cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@upnvj.ac.id
Phone
+6281293604632
Journal Mail Official
flj@upnvj.ac.id
Editorial Address
Gedung Yos Sudarso Jl. RS Fatmawati No. 1, Pondok Labu Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan DKI Jakarta, 12450
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Forschungsforum Law Journal
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 30466598     EISSN : 30469899     DOI : https://ejournal.upnvj.ac.id/flj/article/view/7740
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini menerima seluruh tulisan dari peneliti, akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang hukum. Ruang lingkup dari jurnal ini: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Bisnis, Hukum Lingkungan, dan lingkup lainnya yang memiliki kaitan dengan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee Fath, Al; Brian Maulana Muhammad Syaihuputra; Zainab Cahya Rosuli
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7741

Abstract

Berkembangnya e-commerce di Indonesia mengakibatkan munculnya banyak variasi dalam pembayaran e-commerce di Indonesia. Sistem Shopee COD Cek Dulu merupakan salah satu opsi pembayaran e-commerce yang baru saja diluncurkan. Sistem pembayaran ini merupakan pembaruan dari sistem pembayaran COD yang umumnya dipakai serta menjadi salah satu opsi pembayaran di e-commerce terkemuka yaitu Shopee. Sistem COD Cek Dulu ini menimbulkan banyak persoalan yang mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha. Untuk itu Indonesia sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan mengatur tiap-tiap warganya diharuskan memiliki perlindungan hukum terhadap penjual sebagai pelaku yang sering dirugikan. Tulisan ini akan membahas Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee. Adapun metode yang digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penjual pada e-commerce dalam sistem pembayaran Shopee COD Cek Dulu. Dengan menggunakan landasan pada peraturan setingkat Undang-Undang yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku usaha di e-commerce menggunakan sistem pembayaran Shopee COD Cek Dulu.
Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia Prawira, M. Rizki Yudha
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 02 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i02.7760

Abstract

Penelitian ini mencoba untuk membedah problematika yuridis pelaksanaan pemberian layanan hukum secara pro bono oleh Advokat di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa eksistensi pro bono oleh Advokat diakui dan diatur pada Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, lalu pelaksanaan teknisnya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Secara Cuma – Cuma. Selain itu juga ketentuan tersebut diatur lebih spesifik melalui Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma. Kendati demikian terdapat permasalahan pada regulasi mengenai pelaksanaan mekanisme pemberian layanan hukum secara pro bono. Pertama, praktik pro bono pada ketentuan tersebut hanya membatasi bahwa batasan pencari keadilan terbebas dari pembayaran honorarium adalah “hanya sebatas” pemberian layanan hukum saja sehingga terbuka potensi adanya biaya di luar hal tersebut seperti uang transportasi atau uang untuk makan. Kedua, mengenai cakupannya yang belum menyentuh pelaksanaan advokasi kebijakan seperti melakukan judicial review di MK. Ketiga, penerapan sanksi bagi Advokat yang melakukan pelanggaran terkait praktik pro bono. Keempat, terkait implementasi pemberian sanksi bagi Advokat yang tidak melakukan pelaporan.
Ekstensifikasi Penentuan Outsider Pada Pengungkapan Kejahatan Insider Trading di Pasar Modal Berdasarkan Misappropriation Theory Alfandy, Muhammad Daffa
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8006

Abstract

Penyelenggaraan pasar modal harus diiringi pula oleh progresifitas pengaturan hukum melalui penciptaan regulasi berupa UU Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum preventif dari segala kejahatan yang potensial terjadi, salah satunya adalah perdagangan orang dalam (insider trading). Paradigma yang digunakan dalam pengaturan insider trading pada UU Pasar Modal menganut prinsip fiduciary duty. Artinya, secara konseptual, orang dalam perusahaan selaku pihak yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan operasional perusahaan (trustee) berkewajiban untuk menjalanan kepercayaan tersebut dengan itikad baik, sehingga orang dalam tersebut tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kepemilikan informasi material untuk melakukan transaksi efek yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Permasalahan muncul ketika prinsip fiduciary duty yang dianut oleh UU Pasar Modal tidak dapat mengungkapkan insider trading yang dilakukan oleh: (1) outsider atau tippee yang mendapatkan informasi orang dalam dari outsider atau tippee lainnya dan (2) outsider atau tippee yang mendapatkan informasi material dengan tanpa melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan beban pembuktian pada prinsip fiduciary duty adalah keterkaitan antara pelaku dengan orang dalam pada emiten. UU Pasar Modal harus membuka ruang digunakannya misappropriation theory yang pendekatannya berorientasi pada sifat kepemilikan dari informasi material sebagaimana yang diterapkan oleh Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip fiduciary duty sebagaimana termaktub dalam Pasal 95 UU Pasar Modal tidak dapat menjangkau perilaku secondary tippee dan tippee yang mendapatkan informasi tanpa melawan hukum. Oleh karena itu, Penulis berpendapat perlu dilakukannya ekstensifikasi penentuan outsider berdasarkan misappropriation theory.
Penjatuhan Pidana Bagi Teknisi Medis Atas Unsur Kealpaan Terhadap Dokumen Rekam Medis Pratiwi, Ni Wayan Widya; Zaifa, Gilang Abi
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8252

