Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik Sultan Reza Islami; Sidi Ahyar Wiraguna
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1614

Abstract

Disputes over general election results (PHPU) at the Constitutional Court reflect the critical role of evidence in resolving electoral conflicts. However, in practice, there exists an imbalance in the evidentiary process between the disputing parties. This study aims to analyze such disparities using a normative juridical approach by examining laws and regulations, Constitutional Court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that evidentiary issues in PHPU are influenced not only by formal and material legal aspects but also by the political dynamics that accompany every electoral contest. Unequal access to evidence, disparities in evidentiary capacity among parties, and the Court’s limited ability to conduct active examinations exacerbate this imbalance. Additionally, political interests often influence perceptions of the independence of evidence and the objectivity of court decisions. Therefore, there is a pressing need to strengthen technical regulations on evidence, enhance the evidentiary capacity of disputing parties, and optimize the Constitutional Court’s role in maintaining balance in the evidentiary process. In conclusion, the imbalance of evidence in PHPU at the Constitutional Court stems not only from procedural weaknesses but also from the political interests surrounding the trial process. Reforming the evidentiary system is urgently needed to uphold the principles of electoral justice in Indonesia.
Pelanggaran Privasi Nasabah : Analisis Hukum atas Praktik Pembocoran Data oleh Bank kepada Mata Elang Arkaan Daffa; Sidi Ahyar Wiraguna
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i2.1737

Abstract

The practice of leaking customer data by banks to third parties, such as Mata elang, raises serious problems in the context of personal data protection in Indonesia. This action not only threatens the individual's right to privacy but also has the potential to violate the legal provisions stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This article aims to analyze the legal basis violated by this practice and provide a legal solution in an effort to protect customer rights. The formulation of the problem in this study is what form of legal violation of data leaks by banks to Mata elang and what is the legal enforcement mechanism. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through a literature study of relevant regulations and supporting scientific literature. The results of the analysis show that leaking customer data to third parties without valid consent is a violation of the principles of data processing in the PDP Law, especially regarding legality, transparency, and protection of data subjects. Banks as data controllers are responsible for the leak and can be subject to administrative, civil, or criminal sanctions. In closing, this study recommends strengthening internal bank regulations, strict supervision by regulatory authorities, and increasing legal awareness for customers. This effort is important to ensure the security of personal data and uphold the right to privacy in the banking system.
Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia Shafa Salsabila; Sidi Ahyar Wiraguna
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 2 No. 2 (2025): April : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v2i2.736

Abstract

The development of information technology has had a major impact on the personal data management system. In Indonesia, the enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a crucial step in guaranteeing individual privacy rights as part of human rights. This study aims to examine the form of legal accountability for personal data violations based on the provisions of the Law Number 27 of 2022. The method used is normative juridical with a statutory regulatory approach. The results of the study show that violations of personal data can be subject to sanctions in two forms, namely administrative and criminal. These sanctions are given to data controllers and parties proven to have violated the provisions, either due to negligence or deliberate actions. Although it has been regulated normatively, implementation in the field still faces a number of challenges, such as weak supervision, lack of legal literacy in the community, and unpreparedness of digital infrastructure. Thus, it is necessary to strengthen supervisory institutions, ongoing public education, and more responsive law enforcement mechanisms. This research is expected to contribute to the development of regulations and practices for personal data protection in Indonesia.
Etika Hakim dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik Anita, Anita; Sidi Ahyar Wiraguna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9599

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memegang peran penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum di Indonesia. Namun, integritas lembaga ini menghadapi tantangan serius akibat pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat konflik kepentingan. Dimana salah satu hakim memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan dalam putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif pelanggaran etik tersebut serta implikasinya terhadap kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi telah mencederai prinsip imparsialitas dan tanggung jawab moral yang menjadi pilar utama profesi kehakiman. Dampak dari pelanggaran ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga menurunkan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan etik, termasuk reformulasi kode etik dan restrukturisasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar lebih independen dan akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong perbaikan tata kelola etik di lembaga peradilan konstitusi Indonesia.
Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN Purwanti, Yani; Sidi Ahyar Wiraguna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9662

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kaitannya dengan kewenangan prerogatif presiden pada proses hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Latar belakang muncul dari gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkait tidak diberhentikannya Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto setelah amar putusan MK tentang Pemilihan Bupati Serang 2024. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan MK dan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011, namun tidak menciptakan kewajiban administratif yang dapat diuji di PTUN atas hak prerogatif presiden. Terdapat ketimpangan norma antara UU MK dan UU Administrasi Pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2014) yang menegaskan bahwa keputusan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri tidak termasuk dalam objek sengketa PTUN. Implikasi penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi hukum acara PTUN dengan ketentuan MK agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan antar lembaga. Rekomendasi mencakup revisi peraturan pelaksana UU PTUN untuk memperjelas ruang lingkup dan prosedur pengujian keputusan presiden. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia.
Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum Putri, Ramadani; Sidi Ahyar Wiraguna
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i4.9674

Abstract

Penelitian ini menganalisis Problematika Penerapan Prinsip Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya pada Sistem Hukum di Indonesia. Prinsip erga omnes, yang melekat pada hukum konstitusi, menimbulkan tantangan dalam implementasinya karena sifatnya yang mengikat semua pihak (universal). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang sifatnya analitis terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengandung prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip erga omnes bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum, dalam praktiknya muncul ketidakjelasan terkait subjek hukum yang terikat serta mekanisme penegakannya. Implikasinya, sistem hukum nasional menghadapi dilema antara kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dinamika hukum yang berkembang di tingkat praktis. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek legal standing dan mekanisme eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan efektivitas prinsip erga omnes. Temuan ini berkontribusi pada diskusi akademis mengenai interaksi antara hukum konstitusi dan sistem hukum nasional.
Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi Berto Purnomo Sidik; Sidi Ahyar Wiraguna
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i2.1520

Abstract

The protection of personal data privacy rights has become a crucial issue in the digital age. This research aims to analyze the effectiveness of digital applications in increasing public awareness regarding the importance of personal data protection and its legal implications. The research method employed is a literature study with a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations on personal data protection, literature studies, and an analysis of the features of digital applications that focus on privacy education and control. The results of the study indicate that digital applications have significant potential in raising public awareness through the provision of easily accessible information, visualization of risks, and consent control mechanisms for data usage. However, their effectiveness heavily relies on intuitive interface design, clear and concise information delivery, and developers' compliance with personal data protection principles. This research recommends the need for more comprehensive regulations to ensure the quality standards and accountability of digital applications in educating the public about personal data privacy rights, as well as encouraging collaboration between developers, the government, and civil society organizations to create a safer and more privacy-aware digital ecosystem.
Urgensi Persetujuan Pemilik Data dalam Pengelolaan Data Pribadi oleh Platform Digital Elvina Putri Maheswari; Sidi Ahyar Wiraguna
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2498

Abstract

The advancement of information technology has led to an increase in the collection and processing of personal data by various digital platforms. This phenomenon presents new challenges in the protection of privacy rights, particularly regarding the importance of consent as a legal basis for data management. This study aims to analyze the urgency of data subject consent in the management of personal data by digital platforms and to evaluate the effectiveness of its regulation under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. The main problem formulation focuses on how consent functions in ensuring legal protection for data owners and how its implementation is carried out in practice. This research applies a normative juridical method through statutory and literature approaches. The results show that although the PDP Law explicitly regulates the principle of consent, there remain implementation gaps in the field, including lack of information transparency, unclear consent mechanisms, and weak supervision. Therefore, reinforcement is needed through derivative regulations, the development of effective control mechanisms, and the improvement of public digital literacy. The conclusion affirms that consent is not merely an administrative formality but a fundamental guarantee of private rights protection. Recommendations are provided for policymakers and digital service providers to establish a trustworthy and law-abiding data governance system.
Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Ayu Wulandari; Sidi Ahyar Wiraguna
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.1613

Abstract

The principle of due process of law is a fundamental pillar in every modern legal system, including in the context of procedural law for judicial review of laws at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This principle demands a fair, open, and balanced procedure for all parties to the case. However, in practice, the application of this principle often faces various problems, such as limited access to trial information, limited opportunities to submit evidence, and allegations of impartiality by the constitutional panel of judges. This study aims to critically examine the problems of applying the principle of due process of law in procedural law for judicial review of laws at the Constitutional Court. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of several Constitutional Court decisions. The results of the study indicate that there is a discrepancy between the normative provisions governing the principle of a fair trial and the factual implementation in court. This condition has the potential to weaken the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution and the protection of citizens' constitutional rights. Therefore, efforts are needed to reform procedural law at the Constitutional Court to strengthen the application of the principle of due process of law consistently, transparently, and accountably.
Data Protection Impact Assessment (DPIA) sebagai Instrumen Kunci Menjamin Kepatuhan UU PDP 2022 di Indonesia Filal Khair; Sidi Ahyar Wiraguna
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2025): Juni: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i2.1821

Abstract

The rapid digital transformation in Indonesia has intensified the need for robust personal data protection, particularly through the mechanism of the Data Protection Impact Assessment (DPIA) as stipulated in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law). This study employs a normative juridical and qualitative approach to examine the role of DPIA as a key instrument in identifying, evaluating, and mitigating privacy risks in high-risk personal data processing activities. The findings reveal that although DPIA represents a significant normative advancement, its implementation faces major challenges, including the absence of detailed technical regulations, limited institutional capacity, and insufficient data subject involvement. By comparing international best practices, this research highlights the urgent need to strengthen regulatory frameworks, enhance digital and privacy literacy, and develop a collaborative ecosystem to optimize the DPIA function. Normative recommendations are formulated to reinforce DPIA as a risk management tool and a safeguard for privacy rights, aiming to foster a secure and trustworthy digital ecosystem amid ongoing digital transformation.