cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elan Jaelani
Contact Email
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Phone
+628157000699
Journal Mail Official
redaksi.penerbitwidina@gmail.com
Editorial Address
Bandung Bandung kota
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Published by CV Widina Media Utama
ISSN : -     EISSN : 29645166     DOI : 10.59818/JPS
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences
Public Sphare: Jurnal Sosial, Politik dan Pemerintahan (Journal of Social Politics, Government & Law) is a peer-reviewed journal published by the Scientific Research and Publication Division of Widina Publishers since 2022. The Public Sphare Journal is an integrated media for continuous communication related to significant new research findings related to contemporary issues and developments. socio-political and governmental fields, both practical and theoretical. In general, the coverage of the Public Sphare Journal includes: Civil Society Movement, Community Welfare, Social Development, Society & Digital Disruption, Citizenship, Public Policy Innovation, National Security & Defense, Information & Literacy, Politics, and Government.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 62 Documents
 1   2   3   4   5 
DEPORTASI SEBAGAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Astiti, Kadek Ayu Intan Dewiseri; Saputra, Komang Edy Dharma; Suryana, Kadek Dedy
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i3.606

Abstract

The purpose of this paper is to find out how international law views immigration actions, namely deportation and what efforts are made by immigration in maintaining national security through the deportation of foreigners. The type of research used in this research plan is normative legal research which is legal research conducted by studying, reviewing legislation and literature as well as legal materials related to the regulation of residence permits. A country has the right to deport foreign nationals who are in its territory. However, although deportation is a forced action, its implementation must not exceed humanitarian values and human rights. Article 9 of Law Number 6 Year 2011 on Immigration also emphasizes that every person who enters or exits the territory of Indonesia must go through an examination conducted by an Immigration Officer at an Immigration Checkpoint. To realize this, Immigration cooperates with the ranks of the Indonesian National Police (Polri), the Indonesian National Army (TNI) to be embraced in the framework of law enforcement.ABSTRAKTujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum internasional memandang tindakan keimigrasian yaitu deportasi dan upaya apa yang dilakukan imigrasi dalam menjaga keamanan nasional melalui tindakan pendeportasian Orang Asing. Jenis penelitian yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pengaturan ijin tinggal. Suatu negara berhak untuk melakukan tindakan deportasi kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah negaranya. Namun, walaupun deportasi merupakan suatu tindakan paksa, tetapi implementasinya tidak boleh melewati nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Pada Pasal 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Keimigrasian melakukan kerjasama dengan jajaran Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Negara Indonesia (TNI) untuk dirangkul dalam rangka penegakan hukum.
Fenomena Aborsi di Lingkungan Kampus A dan B pada Mahasiswi (Studi Kasus Pelaku X dan Y) Khandefa, M. Farhan; Rinaldi, Kasmanto
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.431

Abstract

The high rate of abortion among teenagers is due to the lack of early sex education and minimal religious knowledge. Some of the things that lead to unwanted pregnancies in adolescents include promiscuity without parental control which results in the teenager feeling free to do whatever they want. The purpose of this research is to find out how the abortion process is carried out on the perpetrators X and Y. The research was conducted using qualitative methods with the main research data obtained through interviews with the abortionist's spouse and who helped the perpetrator's spouse to have an abortion in the Pekanbaru city campus area. Based on the results of the research, it was concluded that the abortion performed by the perpetrator occurred because of the unpreparedness of the perpetrator to have children and be responsible for what he had done. This also refers to the result of out of wedlock, and also still in college. With the ways of doing abortion such as buying drugs, using pineapple, and strenuous exercise makes this action become abused to abort the womb.ABSTRAKTingginya aborsi pada kalangan remaja di karenakan kurangnya pendidikan seks sejak dini serta pengetahuan agama yang masih minim. Beberapa hal yang mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan di remaja antara lain yaitu pergaulan bebas tanpa kendali orang tua yang mengakibatkan remaja tersebut merasa bebas buat melakukan apa saja yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses aborsi yang dilakukan pada pelaku X dan Y. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan data utama penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pasangan pelaku aborsi dan yang membantu pasangan pelaku melakukan aborsi di wilayah kampus kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan pelaku ini terjadi karena ketidaksiapannya pelaku untuk memiliki anak dan bertanggung jawab atas hal yang telah diperbuatnya. Hal ini juga mengacu karena hasil dari diluar nikah, dan juga masih dalam masa kuliah. Dengan adanya cara-cara melakukan aborsi seperti membeli obat, menggunakan nanas, dan olahraga berat membuat tindakan ini menjadi disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan.
Tinjauan Hukum Mengenai Tindakan Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Perspektif Hukum Pidana Aeni, Wina Nur; Jaelani, Elan; Rosidin, Utang
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.643

Abstract

Suntik mati atau euthanasia masih menjadi perbincangan hangat bagi para ahli hukum dan juga para medis. Dalam hal ini, euthanasia menimbulkan banyak pro kontra antara pakar ilmu. Sehingga dirasa perlu adanya kajian yuridis terkait bagaimana hukum positif Indonesia mengatur euthanasia itu sendiri. Meskipun belum memiliki aturan yuridis secara rinci, namun berdasarkan Pasal 338, 345, 340, serta 462 KUHP euthanasia memberikan implikasi hukum yang serius sehingga dapat dijerat dengan Pasal Pembunuhan, sebagaimana dimaksud. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan hukum terkait dengan euthanasia, kedudukan dokter yang melakukan tindakan tersebut, serta legalitas euthanasia di Indonesia dan Negara lain. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan menggali beberapa kajian pustaka, penulis berusaha menggali lebih jauh terkait bagaimana tinjauan hukum positif mengenai euthanasia. Namun, berdasarkan implikasi hukum yang muncul dari Pasal 340 KUHP, maka euthanasia dinyatakan dilarang di Indonesia meskipun beberapa Negara seperti Australia, Belgia, Belanda, Kolombia, Inggris telah melegalkan nya
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUPATI DALAM PENYALAHGUNAAN APBN DI KABUPATEN TABANAN Pebriyanti, Ni Luh Putu Riska; Pidada, Ida Bagus Anggapurana
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.578

Abstract

Corruption is an extraordinary crime, the impact of corruption can damage democratic values, morality, harm state finances, violate people's social and economic rights and is a threat to the ideals of a just and prosperous society, in Indonesia has three law enforcement agencies authorized to handle corruption cases, namely the Police, the Attorney General's Office and the KPK. The Attorney General's Office has the authority to handle corruption cases that have not been handled by the KPK or the Police, the role of the Bali District Attorney in law enforcement, especially in handling corruption cases in Bali Province, is very important, this can be seen from the cases of corruption that have been uncovered by Bali State Attorney. The function of the APBN is to regulate and direct the economy and run government capital that has been approved by the DPR by making details of expenditures or income in a country. Extraordinary. In order to better guarantee legal certainty, avoid various interpretations of the law and provide protection for the social and economic rights of the community, as well as to be treated fairly in eradicating corruption, it is necessary to amend Law Number 31 of 1999 concerning eradicating criminal acts of corruption.ABSTRAKKorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangai kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kejaksaan berwenang menangai kasus tindak pidana korupsi yang belum ditangani oleh KPK atau Kepolisian, peran Kejaksaan Negeri Bali dalam penegakan hukum khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Bali sangat penting, hal ini dapat terlihat dari kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap oleh Kejaksaan Negeri Bali. Fungsi APBN adalah untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian serta menjalankan modal pemerintahan yang telah disetujui oleh pihak DPR dengan cara membuat rincian pengeluaran ataupun pendapatan pada suatu negara. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta diperlakukan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
HAKIKAT DAN RUANG LINGKUP KAJIAN MULTIDISIPLIONER MATERI AQIDAH AKHLAK Suhiroh, Iroh; Kurniawan, Ade Fakih
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v1i1.243

Abstract

The purpose of this study is to find out more about the Nature and Scope of Multidisciplinary Studies on Aqidah, Morals, Normative and Sociological Religious Perspectives. This research is library research. The data sources are taken from various literatures, both books, articles, magazines and so on. The data that has been collected was analyzed using descriptive analysis. The results of this study reveal that a multidisciplinary approach which is intended as a study or study using various scientific approaches that are placed in parallel, but has not been integrated in an integrative way. The scope of the Aqidah Study is; Divineyat, Nubuwat, Ruhaniyat, Sam'iyyat. While the scope of morality includes morals to God, to oneself, to society and morals to the environment. The moral improvement of the normative religious perspective is through perspective, dialogue, relations, interaction, interconnection, comparison, and collaboration. While the sociological approach is building morals that emphasizes the approach of social conditions and conditions by understanding the reciprocal relationship between individuals so as to create a peaceful life
POLA PEMANFAATAN LAHAN PESISIR UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Widyaputra, Primanda Kiky; Setyaningrum, Agustina
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.576

Abstract

The coastal community in Bantul, Special Region of Yogyakarta, possesses a rich coastal ecosystem abundant in natural resources and land potential that can support community well-being. Therefore, understanding the relationship between coastal land utilization and the well-being of the population in Bantul is essential for designing sustainable development policies and programs in the region. This research aims to analyze the patterns of coastal land utilization contributing to the well-being of the coastal community in Bantul. Employing a qualitative approach with literature review and descriptive analysis, secondary data were gathered from various sources such as government reports, scientific journal publications, and relevant previous research. The results indicate indications that the well-being of the coastal community in Bantul is influenced by several factors, including per capita income, access to education and health services, and participation in decision-making. Additionally, sustainable coastal land management is identified as crucial to improving well-being and ensuring the sustainability of natural resources. The research also reveals that the utilization of coastal land for sectors such as fisheries, agriculture, tourism, and industry significantly contributes to the well-being of the coastal community. The well-being of the coastal community in Bantul is closely linked to sustainable coastal land utilization. In efforts to enhance community well-being and preserve coastal ecosystem, an integrated approach involving the government, community, and relevant sectors is necessary. The success of sustainable development in Bantul will depend on appropriate policies and strategies in managing natural resources wisely, protecting the environment, and enhancing the well-being of the coastal community. ABSTRAKMasyarakat di pesisir Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki ekosistem pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan potensi lahan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pemanfaatan lahan pesisir dan kesejahteraan masyarakat di Bantul menjadi esensial untuk merancang kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemanfaatan lahan pesisir yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Bantul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis deskriptif. Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti laporan pemerintah, publikasi jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir di Bantul dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pendapatan per kapita, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan lahan pesisir yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemanfaatan lahan pesisir untuk sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesejahteraan masyarakat pesisir di Bantul sangat terkait dengan pemanfaatan lahan pesisir yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian ekosistem pesisir, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Bantul akan tergantung pada kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir
Pelaksanaan Teknik-Teknik Kepemimpinan di UPTD Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Ciwulan –Cilaki Provinsi Jawa Barat Andi, Andi
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i1.447

Abstract

The title of this research is the Implementation of Leadership Techniques in the UPTD of Water Resources Utilization in the Cilaki-Ciwulan Region. The purpose of this study was to describe the implementation of leadership techniques in the UPTD of Water Resources Management in Cilaki-Ciwulan that had been carried out by the Head of the UPTD. The results of data processing with statistics only arrive at the description stage, not to the generalization stage. Data collection in the study was using questionnaires and open interviews. The sample is 30 ANS and 30 contract labor employees. The results of the study illustrate that all dimensions of leadership techniques have been carried out with a variety of judgments ranging from Very Good, Good, Fair and Good. Maturation Technique with Very Good Assessment. Other dimensions of dimensions are in the assessment of Good and Good.ABSTRAKJudul penelitian ini adalah Pelaksanaan Teknik-Teknik Kepemimpinan Di UPTD Pendayagunaan Sumber Daya Air Wilayah Cilaki-Ciwulan Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan teknik-teknik kepemimpinan di UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Cilaki-Ciwulan yang sudah dilakukan oleh Kepala UPTD. Metode penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif dengan pengolahan datanya memakai statistik deskriptif. Hasil pengolahan data dengan statistik hanya sampai pada tahap deskripsi, belum sampai pada tahap generalisasi. Pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan menggunakan angket serta wawancara terbuka. Sampelnya adalah 30 ANS dan 30 pegawai tenaga kerja kontrak. Hasil penelitian menggambarkan bahwa semua dimensi teknik-teknik kepemimpinan sudah dilakukan dengan variasi penilaian mulai dari Sangat baik, Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik. Teknik Pematangan dengan penilaian Sangat Baik. Dimensi-dimensi lainnya berada dalam penilaian Baik dan Cukup Baik.
HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Setiani, Indri
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v3i1.655

Abstract

Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkokoh bentuk negara kesatuan. Pembagian wilayah Indonesia menyebabkan diadopsinya gagasan desentralisasi. Pemerintah yang bertindak sebagai pemerintah pusat dan pemerintah pemerintah daerah akan lahir sebagai akibat dari pemekaran daerah dan terbentuknya pemerintahan daerah. Kewenangan, hak dan kewajiban, serta hubungan antar organisasi pemerintahan lahir dari konstelasi pemerintahan. Mengetahui Kesadaran menyeluruh tentang situasi, hak dan Kini, keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan rumah yang luas negara harus ditata dengan baik sesuai dengan nilai-nilai moral, hukum, konstitusi, dan berbagai kearifan lokal yang diakui dan dijamin oleh Konstitusi. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperloleh dianalisa secara kuantitatif. Terdapat berbagai aspek untuk melakukan hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah daerah dalam penyelengaraan otonomi daerah ini dapat diwujudkan dengan berbagai upaya diantaranya mengetahui konsep yang harus dilakukan dan dari berbagai asapek yang berkaitan dengan hubungan tersebut.
PROBLEMATIKA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA KEROBOKAN Agustini, Ketut Ria; Saputra, Komang Edy Dharma; Dwiyanti, Ida I Dewa Ayu
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v2i2.584

Abstract

Health is a basic need that involves physical, mental, and social conditions. Health is recognized as a human right obtained by an individual regardless of background even a prisoner in a Correctional Institution. According to Law Number 22 Year 2022 concerning correction, health services, the right food based on nutrition needs was one of the rights for the prisoners. This research aimed to examine the deeper problems regarding rights fulfillment to obtain healthy services from the role of Class IIA Correctional Institution Kerobokan. Primer data and seconder data source were used in this study.  The research method was descriptive qualitative. The result showed that the absence of maximum rights fulfillment to the prisoners in Class IIA Correctional Institution Kerobokan since the barriers including overcapacity, lacking of health workers and facilities as well as infrastructures. So that, must be build cooperation between relevant institution, as well as giving education and training to the correctional officer.ABSTRAKKesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar yang melibatkan kondisi fisik, mental serta sosial. Kesehatan diakui sebagai suatu hak asasi manusia yang didapatkan oleh seorang individu tanpa memandang latar belakang termasuk seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pelayanan kesehatan dan, makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi adalah salah satu hak yang didapatkan oleh narapidana.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan secara lebih mendalam dalam pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Sumber data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pemenuhan hak narapidana yang maksimal di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan karena hambatan-hambatan berikut meliputi, over kapasitas, kurangnya tenaga kesehatan serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sehingga perlu dibentuk kerjasama antara lembaga terkait, serta memberikan edukasi dan pelatihan terhadap petugas pemasyarakatan.
Mendukung Pemerintah Desa dalam Program Vaksinasi (Kasus di Desa Gayam dan Desa Medali) Suprapto, Suprapto; Pramditiyan, Fauzan Rizaki; Ilham, Muhammad; Lailiyah, Yayang Komaroh
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v1i1.215

Abstract

This study aims to determine village government support in distributing vaccination programs in Gayam Village and Medali Village. The type of research used was qualitative research with an observational approach. The results showed that the Gayam Village Government was very supportive of the vaccination program implemented by the Puskesmas. The Gayam community was initially less enthusiastic about the vaccine due to side effects after the vaccine and hoax news spread on social media. Meanwhile, people in Medali Village were very enthusiastic about vaccination because the Medali community realized the importance of vaccination for themselves. Puskesmas Gayam, supported by the health team, has also prepared Covid-19 vaccine doses 1 and 2. 178 residents participated in vaccination activities with the Astra Zenica vaccine, reporting 100 residents for Vaccine Dose 1. 76 residents for Vaccine Dose 2 and vaccinated 2 elderly residents. While in Medali Village, the people of Medali Village are very enthusiastic about vaccination because the Medali community understands the importance of vaccination for themselves. The Puskesmas also provided vaccines to the elderly and successfully injected 37 doses in Medali Village.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dukungan pemerintah desa dalam menyalurkan program vaksinasi di Desa Gayam dan Desa Medali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan observasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gayam sangat mendukung program vaksinasi yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Masyarakat Gayam awalnya kurang antusias dengan vaksin karena efek samping setelah vaksin dan berita hoax menyebar di media sosial. Sementara itu, masyarakat di Kampung Medali sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi karena komunitas peraih Medali menyadari pentingnya vaksinasi bagi diri mereka sendiri. Puskesmas Gayam yang didukung tim kesehatan juga sudah menyiapkan vaksin Covid-19 dosis 1 dan 2. 178 warga mengikuti kegiatan vaksinasi dengan vaksin Astra Zenica, melaporkan 100 warga untuk Vaksin Dosis 1. 76 warga untuk Vaksin Dosis 2 dan memvaksinasi 2 warga lanjut usia. Sedangkan di Kampung Medali, masyarakat Kampung Medali sangat antusias dengan vaksinasi karena komunitas Medali memahami pentingnya vaksinasi bagi diri mereka sendiri. Puskesmas juga memberikan vaksin kepada lansia dan berhasil menyuntikkan 37 dosis di Desa Medali.

Page 2 of 7 | Total Record : 62

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 3 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 3 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 2 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 3, No 1 (2024): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 3 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 2 (2023): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum) Vol 2, No 1 (2023): (JPS) Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 1, No 2 (2022): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)