cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
The Role of Notaries In Providing Legal Certainty of Investment In Indonesia Wetria Fauzi; Zulkifli
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/b9bf5q42

Abstract

Every country is competing to create a conducive investment climate. However, the high investment potential does not automatically make Indonesia a primary destination for investors. One factor that investors pay primary attention to when conducting investment activities is legal certainty. Investors need assurance that their rights will be protected by law. The government's efforts to create legal certainty in investment are realized through the establishment of various laws and regulations, one of which is Law Number 25 of 2007 concerning Investment. This law provides the legal basis for investment activities in Indonesia, both domestic and foreign investment. Furthermore, the government also reformed regulations through Law Number 6 of 2023 concerning the Establishment of the Job Creation Law, which is a law aimed at increasing the ease of doing business and improving the national investment climate. However, in practice, the role of notaries in realizing legal certainty in investigations still faces various obstacles and challenges. One of the problems that occurs is the rapid changes in investigation regulations, which give rise to uncertainty in business law practices. Furthermore, there is still overlapping regulations between agencies, causing the investigation process to become more complicated and complicated.
Bank's Position as a Holder of Lien Objects Confiscated By The State From a Public Interest Perspective Ulfanora; Tasman
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7zmnr097

Abstract

Banking plays a strategic role in supporting national development through its financial intermediation function. One of the main instruments in banking activities is collateral, which provides legal certainty for creditors. However, problems arise when the collateral is seized by the state in corruption cases. The conflict between the bank's right of execution as the creditor holding the collateral and the state's interest in recovering assets resulting from corruption creates legal uncertainty that has a systemic impact on public trust in the banking sector. One form of uncertainty regarding bank collateral is the ease with which the state can seize the collateral for reasons of public interest. In this case, banks lack legal protection and strong legal certainty as the separatist party holding the collateral. The research results show, first, that Supreme Court Regulation Number 2 of 2022 concerning Procedures for Resolving Objections from Good-Faith Third Parties to Decisions on Confiscation of Property Not Owned by the Defendant in Corruption Cases does not provide adequate protection for banks because it only accommodates third parties with physical ownership of the assets. Furthermore, Supreme Court Decision No. 540 K/Pdt/2022 reinforces the tendency to prioritize state interests, weakening the legal position of banks as collateral holders. As agents of development, banks have a public interest that should be protected by law to maintain national economic stability. Therefore, regulatory reform is needed that explicitly recognizes banks as third parties acting in good faith in the Banking Law. Furthermore, the position of banks as collateral holders in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights needs to be explicitly regulated by adding a norm or paragraph to Article 9 in Part III concerning Grantors and Holders of Mortgage Rights. Furthermore, there needs to be an exception in the Corruption Crime Law regarding the seizure of tangible and intangible movable assets that have become collateral objects by banks. This way, there is legal certainty for banks as creditors with separatist rights over material objects, allowing them to directly execute their collateral objects without the need for asset seizure by the state.
Inkonstitusionalitas Bersyarat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 tentang Hak Keuangan Pejabat Negara Yunita Syofyan; Alsyam
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/266d2841

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menandai adanya perubahan penting dalam pengaturan hak keuangan pejabat negara, khususnya terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 inkonstitusional bersyarat serta mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap keberlakuan undang-undang dan pembentukan regulasi baru mengenai hak keuangan pejabat negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tidak lagi sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, sehingga diperlukan pembaruan melalui mekanisme legislasi. Model putusan inkonstitusional bersyarat dipilih untuk menghindari kekosongan hukum sekaligus memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi baru yang lebih proporsional, berkeadilan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip konstitusional. Dengan demikian, putusan a quo tidak hanya memiliki implikasi terhadap keberlakuan norma yang diuji, tetapi juga menjadi landasan penting bagi pembaruan hukum mengenai pengaturan hak keuangan pejabat negara di Indonesia.
Penguatan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Industri Usaha Berbasis Resiko Pasca UU Cipta Kerja di Kota Payakumbuh Hendria Fithrina; Gusminarti; Reza Wahyudi
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wwpfv002

Abstract

Transformasi paradigma perizinan melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengalihkan sistem perizinan tradisional menjadi berbasis risiko (Risk-Based Approach atau RBA). Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap pembagian otoritas dan mekanisme pengawasan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada industri rendang di Kota Payakumbuh serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan penekanan pada data primer, penelitian ini mengevaluasi pengawasan terhadap pelaku usaha kategori risiko rendah yang diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan di Kota Payakumbuh belum berjalan efektif karena dua faktor utama: Kendala yuridis berupa ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme koordinasi; dan Kendala non-yuridis yang meliputi keterbatasan anggaran, kuantitas SDM pengawas, serta rendahnya literasi hukum pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya akselerasi regulasi turunan di tingkat daerah dan optimalisasi koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan kepatuhan hukum serta keberlanjutan industri kuliner sebagai pilar ekonomi daerah.
Analisis Hukum Penempatan Satelit di Low Earth Orbit Dalam Perspektif Hukum Internasional Dewi Enggriyeni
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/wk435f02

Abstract

Pertumbuhan pesat mega konstelasi satelit pada Low Earth Orbit (LEO) telah menimbulkan tantangan hukum internasional terkait penguasaan orbit, penggunaan spektrum frekuensi radio, dan keberlanjutan lingkungan antariksa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum penempatan satelit di LEO berdasarkan rezim hukum angkasa dan hukum telekomunikasi internasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Outer Space Treaty, Liability Convention, Registration Convention, serta regulasi ITU belum mengakomodasi dinamika mega-konstelasi satelit. Masih terdapat kekosongan hukum mengenai kapasitas orbit, pembatasan jumlah satelit, yurisdiksi, tanggung jawab, dan manajemen lalu lintas antariksa, sehingga diperlukan tata kelola internasional yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkeadilan.
Penasehatan Perkawinan Melalui Kolaborasi Antara Badan Pembinaan Penasehatan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Keluarga (AHKAM) Sebagai Salah Satu Upaya Menanggulangi Tingginya Cerai Gugat di Indonesia Daswirman; Yasniwati
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4emhz361

Abstract

Perkawinan hal yang paling sakral dalam kehidupan manusia. tujuan perkawinan yang paling utama adalah untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan bathin. Tidak ada satupun pasangan didunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan suami isteri yang dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, masih banyak pasangan yang akhirnya berakhir di pengadilan. Sebelum penikahan dilangsungkan setiap calon pengantin (Catin) memperoleh pengetahuan tentang menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tetapi walaupun calon pengantin telah memperoleh pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga masih tingginya perceraian yang terjadi.
Rekonstruksi Unsur Kerugian Keuangan Negara dalam Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 Yandriza
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/tzwc5d06

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 membawa perubahan penting terhadap pemaknaan frasa "kerugian negara" dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi "kerugian keuangan negara". Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga berdampak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam merekonstruksi makna kerugian keuangan negara serta mengkaji implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa kerugian yang relevan dalam mekanisme pertanggungjawaban adalah kerugian keuangan negara yang bersifat nyata (actual loss) dan harus dibedakan dari kerugian administratif. Selain itu, kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dibuktikan bersama unsur penyalahgunaan wewenang (actus reus), kesalahan (mens rea), dan hubungan kausal. Dengan demikian, putusan tersebut memperkuat penerapan asas ultimum remedium serta memperjelas batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.
Kearifan Lokal Dalam Adaptasi Perubahan Iklim: Integrasi Hukum Internasional dan Konstitusi Serta Hukum di Indonesia (Studi Kasus Wilayah Pesisir Kota Padang Sumatera Barat) Sri Asih Roza Nova; Dewi Engriyeni
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/sgpxfq82

Abstract

Fenomena alam berupa pemanasan global menyebabkan terjadinya perubahan iklim serta dampak lainnya pada hampir semua lini kehidupan baik di tataran lokal, nasional maupun global. Salah satu wilayah yang terkena dampak tersebut adalah wilayah pesisir dan kelautan berupa kenaikan permukaan air laut, abrasi pantai, serta intrusi air asin. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir dan kehidupan masyarakat setempat. Untuk mengatasi dampak pemanasan global pada wilayah pesisir dan kelauatan ini, Indonesia telah membuat regulasi baik baik berupa undang-undang, peraturan daerah dan bentuk kebijakan lainnya yang merupakan wujud dari implementasi ketentuan internasional yakni UNCLOS 1982 dan Konvensi Paris 2015. sayangnya, implementasi semua regulasi ini sering kali tidak efektif akibat kurangnya keterlibatan masyarakat lokal serta lemahnya integrasi antara kebijakan pemerintah dan praktik tradisional. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis lebih mendalam tentang integrasi ketentuan internasional dan nasional Indonesia serta kearifan lokal Masyarakat pesisir dalam mengatasi dampak pemanasan global, khususnya pada penelitian ini mengambil studi pada wilayah pesisir kota Padang Sumatera Barat. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian normatif dan didukung oleh data-data empiris. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan menganalisa menggunakan metode deskriptif analitif. Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah kota Padang Sumatera Barat untuk dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam mengatasi dampak perubahan iklim di wilayah kelautannya sehingga dampak perubahan iklim ini dapat diminimalisir khususnya pada sektor kelautan, dan wilayah pesisir dan kelautan kota Padang Sumatera Barat.

Page 11 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue