cover
Contact Name
Firzhal Arzhi jiwantara
Contact Email
firzhal@yahoo.com
Phone
+6281917249929
Journal Mail Official
firzhal@yahoo.com
Editorial Address
Editor in Chief Firzhal Arzhi jiwantara Universitas Muhammadiyah Mataram Scopus ID: 57203021521 Sinta ID: 6726713 Google Scholar Managing Editor Yulias Erwin Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6715721 Google Scholar Editorial Boards Ilham Zitri Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6725616 Google Scholar Rifaid Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6701313 Google Scholar Inka Nusamuda Pratama Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar M. Taufik Rachman Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar Team IT Muhammad Fahmy Robbaani Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Muhammad Hendriyono Susanto Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal Law and Government
ISSN : -     EISSN : 29858003     DOI : https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12948
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Law And Government (Hukum dan Pemerintahan) Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram adalah jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menawarkan studi hukum, kebijakan pemerintah, hukum dan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan isu-isu hukum yang telah berkembang di berbagai negara. Kajian ini tidak terbatas pada berbagai bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, perkembangan hukum Islam, hukum internasional, hukum humaniter, dan bidang lain mengenai isu-isu kontemporer di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research) Rosidi, Ahamad; Zainuddin, M; Arifiana, Ismi
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.21606

Abstract

Jurnal ini bertujuan mengetahui tentang metode dalam penelitian hukum normatif dan empiris/sosiligis, penelitian hukum lebih banyak dikaitkan dangan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis, sehingga penelitian hukum yang tidak melibatkan penelitian sosiologis tidak dianggap sebagai suatu kegiatan ilmiah. Anggapan penelitian lapangan (field research) atau penelitian sosiologis ini berlanjut pada adanya pandangan sinis para peneliti dibidang hukum bahwa penelitian hukum bukanlah kegiatan ilmiah dan tidak dilihat sebagai suatu ‘research’ atau penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif atau studi kepustakaan, dengan menggunkan pendekatan filosofis. Temuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode yang digunkan dalam penelitian hukum yang sesui dengan kajian. Orang-orang yang bergelut dalam bidang profesi hukum, baik teoretis maupun praktis tidak pernah terlepas dari ’legal research’. Metode penelitian hukum tidak dapat dilepaskan dengan sifat keilmuan  ilmu hukum yang preskriptif dan karakter ilmu hukum yang sui-generis. Sifat sui-generis dicirikan dengan sifat empiris analitis, yg membuat pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku (Ius constitutum) artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif) dalam menganalisis gejala-gejala yang dipaparkan dan dianalisis secara hermeneutik/menginterpretasi dan memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku serta memberikan model teoritis terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam hukum positif
Upaya Peningkatan Etika dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif di Bawaslu Kabupaten Mojokerto Nugroho rendi adi pratama; hikmah muhaimin; Elsa Nur Aini; Afifa Ana Wahyuni
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.16221

Abstract

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mojokerto menjadi lokasi penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Upaya Peningkatan Etika Dan Moralitas Melalui Pengawasan Partisipatif  Di Bawaslu Kabupaten Mojokerto. dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada informan. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metodologi yang digunakan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya program Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto Menggandeng Komunitas dan Pegiat Media Sosial yang bertujuan untuk proses pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 yang akan datang. Dalam pengawasan partisipatif yang melibatkan komunitas dan pegiat Media Sosial maka perlunya etika dan moralitas yang harus diterapkan. Etika dan moralitas yang harus dimiliki oleh partisipan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu 2024 yaitu seperti dalam penyampaian informasi terkait Pengawasan Pemilu di Kabupaten Mojokerto harus jelas dan mudah diterima oleh masyarakat luas, selain itu informasi yang di sampaikan harus dari sumber yang terpercaya agar menghindari adanya informasi hoax atau informasi-informasi yang tidak benar.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa Cahyadi Kurniawan; Rossi Mounofa Widayat; Yudhi Lestanata
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12948

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumbawa. Studi ini menguji variabel pengaruh kepemimpinan, orientasi kerja, motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten sumbawa untuk memprediksi sejauh mana tingkat kinerja Aparatur Sipil Negara dikabupaten sumbawa. Untuk mendapatkan 100 tanggapan dari Aparatur Sipil Negara (ASN), penelitian ini menggunakan pendekatan pengumpulan data survei dan teknik simple random sampling. Skala Likert digunakan untuk merancang pertanyaan. Validitas dan reliabilitas dinilai, serta hipotesis dan pengujian regresi, dengan SEM-PLS. Berdasarkan temuan pada penelitian ini bahwa Dari hasi analsisi terlihat bahwa Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Motivasi Kerja, Dan Budaya Organisasi mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara sebesar 63,6%, artinya tingkat pengaruhnya sedang. Jumlah responden yang sedikit mungin tidak dapat mencerminkan  status asli kinerja Aparatur Sipil Negara, dan durasi studi yang singkat, merupakan kekurangan dari studi ini. Jumlah wilayah penelitian yang terbatas (hanya satu kabupaten) tidak dapat digeneralisasikan  ke seluruh wilayah indonesia
Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Bima Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Rijkad Omar Dylian, Rijkad Omar; Darmansyah, Darmansyah; Subandi, Azwar
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.23967

Abstract

The Communication Strategy of the Bima City Bawaslu is one of the keys to preventing campaign violations. This study aims to determine the communication strategy of the Bima City Bawaslu in an effort to prevent campaign violations in the 2024 legislative elections and to determine the factors that influence the implementation of the Bima City Bawaslu communication strategy. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study show that the communication strategy of the Bima City Bawaslu in an effort to prevent campaign violations has four aspects. The first aspect determines the target of communication, the second aspect selects communication media, the third aspect determines and conveys communication messages, the fourth aspect is the role of communicators in communication and shows that the factors that influence the implementation of the Bima City Bawaslu communication strategy are economic factors and natural resource factors.
Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram Andayani, Safirah; Zitri, Ilham; Darmansyah, Darmansyah
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.15873

Abstract

Di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara negara cenderung mengalami kemunduran bahkan ada yang menyatakan mereka tidak perlu lagi adanya pemerintahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yaitu karena adanya kesenjangan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan kinerja pemerintah sesungguhnya. menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai kepuasan masyarakat adalah penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan dan kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Punia Kota mataram NTB. Penelitian ini dilakukan karena tingkat kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap pemerintah desa dikarenakan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat terkait dana yang di dapat oleh desa setiap tahunnya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang berbasis pada data. Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner dan observasi. Metode yang digunakan adalah uji validitas reabilitas dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dana desa mempengaruhi tingkat Kepercayaan masyarakat.
Penerapan Sistem Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Dalam Perspektif Hukum Investasi Berwawasan Lingkungan Untuk Kemakmuran Rakyat I Gusti Ayu Widiadnyani
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13192

