cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 290 Documents
 9   10   11   12   13 
Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia Muhammad Kurnia Zaetama
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/k6skmp76

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dengan pendekatan penelitian normatif. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai alat vital dalam mengatur dan menjamin hak-hak individu serta kelompok, terutama mereka yang terpinggirkan. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber, termasuk UUD 1945, peraturan perundang-undangan nasional, serta instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Fokus utama dari penelitian ini adalah bagaimana hukum berfungsi sebagai penggerak untuk menciptakan keadilan sosial. Melalui analisis terhadap berbagai putusan pengadilan dan kebijakan publik, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara norma hukum dan realitas sosial di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung, banyak tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan akses terhadap keadilan, serta praktik diskriminasi yang masih terjadi.
Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi Puan Zhinta Azzahra Tarmizi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/f1mfe580

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam melindungi HAM di dunia maya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk memastikan perlindungan yang efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, serta praktik terbaik di beberapa negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam perlindungan HAM di era digital mencakup privasi dan keamanan data, penyebaran informasi palsu, serta pelanggaran hak kebebasan berekspresi. Selain itu, kekurangan regulasi yang komprehensif dan ketidakpahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka di dunia maya menjadi faktor penyulit. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang melindungi privasi individu, edukasi masyarakat mengenai hak digital, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan inklusif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan HAM di era digital dapat ditegakkan dengan lebih baik, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka tanpa risiko pelanggaran di dunia maya.
Analisis Proses Perencanaan Penyusunan Perda Pendidikan di DPRD Kabupaten Solok Selatan Savitri Sindi Dwi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tm8y2w40

Abstract

This study aims to analyze the planning process for the preparation of Regional Regulations (Perda) on Education in the DPRD of South Solok Regency. The method used is qualitative with data collection techniques through document studies and observations of the legislative process. The results of the study indicate that the planning for the preparation of Regional Regulations on Education is carried out through the Regional Regulation Formation Program (Propemperda), which involves the DPRD, Regent, regional apparatus, and community participation. The main stages in this process include data collection, preparation of academic papers, and public discussions. Discussion of the Draft Regulation takes place at two levels, namely level I discussions which include the delivery of views from the DPRD and Regent, then continued with level II discussions which culminate in decision making in a plenary meeting. The dissemination of the Regulation is carried out by the DPRD and the Regional Government in order to provide information and accommodate public input. This study confirms that the success of the preparation of the Regional Regulation on Education depends on good coordination between various stakeholders and active community involvement in the legislative process.
Evolusi Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Indonesia:Dari IMB Ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Berliana Putri Salsabila; Nadia, Nadia; Shinta Aulia Putri; Pathun Ni’mah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/fefvks02

Abstract

Perizinan pembangunan gedung di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejarah dan peran IMB, menjelaskan peralihan kebijakan menuju PBG, serta menganalisis perbedaan mendasar antara keduanya. Pembahasan juga mencakup implikasi kebijakan, tantangan implementasi, dan evaluasi efektivitas penerapan PBG.                 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa PBG membawa pendekatan baru dalam perizinan bangunan yang berfokus pada pemenuhan standar teknis dan tanggung jawab profesional, berbeda dengan IMB yang bersifat administratif. Meskipun PBG menawarkan efisiensi dan peningkatan kualitas bangunan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat pemerintah daerah. Diperlukan dukungan sistem informasi, pelatihan teknis, dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jurnal ini merekomendasikan evaluasi berkala, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pendekatan transisi yang inklusif agar PBG dapat mendukung tata kelola pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kesiapan daerah dalam mengadopsi sistem baru ini, serta perlunya pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasi PBG di seluruh Indonesia.
Perlindungan Data Pengguna oleh Marketplace Shopee Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Yaffa Ivana Faustina; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/p1f2tr70

Abstract

Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat telah mendorong pertumbuhan signifikan dalam sektor perdagangan elektronik, dengan Shopee menjadi salah satu platform yang menonjol. Namun, peningkatan aktivitas di platform digital ini turut memunculkan permasalahan serius terkait perlindungan data pribadi pengguna. Tujuan penelitian ini yakni guna mengkaji bagaimana kebijakan dan praktik perlindungan data pribadi di Shopee diterapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan pada efektivitas pelaksanaan perlindungan data oleh Shopee serta kesesuaian praktik yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yakni pendekatan yuridis normatif, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Shopee telah mengambil sejumlah langkah untuk melindungi data pengguna, antara lain dengan penerapan enkripsi dan kebijakan privasi yang relatif transparan. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait transparansi informasi serta kendala teknis dalam proses pengawasan dan penegakan regulasi. Terungkap bahwa meskipun regulasi telah cukup memadai secara normatif, implementasi di tingkat operasional masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal pengawasan dan peningkatan literasi digital pengguna. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rujukan pada pengembangan kebijakan perlindungan data yang lebih adaptif terhadap dinamika era digital.
Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugrah Meilala; Nadya Putri Aulia; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/d9rqq226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi masyarakat terhadap pelaku kriminal, khususnya perempuan, dalam kerangka kriminologi feminisme. Melalui pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus, ditemukan bahwa pelaku perempuan kerap dipersepsikan berbeda dibanding laki-laki karena norma gender yang telah mengakar dalam masyarakat. Sering kali, tindakan kriminal perempuan dianggap sebagai penyimpangan dari peran kodrati, bukan sebagai hasil dari kondisi struktural yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi feminisme, penting untuk menelaah konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam tindakan kriminal. Penelitian ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dan tidak bias gender dalam sistem peradilan pidana dan dalam wacana publik terkait pelaku kejahatan.
Klitih and Adolescent Violence in Yogyakarta: A Criminological and Legal Analysis of “Teen” Delinquency from Socialisations Zhavia Lysandra Hakim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/gkvx0y14

Abstract

Delinquent behaviour during adolescence is a widely recognised phenomenon not only among criminologists but also within the broader public consciousness. This issue transcends cultural boundaries and manifests uniquely in different regions—including Indonesia. A particularly alarming form of youth delinquency has emerged in Yogyakarta under the term klitih, a Javanese word that originally described the harmless act of aimless wandering at night. Over time, however, klitih has undergone a semantic transformation and is now associated with brutal acts of street violence perpetrated predominantly by young individuals. These acts typically involve unprovoked attacks on unsuspecting residents, motivated not by material gain but by the sheer satisfaction derived from inflicting harm. Perpetrators of klitih are generally adolescents and young adults aged between 12 and 24 years old. They often operate in groups, using motorcycles to move swiftly and anonymously through urban areas. Despite their age, the violent nature of these actions has been widely described as barbaric and malevolent. The consequences are severe, ranging from serious physical injuries to fatalities. The phenomenon raises urgent and complex questions: What drives these young individuals to commit such horrifying acts of violence? What social, psychological, or structural factors contribute to the normalization of such behaviour? And more importantly, can this alarming trend be addressed and resolved effectively through legal and criminological intervention? This paper seeks to explore these questions through the analytical frameworks provided by several prominent criminological theories—such as Differential Association Theory, Social Control Theory, and Strain Theory—in order to better understand the roots of klitih and propose evidence-based approaches to its prevention and suppression within the context of Indonesian criminal law and juvenile justice.
Hukum dan Etika dalam Penyebaran Hoaks di Media Sosial: Studi Kasus UU ITE Aisyah Fitri; Cecilya Citra Anugerah Meliala; Ricky Banke
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8sv80r77

Abstract

Penyebaran hoaks di media sosial telah menjadi tantangan besar di era digital. Hoaks dapat menyebabkan disinformasi, kepanikan publik, dan bahkan konflik sosial. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi regulasi utama dalam menangani penyebaran berita bohong di dunia maya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan etika dalam penyebaran hoaks di media sosial dengan pendekatan kualitatif normatif. Studi ini menemukan bahwa meskipun UU ITE telah mengatur penyebaran hoaks, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk multitafsir pasal, kurangnya pengawasan di platform digital, dan kekhawatiran terhadap kebebasan berpendapat. Selain itu, literasi digital yang rendah juga menjadi faktor utama yang memperburuk penyebaran hoaks di masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian merekomendasikan penguatan literasi digital, peningkatan kerja sama dengan platform media sosial, serta revisi UU ITE agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap melindungi hak kebebasan berpendapat.
Pengaruh Adopsi Kampala Amendments dan Kerangka Yurisdiksi ICC terhadap Efektivitas Penegakan Hukum atas Kejahatan Agresi dalam Sistem Hukum Pidana Internasional Edo Panangian Simbolon; Dwi Putri Lestariks; Wevy Efticha Sari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/j2s81t50

Abstract

This article examines the influence of the adoption of the Kampala Amendments and the jurisdictional framework of the International Criminal Court (ICC) on the effectiveness of law enforcement against the crime of aggression in the international criminal law system. It outlines the historical background of international criminal tribunals, critiques of previous ad hoc tribunals, and the necessity for a permanent and fair ICC. The primary focus is on the newly defined crime of aggression through the Kampala Amendments and the complex jurisdictional issues involving the authority of the United Nations Security Council. Using a normative juridical approach, this article argues that while the Kampala Amendments have significantly advanced the legal framework, the effective enforcement of jurisdiction over the crime of aggression remains hindered by political and institutional challenges.
Evaluasi Kolaborasi Antarnegara Dan Kebijakan Kriminal Dalam Penindakan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara Aprianti Lubis; Dwi Putri Lestariks; Wevy Efticha Sari
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0g2vrf82

Abstract

This study evaluates international collaboration and criminal policies in combating human trafficking as a transnational organized crime. Human trafficking is a severe violation of Human Rights (HR), involving complex modus operandi such as fraud, violence, and exploitation, with women and children as primary victims. The research analyzes the characteristics of human trafficking, legal enforcement challenges in Indonesia, and the role of international cooperation through instruments like the Palermo Convention and the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). The study employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and legal documents. Findings reveal that despite Indonesia’s legal framework, including Law No. 21 of 2007, implementation faces obstacles such as inter-agency coordination gaps, limited resources, and inconsistent legal interpretations. Globally, international cooperation through extradition treaties and mutual legal assistance is critical for effective enforcement. The study recommends strengthening law enforcement capacity, regulatory harmonization, and public awareness campaigns to holistically combat human trafficking.

Page 11 of 29 | Total Record : 290

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik