cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Natsir Asnawi
Contact Email
syafiuddin@judexlaguens.ikahi.or.id
Phone
+6221-3449335
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Judex Laguens
Published by Ikatan Hakim Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30257182     DOI : https://doi.org/10.2032023/ikahi
Core Subject : Science, Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2025)" : 12 Documents clear
Harmonisasi Otonomi Hakim dan Otomasi AI Dalam Penyelesaian Perkara Minim Diskresi Pamungkas, Gillang; Stevany, Debby
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.135-153

Abstract

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan memunculkan tantangan dalam menyeimbangkan otonomi hakim dengan otomatisasi penyelesaian perkara, terutama dalam perkara yang bersifat prosedural dan minim diskresi. Penelitian ini mengkaji penerapan AI dalam perkara seperti gugatan sederhana, pengesahan perkawinan, perubahan redaksional nama, dan pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi prinsip keadilan substantif. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta perbandingan penerapan AI di beberapa negara untuk mengidentifikasi model yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diskresi hakim tetap esensial dalam menegakkan keadilan, perkara dengan pola penyelesaian yang telah terstandarisasi dapat diotomatisasi untuk mengurangi beban kerja peradilan. Data Laporan Tahunan Mahkamah Agung menunjukkan tren kenaikan jumlah perkara gugatan sederhana, serta pelanggaran lalu lintas yang mendominasi perkara pidana di pengadilan negeri. AI berpotensi diterapkan dalam aspek verifikasi administrasi, analisis kelengkapan dokumen, serta penyusunan draf putusan berbasis algoritma. Oleh karena itu, harmonisasi antara otonomi hakim dan otomatisasi AI harus dibangun dengan mempertimbangkan batas kewenangan hakim serta prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemanfaatan AI yang terarah dapat meningkatkan efisiensi administrasi peradilan tanpa mengurangi fungsi hakim sebagai pengawal keadilan.
Subsidi Nafkah Anak: Kewajiban Konstitusional Negara Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia Arrasyid, Fauzan; Kamaluddin
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.309-324

Abstract

Tingkat perceraian yang terus meningkat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak nafkah pasca perceraian. Banyak anak-anak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, gizi, dan kesehatan akibat kegagalan orang tua non-kustodian dalam memenuhi kewajiban nafkah. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran negara dalam memenuhi hak nafkah anak melalui usulan kebijakan dana subsidi berbasis regulasi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi nafkah anak akibat hambatan struktural, minimnya pengawasan, dan lemahnya eksekusi kebijakan. Dana subsidi ini diusulkan sebagai skema bantuan sementara dengan mekanisme reimbursement yang memastikan keberlanjutan program tanpa membebani anggaran negara secara permanen. Studi komparatif dengan berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital, pengawasan ketat, dan kebijakan fleksibel memainkan peran penting dalam keberhasilan subsidi nafkah anak. Kesimpulannya, diperlukan regulasi nasional yang jelas dan terintegrasi untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, serta mekanisme akuntabilitas yang mencegah penyalahgunaan dana.
Kritik Konstitusional terhadap Presidential Threshold 20% dalam Demokrasi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-58/PUU-VI/2008, 53/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XXII/2024 Arfan Yanayir Akbar Sabillilah; Az-Zahra, Ananda
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.232-250

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dalam pemilu di Indonesia masih menjadi perdebatan konstitusional. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008, 53/PUU-XV/2017, dan 62/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Namun, aturan ini dikritik karena dianggap membatasi kompetisi politik, memperkuat oligarki partai-partai besar, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan konstitusional ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan implikasinya terhadap sistem pemilu serentak. Dengan menggunakan pendekatan studi hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengevaluasi konsistensi argumentasi Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap demokrasi. Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa ambang batas presidensial membatasi hak politik partai-partai kecil, mengurangi jumlah calon potensial, dan tidak selalu menjamin stabilitas pemerintahan. Dalam konteks pemilu serentak, aturan ini justru menciptakan ketimpangan politik antara partai besar dan kecil. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi sistem pencalonan presiden untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis, kompetitif, dan secara substansial mencerminkan kedaulatan rakyat.
Implikasi Inkonsistensi Penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP dalam Merespon Tindak Pidana Pencucian Uang Calvin; Nasution, Rasina Padeni
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.289-308

Abstract

Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, menggantikan warisan kolonial dengan paradigma baru. Namun, beberapa pasal dalam KUHP Nasional masih memiliki kecenderungan multitafsir, termasuk Pasal 70 Huruf H ayat (1), yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Ketidakjelasan pasal ini dapat mengarah pada ketidakadilan bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks victim precipitation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakjelasan pasal 70 huruf H ayat (1) akan memberikan implikasi yang inkonsistensi dalam penerapannya. Korban akan sering mendapatkan perlakuan yang cenderung tidak adil, hal itu disebabkan pelaku kejahatan berlindung di balik klaim bahwa tindakan mereka diprovokasi oleh korban, seperti dalam kasus kejahatan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" dalam konteks victim precipitation, batasan yang jelas mengenai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai victim precipitation, proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku, kemudian intensitas dan kesengajaan provokasi korban. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan pasal ini secara adil dan tepat.
Hak untuk Dilupakan sebagai Frontier of Justice: Analisis Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Digital Andi Sitti Ainy Nur Alifah; Bulan, Indra
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.325-340

Abstract

The presence of right to be forgotten is an essential starting point for protecting human dignity through the deletion, restrictions, or changing past records on internet. However, there are many challenges in the implementation of it which presents new limitations to the renewal of justice (frontier of justice). This study is going to answer how right to be forgotten is the frontier of justice and what is the role of judges in implementing right to be forgotten in order to realize digital justice. The urgency is to determine the role of judges in adapting to legal developments, such as determining the limits of justice for the existence of right to be forgotten. The method used is normative juridical with a literature review that will be concluded deductively. This study indicate that right to be forgotten is included in the frontier of justice because this right brings new boundaries in the process of seeking justice. These boundaries of justice arise because there is a clash in efforts to implement right to be forgotten with the implementation of other rights. Thus, judges through their decisions become the main pillar for implementing right to be forgotten. The role of judges is very crucial in maintaining human rights so that they are always balanced and do not cause conflict with other rights.
Model Pelaksanaan Eksekusi yang Efektif sebagai Bentuk Rekomendasi untuk Mengurangi Tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri Kristiani, Larmi; Riyan Ramadianto, Anang; Rachmasari, Avisena Ilma
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.341-360

Abstract

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses peradilan perdata yang bertujuan untuk merealisasikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih menjadi tantangan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya tunggakan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif guna meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi tunggakan perkara eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis statistik dari aplikasi Perkusi Ditjen Badilum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama penyebab tingginya tunggakan eksekusi adalah seperti kurangnya tindak lanjut dari pemohon eksekusi, perlawanan dari termohon eksekusi atau pihak ketiga, faktor keamanan, adanya upaya hukum lanjutan para pihak, ketidakjelasan biaya eksekusi, objek eksekusi yang tidak jelas atau bermasalah, dll. Untuk mengatasi permasalahan ini, model eksekusi yang diusulkan meliputi digitalisasi proses eksekusi melalui penambahan sistem pada e-court, pemberian kewenangan khusus kepada pejabat eksekusi di pengadilan tingkat pertama, serta adopsi praktik eksekusi terbaik dari negara lain, seperti sistem eksekusi di Belanda yang dilakukan oleh lembaga khusus di luar pengadilan. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat eksekusi, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pencari keadilan di Indonesia.
Perbandingan Penerapan Prinsip Dominis Litis dalam Peradilan Pajak Indonesia dan Belanda Suharsono, Agus; Prasetyoningsih , Nanik
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.215-231

Abstract

Prinsip Dominis Litis menekankan peran aktif hakim dalam mengarahkan persidangan guna mencapai keadilan substantif. Dalam peradilan pajak Indonesia, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi putusan dan ketidakkonsistenan dalam interpretasi hukum. Sebaliknya, sistem peradilan pajak di Belanda menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis, dengan hakim yang memiliki kewenangan luas untuk mengelola persidangan secara efisien. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan interpretasi hukum. Data yang dianalisis mencakup sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta sumber hukum sekunder dari penelitian terdahulu terkait penerapan prinsip Dominis Litis di Indonesia dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip Dominis Litis telah diakomodasi dalam sistem peradilan pajak Indonesia, implementasinya masih terbatas akibat keterbatasan sistem hukum dan teknologi. Sebaliknya, Belanda menerapkan prinsip ini secara lebih efektif dengan transparansi tinggi dan mekanisme banding yang jelas. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari Belanda, termasuk peningkatan transparansi putusan, optimalisasi peran hakim, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pajak
Urgensi Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Prespektif Pendekatan Keadilan Restoratif Di Lingkungan Peradilan Militer Ardiansyah, Mirza; Rosadi, Hendi
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.251-266

Abstract

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang menitikberatkan kepada pemulihan keadaan dengan melibatkan pelaku, korban/dan atau keluarga serta masyarakat sehingga terjadi rekonsiliasi bukan suatu pembalasan. Dasar hukum pendekatan keadilan restoratif yaitu Perma Nomor 1 tahun 2024. Terdapat beberapa kendala penerapan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana militer diantara dari segi substansial, kelembagaan serta budaya hukum aparat penegak hukum. Salah satunya penerapan keadilan restoratif hanya dapat berupa penjatuhan putusan pidana bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sebagaimana amanat dari Perma 1/2024. Ironisnya penjatuhan pidana bersyarat tersebut berakibat pada penerapan Sanksi Administratif bagi prajurit TNI berbeda dengan penjatuhan pidana bersyarat di peradilan umum. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan, maka penulis ingin memberikan konsep pemikiran melalui suatu putusan dalam bentuk pemaafan hakim (Rechterlijke Pardon). Konsep pemaafan hakim belum pernah dipraktekkan oleh hakim di pengadilan militer dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Akan tetapi, dengan prinsip kebebasan hakim, kemandirian yang didasari prinsip integritas dan profesional, hakim dapat melakukan penemuan hukum (Rechtvinding) melalui metode interpretasi. Dan pada akhirnya pemaafan hakim merupakan langkah solutif dan mutlak harus dilakukan karena dengan putusan berupa pemaafan hakim, pelaku tidak dijatuhi pemidanaan maupun tindakan sehingga tidak akan berdampak pada penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.
Ekspansi Yuridis dalam Pembentukan Wasiat Wajibah Mazhab Indonesia: Pendekatan Ijtihad Kontemporer terhadap Keadilan Keluarga Yuniarto, Muhammad Afif; Fitria, Rizal Arif
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.176-195

Abstract

Pada awal perkembangannya, konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum waris Islam di Indonesia ditujukan khusus bagi orang tua angkat serta anak angkat dari pewaris. Akan tetapi dalam perjalanannya, ternyata wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada pihak tersebut, melainkan telah berekspansi secara yuridis, baik melalui putusan pengadilan maupun regulasi baru, sehingga konsep wasiat wajibah di Indonesia tidak lagi tunggal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep wasiat wajibah dalam kajian hukum kewarisan Islam dan untuk mendapatkan gambaran praktik pemberian wasiat wajibah yang diterapkan selama ini di Indonesia, sehingga dapat diketahui bentuk ekspansi yuridis wasiat wajibah untuk kemudian dapat dirumuskan suatu konsep baru wasiat wajibah yang khas Indonesia, yang disebut sebagai wasiat wajibah mazhab Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Data dikumpulkan melalui kajian dokumen berupa beberapa putusan dan regulasi terkait, serta studi kepustakaan (library research). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa wasiat wajibah mazhab Indonesia ialah wasiat yang pemberiannya ditetapkan melalui putusan pengadilan bagi orang-orang yang belum mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya dan tidak berhak menjadi ahli waris, sebagai sarana untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris. Terdapat 4 kriteria penerima wasiat wajibah, yaitu: 1) belum pernah mendapatkan wasiat dari pewaris semasa hidupnya, 2) bukan ahli waris yang berhak menerima waris, 3) mempunyai kedekatan dalam hubungan kekeluargaan dengan pewaris, dan 4) diberikan dalam rangka menjaga hubungan baik antar keluarga dan menghindari perpecahan antar keluarga pasca meninggalnya pewaris. Adapun bagian yang diberikan kepada penerima wasiat wajibah paling banyak adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisan, dan dapat diberikan bagian yang sama andaikan ia menjadi ahli waris, sepanjang tidak lebih dari batas maksimal tersebut.
Ius Constituendum: Pengadilan Niaga Syariah sebagai Tempat Penyelesaian Permohonan Kepailitan Syariah di Indonesia Ibnu Mahendra, Darda; Akhsan, Maulana
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.196-214

Abstract

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan sumbangan pemikiran pada aspek teoritis maupun praktis dalam hukum kepailitan di indonesia, sebab masih terdapat legal gap dan dualisme kompetensi mengadili antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri pada tataran empiris. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan urgensi pembentukan Pengadilan Niaga Syariah sebagai tempat penyelesaian al-taflis di indonesia, melalui tinjauan Teori Maslahah dan Teori Hukum Progresif. Penelitian ini menerapkan Metode Doktrinal, yaitu sebuah konsep metode penelitian yang merupakan sintesa dari nilai, asas, dan teori yang relevan dengan penelitian. Hasil peneltian menunjukan bahwa perlu adanya amandemen dan integrasi pada UU Kepailitan dengan mengakomondasi prinsip syariah untuk memunculkan norma baru serta memberi kewenangan kepada Pengadilan Niaga Syariah guna memeriksa dan mengadili permohonan kepailitan, yaitu dengan strategi Judicial Review di MK atau Lembaga Legislatif.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 3 (2024) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)