Abstract

Hukum dalam dunia investasi (bisnis) harus mampu menjamin certainty (kepastian), predictability (bahwa setiap kasus yang sama harus diputus sama), calculability (bahwa setiap ketentuan yang menyangkut finansial harus dapat diperhitungkan lebih dahulu). Beberapa sengketa tanah bermunculan di perkataan bukan saja dipicu arus urbanisasi, tapi juga dengan adanya proyek-proyek infrastruktur berskala besar, politik pertanahan (seperti menggusur warga miskin perkotaan dari tanah berlokasi strategis untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek komersial) banyak berakhir pada penggusuran paksa masyarakat miskin di perkotaan. Metode penelitian ini yang digunakan dalam tulisan ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach, serta analytical approach. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Ketidakpastian hukum dapat terjadi bila jangka waktu HGU, HGB atau HP berakhir, tetapi  permohonan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak dapat diterima (ditolak) maka demi hukum hak atas tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara, sehingga  perusahaan yang sedang berjalan dan produktif harus direlokasi atau bahkan harus ditutup sehingga tidak sesuai dengan prinsip investasi yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat. Kegiatan investasi (ekonomi/bisnis) ditempatkan pada suatu zona wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya dapat dikendalikan dan diawasi pertumbuh kembangnnya. Disamping itu tetap mewajibkan kepada perusahaan penanaman modal agar melakukan bina lingkungan melalui Program CSR agar lingkungan menjadi lestari dan masyarakat sekitar menjadi lebih makmur dan sejahtera yang sudah tentu melalui pengalokasian dana yang disisihkan dari keuntungan perusahaan. 
Pengaruh Profesionalisme Kinerja Aparatur Pemerintah Kelurahan Terhadap Mutu Pelayanan Publik Irawan, Muhamad Fikri; Zitri, Ilham; Ali, Muhammad
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.15886

Abstract

Public service is a mandatory duty of the government apparatus as a public servant. This understanding implies that in carrying out their duties, they must always try to serve the interests of the community by complying with applicable regulations. The type and model of this research is a quantitative research model by analyzing data validity, data reliability and hypothesis testing. This study aims to examine whether there is an influence between the independent and dependent variables, namely between the variable Professionalism of the Village Government Apparatus Performance (X) on the quality of public services (Y) in Prapen Village, Praya District, Central Lombok Regency. The results of the study support the existence of a significant influence on the quality of public services, the professionalism of employee performance on the level of community satisfaction in Prapen Village, Praya District, Central Lombok Regency.
Etika Pemerintah Dalam Penyelengaraan Layanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Kepercayaan Masyarakat Hikmah Muhaimin; Wahyu Ichwan; Resi Abdul Basith; Daffa Riski Veryanto
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.16267

Abstract

Etika pemerintah memainkan peran sentral dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Artikel ini menganalisis peran etika pemerintahan dalam pelayanan publik dengan fokus pada kata kunci "etika", "pemerintahan", dan "pelayanan publik". Melalui kebijakan yang adil, regulasi yang ketat, transparansi, dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat membangun fondasi etis yang kuat untuk layanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya. Langkah-langkah seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi juga penting dalam mencapai tujuan ini. Dengan demikian, etika pemerintahan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak Nasaruddin Nasaruddin; Yulias Erwin
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12989

Abstract

Perjanjian Baku sudah lama di gunakan dalam berbagai kontrak yang isinya di tentukan secara sepihak dengan tujuan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian Baku tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam perjanjian baku untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahu bagaimana implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku dan Bagaimana upaya agar suatu perjanjian dapat mewujudkan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Doktrinal, dengan menggunakan data sekunder dan dengan menggunakan Pendekatan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keadilan tidak akan terwujud karena ketidakseimbangan dalam Perjanjian Baku. Ketidak seimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kedudukan yang berbeda baik ekonomi maupun posisi dominan.
Konfigurasi Politik Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hakiki, Imam; Kurnia, Resti
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.26474

Abstract

This research focuses on examining the character of legal products in the Joko Widodo regime, one of which is Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The problem in this study is that the political situation in a country greatly influences the formation of a law. The research method used in this research is normative legal research that examines legal issues and examines norms, as for what is studied in this study is the character of legal products of Law Number 1 of 2023. This research aims to answer (1) How is the political configuration of the presence of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code in law enforcement in Indonesia? (2) What is the character of legal products of Law Number 1 of Year 2023? This research concludes that the political situation can affect the formation of a law. A democratic political configuration will give birth to responsive legal products while an authoritarian configuration will give birth to legal products that are conservative or elitist. In this study, the author assesses Law Number 1 Year 2023 as a responsive legal product, the reform of the Criminal Code is a form of legal development aimed at answering the needs of society.

Page 2 of 4 | Total Record : 37