran Cijulang Km 3.3 Kecamatan Pangandaran 46396 Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat
Location
Kab. pangandaran,
Jawa barat
INDONESIA
Kybernology : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik
ISSN : -     EISSN : 30311063     DOI : -
Core Subject : Social,
Focus : Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik adalah Jurnal nasional yang fokus pada Bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik. Jurnal ini menerima manuskrip hasil penelitian/riset dan hasil kajian literatur (literatur review). Scope : Administrasi Publik Kebijakan Pemerintahan. Manejemen Pemerintahan Birokrasi Pemerintah Politik Pemerintahan Kepemimpinan Pemerintahan Ekonomi Pemerintah Hukum Tata Pemerintah E- Government Pengawasan Pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Pusat dan Daerah Pembangunan Desa Perencanaan Pemerintah
Articles 101 Documents
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN MALAKA PADA TAHUN 2024 Ivo Bria, Josua Kurniawan; Kase, Petrus; Rene, Mariayani O.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menaggulangi bencana banjir dan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Malaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan 3 indikator yang sesuai dengan prinsip, tugas dan fungsi BPBD menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 yakni Pra Bencana merupakan kegiatan untuk mengantisipasi bencana melalui penyampaian informasi kepadam masyarakat, disini penulis menganggap penyampaian informasi yang dilakukan oleh BPBD sudah baik namum ada beberapa wilayah yang sulit menerima informasi dikarenakan sulit mengakses informasi tersebut. Saat Bencana merupakan tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya bencana, disini penulis menganggap tindakan yang dilakukan oleh BPBD sudah cukup baik namun ada kendala yang dapat menghambat kinerja dikarenakan masih kekuarangan SDM dan kekurangan dana. Pasca Bencana merupakan kegiatan guna membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal, disini penulis menganggap kegiatan yang dilakukan oleh BPBD sudah cukup baik namum masih ada kendala ketika saat melakukan evakuasi masyarakat yakni kerusakan pada akses jalan yang menuju wilayah yang terdampak banjir.
EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN TERHADAP SATWA KOMODO PADA TAMAN NASIONAL KOMODO Tresa Rosari, Arcangela Giriany; Toda, Hendrik; Pah, Theny I.B.Kurniati; Pradana, I Putu Yoga Bumi
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan satwa komodo (Varanus komodoensis) di Taman Nasional Komodo, sebagai salah satu kawasan konservasi strategis di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan konservasi. Fokus evaluasi mencakup perencanaan kegiatan, pelaksanaan di lapangan, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil dan dampak kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kegiatan perlindungan telah berjalan sesuai rencana teknis, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan keterlibatan masyarakat lokal yang belum optimal. Beberapa dampak teridentifikasi, seperti penurunan tingkat pelanggaran kawasan dan penurunan jumlah petugas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan kolaboratif dan adaptif dalam konservasi komodo secara berkelanjutan.
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN TERHADAP PASIEN BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RUTENG Tegu, Maria Geovani Albrisia; Pariangu , Umbu T.W.; Rene, Mariayani O.
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.240

Abstract

Pelayanan publik adalah pelayanan yang sangat penting bagi masyarakat danmenjadi salah satu prioritas utama bagi penyelenggara untuk memenuhi kebutuhandasar masyarakat, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa pelayanan publik adalahkegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanansesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara danpenduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan olehpenyelenggara pelayanan publik
PERAN ORGANISASI DI SEKOLAH REPUBLIK INDONESIA TOKYO DALAM HUBUNGAN INDONESIA–TOKYO: STUDI KASUS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN MANAJEMEN ORGANISASI PUBLIK Erlambang, Nanda; Ghoni, Khoirul Abror Ad-Dluha
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dari sekolah rerpublik indonesia tokyo (SRIT) dalam menjaga hubungan bilateral antara indonesia dan jepang tetap harmonis melalui bidang pendidikan formal. SRIT menyediakan instrumen pendidikan berbasis kurikulum nasional indonesia bagi anak-anak pekerja migran di jepang dan ini menjadi sarana sebagai simbol diplomasi antara pemerintah indonesia dan jepang dalam menyelenggarakan kerjasama melalui program transfer pengetahuan kebudayaan, keilmuan, teknologi dan informasi dalam sektor pendidikan. Melalui pendekatan multikultural dan manajemen organisasi yang efektif, sekolah republik indonesia tokyo berhasil menyelsaikan berbagai tantangan seperti adanya keterbatasan dana serta kebutuhan adaptasi kurikulum internasional. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sekolah republik indonesia tokyo mampu berperan untuk menjadi diplomasi kepentingan pendidikan antar negara terkait. Hubungan bilateral yang saling menguntungkan akhirnya menghasilkan manfaat jangka panjang untuk bidang akademis maupun bidang lainnya yang menjadi isu strategis untuk terus ditingkatkan dari sisi konsolidasi antar lembaga. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masuarakat pekerja migran serta komunitas jepang dalam menjaga keberlangsungan oerasional sekolah republik indonesia tokyo bagi kemaslahatan kedua negara yakni indonesia dan jepang.
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO Ramadhan, Nur Fazryah; Tui, Fenti Prihatini Dance; Tohopi, Rustam
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.250

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam upaya meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Kecamatan Telaga telah sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, serta sejalan dengan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, efektivitasnya masih tergolong rendah hal ini tercermin dari capaian realisasi pajak yang tidak konsisten dan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan hanya satu dari empat desa sampel yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi. Faktor utama yang memengaruhi rendahnya efektivitas pemungutan PBB-P2 meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, kurangnya sosialisasi, serta pola penagihan yang masih pasif. fluktuasi dalam pembayaran pajak di sebagian besar desa mengindikasikan adanya masalah dalam kedisiplinan masyarakat dan pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak, terutama terkait dengan ketepatan waktu pembayaran, objek pajak, dan perubahan Nilai Jual Objek Pajak. Selain itu, proses penagihan yang masih terkesan pasif dan kurang proaktif berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan, diperlukan pendekatan yang lebih aktif dari pemerintah daerah, termasuk intensifikasi sosialisasi, penguatan administrasi pemungutan, dan penyempurnaan sistem pelayanan perpajakan untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) PRIBADI MELALUI SISTEM E-REGISTRATION (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang) Laluma, Adi Putra M.; Mau, Alfred Omri Ena; Oktavianto, Aspri Budi
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.257

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of personal Taxpayer Identification Number (NPWP) registration services through the E-Registration system at the Kupang City Pratama Tax Service Office. Along with the development of information and communication technology, the Directorate General of Taxes has implemented the E-Registration system as a form of modernization of tax administration. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the E-Registration system provides convenience and efficiency, but is not yet fully optimal because there are still obstacles to technical understanding from the community and uneven infrastructure. This study shows that the use of technology in public services is positively related to increased taxpayer compliance and satisfaction.
KOMPETENSI KASI PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN DI WILAYAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Andriyana, Andriyana; Syafari, Agus; Arenawati, Arenawati
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.258

Abstract

Kompetensi merupakan kombinasi  pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang diterapkan seorang pegawai dalam melakukan pekerjaannya dan yang merupakan kunci terkait mencapai hasil yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang ia emban. Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik kelurahan merupakan garda terdepan dalam mengimplementasikan standar pelayanan minimal di kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam pengetahuan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik terhadap pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Kepala Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik sebagai informan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, dalam hal ini pengetahuan terhadap pelayanan publik yang merupakan unsur dari kompetensi masih rendah dan dapat ditingkatkan melalui supervisi dari rekan sejawat dan atasan.
HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DENGAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA OJANDETUN KABUPATEN FLORES TIMUR) Onan, Yulius Charlos Gate; Djaha, Ajis Salim Adang; Andayana, Made Ngurah Demi
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.262

Abstract

This study explores the working relationship between village heads and traditional village institutions in village governance, with a focus on land conflict resolution, infrastructure development, and tourism promotion in Ojandetun Village, Flores Timur. Using a qualitative case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The study reveals that both entities collaborate in different capacities through communication, coordination, partnership, and social control. However, issues such as weak coordination and administrative communication hinder the process. This paper emphasizes the importance of mutual understanding and regular dialogue between both parties to support effective governance.
PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGATURAN TANAH ULAYAT DI DESA RUIS KECAMATAN REOK KABUPATEN MANGGARAI Ngambol, Vinsensius Dedewidjayanto; Ajis Djaha; Pandie, Ardy
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.263

Abstract

This study aims to describe the role of customary institutions in the regulation of ulayat land in Ruis Village, Reok Subdistrict, Manggarai Regency. Customary institutions play a crucial role in regulating, allocating, and resolving disputes over ulayat land through traditional values, customary law, and consensus-based mechanisms. However, since the implementation of government programs such as Gempar and Gerbades during the reform era, the authority of customary institutions has weakened due to the shift of land management rights from customary authorities to individual community members. This research employs a qualitative case study approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal a significant decline in the role of customary institutions in ulayat land management, particularly in land allocation, boundary control, and conflict resolution. Both internal and external factors contribute to this decline, including weak leadership regeneration, lack of written customary law, and the growing dominance of formal governmental systems.
MENINGKATKAN TATA KELOLA DAN DIGITALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENGGUNAKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN JEMBER Saputri, Maharani Dwi Saputri
Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/kybernology.v3i1.264

Abstract

This research aims to analyze the role of digitalization in improving government governance in Indonesia. Government digitalization is expected to increase efficiency, transparency and accountability in the management of public administration. The research method used is descriptive qualitative data analysis, by exploring information from related literature and government policies that focus on digital transformation. The data collected was analyzed thematically to see how the application of digital technology has influenced government bureaucratic structures and processes. The research results show that government digitalization can speed up the public service process, reduce corruption, and increase public access to public information. However, challenges in implementation, such as the digital divide between regions and limited skilled human resources, remain obstacles that need to be overcome. The implication of this research is the importance of careful planning and capacity development in implementing digitalization in order to realize better governance that is responsive to community needs.

Page 8 of 11 | Total Record : 101