Abstract

Berangkat dari kejadian misfile di Rumah Sakit Mitra Medika Medan sebesar 75% dan Puskesmas Adipala sebesar 8.15% yang berimplikasi pada kesinambungan data rrekam medis pasien. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetaui penyebab unsur kealpaan teknisi serta memberikan penggenaan sanksi pidana pada terknisi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan menggunakan pendekatan praturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari pada penelitian ini menunjukan kealpaan yang dilakukan oleh teknisi berpengaruh pada tingkat kesinambungan terhadap data rekam medis pasien yang oleh karenanya dapat diberikan pengenaan pidana. Kesimpulan yang didapatkan ialah pengenaan sanksi pidana adalah suatu upaya represif dinilai dogmatis dan bersiat inkracht.
Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan Zachrie, Danindra; Izzati, Inayatu Dzil; Fath, Al; Lestari, Widya Tri
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8982

Abstract

Besarnya rata-rata biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak sebanding dengan besarnya pendapatan yang didapatkan orang tua sebagai pemberi fasilitas pendidikan. Pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan bantuan pendidikan KIP dan KIP Kuliah bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Selain itu, Masyarakat golongan menengah menghadapi beban berat dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi karena pemerintah cenderung fokus pada masyarakat miskin. Maka dari itu, student loan dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini membahas mengenai student loan yang dapat diterapkan Indonesia, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan Indonesia dapat mengusung kembali lahirnya KMI 2.0 yang berlandaskan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Dikti yang dapat dirumuskan secara matang dan komprehensif. Konsep student loan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengalami permasalahan.
Analisis Yuridis Terkait Penggunaan Logo Perusahaan Untuk Tujuan Komrsial Dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual Hutahaean, Raymond
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.8984

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis penggunaan logo perusahaan untuk tujuan komersial dalam perspektif hak kekayaan intelektual (HKI). Logo perusahaan merupakan salah satu aset penting yang melambangkan identitas dan reputasi perusahaan. Penggunaan logo tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran HKI, khususnya hak cipta dan merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peraturan hukum yang berlaku terkait perlindungan logo perusahaan, serta implikasi hukum yang muncul akibat penyalahgunaan logo tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan logo perusahaan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, namun masih terdapat tantangan dalam penerapan hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya perlindungan logo perusahaan dan implikasi hukumnya bagi pemilik hak serta pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan logo untuk tujuan komersial.
Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang) Taris, Mohammad Akmal; Purwana, Veronica Cynthia Putri; Ramdhani, Nadia Marsya
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.9012

Abstract

Predatory pricing mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia, terutama dalam pasar digital atau e-commerce. Kelemahan regulasi persaingan usaha, pengawasan barang impor, dan kurangnya kesadaran akan adanya praktik predatory pricing perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dasar hukum mengenai e-commerce dan persaingan usaha juga perlu diperkuat dan diperjelas agar terciptanya kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian yaitu guna mengetahui bagaimana studi komparasi kebijakan anti-monopoli dalam mengatasi predatory pricing dengan negara Jepang serta bagaimana penguatan standardisasi produk impor pada e-commerce di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan statute approach atau pendekatan undang-undang dan comparative approach atau pendekatan komparatif dengan negara Jepang, maka dapat diketahui hasil penelitian yaitu lemahnya regulasi persaingan usaha Indonesia mencermati regulasi Jepang yang lebih kuat, kurangnya kewenangan KPPU dalam pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta kurangnya pembatasan produk impor yang masuk ke pasar Indonesia terutama dalam e-commerce. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. 
Orientasi Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja Parlemen Modern Mubarok, Lutfi; Turpyn, Juan
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.9160

Abstract

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk periode 2024-2029 menjadi titik krusial dalam menentukan arah kebijakan dan pengawasan di tingkat nasional. Sebagai lembaga perwakilan yang berperan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan memberikan masukan kepada DPR, DPD RI memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi di Indonesia. Dengan terpilihnya anggota DPD RI yang baru, harapan masyarakat akan peningkatan kinerja parlemen sangat tinggi. Masyarakat berharap DPD RI dapat lebih responsif terhadap aspirasi daerah, lebih aktif dalam fungsi legislasi dan pengawasan, serta lebih transparan dalam menjalankan tugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa DPD RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, DPD RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Peran DPD RI tersebut sangat krusial, terutama dalam memperjuangkan kepentingan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Namun, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPD RI terpilih untuk meningkatkan kinerja parlemen, antara lain: 1. Penguatan Kapasitas Anggotta DPD RI; 2. Penguatan Fungsi Pengawasan dan Advokasi; 3. Penggunaan Tenologi Informasi; dan 4. Kolaborasi dengan Stakeholder. Kemudian, beberapa anggota DPD RI terpilih dapat melakukan beberapa langkah untuk mengimplementasikan strategi optimalisasi kinerja parlemen modern yakni: 1. Penyusunan Rencana Kerja Srategis; 2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas; 3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi; dan 4. Peningkatan Partisipasi Publik.
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum: Analisis Hukum terhadap Sanksi Administratif dan Pidana dalam Pelanggaran Kampanye Nasoha, Ahmad
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9311

Abstract

Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilu adalah prinsip fundamental yang memastikan birokrasi tetap independen dari pengaruh politik praktis guna menjaga integritas dan profesionalisme pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi mengenai netralitas PNS dalam pemilu, serta efektivitas sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan metode yuridis-normatif ditemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan aturan yang jelas mengenai netralitas PNS, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Studi ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas PNS sering terjadi dan melibatkan penggunaan wewenang untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Sanksi administratif, seperti teguran tertulis dan penurunan pangkat, serta sanksi pidana, termasuk denda dan hukuman penjara, telah diatur untuk menanggulangi pelanggaran tersebut. Namun, efektivitas penegakan sanksi ini masih terbatas oleh berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya independensi lembaga pengawas. Hasil penelitian ini menyarankan agar pengawasan terhadap netralitas PNS diperkuat, sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip netralitas ditingkatkan, serta mekanisme penanganan kasus disederhanakan dan dipercepat. Peningkatan efektivitas penegakan sanksi dan komitmen pimpinan birokrasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip netralitas dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem penegakan hukum terkait netralitas PNS dan mendukung terciptanya pemilu yang lebih adil dan transparan.
Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen pada Pihak Ketiga sebagai Upaya Transformasi Ekonomi Digital Gumilar, Egi Rivaldi; Sitanggang, Matthew Jakaria; Ketaren, Saher Remal Agungta; Everoes, Muhammad Ezzat
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 1 (2025): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i1.9808

Abstract

Kehadiran e-commerce saat ini menawarkan kemudahan bagi pengguna, seperti kenyamanan, variasi pilihan, aksesibilitas, penelusuran, perbandingan harga, serta kemudahan bertransaksi dari mana saja dan kapan saja. Namun, e-commerce dinilai sangat rentan karena posisi pelaku usaha sedikit lebih diuntungkan daripada posisi konsumen yang dapat mengakibatkan konsumen menjadi lebih lemah daripada pelaku usaha sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan kerugian. Belum lagi e-commerce juga membawa beberapa tantangan yang berkaitan dengan hak-hak konsumen, privasi data pribadi, sistem keamanan, kualitas produk, dan penyelesaian sengketa. Upaya untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun, UUPK kurang relevan dan membutuhkan rekonstruksi mengingat timbulnya masalah-masalah baru dalam e-commerce dan financial technology khususnya dalam menangani penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen pada pihak ketiga. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di era digital menjadi tantangan besar sebab terdapat tumpang tindih kewenangan antarlembaga, khususnya BPSK dengan Kementerian Perdagangan RI. Hal ini dapat terjadi karena UUPK belum secara eksplisit mengatur tentang pembagian kewenangan antara BPSK dan Kementerian Perdagangan RI dalam penanganan sengketa konsumen dalam transaksi digital. Diperlukan penyempurnaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab konsumen dan pelaku usaha sebagai langkah preventif dan memperjelas tanggung jawab pelaku usaha, juga mendorong penguatan kelembagaan yang berkorelasi dengan perlindungan konsumen.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 03 (2025): SEPTEMBER Vol 2 No 1 (2025): JANUARI Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER Vol 1 No 02 (2024): MEI Vol 1 No 01 (2024): JANUARI