cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI AZAS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUSUNAN PERATURAN DESA SESUAI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA GURANTENG KECAMATAN PAGEURAGENG KABUPATEN TASIKMALAYA Nurhuda, Dede Yuda Wahyu
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.653

Abstract

This research was carried out with the aim of knowing the role of village communities in drafting Village Regulations, as well as knowing the factors inhibiting community participation in implementing the principle of participation in Guranteng Village, Pageurageung District, Tasikmalaya Regency. The research was carried out using the Normative Juridical method, where researchers looked at the conformity between regulations related to the preparation of Village Regulations which contained community participation and the reality that occurred. Village government is the implementation of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (UU No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 2). Village government has a very important role in developing community welfare, because it is the spearhead of government services. Village government activities cannot be separated from development instruments, including Village Regulations. Whether village regulations are good or not depends on the process of drafting them, one of which is the participation of the community in them. The process of drafting Village Regulations in Guranteng Village, especially regarding Community Participation in drafting Village Regulations, in the process does not correspond to the formal stages of drafting Village Regulations, but looking at the stages of the process which are carried out in substance illustrates the existence of community participation in it. Several obstacles to the realization of community participation are: Human Resources, both the Village Government and the village community, are related to a weak theoretical understanding of Village regulations, and a lack of participation attitude, where the community only wants something instant from the results of the implementation of village regulations which can be felt directly. ABSTRAKPenelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat desa dalam Penyusunan Peraturan Desa, serta mengetahui Faktor-faktor penghambat peran serta masyarakat sebagai Implementasi azas partisipasi di Desa Guranteng Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian dilaksanakan dengan menggunaan metode Yuridis Normatif, dimana peneliti melihat kesesuaian antara peratuuran terkait penyususnan Peraturan Desa yang didalamnya memuat peran serta masyarakat dengan kenyataan yang terjadi. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Pemerintahan Desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah aktivitas pemerintahan Desa tidak lepas dari instrument pembangunan yang diantaranya adalah Peraturan Desa. baik tidaknya peraturan desa tergantung pada proses penyususnannya, dimana salahsatunya adalah adanya peran serta masyarakat didalamnya. Proses penyusunan Peraturan Desa didesa guranteng, terutama terkait Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa, dalam prosesnya tidak sesuai dengan tahapan formil penyusunan Peraturan Desa, tetapi melihat proses tahapan yang dilaksanakan secara subtansi menggambarkan adanya peran serta masyarakat didalamnya. beberapa penghambat terwujudnya peranserta masyarakat yaitu : Sumberdaya Manusia baik Pemerintah Desa maupun masyarakat desa terlait dengan lemahnya pemahaman teoritis tentang peraturan Desa, dan sikap partisipasi yang kurang, dimana masyarakat hanya menginginkan sesuatu yang instan dari hasil adanya impelemntasi peraturan desa yang dapat dirasakan secara langsung.
ANALISIS KEJAHATAN PEREKONOMIAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG USAHA PERASURANSIAN Kusmawaningsih, Susi; Novarisa, Septia
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.451

Abstract

Insurance based on Law Number 2 of 1992 is an agreement between two or more parties, the insurer binds himself to the insured by receiving an insurance premium to provide compensation to the insured due to loss of damage or loss of expected profits or liability to third parties that may be suffered by the insured. In general practice, the offer comes from the insurer who offers insurance closing services or risk transfer like a seller who offers his goods or services. Qualitative research method is research that solves its problems using empirical data. This research is normative empirical research, namely by analyzing the problem through an approach to legal principles and referring to legal norms contained in legislation. The role of Insurance institutions has a very important role for society and development. However, this role becomes a criminal offense or crime that is often committed by corporations. Criminal acts in the field of insurance business such as the crime of embezzlement of insurance premiums, resulting in the emergence of customer distrust of the Company.ABSTRAKAsuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Dalam praktik umum penawaran justru datang dari penanggung yang menawarkan jasa penutupan asuransi atau pengambilalihan risiko layaknya penjual yang menawarkan barang atau jasa yang dimilikinya. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peran lembaga Asuransi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan pembangunan. Namun peran ini menjadi tindak pidana atau kejahatan yang kerap dilakukan korporasi. Tindak pidana bidang usaha perasuransian seperti tindak pidana penggelapan premi asuransi. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan nasabah terhadap pihak Perusahaan.
Implementasi Sistem Kesejahteraan Skandinavia: Studi Perbandingan dan Potensinya di Indonesia Bakhri, Zorya Kanoubie Attar; Zakwan, Muhammad Faiz; Putra, Sultan Novaliyana; Prama, Raihan Hadi; Pasha, Muhammad Haidar
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.808

Abstract

Scandinavian countries are renowned for their robust welfare systems, high-quality education, and universal healthcare services, which can serve as models for other nations, including Indonesia. This article examines the potential implementation of the Scandinavian welfare state model in Indonesia by analyzing the current social and economic conditions and formulating practical recommendations for policymakers. Although Indonesia has a strong legal foundation for social welfare, challenges such as limited financial capacity, political issues, and the gap between legislation and implementation pose significant barriers. This study suggests that with appropriate adaptation and innovation, along with active community participation, Indonesia can adopt successful elements of the Scandinavian welfare system to enhance its citizens' quality of life, reduce social and economic disparities, and strengthen social protection.ABSTRAKNegara-negara Skandinavia dikenal dengan sistem kesejahteraan yang kuat, pendidikan berkualitas tinggi, dan layanan kesehatan universal yang dapat dijadikan model bagi negara lain, termasuk Indonesia. Artikel ini mengkaji potensi implementasi model negara kesejahteraan Skandinavia di Indonesia dengan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi saat ini serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan. Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk kesejahteraan sosial, tantangan seperti kapasitas finansial yang terbatas, masalah politik, dan kesenjangan antara hukum dan pelaksanaannya menjadi hambatan utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adaptasi dan inovasi yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat mengadopsi elemen-elemen sukses dari sistem kesejahteraan Skandinavia untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat perlindungan sosial.
Revolusi Layanan Hukum: Implementasi Convention Apostille dan Dampaknya Terhadap Proses Legalisasi Dokumen di Indonesia Fajriani, Rifa Aziza; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i3.673

Abstract

This research explores the implementation of the Apostille Convention in the Indonesian legal system with a focus on Apostille legalization services. The Convention is intended to facilitate the legalization process of public documents so that they can be used abroad. Through the normative juridical research method, this article analyzes the impact of the Apostille Convention on efficiency, effectiveness, and adaptation in the Indonesian legal system. In the context of Indonesian legislation, Presidential Regulation No. 2 of 2021 and Regulation No. 6 of 2022 prove Indonesia's attachment to the Apostille Convention. This accession process confirms Indonesia's commitment to comply with the principles of the convention, and the Indonesian Minister of Law and Human Rights plays an important role as the Competent Authority. By utilizing an online platform, this service accelerates and simplifies the document legalization process, providing better accessibility for the public. The implementation of Convention Apostille also brings positive impacts to Indonesia's international competitiveness in business transactions, education, and population administration. Nonetheless, this study suggests increasing public awareness, developing online services, international collaboration, and stabilizing regulations as measures to improve the implementation of Convention Apostille in Indonesia.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi implementasi Convention Apostille dalam sistem hukum Indonesia dengan fokus pada layanan legalisasi Apostille. Konvensi ini dimaksudkan untuk mempermudah proses legalisasi dokumen publik agar dapat digunakan di luar negeri. Melalui metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis dampak Convention Apostille terhadap efisiensi, efektivitas, dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks perundang-undangan Indonesia, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 membuktikan keterikatan Indonesia pada Konvensi Apostille. Proses aksesi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip konvensi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memainkan peran penting sebagai Competent Authority. Dengan memanfaatkan platform online, layanan ini mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen, memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Penerapan Convention Apostille juga membawa dampak positif terhadap daya saing internasional Indonesia dalam transaksi bisnis, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, penelitian ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan layanan online, kolaborasi internasional, dan pemantapan regulasi sebagai langkah-langkah untuk meningkatkan implementasi Convention Apostille di Indonesia.
Hegemoni Pemerintah Dalam Kebijakan Penghentian Izin Reklamasi Pantai Teluk Utara Jakarta Berdasarkan Teori Antonio Gramsci Rahma, Gina; Andra, Ahmad; Aisyah, Asfy Putri; Adha, Nurul Sofwan; Ahda, Fadhil; Kamil, Moh Wazir
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.809

Abstract

This research explores the government's use of hegemony in the policy of terminating reclamation permits on Jakarta's North Coast with reference to Antonio Gramsci's theory of hegemony. The research focuses on Governor Anies Baswedan's decision in 2018 to revoke the reclamation permit that had previously been granted. The research approach applied is a normative legal approach, which involves the study of legal documents such as Governor Regulations, Presidential Decrees, and Regional Regulations, as well as related academic literature. The research analysis was limited to the North Coast of Jakarta and the 2018 permit revocation policy period to avoid broad generalizations and ensure detailed analysis. The results show that the government utilizes power not only through coercive actions, but also through ideological and media influence to gain public support and control public opinion. The findings provide insights into how government policies in the environmental field can be influenced by power dynamics and the importance of public participation in the decision-making process.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi penggunaan hegemoni oleh pemerintah dalam kebijakan penghentian izin rehabilitasi di Pesisir Jakarta Utara dengan mengacu pada teori hegemoni Antonio Gramsci. Penelitian ini berfokus pada keputusan Gubernur Anies Baswedan pada tahun 2018 untuk mencabut izin reklamasi yang sebelumnya telah diberikan. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan hukum normatif, yang melibatkan studi terhadap dokumen hukum seperti Peraturan Gubernur, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah, serta literatur akademik terkait. Analisis penelitian dibatasi pada wilayah Pantai Utara Jakarta dan periode kebijakan pencabutan izin tahun 2018 untuk menghindari generalisasi yang luas dan memastikan analisis yang rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan kekuasaan tidak hanya melalui tindakan paksaan, tetapi juga melalui pengaruh ideologis dan media untuk mendapatkan dukungan publik serta mengontrol opini masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pemerintah di bidang lingkungan dapat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx Raya, Diva; Rizky, Rihan; Robiatul, Cucu; Az-zahra, Jasmine; Azizah, Wardatul; Rafa, Muhammad
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.810

Abstract

This research aims to analyze the source of power in the state based on Karl Marx's conflict theory. The reason for this research is to understand the dynamics of unequal distribution of power and its impact on social inequality. The method used is a literature study, which involves the collection, critical evaluation, and synthesis of various relevant sources of information. The results show that power within the state is unequally distributed among social classes, with the dominant class using various mechanisms to maintain their power. As a result, this inequality triggers significant social conflicts, especially in the economic context. This research confirms the relevance of Marx's conflict theory in understanding the dynamics of power and social inequality and provides useful insights for the development of more equitable social theory and public policy.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber kekuasaan dalam negara berdasarkan teori konflik Karl Marx. Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk memahami dinamika distribusi kekuasaan yang tidak merata dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan, evaluasi kritis, dan sintesis berbagai sumber informasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam negara didistribusikan secara tidak merata di antara kelas-kelas sosial, dengan kelas dominan menggunakan berbagai mekanisme untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Dampaknya, ketidaksetaraan ini memicu konflik sosial yang signifikan, terutama dalam konteks ekonomi. Penelitian ini menegaskan relevansi teori konflik Marx dalam memahami dinamika kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial, serta memberikan wawasan yang berguna bagi pengembangan teori sosial dan kebijakan publik yang lebih adil.
Urgensi Ideologi Negara Perspektif Foucault Yang Berkorelasi Dengan Sistem Pemerintah Indonesia di Era Kontemporer Nuraeni, Intan; Ramadhan, Rizki Tirta; Saputri, Teti; Peradi, Danar Justio; Syahfitri, Andini Nurul; Oktapiani, Windi Putri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.806

Abstract

This study explores the role of state ideology, particularly Pancasila, in the Indonesian government system from Michel Foucault's perspective. Using a theoretical approach that emphasizes power and knowledge, this research examines how Pancasila, as a state ideology, functions not only as a normative foundation but also as a tool to regulate and control society through various dispersed mechanisms of power within social structures. The main findings of this study indicate that Pancasila influences various aspects of Indonesian society, including education, politics, economics, and international relations. Although Pancasila's values have been integrated into various policies and institutions, challenges in implementation and deviations from core values persist. This study suggests that a more dialogical, participative, and transparent approach is needed to strengthen the acceptance and implementation of Pancasila.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi peran ideologi negara, khususnya Pancasila, dalam sistem pemerintahan Indonesia dari perspektif Michel Foucault. Dengan menggunakan pendekatan teoritis yang menekankan pada kekuasaan dan pengetahuan, penelitian ini mengkaji bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui berbagai mekanisme kekuasaan yang tersebar dalam struktur sosial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Meskipun nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan dan institusi, tantangan dalam implementasi dan penyimpangan dari nilai-nilai dasar tetap ada. Penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan transparan diperlukan untuk memperkuat penerimaan dan implementasi Pancasila.
PEMENUHAN HAK LAYANAN KUNJUNGAN NARAPIDANA PADA ERA NORMAL BARU DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN Anindi, Dewa Ayu Putu Sadwi; Suryana, Kadek Dedy; Mahadewi, I Gst. Agung Ika Laksmi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.610

Abstract

The purpose of the research in this paper is to analyze the arrangements for fulfilling the rights of visiting services for prisoners before and after the new normal era and the obstacles faced at the Women's Correctional Institution Klas IIA Kerobokan. This research uses empirical legal research. The research method used is descriptive by using qualitative data analysis techniques. The data required are primary data and secondary data. Primary data includes the results of observations, distribution of questionnaires to prisoners, and interviews with the Head of the Prison Security Unit (Ka.KPLP), Head of Minkamtib Section, Head of Binadik Section and prisoners related to the fulfillment of the rights of visiting services for prisoners in the Women's Prison Klas IIA Kerobokan. While secondary data is data sourced from library materials intended to help complement various legal concepts in primary legal materials. The results showed that the fulfillment of the right of visiting services for prisoners in the new normal era at the Klas IIA Kerobokan Women's Prison has been carried out in accordance with applicable regulations, however, due to the COVID-19 pandemic which requires adjustments to the rules of face-to-face visiting services to online visiting services during the pandemic and limited face-to-face visiting services in the new normal era, the fulfillment is felt to be less than optimal by prisoners.ABSTRAKTujuan penelitian dalam penulisan ini untuk menganalisis pengaturan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana sebelum dan sesudah era normal baru serta kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan teknik analisa data secara kualitatif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi hasil observasi, pembagian kuesioner kepada narapidana, dan wawancara terhadap Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), Kasi Minkamtib, Kasi Binadik dan narapidana terkait pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana di Lapas Perempuan Klas IIA Kerobokan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang ditujukan untuk membantu melengkapi berbagai konsep hukum pada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak layanan kunjungan narapidana pada era normal baru di Lapas Perempuan Klas IIA Kerobokan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya penyesuaian aturan layanan kunjungan tatap muka menjadi layanan kunjungan online pada masa pandemi serta layanan kunjungan tatap muka terbatas pada era normal baru dalam pemenuhannya dirasakan kurang maksimal oleh narapidana.
Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas Zakiyah, Zakiyah; Agnia, Raisa; handayani, Hani Sri; Davika, Zahra; Ramdani, Ahmad; M.Z Syafiq, M.Z Syafiq
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i2.807

Abstract

Research on Jürgen Habermas's theory of public discourse and its relevance to the legitimacy of power has deep significance in the fields of political science and communication (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023). Habermas' theory emphasizes the importance of rational communication in the public sphere as a foundation for the legitimacy of political power. This research uses a literature or literature study approach to explore Jürgen Habermas' theory of public discourse and its relevance to the legitimacy of power. This method was chosen because it allows researchers to in-depth review relevant literature, including books, journal articles, and papers that discuss Habermas' theory and its application in the context of the legitimacy of power. Overall, the ideas about public space and discourse according to Jürgen Habermas have an impact on how power is legitimized. formed, by providing opportunities for citizens to participate in decision making and understand government policies. Through public discourse, opportunities open up to reach decisions that are more based on rational thinking and take into account the interests of all parties, which in turn increases the legitimacy of power. That Habermas' theory of public discourse legitimizes power obtained through a rational and inclusive communication process. In its practical context, this theory invites to open a space for public discussion that is free from domination and manipulation, so that every individual has the same opportunity to participate. Overall, Habermas's theory provides a strong foundation for building a more just and sustainable society through transparent and inclusive communication.ABSTRAKPenelitian mengenai teori diskursus publik Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan memiliki signifikansi yang mendalam dalam bidang ilmu politik dan komunikasi. Teori Habermas menekankan pentingnya komunikasi rasional dalam ruang publik sebagai fondasi bagi legitimasi kekuasaan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau pustaka untuk mendalami teori diskursus publik dari Jürgen Habermas dan relevansinya dengan legitimasi kekuasaan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk secara mendalam mengkaji literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan makalah yang membahas teori Habermas serta penerapannya dalam konteks legitimasi kekuasaan. Secara keseluruhan, gagasan tentang ruang publik dan diskursus menurut Jürgen Habermas berdampak pada bagaimana legitimasi kekuasaan terbentuk, dengan memberikan peluang bagi warga negara untuk turut serta dalam pembuatan keputusan dan memahami kebijakan pemerintah. Melalui diskursus publik, terbuka peluang untuk mencapai keputusan yang lebih berdasarkan pada pemikiran rasional dan memperhatikan kepentingan semua pihak, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi kekuasaan. Bahwa teori diskursus publik Habermas melegitimasi kekuasaan yang diperoleh melalui proses komunikasi yang rasional dan inklusif. Dalam konteks praktiknya, teori ini mengajak untuk membuka ruang diskusi publik yang bebas dari dominasi dan manipulasi, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Keseluruhannya, teori Habermas memberikan landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan melalui komunikasi yang transparan dan inklusif.
Tinjauan Yuridis Terkait Child Protection Convention 1996 dan Perbandingannya dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Rangga Basqian, rangga rangga; Jaelani, Elan
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.672

Abstract

This research explores efforts to protect children's rights through the perspective of the Child Protection Convention 1996 and Law No. 35/2014 on Child Protection in Indonesia. The introduction emphasizes that children are the next generation of the nation and require protection both naturally and legally. Although children's human rights are regulated in international conventions and the Constitution, the reality on the ground still shows that many children are neglected and become victims of various violence. The research method used is a normative study by exploring secondary data from books, journals, and normative analysis documents. The theoretical review discusses the concepts of children, child protection, and violence, while the results and discussion explore the definition of children, child protection in the perspective of the Child Protection Convention 1996, and analysis of implementation in Indonesia. The research concludes that the Child Protection Convention and national laws work together to establish a nurturing environment that promotes children's growth and protects them from several types of harm. Indonesia's seriousness in complying with international standards is reflected, but adaptation to the local cultural and legal context is the key to success in protecting children's rights holistically.ABSTRAKPenelitian ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak anak melalui perspektif Child Protection Convention 1996 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Pendahuluan menekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan memerlukan perlindungan baik secara alamiah maupun hukum. Meskipun hak asasi anak diatur dalam konvensi internasional dan Undang-Undang Dasar, realitas di lapangan masih menunjukkan banyak anak yang terlantar dan menjadi korban berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan menggali data sekunder dari buku, jurnal, dan dokumen analisis normatif. Tinjauan teori membahas konsep anak, perlindungan anak, dan kekerasan, sementara hasil dan pembahasan mengeksplorasi definisi anak, perlindungan anak dalam perspektif Child Protection Convention 1996, dan analisis implementasi di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Child Protection Convention dan undang-undang nasional bekerjasama untuk membangun lingkungan pengasuhan yang mendorong pertumbuhan anak-anak dan melindungi mereka dari beberapa jenis bahaya. Keseriusan Indonesia dalam mematuhi standar internasional tercermin, tetapi adaptasi ke dalam konteks budaya dan hukum lokal menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi hak anak secara holistik.

Page 3 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)