cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Firzhal Arzhi jiwantara
Contact Email
firzhal@yahoo.com
Phone
+6281917249929
Journal Mail Official
firzhal@yahoo.com
Editorial Address
Editor in Chief Firzhal Arzhi jiwantara Universitas Muhammadiyah Mataram Scopus ID: 57203021521 Sinta ID: 6726713 Google Scholar Managing Editor Yulias Erwin Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6715721 Google Scholar Editorial Boards Ilham Zitri Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6725616 Google Scholar Rifaid Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6701313 Google Scholar Inka Nusamuda Pratama Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar M. Taufik Rachman Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Sinta ID: 6726209 Google Scholar Team IT Muhammad Fahmy Robbaani Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia Muhammad Hendriyono Susanto Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Journal Law and Government
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : -     EISSN : 29858003     DOI : https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12948
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Jurnal Law And Government (Hukum dan Pemerintahan) Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram adalah jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menawarkan studi hukum, kebijakan pemerintah, hukum dan masyarakat, peraturan perundang-undangan, dan isu-isu hukum yang telah berkembang di berbagai negara. Kajian ini tidak terbatas pada berbagai bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, perkembangan hukum Islam, hukum internasional, hukum humaniter, dan bidang lain mengenai isu-isu kontemporer di bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Peran Pemerintahan Desa Dinoyo Mojokerto Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Bersih Muhaimin, Hikmah; Rochman, Arif; Mubarok, Faisal; Setiawan, Risky Abi
Journal Law and Government Vol 2, No 1 (2024): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i1.16378

Abstract

Abstrak: Fungsi utama aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat dan kepentingan umum. Melayani sebagai pelayan untuk kepentingan umum mesin pemerintah dan bukan untuk mencari keuntungan atau mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pelayanan dalam mewujudkan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, aparatur pemerintah harus tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat setiap saat. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan. Etos pemerintahan harus menjadi salah satu keterlibatan masyarakat yang mendalam dan tanggap terhadap semua keinginan masyarakat. Dalam hal ini, penguasa harus mampu mendorong partisipasi yang sebenarnya sulit karena keinginan individu yang berbeda-beda. Dalam memperkuat partisipasi pemerintah yang fleksibel. Karena yang penting bukan mereka yang memerintah, tapi mereka yang diperintah. Peran etika manajemen sangat penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Pejabat yang beretika harus mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang profesional dan kredibel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika pemerintahan diterapkan di Desa Dinoy Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. 
Kebijakan Antikorupsi dan Dinamika Perlawanannya: Suatu Banalitas di Indonesia Iwan Tanjung Sutarna; Dwi Ari Santo; Khuriyatul Husna
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.13511

Abstract

Artikel ini berjudul kebijakan antikorupsi dan dinamika perlawanannya: suatu banalitas di Indonesia. Berupaya menjelaskan dinamika kebijakan antikorupsi di Indonesia. Sejak era orde lama sampai orde reformasi. Berbagai inisiatif dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan, sepanjang itu pula perlawanan dalam berbagai bentuk dijalankan mereduksi kebijakan. Untuk memahami berbagai realitas itu, digunakan pendekatan kajian pustaka, menggali berbagai sumber literatur yang relevan dan terfokus pada upaya menjawab pertanyaan kajian. Melalui kajian ini dapat disimpulkan. Pertama, Inisiasi dan kebijakan antikorupsi telah dijalankan dalam berbagai era pemerintahan. Dalam berbagai bentuk kelembagaan. Kedua, inisiasi atas kebijakan antikorupsi sebagai panduan mendorong tata kelola dalam semua era pemerintahan dirintangi oleh kelompok kepentingan, disharmoni kelembagaan dan memiliki sedikit dukungan politik yang mengakibatkan kerentanan terjadap kerja-kerja antikorupsi. 
Tantangan Etika Birokrasi di Era Revolusi 5.0 Muhaimin, Hikmah; Yuliasari, Iqma; Hidayah, Nindy Lulu Nur
Journal Law and Government Vol 2, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v2i2.25035

Abstract

The Indonesian bureaucracy plays an important role in the context of the industrial revolution 5.0. Maintaining bureaucratic ethics is as important for a bureaucrat as being flexible in dealing with technological advances. Thus, the researcher raises several problems, including how to prepare and share the origin of bureaucratic human resources so that they have ethical abilities and competencies in sync with the demands of the Industrial Revolution 5.0 and what are the ethical challenges that arise in the application of tasks and public services in the era of the Industrial Revolution 5.0. This research uses a qualitative methodology. Examining a program, event, activity, process, or group of people collectively is known as qualitative research. Literature study is the method used in this study to obtain data. By using this literature study method, researchers can gain a comprehensive understanding of the difficulties related to bureaucratic ethics in the context of the 5.0 Revolution. This study shares five primary obstacles that need to be overcome by bureaucracies to maintain their ethical compass in this day and age. First, the issue of privacy in facing the ocean of news. The discriminatory cracking procedure is the latter. Third, the "algocracy" accountability crisis. The digital divide in public services is fourth. Fifth, the decline of human values. The conclusion of this journal emphasizes how important it is to apply the concept of good governance to public services to improve governance standards. Conclusion The study notes that despite efforts to incorporate moral principles such as professionalism, responsibility, and integrity, institutional inflexibility, issue gaps, and dilemmas of nepotism and corruption continue to interfere with their implementation.
Upaya Bawaslu Dalam Penanggulangan Politik Uang di Kota Mataram St Yulaiha; Ilham Zitri
Journal Law and Government Vol 1, No 2 (2023): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i2.15879

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi adalah salah satu bentuk atau mekanisme yang ada di dalam pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan dan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara, yang kemudian dijalankan oleh pemerintah dan setiap warga negara berhak ikut serta atau terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan dan kesejahteraan hidup mereka. Pemilihan umum merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pemilu, karena salah satu bentuk kedaulatan yang dimiliki oleh masyrakat yang menganut sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu Negara (Susi Nuraeni, 2013 : 8) dalam (Fitriani et al.)Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaanya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi bawaslu dalam pengawasan pemilukada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan dengan Undang- undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. (MIFTAHUL RESKI PUTRA NASJUM)
Rechtsfigur Keputusan Bersama Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Firzhal Arzhi Jiwantara
Journal Law and Government Vol 1, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v1i1.12994

Abstract

Pasal  87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara rumusan normanya  bersifat memaksa (dwingen recht), tidak ada  pilihan lain (diskresi)  bagi Pejabat Pembina Kepegawaian  yang berwenang untuk tidak menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS yang  telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,  dan putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum antar waktu  dalam Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan Pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil Penelitian adalah  Penjatuhan PTDH oleh PPK dan PyB sesungguhnya tidak perlu menunggu keluarnya Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dan Surat  Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM. 00.00/2019 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi  Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024 Oktriani, Elisa; Darmansyah, Darmansyah; Lestanata, Yudhi; Zitri, Ilham
Journal Law and Government Vol 3, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v3i1.25104

Abstract

This study was conducted to determine the performance of the Mataram City General Election Commission in increasing public political participation in the 2024 presidential election. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and theoretical studies. The results of this study indicate that the performance of the Mataram City General Election Commission in increasing public political participation in the 2024 presidential election has 5 aspects, namely the first quality of work, the quality of work of the Mataram City KPU, namely its success in managing logistics, human resources, and election infrastructure, as well as providing effective complaint channels for voters and election observers. Second productivity, the productivity of the Mataram City KPU, namely conducting voter data collection, procurement of logistics, and socialization to the community such as providing an understanding of the stages in the implementation of the election. Third initiative, the initiative of the Mataram City KPU, namely conducting direct voter education in communities and schools, in order to provide understanding to new voters and conduct intensive training for KPPS officers in increasing capacity and professionalism. Fourth cooperation, the Mataram City KPU has collaborated with the Mataram city government in order to ensure logistical and infrastructure support such as the provision of polling stations, security and campaign facilities, as well as cooperation with community organizations (ORMAS) and non-governmental organizations (NGOs) in various activities such as monitoring polling stations, voter education, and campaign supervision. Fifth responsibility, the responsibility of the Mataram City KPU is to submit reports on the implementation of voting and vote counting to the NTB KPU to the RI KPU such as data on the presence of observers and witnesses for election participants at each polling station, as well as reports on the recapitulation of vote counting results such as data on the acquisition of votes for each candidate at the sub-district and city levels.
Quo Vadis Mahkamah Konstitusi: Telaah Politik Hukum Revisi Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pratama, Yudha Agung; kadir, Imam
Journal Law and Government Vol 3, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v3i1.29504

Abstract

Along with the enactment of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court (Constitutional Court Law) which has reaped academic and practical debates among the public, especially regarding its urgency aspects towards strengthening the independence of the constitutional justice institution, so this study is present to identify the nature and characteristics of the dynamics of the formation of the third revision of the Constitutional Court Law which is analyzed parsimoniously in the legal political landscape. This study is a normative legal research conducted through a library research method using several approaches, namely the statute approach, conceptual approach and case approach. The results of the study show that the strengthening of the government's position and the weakening of the role of the DPR as well as civil society in the third revision of the Constitutional Court Law as a result of the formation of an oversized coalition posture have implications for legislative performance that characterizes the authoritarian political configuration. Then, the massive public criticism of the norms in the third revision of the Constitutional Court Law, which in fact is considered not in line with public aspirations, substantively indicates that the law produces conservative legal arrangements.
Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Kelompok Disabilitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 Di NTB Aisyah, Aisyah; Amil, Amil; Lestanata, Yudhi; Zitri, Ilham
Journal Law and Government Vol 3, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v3i1.25936

Abstract

The strategy of the Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB is one of the obligations to realize democratic election rights. This study aims to determine the strategy of the NTB Provincial Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB and to determine the factors that influence the implementation of strategies for the quality of services for groups with disabilities in the implementation of the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. Data were obtained through interviews and literature studies. The results of the study show that the strategy of the Election Supervisory Agency in supervising the quality of services for groups with disabilities in the 2020 Simultaneous Regional Elections in NTB has three aspects. The first aspect determines the long-term formulation, the second aspect selects a series of actions, the third aspect determines the allocation of resources, and shows that the factors that influence the implementation of the Election Supervisory Agency's strategy are communication factors and resource factors.
Implikasi Legalisme Otokratis Terhadap Penegakan Hukum Hak Individual Warga Negara (Studi Atas Putusan No. 55/G/2016/PTUN.MTR jo. Putusan No. 112/B/2017/PT.TUN.SBY jo. Putusan Mahkamah Agung No. 37/K/TUN/2018) Kadir, Imam; Pratama, Yudha Agung
Journal Law and Government Vol 3, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v3i1.29505

Abstract

Along with the dynamics of governance that increasingly leads to a process of autocratization that tends to be counterproductive to the values of constitutionalism and seems to destroy the will of the wider community, which is shown through the practice of autocratic legalism by utilizing the power of the three branches of power to perpetuate a unilateral interest through legal reform so that it appears to be legal and constitutional but essentially deviates from the principles of the rule of law, Where one of its main characteristics is to provide protection for human rights, so this research is present to reveal the causal relationship between the practice of autocratic legalism and its impact on the enforcement of citizens' individual rights within the framework of analyzing several court decisions. The method used in the research is normative research using several approaches, namely the statute apporoach, conceptual approach, and case study approach. The results of the study concluded that: first, in several court decisions, judges in formulating their ratio decidendi did not seem to apply the law properly as a result of only relying on formal truth and negating material facts which in fact are the truth that must be prioritized so that the arbitrary actions of the government seemed to be “normalized” through court decisions. Second, from this situation, of course the implication of autocratic legalism on law enforcement of citizens' individual rights is the abuse of government power by power holders for one-sided interests by overriding the individual rights of citizens, including human rightsvaccines are more due to global supply issues and high demand than Australia's violation of Article 31 TRIPS. This research confirms the importance of compulsory licenses in the face of the global health crisis. A fair and effective implementation of compulsory licenses can improve access to essential medicines, support public health, and fulfill the principles of fairness in licensing.
Implementasi Lisensi Wajib TRIPs Agreement Dalam Produk Pharmasi Di Australia Murtadho, Muhammad Naufal
Journal Law and Government Vol 3, No 1 (2025): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v3i1.29497

Abstract

This study aims to analyze the implementation of compulsory licenses as per Article 31 of the TRIPS Agreement in the context of pharmaceutical products in Australia. Compulsory licenses provide flexibility to WTO member countries to produce or use patented medicines during public health emergencies. Under Australia's Patents Act 1990, Section 133 provides for the grant of compulsory licenses that allow the exploitation of patents without the consent of the rights holder, provided that reasonable compensation is provided. This study uses a qualitative approach with normative legal research methods to examine the regulation and application of compulsory licenses in Australia. The analysis is conducted through a review of legislation, legal literature, and a case study of the H1N1 vaccine produced by CSL Limited during the 2009 pandemic. The results show that the compulsory license mechanism in Australia has been designed to comply with the TRIPS Agreement and ensure a balance between the interests of patent holders and public health needs. The obstacles faced by Indonesia in accessing vaccines are more due to global supply issues and high demand than Australia's violation of Article 31 TRIPS. This research confirms the importance of compulsory licenses in the face of the global health crisis. A fair and effective implementation of compulsory licenses can improve access to essential medicines, support public health, and fulfill the principles of fairness in licensing.

Page 3 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2025): Agustus Vol 3, No 1 (2025): Februari Vol 2, No 2 (2024): Agustus Vol 2, No 1 (2024): Februari Vol 1, No 2 (2023): Agustus Vol 1, No 1 (2023): Februari