cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mokhamad Nizar Z
Contact Email
disdikkbb@gmail.com
Phone
+6283829108047
Journal Mail Official
jurnalkinanti@gmail.com
Editorial Address
Gedung A Lantai 1, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Jl. Padalarang - Cisarua Km. 2, Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia 40381
Location
Kab. bandung barat,
Jawa barat
INDONESIA
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih
Published by Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat
ISSN : 30314917     EISSN : 30316642     DOI : https://doi.org/10.62518/t86cq065
Core Subject : Education,
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Other
Kinanti: Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih merupakan jurnal online, akses terbuka, dan peer-review. JK terbit dua kali setahun (Desember, Juni; Pertama kali diterbitkan pada Desember 2023). Jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil penelitian asli, laporan kasus, dan ulasan kritis di bidang pendidikan. Fokus dan ruang lingkup ini termasuk best practice yang dilaksanakan para pendidik dan tenaga kependidikan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 110 Documents
 7   8   9   10   11 
Transformasi Pelayanan Publik Melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP): Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Pemerintah pada Sektor Pendidikan Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/sdgkwb26

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam era reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas nasional yang diwujudkan melalui berbagai instrumen evaluasi, salah satunya Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran PEKPPP sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai regulasi, kebijakan pemerintah, hasil evaluasi pelayanan publik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PEKPPP mampu mendorong peningkatan Indeks Pelayanan Publik, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, meningkatkan profesionalisme aparatur, mempercepat transformasi digital pelayanan, serta mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik. Di lingkungan Dinas Pendidikan, implementasi PEKPPP berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan administrasi pendidikan, transparansi informasi, efektivitas penanganan pengaduan, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Keberhasilan implementasi PEKPPP memerlukan komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian, PEKPPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Urgensi Revisi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Analisis Persepsi Kepala Sekolah dan Bendahara BOS terhadap Pengelolaan Dana BOS di Indonesia Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/zbamy423

Abstract

  Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan instrumen utama pemerintah dalam mendukung pembiayaan operasional satuan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Meskipun kebijakan ini telah mengalami berbagai penyempurnaan, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat peningkatan mutu layanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi kepala sekolah dan bendahara BOS mengenai kecukupan anggaran, ketepatan waktu penyaluran, fleksibilitas penggunaan dana, serta kebutuhan revisi kebijakan BOS. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui metode survei dengan instrumen kuesioner daring. Responden berjumlah 1.550 orang yang terdiri atas kepala sekolah dan bendahara BOS dari berbagai jenjang pendidikan di 38 provinsi di Indonesia. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, serta interpretasi terhadap jawaban tertutup dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai dana BOS mampu memenuhi sekitar 70–90% kebutuhan operasional sekolah, namun masih terdapat kekurangan terutama pada sekolah dengan jumlah peserta didik sedikit dan sekolah di daerah dengan karakteristik geografis khusus. Selain itu, keterlambatan penyaluran dana BOS berdampak pada tertundanya pembayaran honor tenaga non-ASN, pemeliharaan sarana prasarana, pengadaan media pembelajaran, dan pelaksanaan program sekolah. Mayoritas responden juga mengusulkan revisi kebijakan BOS melalui peningkatan besaran anggaran, penyederhanaan aturan penggunaan dana, penyesuaian formula alokasi berdasarkan karakteristik wilayah, serta pemberian alokasi dasar bagi setiap sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi kebijakan BOS diperlukan untuk mewujudkan sistem pendanaan pendidikan yang lebih adil, adaptif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan riil satuan pendidikan di Indonesia.
Sinergi Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah dalam Pengelolaan Kinerja untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan: Telaah Regulasi dan Implementasi pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Adhyatnika Geusan Ulun
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/d18x5v84

Abstract

Transformasi kebijakan pendidikan nasional mendorong perubahan paradigma pengelolaan kinerja aparatur pendidikan, termasuk pengawas sekolah dan kepala sekolah. Terbitnya PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan menegaskan kembali kedudukan Pengawas Sekolah sebagai jabatan fungsional yang memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pendidikan melalui pengawasan akademik dan manajerial. Di sisi lain, kepala sekolah dituntut mampu mengimplementasikan kepemimpinan pembelajaran, tata kelola sekolah, pengembangan kewirausahaan, serta pengelolaan kinerja berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kemitraan antara pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam pengelolaan kinerja untuk meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai regulasi nasional, kebijakan kementerian, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap perubahan regulasi, implementasi pengelolaan kinerja digital melalui Ruang GTK dan e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, serta praktik supervisi akademik dan manajerial. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan regulasi telah menggeser paradigma pengawasan dari pendekatan administratif menuju pendekatan pembinaan profesional berbasis coaching, mentoring, dan kolaborasi. Pengawas sekolah tidak lagi diposisikan sebagai pemeriksa administrasi, melainkan sebagai mitra strategis kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat kepemimpinan sekolah, memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan, serta mengembangkan budaya refleksi berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif antara pengawas sekolah dan kepala sekolah terbukti memperkuat implementasi kebijakan Merdeka Belajar, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, memperbaiki capaian indikator mutu pendidikan, serta mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital. Oleh karena itu, sinergi kedua jabatan fungsional tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
Urgensi Pelibatan Aparatur Sipil Negara Sebagai Komponen Cadangan dalam Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Indonesia: Suatu Studi Kepustakaan Budhi Slamet Saepudin
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/zwznb197

