cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 11   12   13   14   15 
Penerapan Prinsip المشقة تجلب التيسير dalam Hukum Islam: Analisis terhadap Kaidah Assasiyyah Ketiga Nanda Aulia Rahmaputri; Nurul Hidayah Nuha; Alvin Nurafrizal; Muh Zamroni
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jxc6sv80

Abstract

Kaidah fikih al-masyaqqah tajlibu at-taysir mengandung prinsip bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna, dasar hukum, dan implementasi kaidah tersebut dalam praktik hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun keluarga. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan literatur dan maqashid syari’ah, yang berfokus pada pencapaian tujuan syariat Islam melalui penerapan hukum yang fleksibel. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan (rukhshah) dalam kondisi kesulitan tertentu dengan tetap menjaga integritas syariah. Kaidah ini juga melahirkan cabang-cabang hukum lain yang memperkuat prinsip fleksibilitas dalam Islam, seperti adh-dharuratu tubihu al-mahzhurat dan idza dhaqa al-amru ittasa’a. Dengan demikian, kaidah ini menjadi pijakan penting dalam proses istinbath hukum agar hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kehidupan umat.
Resistensi Masyarakat Pada Penggusuran Studi Kasus Kota Bandar Lampung Hermansyah, Herbiyansa; Bagus Putra Setiawan; Agus Ananda; Abdul Halim; Umi Wahyutin; Qorry Ainaf; Indriani Anggita Putri
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/j54cjz59

Abstract

Penelitian ini mengkaji resistensi masyarakat terhadap penggusuran paksa di Kelurahan Sukarame Baru dan Desa Sabah Balau, Bandar Lampung, oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Penggusuran dilakukan atas dasar klaim hukum atas tanah negara, namun dihadapkan dengan kenyataan sosial bahwa warga telah menghuni lahan tersebut secara turun-temurun. Metode kualitatif digunakan melalui studi pustaka dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penggusuran dilakukan tanpa pendekatan partisipatif dan tanpa kompensasi yang layak, sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan bagi warga terdampak. Studi ini menyoroti pentingnya prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak atas tempat tinggal dalam kebijakan pengadaan tanah. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada model penyelesaian konflik agraria yang adil dan berkelanjutan melalui pendekatan partisipatif dan reforma agraria.
Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi terhadap Kejahatan Pembegalan oleh Anak di Kota Semarang Kaila Nindia Labibah; Yusuf Saefudin
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kxtbpg62

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang melalui sudut pandang kriminologi dan viktimologi, dengan menggunakan metode studi literatur review. Fenomena pembegalan oleh anak bukan hanya persoalan hukum, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, serta pengaruh lingkungan yang membentuk perilaku menyimpang. Pendekatan kriminologi membantu menjelaskan penyebab anak terjerumus dalam tindakan kriminal, sedangkan viktimologi menyoroti dampak yang dialami korban, baik fisik maupun psikologis, serta kerentanannya dalam kejahatan jalanan. Studi literatur ini mengkaji data dari berbagai jurnal, buku hukum, dan laporan kasus, guna memberikan pemahaman yang komprehensif tentang interaksi antara pelaku anak dan korban dalam peristiwa pembegalan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan pencegahan dan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan Di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, Dan BOS Melalui Studi Literatur Priska Adelia Putri; Zara Handayani; Renanda Rakista; Dinda Yuvia Ibnayasha; Ibdia Zikra; Jumiati, Jumiati; Boni Saputra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/qv5az953

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of public policies in the Indonesian education sector through a literature study approach. The main focus is directed at three strategic government programs, namely the Smart Indonesia Program (PIP), the Smart Indonesia Card (KIP) for College, and the School Operational Assistance (BOS). These three programs have shown contributions in expanding access to education for underprivileged groups, but still face a number of challenges in their implementation. Common problems identified include inaccurate targeting of recipients, delays in disbursement of funds, weak supervision, and limited managerial capacity at the school and campus levels. This study synthesizes various study results to identify patterns of success and failure in program implementation, and offers recommendations for strengthening data-based policies and public participation. The results of the study indicate that program effectiveness is greatly influenced by the integration of data collection systems, the quality of financial management, and the availability of a comprehensive mentoring system. To achieve national education goals in a sustainable manner, a more adaptive, transparent, and inclusive policy reformulation is needed. Long-term evaluation and based on outcome indicators are crucial in ensuring program accountability and supporting fair access to education throughout Indonesia.
Analisis Hukum Pelanggaran Hak Paten di Indonesia dalam Gugatan Nokia Terhadap Oppo Ramadani, Kirana; Faslah, Romi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6s16h044

Abstract

Artikel ini membahas pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak paten, dalam industri teknologi melalui studi kasus gugatan Nokia terhadap Oppo. Analisis ini menekankan peran hak paten sebagai alat perlindungan hukum dan strategi bisnis yang dapat mendorong inovasi serta investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Selain itu, artikel mengulas tantangan dalam penerapan hukum paten di Indonesia, termasuk kompleksitas sengketa dan mekanisme penyelesaian yang efektif. Melalui kajian literatur dan kasus nyata, artikel ini menyoroti bagaimana penyelesaian damai, seperti perjanjian lisensi silang, dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Diharapkan, hasil analisis ini dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya sistem perlindungan hak kekayaan intelektual yang efektif untuk mendukung pertumbuhan industri teknologi nasional dan meningkatkan iklim inovasi yang sehat.
Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Korban Terhadap Pelaku Kadek Desi Lasmini; Elwidarifa Marweny
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/43k6fm77

Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a social phenomenon that occurs in some households in the world, including Indonesia. Domestic violence often occurs in a family environment that is supposed to be a safe place, but in reality it is a source of violence against children and women. Domestic violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, practices in the field face challenges such as the revocation of domestic violence reports that hinder law enforcement against victims. The formulation of the problems in this study is, 1) How is the legal arrangement of domestic violence in Indonesia, 2) Whether the revocation of the report of the Crime of Domestic Violence by the victim against the perpetrator is in accordance with the concept of justice, and 3) What are the legal consequences that can be caused by the revocation of the report of a domestic violence crime by the victim against the perpetrator. The type of research used in this study is normative juridical with a type of legislative approach and a conceptual approach. The results of this study show that; 1) Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is the main legal basis that regulates the protection of victims of violence in the family environment in Indonesia; 2) From the principle of justice, the revocation of domestic violence reports by victims is appreciated because it protects human rights, and for perpetrators, this is a form of restorative justice that provides opportunities to improve oneself and family relationships; 3) The legal consequence caused by the revocation of the report is the dismissal of the prosecution process.
Evaluasi K3 di Pabrik Gula Rejoso Berdasarkan UU No. 13/2003 Andrian Wijaya; Romi Faslah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/beq7g230

Abstract

This study explores the implementation of occupational safety and health (OSH) standards at PT Rejoso Manis Indo, Blitar Regency, based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. It focuses on the enforcement of Articles 86 and 87, which require companies to protect workers through integrated safety management systems. The research uses observation, interviews, and document analysis to examine company policies and worker experiences. Findings show that the company has provided personal protective equipment (PPE), ventilation, and health facilities. However, issues remain, including poor PPE quality, lack of compliance by workers, and inefficient machinery layout. Despite these shortcomings, the company fulfills its responsibilities by offering medical coverage, wages during recovery, and accident insurance through BPJS. Workers have responded positively to the protection provided. Nonetheless, ongoing improvements in safety training, supervision, and equipment maintenance are necessary. The study concludes that while the company complies with the law in principle, full implementation of OSH requires stronger enforcement and cultural shifts in workplace behavior. This research contributes to understanding how labor law is applied in the industrial sector and underscores the importance of building a safe and productive work environment.
Tunggakan Dana Bagi Hasil di Provinsi Lampung dan Dampaknya terhadap Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Sosiologi Politik Berchah Pitoewas; Abdul Halim; Rejeki Charistias Siregar; Ririn Izzati Pangestuti; Maelinda Destriana; Putri Cahya Negara; Adinda Armilia Putri; M. Fathurrozak
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wqysjj05

Abstract

This study discusses the problem of Revenue Sharing Fund (DBH) arrears by the Lampung Provincial Government to the district/city government. The main focus is on the analysis of the causes of the delay in DBH payments and their impact on the performance of local government, especially in the context of political sociology. This study uses a descriptive qualitative approach with the aim of gaining a deep understanding of the causes of Revenue Sharing Fund (DBH) arrears by the Lampung Provincial Government and their impact on the local government system, especially in the context of political sociology. This study uses a literature study that collects data and information from written sources such as books, scientific articles, journals, and other published materials. The author found that the delay in DBH disbursement was caused by budget inconsistencies, accumulation of arrears since previous years, and gradual payment arrangements until 2028. The impact of DBH delays is very significant on budget realization, including delays in routine spending and infrastructure development at the district/city level. From a political sociology perspective, this reflects the unequal power relations between the provincial government and smaller regions, and shows weak fiscal transparency and accountability. More transparent and fair fiscal policy and governance reforms are needed to support the effectiveness of regional autonomy.
Krisis Integritas dalam Demokrasi: Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Bawaslu Mesuji Lampung sherlyana, ninda putri; Abdul Halim; Ari Setiawan; Dwi Nabilah Setiyowati; Elsa Aura Savana; Erni Yanti; Novi Rahma Sari; Regi Risnanda
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/kx4jm017

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia, yang memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam pelaksanaannya, Pilkada membutuhkan dukungan finansial yang besar untuk memastikan setiap tahapan berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Namun, pengelolaan dana hibah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering kali tidak berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Bawaslu Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan dan integritas yang dapat berujung pada penyalahgunaan dana publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis aspek sosial-politik serta konsekuensi hukum dan kepercayaan publik dari dugaan korupsi dana hibah Pilkada di Bawaslu Mesuji. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menggali dan menganalisis berbagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana hibah Pilkada di Bawaslu Mesuji mengalami penyimpangan yang berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Studi Kasus Analisis Proses Hukum Dan Sanksi Politik Dalam Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRD Lampung Selatan Primawitha, Intan; Rahma Isnawati; Rintan Amelia; Jelis Pramadanti; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/ds0d0433

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum dan sanksi politik dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut integritas pejabat publik dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berita, putusan pengadilan, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum mengalami kendala administratif dan politik, sedangkan sanksi politik terhadap pelaku cenderung lemah dan tidak proporsional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan komitmen lembaga politik dan hukum dalam menegakkan integritas pejabat publik.  

Page 13 of 33 | Total Record : 328

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik