cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
sakato@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 82 Documents
 1   2   3   4   5 
Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Santika, Ica; Putra Pratama , Bisma
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/h9vj0z39

Abstract

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pertama: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat wanprestasi atau cidera janji. Kedua: Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor roda empat yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kredit kendaraan berrmotor roda empat.
Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Pada Perseroan Terbatas Diezo, Firdaus; Elsania Wahida, Putri
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/kpm5r207

Abstract

Kasus yang peneliti angkat sebagai obyek penelitian ini adalah penggelapan dalam jabatan yang telah di putus dengan nomor putusan 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana putusan hakim ini jauh lebih rendah daripada pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.
Perjanjian Kerja Sama Pemilik Sarana Apotik (PSA) Dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) Amanda Putri, A. Yoma; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/xvwaex90

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung penelitian empiris. Kemudian data di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris, yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah adalah melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja.
Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Nias Sembiring, Susanti; Finowa’a, Herdayanti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/r4q72862

Abstract

Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung penelitian normatif. Data dieroleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data dioleh dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.
Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Engungkap Tindak Pidana Narkotika Kelana Sembiring, Tuti
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/fn867441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pengumpulan barang bukti pada tindak pidana narkotika dan efektivitas pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik  wawancara. Seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang- orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara. Pembelian terselubung narkotika oleh penyidik sudah berjalan efektif, karena memilik tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya.
Pemilihan Umum Dan Partisipasi Politik Masyarakat Adethyani Lubis, Afrida
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8xz2mv40

Abstract

Pemilu di Indonesia merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemungutan suara secara demokratis dan menjadisarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Memperjuangkan Hak-hak Masyarakat di Sumatera Barat Utama, Daswar; Faniyah, Iyah
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/v4pnv717

Abstract

Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masayarakat Di Sumatera Barat adalah mengajukan rancangan undang undang sesuai dengan aspirasi dari daerah yang diwakilinya. Salah satu kegiatan anggota DPD RI yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah yang berada dalam ruang lingkup tugas dan wewenang DPD. Penyerapan aspirasi daerah dilakukan dalam dua bentuk yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada segi substansi, sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Peran DPD Dalam Memperjuangkan Hak Hak Masayarakat Di Sumatera Barat berdasarkan teori Lembaga Perwakilan yakni Teori mandat berarti seseorang dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat, sehingga disebut sebagai mandataris (orang yang menerima mandat). Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peran dpd dalam memperjuangkan hak hak masayarakat di Sumatera Barat adalah Prosedur kerja lembaga pembentuk undang-undang yang bersifat top down dan arogansi pejabat negara (sebagai sisa-sisa kebiasaan dari sistem pemerintahan yang secara tradisional tertutup). Praktik administrasi yang bersifat rutin dan mekanis juga melemahkan kemampuan mengelola partisipasi. faktor penghambat internal terdiri dari anggaran dan sarana dan segi politis. faktor eksternal terdiri dari hambatan masyarakat dan hambatan sumber daya manusia.  Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang Wahyudi, Indra; Roza, Darmini
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.290

Abstract

Provinsi Daerah Sumatera Barat merespon Pandemi Covid-19 dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak bulan februari 2020, tidak dipungkiri membawa pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian. Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan pendapatan. Masyarakat umum juga perlu mengetahui protokol ini untuk mengetahui protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan aturan new normal. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu; Pertama, bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 di kota Padang? Kedua, apakah kendala-kendala dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Padang? Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendektan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian ke lapangan yaitu di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dalam bentuk wawancara. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pelaksanaan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang bertujuan mewujudkan kesadaran bersama semua pihak untuk saling menjaga, berdisiplin dan bergotong-royong dalam menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran. Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang dalam pelaksanaanya juga menerapakan sanksi. Namun, Sanksi yang diberikan hanya dalam bentuk sanksi administratif. Kedua, Kendala Dalam Penerapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Padang tidak hanya disebabkan oleh permasalah yang terjadi dalam lingkup instansi, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun juga terjadi dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Adapun kendala tersebut yaitu; Jumlah petugas yang bertugas tidak sepadan dengan masyarakat yang diawasi, Kurangnya anggaran dalam melaksanakan isi Perda dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari yang Terlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb) Wiliandri, Widia; Rosadi, Otong
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.291

Abstract

Dalam ketentuan hukum pidana, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh kepala desa/walinagari yang ikut berkampanye dan menguntungkan salah satu pihak, merupakan jenis tindak pidana ringan yang ancaman hukuman penjaranya kurang dari satu tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal tersebut menegaskan bahwa kepala desa dan/atau sebutan walinagari dilarang untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang telah diklasifikasikan sebagai pidana pemilu dalam konteks menguntungkan salah satu pasangan calon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan ialah data yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
Pengawasan DPRD Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendaliam Covid-19 (Studi Pada Wilayah Provinsi Sumatera Barat) Yosrizal; A. Kana, Philips
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v2i1.292

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang Pengawasan DPRD terhadap pelaksanakan Perda Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid -19 dilakukan melalui Rapat Kerja Komisi, Kunjungan Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Pengaduan Masyarakat. Kendala pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini dilapangan adalah karakter orang minang yang egaliter, yang tidak mudah percaya. Kendala yang paling amat mendasar adalah polemik pemikiran antara kelompok percaya Covid-19 dan yang tidak percaya adanya covid-19, bahkan yang berpolemik itu bukan saja masyarakat awan, termasuk ahli kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, makanya Perda belum maximal pelaksanaannya dilapangan. Dalam hal tindak lanjut Pengawasan yang dilakukan DPRD adalah terus mendorong Pemerintah daerah untuk mengupayakan agar perda berjalan dengan maximal dengan melakukan terus evaluasi dan rapat kerja dengan pemerintah daerah pada tiap bulannya, dan juga urung rembuk dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan yang lainnya dengan kunjungan kerja kelapangan bersama pemerintah daerah.  Bentuk tindak lamjut lainnya yang dilakukan oleh DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan Perda ini adalah DPRD pernah mengirim surat kepada Gunernur untuk melakukan Peninjauan terhadap perda No. 6 tahun 2020.

Page 2 of 9 | Total Record : 82

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April) More Issue