Abstract

Pertahanan negara merupakan salah satu fungsi utama negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dinamika lingkungan strategis global yang ditandai dengan meningkatnya konflik geopolitik, perang hibrida, ancaman siber, proxy war, hingga konflik kawasan mendorong Indonesia untuk memperkuat sistem pertahanan semesta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah adalah penguatan Komponen Cadangan (Komcad) melalui pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pelibatan ASN sebagai Komponen Cadangan dalam memperkuat sistem pertahanan negara Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, data statistik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN memiliki potensi besar sebagai sumber daya pertahanan karena jumlahnya mencapai lebih dari 5,5 juta pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN juga memiliki kewajiban moral dalam bela negara. Pelibatan ASN dalam Komcad dinilai mampu meningkatkan kesiapsiagaan nasional, memperkuat sistem pertahanan semesta, serta menjadi solusi atas keterbatasan jumlah personel TNI. Namun demikian, implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi, mekanisme pembinaan, sistem mobilisasi, serta sinkronisasi antara kebutuhan pertahanan dan keberlangsungan pelayanan publik.
Penerapan Metode Debat Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kepercayaan Diri Siswa SMP Dian Savitri
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/8px88028

Abstract

  Kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kepercayaan diri merupakan kompetensi abad ke-21 yang harus dimiliki peserta didik. Namun, proses pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah menengah pertama masih didominasi oleh metode ceramah dan latihan tertulis sehingga kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapat secara lisan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan metode debat Bahasa Inggris sebagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri peserta didik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah peserta didik SMP Negeri 2 Tayu yang mengikuti pembelajaran Bahasa Inggris melalui kegiatan debat sederhana dengan berbagai topik yang dekat dengan kehidupan mereka. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, penilaian performa, dan refleksi guru. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode debat mampu meningkatkan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat, melatih kemampuan berpikir kritis melalui penyusunan argumen berbasis fakta, memperkaya kosakata Bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta membangun rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Meskipun sebagian peserta didik masih menggunakan campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, proses pembelajaran menunjukkan perkembangan yang positif. Debat juga mendorong peserta didik untuk membaca berbagai sumber informasi, menganalisis isu, dan menyampaikan solusi berdasarkan alasan yang logis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode debat merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang efektif dalam mengembangkan kompetensi komunikasi, berpikir kritis, dan karakter peserta didik pada pembelajaran Bahasa Inggris.
Optimalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru melalui Peran PGRI Ranting 07 Desa Cijambu Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Rukiah Rukiah
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/sytwg569

Abstract

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi inti yang wajib dimiliki guru dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu, inovatif, serta berpusat pada peserta didik. Dinamika implementasi Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk terus meningkatkan kemampuan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya PGRI Ranting 07 Desa Cijambu dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru melalui optimalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap pengurus PGRI, pengurus KKG, dan guru, serta studi dokumentasi berbagai program kerja organisasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KKG yang dilaksanakan secara rutin, kolaboratif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, menerapkan model pembelajaran inovatif, memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi, serta mengembangkan asesmen pembelajaran yang lebih autentik. Persentase kendala adaptasi kurikulum mengalami penurunan dari 75% menjadi 20%, dominasi metode pembelajaran konvensional turun dari 80% menjadi 35%, sedangkan partisipasi aktif guru dalam kegiatan KKG meningkat dari 30% menjadi 85%. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana, pendanaan, dan penyesuaian jadwal kegiatan, strategi kolaborasi antaranggota, peer teaching, dan pendampingan berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan profesionalisme guru secara signifikan. Oleh karena itu, KKG yang difasilitasi PGRI menjadi wahana strategis dalam pengembangan kompetensi pedagogik guru secara berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan.
Implementasi Kebijakan Pengawasan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (Perspektif Van Meter dan Van Horn) Edy Syafrudin
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/7ad38184

Abstract

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan instrumen krusial dalam menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pengawasan Dana BOSP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat dengan mengaplikasikan kerangka teoritis proses implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap regulasi serta laporan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Dana BOSP di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh enam variabel utama Van Meter dan Van Horn, yaitu: (1) Standar dan sasaran kebijakan yang telah terformulasi secara formal melalui Juknis BOSP nasional (Permendikdasmen No. 8 Tahun 2026), namun belum sepenuhnya diturunkan ke dalam SOP pengawasan lokal yang mendetail; (2) Sumber daya manusia (kuantitas tim verifikasi/pengawas) dan anggaran operasional pengawasan yang masih terbatas dibandingkan rasio jumlah sekolah; (3) Karakteristik organisasi pelaksana yang berciri hierarkis kaku sehingga memperlambat responsivitas tindak lanjut temuan audit; (4) Komunikasi antar-organisasi yang membaik secara teknis berkat integrasi sistem digital Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), tetapi masih diwarnai kendala diseminasi informasi ke sekolah di wilayah terpencil; (5) Disposisi pelaksana yang menunjukkan komitmen moral tinggi meski terhambat oleh kebiasaan administrasi konvensional; dan (6) Lingkungan sosial, ekonomi, serta politik lokal yang ditandai oleh disparitas akses teknologi antarwilayah serta dinamika pengawasan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan akuntabilitas Dana BOSP memerlukan transformasi manajemen modern berbasis pengawasan digital yang integratif, redesain kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi multi-stakeholder.
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Data Pendidikan dan Kelembagaan Berbasis Digital Melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (Petadik) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat: Analisis Model Ripley dan Franklin Dadan Setiawan
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/fvy7dx17

Abstract

  Tuntutan reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0 mengharuskan institusi pemerintah untuk bertransformasi dari sistem konvensional menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi kebijakan pelayanan administrasi data pendidikan dan kelembagaan berbasis digital melalui Aplikasi Pelayanan Terpadu Data Pendidikan (Petadik) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pisau analisis utama bertumpu pada model implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin, yang berfokus pada tiga dimensi utama: tingkat kepatuhan (compliance), kelancaran rutinitas fungsi (smooth routine), dan dampak yang diharapkan (desired impact). Fokus layanan yang diteliti mencakup Pelayanan Dapodik, Pengajuan Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP), Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Cek Status Pengajuan, dan Publikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Petadik sangat efektif dalam mendisiplinkan pengelola kelembagaan untuk patuh pada prasyarat administrasi melalui mekanisme validasi sistem (dimensi kepatuhan). Secara fungsional, fitur pelacakan daring dan integrasi data memangkas hambatan birokrasi, interaksi tatap muka, dan penumpukan berkas (dimensi rutinitas fungsi). Lebih jauh, tersedianya fitur publikasi data mampu mendorong keterbukaan informasi yang berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta efisiensi pelayanan (dimensi dampak yang diharapkan). Kendati demikian, intervensi berupa penguatan kapasitas infrastruktur server dan peningkatan literasi digital pengguna, khususnya di wilayah pelosok, tetap menjadi determinan krusial bagi keberlanjutan sistem.
Implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sistem Zonasi di Kabupaten Bandung Barat: Analisis Model George C. Edwards III Riksa Nurani Setiadiri
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/gh2w9804

Abstract

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) melalui sistem zonasi dirancang sebagai reformasi strategis untuk mewujudkan pemerataan akses dan mutu pendidikan serta mengikis dikotomi sekolah favorit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan SPMB sistem zonasi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan mengaplikasikan kerangka teoritis George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, analisis dokumen regulasi, dan penelaahan data sekunder. Fokus analisis dieksplorasi melalui empat variabel utama: transmisi dan hambatan komunikasi sosialisasi kepada orang tua siswa, kecukupan daya tampung dan sarana sekolah (sumber daya), kepatuhan aparatur pelaksana dalam menghadapi tekanan sosial (disposisi), serta penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kecurangan di lingkungan Dinas Pendidikan KBB (struktur birokrasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPMB zonasi di KBB masih diwarnai tantangan sistemik, meliputi rendahnya pemahaman teknis masyarakat, ketimpangan sebaran sekolah yang memicu timbulnya blank spot, kerentanan komitmen pelaksana akibat intervensi sosiopolitik, serta perlunya penguatan SOP verifikasi berkas kependudukan secara faktual guna mencegah manipulasi data.
Implementasi Kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung Barat: Perspektif Merilee S. Grindle Kusnadi Kusnadi
Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih)
Publisher : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62518/c62n6w85

Abstract

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi di Indonesia, khususnya terkait ancaman Sesar Lembang, tanah longsor, dan banjir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di tingkat Sekolah Dasar wilayah Kabupaten Bandung Barat melalui lensa teori implementasi kebijakan publik dari Merilee S. Grindle. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan mengintegrasikan studi literatur dari berbagai referensi utama, termasuk analisis komprehensif terhadap pilar-pilar SPAB yang berfokus pada kesiapsiagaan, mitigasi struktural, integrasi kurikulum, dan dukungan psikososial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan SPAB sangat ditentukan oleh variabel Content of Policy (Isi Kebijakan), seperti kejelasan manfaat dan sumber daya, serta Context of Implementation (Lingkungan Implementasi), meliputi strategi aktor dan kepatuhan institusional. Walaupun edukasi bencana telah terintegrasi dalam pembelajaran tematik, tantangan mitigasi struktural pada bangunan sekolah masih menjadi kendala utama. Keterlibatan lintas sektor (BPBD, sekolah, masyarakat) merupakan kunci utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SPAB di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi administratif, melainkan sebuah rekayasa sosial berkelanjutan untuk mencetak generasi sadar krisis. Rekomendasi difokuskan pada penguatan infrastruktur dan kolaborasi pentahelix.

Page 11 of 11 | Total Record : 110

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): Vol 4 No 1 (2026): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 3 No. 2 (2025): Vol 3 No 2 (2025): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 1 No. 2 (2023): Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Kinanti (Karya Insan Pendidikan Terpilih) Vol. 1 No. 1 (2023): Kinanti : Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih