cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 328 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Petani Pemilik Tanah terhadap Investor dan Negara Alkhairi, Hafizd; Sauni, Herawan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/1sbyv362

Abstract

Isu perlindungan hukum bagi petani pemilik tanah dalam hubungan mereka dengan investor dan peran pemerintah merupakan hal penting dalam pembangunan agraria di Indonesia. Meskipun terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, pelaksanaannya masih belum efektif, terutama dalam melindungi petani penggarap yang tidak memiliki hak kepemilikan formal. Ketimpangan kekuatan antara petani dan investor seringkali menyebabkan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan petani sekaligus menjaga kepentingan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya implementasi, kurangnya keterlibatan petani, dan ketimpangan akses terhadap keadilan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi inklusif, peran aktif pemerintah daerah, serta kompensasi yang adil demi mewujudkan keadilan agraria secara nyata.
Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kecamatan KaurSelatan Safitri, Indah; Sauni, Herawan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wpq66g98

Abstract

The relevance and benefits of land are very important for human survival, because this is a fundamental factor for human life. This can be seen from the large number of land settlements that we experienced in ancient times. These disputes are part of the social structure of all communities, although heredity manifests itself in different ways. This research uses an empirical legal research approach which is based on the use of primary and secondary data. Primary data was collected from analysis of conflicts related to overlapping property rights certificates. This information includes details about the parties involved, the circumstances surrounding the conflict, and the outcome of the resolution. Secondary Data isobtained from research available in the library, which serves as the basis for analysis. The study reveals that conflicts that occur in different communities include inheritance settlements, grants, and land sales. The elements that encourage the emergence of wider land conflicts include high economic value, increased public awareness, land availability with population growth, and poverty. Conflict resolution in society can be broadly classified into two ways, namely through the judicial process (litigation) and outside the judiciary (nonlitigation). The non-litigation settlement system that is often used by the community includes two methods, namely negotiation, where the settlement process involves interested parties byutilizing the help of a third party as a mediator (middleman) and a facilitation system, namely a settlement method that involves both parties to the dispute looking for a way out with the help of a facilitator.
Tanggung Jawab Hukum Platform E-Commerce atas Kebocoran Data Pribadi dalam Perspektif UU No. 27 Tahun 2022 Al Satria Diah; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3w415f14

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam cara bertransaksi melalui platform e-commerce, namun juga membawa tantangan berupa kerentanan data pribadi pengguna sebagaimana terbukti dengan maraknya kasus kebocoran data pada platform besar seperti Tokopedia dan Bukalapak. Isu hukum yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap kebocoran data pribadi pengguna dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum platform e-commerce dalam perlindungan data pribadi serta implikasi hukumnya melalui pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dengan mewajibkan platform e-commerce sebagai pengendali data untuk memiliki dasar pemrosesan yang sah, menjamin transparansi, mendapatkan persetujuan eksplisit, serta menerapkan langkah keamanan yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesulitan pembuktian kausalitas, pengawasan regulator yang belum optimal, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Kesimpulannya, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan otoritas perlindungan data independen, harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi publik untuk mewujudkan ekosistem perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia sebagai ekonomi digital terkemuka di Asia Tenggara.
Aspek Hukum Perizinan dalam Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Ariani Dewi Astuti; Farah Aulia Rahmah; Kheisya Tiara Amalia Aneba
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/m9b0cz84

Abstract

Pesatnya pertumbuhan penggunaan sepeda listrik sebagai alternatif transportasi ramah lingkungan menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum, khususnya terkait perizinan penggunaannya di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang mengatur perizinan sepeda listrik di Indonesia serta mengevaluasi implementasinya di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan seperti Permenhub No. 45 Tahun 2020 dan regulasi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan sepeda listrik di Indonesia belum memiliki standar nasional yang terintegrasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan aparat penegak hukum. Selain itu, minimnya sosialisasi dan pengawasan juga menyebabkan pelanggaran aturan sering terjadi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan sistem perizinan untuk menjamin keselamatan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam penggunaan sepeda listrik di ruang publik.
Efektivitas Perbaikan Infrastruktur: Studi Kasus Perbaikan Jalan Rusak dalam Semalam di Kecamatan Rumbia Lampung Tengah Safitri, Adelia; Destri Zadia Arini; Deva Diani; Abdul Halimd; M. Ayyub Abdul Aziz; Nurhaliza; Salman Al Farizi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/gs6yad29

Abstract

Fenomena perbaikan jalan rusak secara mendadak dalam semalam di Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo menimbulkan berbagai reaksi publik serta dugaan adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas teknis dan keberlanjutan proyek perbaikan jalan serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi literatur melalui telaah pustaka terhadap dokumen dari buku, artikel dan jurnal ilmiah, serta sumber daring meliputi pemberitaan media massa sebagai cerminan respons publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek tersebut lebih bersifat simbolik dan berorientasi pada pencitraan politik daripada kebutuhan masyarakat. Selain tidak memenuhi standar teknis, pelaksanaan proyek dipengaruhi oleh tekanan politik, kepentingan elit lokal, serta rendahnya partisipasi publik. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya reformasi dalam praktik pembangunan infrastruktur daerah agar lebih partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik secara berkelanjutan. 
Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Platform Instagram Antika Gestia; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/135p3r82

Abstract

Era modern yang berkembang sangat pesat dewasa  ini menuntut digitalisasi dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dimana era digital saat inipun sangat mudah diakses melalui perangkat internet oleh siapapun yang memiliki kemampuan dibidang digital. Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebagai sarana interaksi yang bukan hanya interaksi lokal tetapi juga merupakan saranan interaksi global. Selain sarana interaksi, media sosial juga merupakan sarana hiburan, gaya hidup, bisnis bahkan kehidupan bernegara sekalipun. Salah satu aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia adalah Aplikasi Instagram. Berdasarkan data tahun 2024 pengguna  Instagram di Indonesia mencapai 90.183.200 atau setara dengan 31,6 % dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk mengakses aplikasi Instagram memerlukan beberapa persyaratan, diantaranya memerlukan data pribadi antara lain : email, nomor telepon, nama pengguna dan kata sandi. Dalam beberapa kasus, Instagram juga meminta data identitas seperti Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan verifikasi. Data pribadi merupakan hak kontitusinal warga negara yang dilindungi negara. Dalam perkembangannya, dewasa ini semakin banyak penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Penyalahgunaan terhadap data pribadi meruapak tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata. Hal ini menuntut perlunya negara hadir melindungi data pribadi warga negara yaitu dengan diberlakukannya UndangUndang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Perlindungan Konsumen dari Iklan Kosmetik Berbahaya di Indonesia Cahya Salma Kamila; Romi Faslah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/5zzjtp34

Abstract

Indonesia's cosmetic industry has experienced rapid growth accompanied by the proliferation of misleading cosmetic product advertisements containing hazardous substances. This study aims to analyze the effectiveness of consumer legal protection against hazardous cosmetic product advertisements and the role of related institutions in supervision and enforcement. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were obtained through literature study of laws and regulations, scientific journals, and official BPOM reports. The findings reveal that forms of consumer rights violations include scientifically unproven claims, absence of information about hazardous substances, dishonest testimonials, and use of fake certificates. Existing legal protection remains ineffective due to weak product supervision on social media, minimal consumer education, and limited inter-agency coordination. BPOM, Kominfo, Indonesian National Police, and YLKI have strategic roles but still face implementation challenges. Consumer awareness enhancement strategies include digital campaigns, influencer collaboration, and integration of consumer literacy in education. Mass media plays an important role in public education and social supervision. The study concludes that strengthening regulations, improving inter-agency coordination, and sustainable consumer education are necessary to achieve optimal consumer protection.
Tanggung Jawab Hukum Pelindungan Data ASN dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Rosalia Eka Kurnia Nurcahyani; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wxf6a077

Abstract

Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah langkah strategis yang diambil oleh Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, dengan meningkatnya digitalisasi, perlindungan data pribadi aparatur administrasi negara (ASN) menjadi sangat penting karena data sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kebocoran. Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum ASN dalam penyelenggaraan SPBE, termasuk bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran perlindungan data ASN dan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Studi hukum normatif ini menggunakan studi kasus perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan bahwa, tergantung pada jenis pelanggaran dan pihak yang terlibat, tanggung jawab hukum dapat dijatuhkan melalui hukum administrasi, perdata, atau pidana. Penelitian ini menyarankan untuk melakukan evaluasi rutin infrastruktur digital pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara SPBE karena undang-undang seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang mengatur kewajiban lembaga pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data ASN.
Temuan Kotak Suara Kosong Di Lampung Barat: Dugaan Kelalaian Atau Indikasi Kecurangan Pemilu 2024 Yosia Agustant Parulian; Devi , Sandriana; Halim , Abdul; Alfiana, Shalwa Desti; Kusnadi, Dhefa Ardhelia; Devialita, Jesi; Wulan, Dewi Ayu Nawang
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/k2542e49

Abstract

Penelitian ini menyoroti temuan kotak suara kosong dalam Pemilu 2024 di Lampung Barat, yang memunculkan dugaan kelalaian administratif maupun indikasi kecurangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab utama kejadian tersebut dan mengevaluasi sejauh mana insiden ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam distribusi logistik pemilu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, mencakup regulasi pemilu, pengawasan logistik, dan tanggapan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa tersebut lebih mengarah pada kelalaian administratif akibat lemahnya pengawasan, kurangnya pelatihan teknis, serta tidak optimalnya sistem verifikasi logistik. Meski belum terbukti adanya kecurangan sistematis, potensi manipulasi tetap perlu diwaspadai. Oleh karena itu, reformasi sistem pengawasan dan distribusi logistik sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Akuntabilitas TNI dan Polri dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Vada Nurfadillah Dwiputri; Febi Aresta; Putri Windyana Kusumo; Sabrina Aulia Amri; Raniya Azzahra Putri Ananda; Fharadiva Androry; Exel Rose; Amanda Fauziyyah; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/t329cq54

Abstract

Artikel ini membahas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri di Indonesia. Dalam konteks ini, profesionalisme aparat keamanan menjadi isu yang sangat penting, karena tindakan yang tidak sesuai dengan standar HAM dapat merusak kepercayaan publik terhadap intitusi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, yang dimulai dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum TNI dan Polri. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum yang mengatur pelanggaran HAM oleh TNI dan Polri, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah ini. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum TNI dan Polri tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan ketegangan antara aparat dan masyrakat. Meskipun terdapat komitmen institusional yang perlu diatasi. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga independen seperti komnas HAM, LSM, dan ombudsman dalamm mengawasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai pelanggaran HAM oleh oknum TNI dan Polri, serta mendorong diskusi tentang pentingnya integritas dan profesionalisme dalam penegakan hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan HAM dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan penegak hukum lainnya.

Page 12 of 33 | Total Record : 328

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik