cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Heraldic Point of View : Pendaftaran Lambang Negara Pada Jersey Timnas Sebagai Merek (Komparasi dengan Amerika Serikat) Cheryl Patriana Yuswar; Wilbert
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/txvd6f15

Abstract

Kontroversi pendaftaran lambang Garuda Pancasila pada jersey Timnas Indonesia sebagai merek yang dimohonkan oleh Muhammad Sadad (Erspo) dan PSSI, membuat penulis ingin membahas dua masalah: 1) kewenangan PSSI sebagai perwakilan pemerintah dalam mengizinkan pendaftaran merek tersebut pada Erspo dan 2) bagaimana heraldic point of view sebagai cara menilai penggunaan lambang Negara sebagai merek (studi komparasi dengan Amerika Serikat)?. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun dari hasil analisa dapat disampaikan bahwa pertama, PSSI bukanlah pihak yang berwenang mewakili negara. Hal ini dikarenakan PSSI adalah badan hukum privat. Secara pelaksanaan tugas negara di bidang keolahragaan, maka yang berwenang mengizinkan pendaftaran adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga atau dapat diwakilkan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia. Kedua, Indonesia perlu mulai mempertimbangkan penggunaan heraldic point of view untuk menilai prosentase kemiripan lambang negara yang hendak didaftarkan sebagai merek. Bahwa Amerika Serikat dalam pelaksanaan heraldic pada lambang negara yang hendak dijadikan merek, Amerika Serikat menetapkan syarat bahwa lambang negara yang didaftarkan sebagai merek tersebut tidak boleh utuh atau harus diubah dengan tingkat sedemikian rupa yang membuat masyarakat dapat membedakan bahwa merek tersebut tidak terafiliasi resmi dengan negara.
Fiqih Keluarga Dalam Konstitusi Indonesia: Analisis Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Reskiwati; Nurdalia Bate
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vx92w413

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana integrasi hukum Islam dengan hukum adat dan hukum nasional dalam membentuk sistem hukum keluarga yang sesuai dengan perkembangan masyarakat modern. Selain itu, penelitian ini menelaah relevansi pembaruan hukum keluarga Islam dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fikih, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan referensi lain yang relevan dengan pembahasan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan masyarakat modern. Reformasi tersebut tampak melalui pengaturan pencatatan perkawinan, pembatasan poligami, pengawasan perceraian melalui pengadilan, dan penguatan peran negara dalam urusan keluarga. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya sehingga pembaruan hukum keluarga Islam perlu terus dilakukan secara kontekstual dan berkelanjutan.
Strategi Interest-based bargaining dalam Mediasi Sengketa Pembagian Harta Bersama Berupa Tanah Pasca Perceraian Budi Hatono; Rabiuladawiyah; Resti Hefriyenni; Arfika Nurvita Sari; Fat Haryanto Lisda; Ramses Hutagaol
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/k2cfkb29

Abstract

Sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian merupakan salah satu konflik keluarga yang sering menimbulkan ketegangan berkepanjangan di masyarakat. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum kepemilikan, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, kepentingan ekonomi, serta kondisi sosial para pihak setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan strategi interest-based bargaining dalam mediasi sengketa pembagian harta bersama berupa tanah pasca perceraian di Desa Rambah Hilir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi interest-based bargaining mampu mendorong terciptanya kesepakatan yang lebih fleksibel dan berkeadilan karena mediator tidak hanya berfokus pada posisi para pihak, melainkan menggali kepentingan mendasar yang melatarbelakangi tuntutan masing-masing pihak. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator membangun komunikasi, tingkat keterbukaan para pihak, kondisi sosial ekonomi, serta keberadaan hubungan kekeluargaan yang masih terjalin pasca perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interest-based bargaining dapat menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif dalam konflik pembagian harta bersama di masyarakat.
Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum Budi Sastra Panjaitan
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jm6ree37

Abstract

Perguruan Tinggi Agama Islam dituntut untuk senantiasa meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usahanya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum membuka peluang bagi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam untuk turut serta mewujudkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mewujudkan keadilan. Sumber data penelitian ini berdasarkan hukum normatif. Masih sangat minim peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam dalam mewujudkan keadilan kepada masyarakat miskin, hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam yang terakreditasi
Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Penentuan Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 Arfiani
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/2zc9g795

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terhadap penentuan kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Putusan tersebut memperkuat legitimasi BPK dalam penentuan kerugian keuangan negara sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dalam pengawasan keuangan negara. Namun demikian, putusan a quo tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan absolut kepada BPK dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penilaian terhadap keberadaan dan besaran kerugian negara dalam proses peradilan tetap berada dalam kewenangan hakim sebagai perwujudan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mencerminkan keseimbangan antara penguatan fungsi pengawasan keuangan negara oleh BPK dan penghormatan terhadap independensi peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Fulfillment of Income Tax Obligations for Foreign Workers Working in West Sumatra Gusminarti; Khairani; Hendria Fithrina; Alfi Thoriq Al Hasan
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ydxk8f47

Abstract

Foreign workers (TKA) who work and receive income from Indonesia are subject to income tax (PPh). As income tax payers, TKA are required to comply with these tax regulations. In West Sumatra, there are currently 77 (seventy-seven) companies that employ TKA, with work locations spread across the region. Foreign workers employed in West Sumatra are also subject to income tax regulations. One issue that has been encountered is that some foreign workers leave the company before completing their employment contract, resulting in their tax calculation not covering a full tax year. Given this finding, who is responsible for fulfilling their income tax obligations, the company or another party? The research questions in this study are: 1. What is the mechanism for employing foreign workers in West Sumatra? 2. How are the income tax obligations of foreign workers employed in West Sumatra fulfilled? 3. What efforts has the West Sumatra government made to improve foreign workers' compliance with income tax obligations? The research method used is socio-legal with the required data being primary and secondary data. The data collection techniques are document studies and interviews as well as qualitative data analysis.
Konstitusionalitas Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Jumlah Kementerian Negara Romi; Delfina Gusman
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/vjnasq85

Abstract

Article 15 Number 61 of 2024 is the legality for the President in determining the number of state ministries. On the other hand, Article 17 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia delegates that the establishment, amendment, and dissolution of state ministries is regulated in the law, the delegation has implications for the regulation or determination of the number of state ministries stated in the content of the law The results of the research are First, the power of the President in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in this study is divided into two types, namely:  first, the President's power is based on the check and balance mechanism. second, the power of the President is singular, the power of the President is the power of the President regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where the power does not 'intersect' with other functions of state power, both in the capacity of the President as the head of government and as the head of state. The President's power is sole within the scope of state ministries in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia only related to the power to appoint and dismiss ministers, it does not include in determining the number of state ministries as mandated by Article 15 Number 61 of 2024. According to the lawmakers, the President's power to determine the number of state ministries is the prerogative of the President.
Civil Liability Digital Platform Regarding Personal Data Leaks Following the Enactment of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection Ulfanora; Nanda Utama
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/1m23nk09

Abstract

The rapid development of technology has impacted various aspects of life, including economic, social, cultural, legal, and political aspects. This technological advancement has transformed the way people communicate and the provision of government services to the public. Information technology has become a new way for people to obtain information autonomously. Technology has become a Human Right to Digital Access. In general, the public is not yet aware of the impact of information misuse, resulting in low awareness of personal data protection. As a form of government concern for the public, who are both users and actors in this digital development, various regulations or rules have been established to provide legal protection for all people in utilizing the currently rapidly developing digital advancements. The existence of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is due to the numerous cases of data leaks in Indonesia. Research results explain thatFirst, Indonesia has ratified personal data protection regulations since 2022. The ratification of personal data protection regulations is effective starting from 2024. When Law Number 27 of 2022 concerning personal data protection was ratified into regulations and implemented in society, there were still shortcomings that became obstacles in its implementation in society.Second,. Following the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, the civil liability of digital platforms has provided legal certainty. Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection explicitly places the burden of responsibility on them as data controllers. If a leak occurs due to a security system failure, they can no longer avoid legal responsibility to compensate for the losses you have suffered as a data subject.
Konsepsi Tentang Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Pembentuk Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/Puu-XXII/2024: Analisa Terhadap Pembatasan Kekuasaan Sebagai Inti Dari Paham Konstitusionalisme Delfina Gusman
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rtk52k32

Abstract

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 which granted the request for judicial review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the presidential threshold (threshold for nominating President and Vice President) stated in the provisions of Article 222 of Law Number 7 of 2017 "Candidate pairs are proposed by political parties or coalitions of political parties participating in the election that meet the requirements of obtaining seats of at least 20% (twenty percent) of the total number of seats in the DPR or obtaining 25% (twenty five percent) of valid votes nationally in the previous DPR member election". In its decision, it was stated that the norm of Article 222 of Law Number 7 of 2017 is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (unconstitutional) and has no binding legal force. The decision contradicts several previous Constitutional Court decisions regarding the same object, where the norm of Article 222 of Law Number 7 of 2017 was declared constitutional on the grounds that the norm was categorized as an open legal policy of lawmakers, one of which can be found in Constitutional Court Decision Number 73/PUU-XX/2022. . The formulation of the problem in this study is: 1) What is the concept of open legal policy of lawmakers before and after Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024? 2) What is the ideal conception in interpreting open legal policy of lawmakers based on the principle of limiting the power of lawmakers contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? This research is a legal research, through a statute approach, a comparative approach, and a conceptual approach.
Perlindungan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Internasional Kovenan Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Magdariza
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4e2g7s34

Abstract

Hak Azasi Manusia (HAM) diberikan Allah kepada setiap manusia sejak lahirnya ke dunia. HAM merupakan hak manusia yang secara kodratnya setiap manusia memiliki HAM yang tidak dapat dirobah dan dicabut dengan kekuasaan apapun. Pelaksanaan HAM harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam ruang lingkup masyarakat internasional dan masyarakat nasional di suatu negara. Berbagai aturan hukum internasional yang berlaku terkait HAM yang diprakasai oleh Perserikatan bangsa-Bangsa, sudah dimiliki oleh masyarakat internasional, yaitu dimulai dari pembentukan Universal Declaration on Human Right, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Hak-hak terkait ekonomi, social dan budaya diantaranya adalah hak mempero!eh pekerjaan, perolehan upah dan hak ikut serta dalam serikat buruh, hak azasi terkait sosial, misalnya hak atas jaminan sosial, hak atas perumahan dan hak atas pendidikan dan hak azasi budaya adalah hak yang berkaitan dengan budaya yang dimiliki suatu masyarakat atau budaya tradisional.

Page 10 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue