cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febrian Chandra
Contact Email
febrianchandra11@gmail.com
Phone
+6281211114115
Journal Mail Official
adagium@mejailmiah.com
Editorial Address
Desa Kungkai, RT 001, RW 001, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Kab. Merangin, Jambi 37311
Location
Kab. merangin,
Jambi
INDONESIA
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Published by PT. Meja Ilmiah Publikasi
ISSN : -     EISSN : 29855128     DOI : https://doi.org/10.70308/adagium.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh PT Meja Ilmiah Publikasi (Jurnal ini secara khusus mengkaji ilmu hukum serta mampu menyajikan berbagai hasil penelitian ilmiah terkini dan terkemuka. Administrator jurnal menerima artikel yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan hukum dan lingkungan hidup dari para ilmuwan, akademis, dan para penulis dan peneliti profesional. Jurnal ini berisi hasil-hasil penelitian, resume tokoh-tokoh terkenal ataupun ulasan yang bersifat inovatif dan solutif di bidang hukum. Artikel jurnal ini diterbitkan dua kali setahun yaitu Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Pengakuan Negara Terhadap Merek yang Digunakan dalam Suatu Perdagangan Salman, Salman; Fachrul Aljamili, Muhammad; Fitrianti, Debby
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v1i2.18

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengakuan negara terhadap merk, dan dengan menggunakan studi secara normatif. Dari penulisan karya ilmiah diketahui bahwa Pengakuan negara terhadap merek yang digunakan dalam suatu perdagangan, di mana ada pemilikny, dalam aksi korporat ini kalau sikap orang itu bentuknya adalah konsolidasi, ataupun kalau misalnya sampai yang tidak beruntung perusahaannya ketika likuidasi pun ada nilainya, jadi kalau merek terdaftar itu masuk dalam komponen audit dan itu bisa dinilai dan bisa dijual. Selanjutnya pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan HKI terhadap orang/badan usaha, karena banyak aspek yang harus dilihat, seperti plagiasi, hal ini sangat sering terjadi, dan seakan solusinya hanya pada pengadilan, untuk itu menurut penulis hal yang harus dilakukan pertama adalah menata Kembali sistem pendaftaran HKI, dengan menerapkan sistem uji publik, artinya data-data yang diajukan harus ditampilkan pada khalayak, agar masyarakat dapat mengetahui ataupun membantah bahwa merk itu milik seseorang.
Hukum dan Demokrasi Indonesia Masa Depan Chandra, Febrian; Yanni, Fitri; Gusriyani, Nessie
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.19

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum dan demokrasi Indonesia masa depan, dengan menggunakan Metode penelitian normatif yakni mempelajari hukum dan demokrasi dalam hal mengkaji hukum yang sudah ada dan yang dikehendaki. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian yang didapat yaitu pentingnya untuk menciptakan mekanisme hukum, transparansi, dan akuntabilitas yang memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah, serta pengaruh asing benar-benar sejalan dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Inisiatif ini dapat membantu membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan negara yang inklusif, berkeadilan, dan demokrasi. , namun tantangan-tantangan konkret harus diatasi untuk mewujudkan potensi tersebut, selain itu dalam berdemokrasi perlu memperhatikan perbedaan budaya sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi. Penghargaan terhadap keragaman budaya dapat membantu mencegah konflik dan mendukung harmoni dalam masyarakat.
Lahirnya Mediasi Penal Dilihat dari KUHP Lama dan KUHP Baru Mardiansyah, Yogi; Harmaini, Harmaini; Sasmita, Ruwaiza
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.25

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lahirnya Mediasi Penal Dilihat Dari Kuhp Dan Rancangan Kuhp Yang Terbaru dalam mendorong efektivitas penyelesaian perkara pidana. Spesifikasi penilitian dalam skripsi ini adalah penilitian bidang hukum yang berbentuk deskriptif, dengan mengambarkan secara terperinci tentang lahirnya mediasi penal dilihat dari kuhp dan rancangan kuhp yang terbaru. Dari latar belakang didapati hasil bahwa Mediasi penal yang telah dilakukan oleh Masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana dan adanya aspirasi dari masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, serta adanya potensi untuk bisa diakomodasi secara yuridis yakni dalam KUHP dan KUHAP maka hal tersebut merupakan suatu kajian yang menarik untuk diteliti, ditambah dengan bagaimana pengakuan masyarakat adat dari sisi HAM dan Masyarakat Desa. Penulis mengharapkan Aturan-aturan mengenai mediasi penal itu sendiri harus dapat memenuhi rasa keadilan para pihak, terutama karena tidak semua kasus perlu diselesaikan sampai persidangan, untuk itu dibutuhkan kesadaran semua pihak yang terlibat
Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat Indonesia Fikri Ramadhana, Ahmad; Sukni Mubarak, Raden
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.35

Abstract

Gizi masyarakat merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Kebijakan hukum kesehatan di Indonesia, termasuk regulasi tentang gizi, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan status gizi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum kesehatan terhadap gizi masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang gizi, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya di tingkat masyarakat. Tantangan utama meliputi kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya, dan koordinasi lintas sektor yang kurang optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi dan implementasi yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya gizi dalam kesehatan. Rekomendasi diberikan untuk memperbaiki kebijakan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan gizi masyarakat Indonesia.
Penerapan Jaminan Fidusia dalam Pinjaman Online Uli Kurniati Siregar, Ade
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i1.36

Abstract

Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang diatur dalam hukum Indonesia dan sering digunakan dalam transaksi pinjaman, termasuk dalam pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan jaminan fidusia dalam konteks pinjaman online di Indonesia, mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kasus untuk memahami bagaimana peraturan fidusia diterapkan pada pinjaman online dan dampaknya terhadap transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jaminan fidusia memberikan perlindungan hukum yang baik bagi kreditor, terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang jaminan fidusia di kalangan debitor dan pelaku industri fintech. Penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi dan peningkatan edukasi untuk memastikan penerapan jaminan fidusia yang efektif dalam pinjaman online.
Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Arqon, Mohammad; Mustafa, Danil
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.38

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh penerapan restoratif justice yang merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas menjadi solusi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara lebih humanis, di mana korban dan pelaku dapat terlibat langsung dalam proses penyelesaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas mampu memberikan kepuasan bagi korban dan pelaku, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan kesulitan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip restoratif dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi yang lebih luas serta kerjasama antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait untuk meningkatkan penerapan restoratif justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.
Tinjauan Yuridis Limbah Sampah Pasar Baru Bangko dalam Kajian Hukum Lingkungan di Indonesia Chandra, Febrian; Yulia, Tesa; Sapriani, Geni; Gus Laura, Zita; Wirantomas; Amirullah, M Aria
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan limbah sampah di Pasar Baru Bangko dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi, penegakan hukum, serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum lingkungan dan implementasinya di lapangan. Penegakan hukum yang belum optimal serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan limbah sampah di Pasar Baru Bangko. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, penegakan peraturan, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas Apriadi Bahri, Rizki; Herdiani, Reza; Hidayatullah, Taufik
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.40

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan seperti korupsi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia sering kali menghambat fungsi ideal lapas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas, yang mampu meminimalisir permasalahan tersebut dan mendorong terciptanya lapas yang adil dan manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi integritas di lembaga pemasyarakatan dan mengembangkan model sistem integritas untuk lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakan anti-korupsi yang tegas, pelatihan etika bagi petugas, serta program rehabilitasi yang komprehensif memainkan peran penting dalam menciptakan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas. Model sistem integritas yang dikembangkan mencakup elemen-elemen tersebut dan telah terbukti meningkatkan kualitas manajemen dan rehabilitasi di lapas yang menjadi objek penelitian. Pengembangan sistem lembaga pemasyarakatan yang berintegritas dapat meningkatkan fungsi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana, serta mengurangi masalah-masalah seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Implementasi model sistem integritas yang komprehensif diharapkan dapat diterapkan secara luas untuk menciptakan lapas yang lebih adil dan manusiawi.
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Harmaini, Harmaini; Antoni, Elsa; Agustina, Ririnda
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.44

Abstract

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan komponen esensial dalam manajemen sumber daya manusia di sektor publik, bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PNS secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Penilaian kinerja PNS terdiri dari dua elemen utama: Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang mengevaluasi pencapaian target kerja, serta penilaian perilaku kerja, yang menilai aspek-aspek seperti integritas, disiplin, dan orientasi pelayanan. Proses penilaian dilakukan secara periodik dan hasilnya berpengaruh signifikan terhadap perkembangan karier, seperti promosi, rotasi, pemberian penghargaan, atau sanksi. Meskipun peraturan telah mengatur secara rinci mekanisme penilaian, pelaksanaan di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk subjektivitas penilai, ketidakjelasan indikator kinerja, serta kurangnya pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP. Hal ini dapat mengurangi efektivitas penilaian dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti peningkatan kapasitas dan kompetensi PNS, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses penilaian. Penilaian prestasi kerja yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peran dan Tantangan Generasi Muda dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Kartika Sari, Fitri; Meisy Astria, Bunga; Alisa, Siti
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/adagium.v2i2.45

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh generasi muda Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. UU ini menekankan hak dan kewajiban pemuda sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam pembangunan nasional melalui pengembangan diri, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi aktif dalam politik, sosial, dan ekonomi. Namun, generasi muda menghadapi tantangan signifikan seperti degradasi moral, radikalisme, dan korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kerangka hukum untuk mengatasi tantangan ini. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila berfokus pada pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah radikalisme. Implementasi hukum yang efektif dan program pendidikan karakter menjadi kunci dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan mampu berkontribusi positif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda itu sendiri sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memastikan kontribusi yang optimal dalam pembangunan bangsa.

Page 2 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 3 No 1 (2025): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 2 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 2 No 1 (2024): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 1 (2023): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum