cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dian Mawardi
Contact Email
yptbkalsel@gmail.com
Phone
+6285654963323
Journal Mail Official
yptbkalsel@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pematon No.10 Komplek Pembangunam I RT.18 RW.02 Banjarmasin Barat, Kode Pos 70116
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Published by Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian Kalimantan Selatan
ISSN : -     EISSN : 29853656     DOI : https://doi.org/10.71456/sultan
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial adalah Jurnal yang memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 295 Documents
 20   21   22   23   24 
PERAN PERSEPSI DALAM MENDORONG KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) DI KOTA GORONTALO Alya Deswita Nur Hasan; Zuchri Abdussamad; Rusli Isa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2050

Abstract

Kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih menjadi tantangan dalam upaya perluasan perlindungan sosial di Indonesia. Rendahnya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh bagaimana pekerja memandang manfaat, biaya, risiko, akses informasi, dan kepercayaan terhadap penyelenggara program. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran persepsi dalam mendorong kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 pekerja BPU yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan bantuan SPSS 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi memiliki peran penting dalam membentuk keputusan kepesertaan pekerja. Motivasi partisipasi memberikan kontribusi positif terbesar terhadap kepesertaan, sedangkan persepsi risiko memberikan pengaruh negatif yang signifikan. Selain itu, persepsi manfaat, akses informasi, dan kepercayaan institusional berkontribusi positif terhadap peningkatan partisipasi kepesertaan baik secara langsung maupun melalui kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Secara simultan, seluruh variabel persepsi mampu menjelaskan 61,4% variasi partisipasi kepesertaan pekerja BPU. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan memerlukan strategi yang berfokus pada pembentukan persepsi positif pekerja melalui edukasi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan kepercayaan terhadap institusi penyelenggara.
PERAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL DALAM MENEKAN RISIKO KECELAKAAN KERJA STUDI: PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG GORONTALO Ervina Kaluku; Zuchri Abdussamad; Rusli Isa
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2052

Abstract

Risiko kecelakaan kerja masih menjadi tantangan dalam upaya perlindungan tenaga kerja sehingga diperlukan sistem perlindungan jaminan sosial yang mampu memberikan rasa aman sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih selamat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh perlindungan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja pada peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 pekerja yang terdiri atas penerima upah dan bukan penerima upah di Kota Gorontalo. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan, kecukupan manfaat, aksesibilitas layanan, efisiensi serta kecepatan layanan, dan fungsi mitigasi risiko memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Di sisi lain, peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja terbukti menurunkan tingkat risiko kecelakaan kerja. Pengaruh perlindungan jaminan sosial terhadap risiko kecelakaan kerja terjadi baik secara langsung maupun melalui peran keselamatan dan kesehatan kerja sebagai variabel mediasi. Secara simultan, model penelitian mampu menjelaskan 59,9% variasi risiko kecelakaan kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan jaminan sosial melalui perluasan kepesertaan, peningkatan manfaat, kemudahan akses layanan, kualitas pelayanan, dan mitigasi risiko berkontribusi dalam menekan risiko kecelakaan kerja serta mendukung terciptanya perlindungan tenaga kerja yang lebih efektif.
VARIASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB): ANALISIS KOMPARATIF EMPAT PROVINSI DI INDONESIA Najwa Fariha; Rizqa Putri Utami; Abdal
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berbeda-beda pada empat provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena banyak orang yang tidak mematuhi aturan pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yang mendeskripsi-kan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti jurnal, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi dari empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Kami melihat bagaimana efektif kebijakan ini dengan memperhatikan beberapa hal, seperti berapa banyak pajak yang diterima, seberapa banyak orang yang mematuhi aturan pajak, dan seberapa efisien layanan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Jawa Barat dan Kalimantan Timur berhasil meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Sulawesi Utara fokus pada digitalisasi layanan perpajakan melalui e-Samsat. Sementara itu, Provinsi Riau masih menghadapi masalah rendahnya partisipasi wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, untuk membuat kepatuhan pajak berkelanjutan, perlu didukung oleh digitalisasi layanan, sosialisasi yang baik, dan desain kebijakan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
PROBLEMATIKA PENERAPAN KLAUSULA CHOICE OF LAW DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Faris Febrian; Zahra Nurul Nissa; Muhamad Reno Rifail Badu; Nandang Kusnadi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2058

Abstract

Peningkatan volume transaksi bisnis internasional menjadikan klausula choice of law sebagai elemen kritis dalam kontrak lintas batas. Klausula ini, yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan hukum yang mengatur hubungan kontraktual mereka, merupakan inti dari hukum perdata internasional. Namun penerapannya menimbulkan problematika yuridis yang kompleks: pembatasan oleh lex loci contractus dan lex loci solutionis, keberadaan mandatory rules dan overriding mandatory provisions dari hukum forum atau negara ketiga, pengecualian ketertiban umum (public policy/ordre public), serta tantangan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menganalisis sumber hukum primer meliputi KUH Perdata Indonesia, Konvensi Roma 1980, Regulasi Roma I (EC No. 593/2008), dan Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata internasional Indonesia, yang masih bertumpu pada Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Pasal 16-18 warisan kolonial, belum memadai menghadapi tantangan kontrak ekonomi digital, klausula arbitrase, dan konflik mandatory rules kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional yang komprehensif untuk memodernisasi kerangka hukum Indonesia sesuai standar internasional.
PENYALAHGUNAAN SHIGAT TAKLIK OLEH ISTRI ALASAN UNTUK BERCERAI: STUDI DI KOTA BANJARMASIN DENGAN TELAAH SOSIOLOGI HUKUM Achyanoor; Muhammad Yusuf; Rahmatullah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2059

Abstract

Taklik talak merupakan janji suami yang digantungkan pada empat keadaan, yaitu meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan istri, serta tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya. berdasarkan kasus yang penulis amati di kota banjarmasin penyalahgunaan sighat taklik oleh istri banyak terjadi di masyarakat, hal inilah yang di jadikan dasar istri untuk mengadu ke pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia itu bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan menjamin mereka dari tindakan diskriminatif, sewenang-wenang laki-laki, penyalahgunakan shigat taklik oleh istri bertujuan untuk bercerai apabila istri sudah tidak senang lagi dengan suaminya.Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji sigat taklik yang disalahgunakan oleh istri untuk perceraian telaah sosiologi hukum. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan objeknya adalah pihak istri yang menyalahgunakan sighat taklik sebagai alasan perceraian. Secara sosiologis, adanya perubahan di masyarakat yang mana sighat taklik untuk melindungi hak istri dan menjamin kehidupan istri dari sewenang-wenang laki-laki, kemudian disalah gunakan oleh istri untuk melakukan perceraian, dalam pandangan sosiologi hukum bahwa tindakan tersebut tidak memiliki kesadaran hukum pada nilai-nilai tentang mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku yaitu pada UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pada BAB VII pasal 45 KHI
PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENJAGA PENDIDIKAN BERTOLERANSI BERAGAMA DISEKOLAH DASAR NEGERI STANDAR NASIONAL KARANG MEKAR 1 BANJARMASIN Rahmad Hidayat; Aulia Nisfi
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2062

Abstract

Guru Pendidikan Agama Islam memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik sejak usia dini. Namun, keberhasilan pendidikan toleransi tidak hanya ditentukan oleh penyampaian materi pembelajaran, melainkan juga oleh keteladanan guru, budaya sekolah, dan pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam menjaga pendidikan bertoleransi beragama di SDN Standar Nasional Karang Mekar 1 Banjarmasin serta mengidentifikasi metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subjek penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru Pendidikan Agama Islam, dan peserta didik kelas IV, V, dan VI. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam berperan sebagai pendidik, teladan, pembimbing, mediator konflik, dan penggerak budaya sekolah yang inklusif. Peran tersebut diwujudkan melalui penanaman sikap saling menghargai dalam beribadah, pemberian pemahaman moderasi beragama, penyelesaian konflik secara dialogis, serta pemberian perlakuan yang adil kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang agama. Adapun metode yang digunakan dalam menjaga pendidikan bertoleransi beragama meliputi peringatan hari-hari besar keagamaan, salat Dzuhur berjamaah, doa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta pembiasaan sikap saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara keteladanan guru, penguatan moderasi beragama, dan budaya sekolah yang religius mampu membentuk perilaku toleran peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif.
PENGARUH FEAR OF MISSING OUT (FOMO) TERHADAP EXPERIENTIAL CONSUMPTION MAHASISWA PADA TREN KUNJUNGAN KAFE MODERN Delia Putri Maharani; Ripana Wulandari; Anis Wulandari; Safitri Muflikhah; Khairina Nor Hafifah; Nabila Syahvalensi; Bhayu Rhama
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2063

Abstract

Perkembangan media sosial telah membawa perubahan dalam pola perilaku konsumsi mahasiswa, termasuk dalam aktivitas kunjungan ke kafe modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumsi mahasiswa yang ditinjau melalui fenomena Fear of Missing Out (FOMO) dan kecenderungan konsumsi berbasis pengalaman (experiential consumption). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 95 mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan pernah mengunjungi kafe modern. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara FOMO dan experiential consumption, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku konsumsi mahasiswa dalam mengunjungi kafe modern tidak hanya dipengaruhi oleh faktor media sosial, tetapi juga oleh faktor lain seperti kebutuhan fungsional, kenyamanan, dan interaksi sosial. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika perilaku konsumsi mahasiswa di era digital serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumsi generasi muda.
PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI PAI BIDANG SKI DI MADRASAH TSANAWIYAH Eddy Hartono; Jumrani; Fakhrurazi; Mahyuddin Barni
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2070

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengembangan dan pendalaman materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan fakta sejarah, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta penguatan identitas keislaman peserta didik. Materi SKI yang selama ini cenderung disajikan secara kronologis dan berorientasi hafalan memerlukan pengembangan agar lebih kontekstual, bermakna, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran umum materi SKI di MTs, bentuk pengembangan dan pendalaman materi, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasinya terhadap pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kurikulum, dan berbagai literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan materi SKI dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis kompetensi, berbasis nilai, dan berbasis konteks kekinian. Pendalaman materi dilakukan pada sejarah Nabi Muhammad Saw., masa Khulafaur Rasyidin, dinasti-dinasti Islam, dan peradaban Islam Nusantara. Keberhasilan pengembangan dan pendalaman materi dipengaruhi oleh kompetensi guru, dukungan kurikulum, ketersediaan sumber belajar, serta lingkungan madrasah, sementara keterbatasan waktu, sarana, dan inovasi pembelajaran menjadi faktor penghambat. Pengembangan dan pendalaman materi SKI berimplikasi positif terhadap peningkatan pemahaman sejarah Islam, pembentukan karakter, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta penguatan identitas keislaman dan kebangsaan peserta didik.
KEPASTIAN KONSTITUSIONAL STATUS JAKARTA DALAM MASA TRANSISI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA Naura Azalea Ilham; Khadijah Herawati; Nisrina Azahra Khairunisa; Kayla Aura Ramadani; Astriani Mega Tari
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2080

Abstract

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu dinamika hukum yang signifikan terkait kepastian hukum dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan konstitusional pemindahan ibu kota negara, mengkaji problematika status hukum Jakarta dan IKN pada masa transisi, serta mengevaluasi implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang sah, namun implementasinya menimbulkan dualisme status hukum, constitutional uncertainty, dan constitutional delay. Putusan MK Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan Jakarta tetap menjadi ibu kota hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres). Namun, ketiadaan batas waktu penerbitan Keppres tersebut menciptakan diskresi mutlak bagi eksekutif yang berpotensi melemahkan fungsi legislasi dan pengawasan DPR. Selain itu, proses pembentukan regulasi yang tergesa-gesa serta kedudukan Otorita IKN yang sentralistik tanpa DPRD mencerminkan ketiadaan roadmap konstitusional yang matang. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan rekomendasi sistem transisi yang ideal melalui penyusunan peraturan pelaksana komprehensif yang melibatkan partisipasi publik secara bermakna, penetapan tahapan pemindahan yang terukur, serta penguatan akuntabilitas Otorita IKN. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, melainkan pada jaminan kepastian hukum, penguatan checks and balances, dan kepatuhan terhadap prinsip konstitusional demokrasi.
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR 116/PID.B/2025/PN PALU Dewi Amalia Purnamasari; Amirrudin Hanafi; Syachdin
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku concursus serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 116/Pid.B/2025/PN Palu. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian secara berlanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pidana penjara 14 tahun. Hakim memilih menerapkan lex spesialis UU PKDRT daripada Pasal 338 KUHP karena adanya hubungan rumah tangga antara pelaku dan korban. Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana meskipun memiliki riwayat gangguan jiwa, berdasarkan keterangan ahli bahwa perbuatannya bukan manifestasi langsung dari gangguannya. Kesimpulan utama penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan melakukan kekerasan dan kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat ketidakselarasan normatif antara penggunaan Pasal 65 ayat (1) KUHP (concursus realis) dengan amar putusan yang menyebut “perbuatan berlanjut”, serta pertimbangan hakim yang kurang komprehensif dalam mengidentifikasi keadaan memberatkan seperti status korban anak di bawah umur.

Page 22 of 30 | Total Record : 295

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026 Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026 Vol 3 No 2 (2025): Juli-Desember 2025 Vol 3 No 1 (2025): Januari-Juni Vol 2 No 2 (2024): Juli -Desember 2024 Vol 2 No 1 (2024): Januari 2024 Vol 1 No 2 (2023): Juli 2023 Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023