cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
integralistik@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
integralistik@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
Sekaran, Gunungpati Semarang, Central Java, Indonesia 50229
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Integralistik
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 08537208     EISSN : 25495011     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Integralistik Journal publishes articles that have never been published in other journals. The focus of the study is {1} Pancasila and Civic Education, {2} Moral and Values, {3} Laws, {4} Politics, and {5} Multicultural Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 26 Documents
 1   2   3 
PERAN DAN STRATEGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KEMAMPUAN LITERASI WARGA NEGARA Handi Kurniyawan; Sri Wahyuni Tanshzil
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wpz5gm11

Abstract

Berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara di abad 21. Kemampuan berpikir kritis diperlukan agar warga negara dapat mengambil keputusan secara bijak dan tepat yang bermanfaat bagi dirinya maupun lingkungannya. Salah satu upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada warga negara adalah dengan meningkatkan keterampilan literasi. Lingkungan pendidikan khususnya sekolah perlu mengembangkan keterampilan literasi bagi peserta didik untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritisnya. Guru di sekolah termasuk guru PKn mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya dengan mengembangkan keterampilan literasi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan guru PKn dalam membangun keterampilan literasi peserta didik mengingat keterampilan literasi pada peserta didik di Indonesia masih rendah. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara melalui media sosial seperti WhatsApp. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum strategi yang diterapkan guru PKn dalam membangun keterampilan literasi pada siswanya dilakukan dengan cara mengarahkan siswa untuk membaca sebelum memulai kegiatan pembelajaran, serta menyajikan soal-soal berbasis Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) pada kegiatan asesmen formatif dan sumatif. Strategi tersebut diharapkan dapat menghasilkan warga negara yang memiliki keterampilan literasi yang tinggi, sehingga terwujud warga negara yang berkualitas untuk kemajuan bangsa dan masyarakat.
Konstruksi Ideal Warga Negara Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan: Suatu Tinjauan Literatur MANIK, TOBA SASTRAWAN MANIK; Purwantiningsih, Ary; Riyanti, Dwi
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/keyntc11

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mengangkat dan mendiskusikan dimensi lain yang melekat setiap bahasan tentang warga negara yaitu peran. Warga negara seyogyanya tidak hanya dilihat dalam definisi semata yakni keanggotaan dalam komunitas politik. Namun yang tidak kalah penting adalah dimensi peran warga negara. Kajian ini diangkat dari aspek pedagogis dengan studi pustaka (literature research). Kajian ini menemukan bahwa ide dasar demokrasi itu ialah keberdayaan warga negara. Keberdayaan dalam arti bahwa letak kemartabatan, keluhuran, dan kekuatan demokrasi itu terletak pada bagaimana rakyat aktif berperan. Warga negara ideal demokrasi mensyaratkan warga transformatif, kritis dan berorientasi keadilan. Pendidikan kewarganegaraan dalam pendekatan pendidikan untuk kewarganegaraan (education for citizenship) ialah suatu keniscayaan. Untuk menciptakan warga negara ideal tersebut harus melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, peneliti, perancang kurikulum,pemerintah, guru, orang tua dan siswa.
Motif Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Analisis Mars Model Ronald Jolly Pongantung; Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/06ga8z22

Abstract

Abstrak : Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat atau pengusaha tapi juga telah merasuk hingga kalangan menengah ke bawah. Namun, perbuatan korupsi akan berdampak pada segala bidang kehidupan dan merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang dengan menggunakan “mars model”. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode normatif, melalui penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan penelitian terhadap perbuatan korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif perbuatan korupsi dapat ditinjau menggunakan Model Mars (motivation, ability, role perceptions, dan situational factor) dari masing-masing individu. Motivation dapat ditinjau dari kebutuhan individu, ability dapat ditinjau dari kemampuan yang dipengaruhi kesempatan dan kekuasaan, role perception ditinjau dari posisi/jabatan yang dimiliki, dan situasional factor ditinjau dari penyalahgunaan wewenang atau tanggung jawabnya. Adapun urgensi penegakan hukum terhadap korupsi adalah mencegah berulangnya perbuatan korupsi agar negara tidak semakin mengalami kerugian dan kemunduran yang memecah persatuan dan kesatuan. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah yang dapat dilakukan melalui regulasi hukum, eksistensi lembaga anti korupsi, dan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat. Diharapkan, melalui upaya tersebut perbuatan korupsi dapat berkurang dan menghilang di masyarakat.    
STRATEGI PENANAMAN NILAI PEDULI LINGKUNGAN SEKOLAH MELALUI TIM DUTA LINGKUNGAN SEKOLAH Pandu Cahyono, Sigit; Sutiyono; Aulia Sholichah Iman Nurchotimah
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/cmc1pb91

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku siswa terhadap nilai-nilai peduli pada diri siswa di lingkungan sekolah, serta  strategi untuk menanamkan nilai peduli lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah guru, karyawan  dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipatif, terstruktur, wawancara  mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Pendidikan karakter peduli lingkungan di SMA N 16 Semarang  dilakukan melalui proses yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan dilakukan dengan penyusunan dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan yang diimplementasikan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terintegrasi karakter peduli lingkungan dengan kebijakan berwawasan lingkungan, pilar kurikulum berbasis lingkungan, pilar kegiatan berbasis partisipatif ramah lingkungan. Sedangkan tahap Strategi Penanaman Nilai peduli lingkunganya dengan membentuk TIM Duta Lingkungan terdiri dari Tim Merah,Kuning dan Hijau didalamya terdapat mekanisme reward.
RIVALISASI ANTARA HUKUM DENGAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA Ismawati Septiningsih; Dwi Kurniawan, Itok; Samuel Bintang; Jose Gama Santos
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/wm0d2v49

Abstract

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi yang berlaku sejak tahun 1966 hingga 2011. Dalam konteks ini, Pancasila diposisikan sebagai Grundnorm, yaitu norma dasar yang dianggap memiliki realitas ideal yang sejalan dengan konsep keadilan. Hal ini berbeda dengan konsep Staatsfundamentalnorm, di mana Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang digunakan untuk melegitimasi atau membatalkan produk hukum tertentu. Maka, dalam proses pembentukan undang-undang, terutama ketika dihadapkan pada persoalan politik, Pancasila harus ditempatkan sebagai ideologi yang menjadi dasar dalam menciptakan hukum yang dianggap adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm menimbulkan persaingan antara politik dan hukum yang dapat mengaburkan konsep keadilan; bagaimana pola persaingan antara hukum dan politik dalam proses pembentukan undang-undang; serta apakah pola persaingan tersebut menempatkan Pancasila sebagai realitas ideal sekaligus ideologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang tidak hanya berfokus pada norma, tetapi juga pada prinsip dan doktrin untuk menganalisis pola persaingan antara politik dan hukum dalam proses legislasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi Pancasila sebagai Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm memunculkan pola persaingan antara politik dan hukum, di mana pola ini mengakibatkan Pancasila sulit difungsikan secara bersamaan sebagai realitas ideal dan ideologi.
PENGEMBANGAN E-MODUL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Ginanjar, Asep; Achmad Putri, Noviani; Ailul Firdaus, Divangga; Ailul Firdaus, Arham; Muna Sholeha, Aprilia; Adiana, Rina
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/gvnjnk24

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sederet kasus Korupsi cukup tinggi. Korupsi meenjadi sakah satu masalah yang cukup serius karena dampak dari korupsi itu sendiri dapat mengganggu keamanan dan stabilitas masyarakat serta menghambat Pembangunan nasional dibidang politik, ekonomi, sosial bahkan moralitas dan nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Maka dari itu, Pendidikan Antikorupsi perlu diterapkan di sekolah sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi dalam bidang edukasi bagi generasi muda di era sekaramg dan untuk jangka panjang. Artikel ini berbasos pada hasil riset yang menggunakan metode penelitian Research and Development (R&D). Aarah daripada penelitian ini menghasilkan produk media pembelajaran berupa E-Modul Pendidikan Anti Korupsi. Modul ini tidak hanya berisi tentang materi-materi anti korupsi melainkan juga berbasis kearifan lokal. Berdasarkan hasil uji ahli materi, uji ahli media, serta uji pengguna e-modul Pendidikan Anti Karakter berbasis Kearifan Lokal sangat layak untuk dijadikan salah satu alternatif dalam menumbuhkan sikap anti korupsi pada peserta didik di tingkat Sekolah Menengah Pertama. E-modul ini dapat dijadikan suplemen, media maupun sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan desain pembelajaran yang telah dirancang oleh guru.
JUDICIAL REVIEW  SEBAGAI MEKANISME KONTROL TERHADAP PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN: Judicial review, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Sunarto; Eta Yuni Lestari
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/rsx99491

Abstract

Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimiliknya, telah membawa perubahan yang signifikan  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di antaranya berkenaan dengan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan (judicial review). Kalau sebelumnya pengujian  hanya bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung atas peraturan-perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,   dengan munculnya Mahkamah Konstitusi  memungkinkan terjadinya pengujian  undang-undang terhadap undang-undang dasar. Judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi  merupakan mekanisme kontrol lembaga yudikatif terhadap produk peraturan perundang-undangan yang dalam pembuatannya tidak lepas dari pegulatan di antara berbagai kepentingan politik Dengan adanya judisial review semua produk hukum berupa peraturan perundang-undangan tidak dapat lepas dari fungsi kontrol oleh lembaga yudikatif sehingga substansi maupun prosedur pembuatannyan lebih dapat dipertanggingjawabkan dari aspek hukum, dan bukan hanya merepresentasikan kepentingan politik semata.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL MENTERI DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Arifin, Firdaus
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/4vhawx39

Abstract

Jabatan Wakil Menteri di Indonesia, yang pertama kali diperkenalkan pasca proklamasi kemerdekaan, terus menjadi subjek perdebatan terkait kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawabnya. Meskipun diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, regulasi mengenai peran dan fungsi Wakil Menteri masih kurang jelas, menimbulkan tantangan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri serta menilai efektivitas perannya dalam konteks pertanggungjawaban, kinerja, dan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas kerangka hukum dan operasional posisi Wakil Menteri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi kebijakan dan peraturan terkait untuk memastikan peran Wakil Menteri memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian tujuan nasional.
ANALISIS TEORI CONE OF EXPERIENCE EDGAR DALE PADA PEMBELAJARAN PPKN DENGAN METODE JIGSAW “WARUNG HIERARKI”  PACET Indriyani, Dina; Ucu Rohimah; Iyep Candra Hermawan
Integralistik Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/aqcj0f50

Abstract

Penggunaan metode dalam proses pembelajaran merupakan suatu keniscayaan agar pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus senantiasa dilakukan inovasi dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori Cone of Experience karya Edgar Dale dalam pembelajaran PPKn dengan metode Jigsaw “Warung Hierarki” di SMKN 1 Pacet. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dimana data diperoleh melalui analisis terhadap berbagai sumber teori, jurnal, buku terkait konsep pembelajaran PPKn, metode Jigsaw, serta teori Cone of Experience menjadi fokus utama dalam analisis ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teori Cone of Experience dalam pembelajaran PPKN dengan metode Jigsaw “Warung Hierarki” memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Metode Jigsaw mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran kolaboratif, sementara teori Cone of Experience memberi pandangan akan pentingnya pengalaman langsung dalam proses belajar. Sehingga integrasi kedua konsep ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PPKn dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam konteks pembelajaran PPKn di sekolah. Nilai praktis dari penelitian ini juga dapat membantu guru dan pembuat kebijakan dalam merancang program pembelajaran yang lebih berorientasi pada pengalaman siswa dan pengembangan keterampilan kolaboratif.
KEADILAN BERKETUHANAN DALAM KONTEKS HUKUM DAN PANCASILA DI INDONESIA Perwitasari, Dita
Integralistik Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pqm7cc29

Abstract

Keadilan yang berketuhanan merupakan suatu konsep yang penting dalam Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang menempatkan nilai-nilai keagamaan dan moral sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan keadilan sosial. Prinsip pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menegaskan bahwa keyakinan terhadap Tuhan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Keadilan yang berketuhanan juga mengacu pada penerapan prinsip-prinsip keadilan yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila, yang tentunya meliputi kejujuran, integritas, keseimbangan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, keadilan yang berketuhanan mengharuskan penyelenggara negara dan masyarakat untuk lebih mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, serta memerangi dari segala bentuk diskriminasi serta ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan yang berketuhanan menurut Pancasila ini dapat menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berlandaskan dari nilai-nilai luhur agama dan moral.    

Page 1 of 3 | Total Record : 26

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 36 No. 2 (2025): Juli 2025 Vol. 36 No. 1 (2025): Januari : 2025 Vol. 35 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 35 No. 1 (2024): Januari 2024