cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,745 Documents
 189   190   191   192   193 
Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur’an dalam Fatwa DSN-MUI No. 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Huda, Nurul; Nursobah, Achmad; Muhaini, Akhmad
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8467

Abstract

The fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) serve as vital instruments for the developing of Sharia economics and finance in Indonesia. One notable example is Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022, addressing early repayment of murabahah financing debt before its due date. This fatwa represents DSN-MUI's efforts to align Sharia principles with modern market realities while upholding justice and public benefit. Central to the fatwa's formulation is the Quranic foundation, particularly regarding justice, honesty, and fulfillment of contracts. Wahbah Az-Zuhaili's maqashid-based interpretative approach offers a compelling framework for examining the fatwa, emphasizing its normative and practical dimensions with a focus on the community's well-being. This study employs a qualitative methodology through library research, integrating a normative-philosophical analysis. Using Wahbah Az-Zuhaili's tafsir maqashid, it explores the interconnection between Quranic values, such as justice and the prohibition of exploitation, and the principles embedded in Fatwa No. 153/2022. The findings reveal the fatwa's maqashid principles, including fairness, prevention of gharar (uncertainty), and economic pragmatism, such as incentivizing early debt repayment while safeguarding institutional interests. This analysis underscores the integration of Sharia law into contemporary financial regulations, highlighting its capacity to balance individual and institutional interests. The study provides valuable insights into the broader discourse of Islamic legal reasoning and its application in modern Sharia financial practices.
Simbol Otoriter Rezim Orde Baru Pada Film Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas: Analisis Semiotika Roland Barthes Briliansyah, Fadly Akbar; Suratnoaji, Catur
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8490

Abstract

Film sebagai media massa berfungsi sebagai saluran gagasan dan refleksi realitas sosial-politik, termasuk isu-isu sensitif seperti periode Orde Baru yang penuh kontroversi. "Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas" karya Edwin menjadi salah satu film yang berhasil mengeksplorasi isu tersebut. Dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes, penelitian ini mengungkap representasi pemerintah otoriter Orde Baru melalui tanda-tanda denotatif, konotatif, dan mitos. Pendekatan kualitatif dan paradigma interpretif digunakan untuk menganalisis elemen-elemen ideologi negara dominan, diskriminasi gender, pola kekuasaan terpusat ke eksekutif, penggunaan preman oleh negara, masuknya pemerintah ke ruang privat, kekerasan militer, pembatasan pers, serta bahasa sebagai alat kontrol sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa film ini secara efektif merepresentasikan berbagai aspek rezim otoriter Orde Baru secara simbolik melalui narasi visual dan suara.
Pengaruh Organizational Learning Culture dan Talent Management Terhadap Employee Performance yang Dimediasi oleh Employee Engagement pada Bank Mandiri dan Bank BNI di Jakarta Barat Muhammad Rangga Mardhika Ramdhan; Beta Oki Baliartati; Netania Emilisa
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8493

Abstract

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menguji pengaruh Organizational Learning Culture dan Talent Management terhadap Employee Performance yang dimediasi oleh Employee Engagement pada Bank Mandiri dan Bank BNI di Jakarta Barat. Rancangan penelitian ini menggunakan uji hipotesis (hypothesis testing). Pengumpulan data berlangsung secara cross sectional. Data bersifat primer dan dihimpun dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form sebanyak 188 sampel dari karyawan tetap Bank Mandiri dan Bank BNI di Jakarta Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan Snowball Sampling. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif dengan software SPSS versi 25 dan Structural Equation Model (SEM) dengan software AMOS versi 24. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Organizational Learning Culture berpengaruh positif terhadap Employee Engagement, Talent Management berpengaruh positif terhadap Employee Engagement, Organizational Learning Culture berpengaruh positif terhadap Employee Performance, Talent Management berpengaruh positif terhadap Employee Performance, Employee Engagement berpengaruh positif terhadap Employee Performance, Organizational Learning Culture berpengaruh positif terhadap Employee Performance yang dimediasi oleh Employee Engagement, dan Talent Management berpengaruh positif terhadap Employee Performance yang dimediasi oleh Employee Engagement. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan Employee Performance dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang, serta membuat karyawan merasa lebih terhubung dalam pekerjaan guna menciptakan kinerja yang optimal.
Stres Kerja Sebagai Prediktor Komitmen Afektif pada Karyawan Non-Captive PT. PKSS Sorong Chusnul Khotimah; Syafira Putri Ekayan; Fuad Ardiansyah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8494

Abstract

Komitmen afektif merupakan isu penting bagi organisasi manapun, karena komitmen afektif merupakan bentuk dorongan yang kuat dari seorang karyawan terhadap tujuan organisasi dan tetap menjadi anggota organisasi tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komitmen afektif karyawan salah satunya yaitu tingkat stres kerja yang dialami karyawan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh stress kerja terhadap komitmen afektif pada karyawan. Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimen, jumlah subjek yang dilibatkan adalah 111 karyawan non-captive PT. PKSS Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Alat ukur pada penelitian ini menggunakan skala stres kerja yang berjumlah 21 aitem dan skala komitmen afektif yang berjumlah 9 aitem. Kemudian data dianalisis menggunakan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat 39,7% pengaruh stres kerja terhadap komitmen afektif, sedangkan 60,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara stres kerja terhadap komitmen afektif pada karyawan. Artinya semakin rendah stres kerja yang dialami karyawan maka akan semakin tinggi komitmen afektif yang dimiliki karyawan.
Tafsir Maqashid Ayat-Ayat Al-Qur’an Dalam Fatwa DSN-MUI No. 150/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah Prastyo, Edy; Nursobah, Achmad; Muhajir, Muhajir
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8498

Abstract

The Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) plays a crucial role in the development of sharia insurance products in Indonesia by providing relevant Islamic legal guidelines in response to contemporary practices. This article analyzes DSN-MUI Fatwa No. 150/DSN-MUI/VI/2022 concerning Sharia-Based Health Insurance Products through the perspective of Wahbah Az-Zuhaili's maqashid tafsir. This research employs a qualitative method based on a literature study to explore the values of sharia maqashid in Quranic verses, such as QS. Al-Maidah: 1, QS. Al-Baqarah: 279-280, and QS. Az-Zumar: 18 and 55. Regarding the implementation of the fatwa, five out of six indicators by Van Meter and Van Horn show that it has been in accordance with the provisions of the fatwa. However, from the aspect of the implementers' disposition, the researcher found practices that do not align with the fatwa's provisions. First, a portion of the premium funds from sharia health insurance products is used for investment. However, sharia health insurance products are non-saving products (not savings), and the entire tabarruk fund should be used as tabarruk. Second, the kafalah contract applied in sharia health insurance products does not align with the principle of taawun (mutual assistance) among participants. This is because the purpose of someone joining sharia insurance is to help other participants in the event of a risk. The implementation of the kafalah contract eliminates the principle of mutual assistance among participants, as the participant making a claim must bear the cost themselves. Moreover, before becoming a participant, they have already undergone the underwriting process. Third, there is a requirement to register as a participant for those who wish to conduct research in Takaful. These three points contradict the principle of taawun in sharia insurance and the principle of tara’d|in (consent) in sharia economic law.
Formulasi Penegakan Hukum Tidana Terorisme Melalui Pencegahan Paham Radikalisme di Media Sosial Lovtasya, Fadilla; Rahmat, Diding
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8508

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan dan stabilitas global. Aksi terorisme dinilai sebagai pelanggaran terhadap HAM, karena mempunyai dampak yang serius baik untuk para korban, masyarakat luas maupun sebuah negara. Salah satu faktor yang memicu munculnya terorisme adalah paham radikalisme yang menyebar secara masif melalui media sosial. Namun sampai saat ini belum ada Undang-Undang atau peraturan lainnya yang secara khusus dan spesifik mengatur tentang Penyebaran Paham Radikalisme. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan tantangan penegakan hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta menganalisis formulasi penegakan hukum pencegahan paham radikalisme di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan dan permasalahan hukum sebagai data sekunder serta hasil wawancara sebagai data primer yang diteliti. Adapun hasil penelitian adalah formulasi penegakan hukum yang dibutuhkan adalah regulasi yang jelas mengenai penyebaran paham radikalisme di media sosial agar aparat penegak hukum bersama instansi lain dapat melakukan penindakan, regulasi lainnya seperti aturan pembatasan usia bagi anak dibawah umur untuk mengakses media sosial, membuat police watch pada setiap media sosial dengan bekerja sama dengan pihak media sosial
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berulang (Residivis) dikaitkan dengan Kesehatan Mental Pambudi, Ratih; Sujono, Sujono
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8509

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika berulang (residivis) dalam kaitannya dengan Kesehatan mental. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukannya analisis perspektif yaitu 1) Narkotika adalah sah. Karena undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 2) Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menggunakan narkoba bahkan sampai residivis yaitu salah satunya lingkungan pergaulan yang buruk mengacu pada suatu konteks sosial di mana individu berinteraksi sehari- hari. 3) sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal tersebut mempertegas pengecualian dalam hal pertanggungjawaban pidana yang tidak dapat dibebankan kepada orang yang mengalami gangguan kejiwaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Malik, Ibra; Rahmat, Diding
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8510

Abstract

Bullying merupakan masalah serius yang terjadi di lingkungan sekolah dan dapat berdampak buruk bagi anak. Bullying meliputi intimidasi, kekerasan fisik, pelecehan verbal, dan penindasan emosional terhadap korban yang rentan oleh seseorang atau sekelompok orang. Perlindungan hukum menjadi penting ketika menghadapi masalah bullying di lingkungan sekolah. Undang-undang dan peraturan saat ini harus memastikan perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban bullying, mengidentifikasi tindakan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Untuk itu akan diteliti lebih lanjut bagaimana pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan pengaturan anak korban bullying di sekolah dasar berdasarkan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU 35/2014 Jo Pasal 1 angka 33 UU 35/2014 Jo Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 yang menyatakan, “Anak dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan sexual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Sekolah Dasar, tercermin dalam Pasal 73A Jo Pasal 74 UU 35/2014. Dengan demikian, melalui UU 35/2014, terdapat berbagai peraturan yang mengatur hak-hak anak, tanggung jawab orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara terkait dengan perlindungan hukum anak serta tindak pidana yang melibatkan anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, termasuk negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Sinergi di antara komponen- komponen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang efektif terhadap anak- anak, terutama dalam menghadapi tindakan bullying. Anak berhak mendapatkan Perlindungan Hukum dengan baik. Dari hasil penelitian untuk perbaikan diharapkan dibuatkan undang-undang baru khusus terkait bullying dalam undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah dan permenkumham serta peraturan terkait dan pemerintah harus membentuk undang-undang, perundang-undangan, peraturan pemerintah, permenkumham terkait bullying guna memberikan perlindungan terhadap anak korban bullying dari berbagai bentuk tindak pidana.
Kepastian Hukum Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Analisis Putusan Nomor 52/pid.sus/2023/PN.Tar Rindani, Arum; Zein Sgn , Suhbhan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8511

Abstract

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan peran dalam menutup kerenggangan yang ada di dalam KUHP, selain itu diharapkan untuk tidak hanya memberikan penghukuman kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual namun juga memberikan adanya suatu jaminan atas perlindungan kepada korban dan kepastian hukum karena dalam hal ini bagi korban tidak hanya cukup untuk pemidanaan pelaku. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual dan penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar. Tesis ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang aturan pelaksana UU No. 12/2022 terhadap korban kekerasan seksual masih belum efektif memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dikarenakan tidak adanya aturan kuat yang memaksa pelaku apabila tidak dapat membayarkan restitusi dan harus memenuhi syarat administrasi yang cukup memberatkan korban kekerasan seksual. Penerapan hukum dalam pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN.Tar tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dan korban tidak mengajukan restitusi dikarenakan dalam Pasal 12 UU No. 12/2022 ancaman pidana hanya penjara dan denda. Akibatnya penerapan UU No. 12/2022tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak korban dalam hal pemberian restitusi. Selain itu, Pihak korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan atas haknya mendapatkan restitusi yang diatur dalam undang-undang. Pihak korban kekerasan seksual dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi.
Pengembangan Kendaraan Untuk Kemandirian Penyandang Disabilitas Amputasi Triwiyugo, Budi; Mais, Asrorul; Kismawiyati, Renalatama
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.8537

Abstract

Kemampuan mobilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah kebutuhan dasar bagi setiap individu yang ada di dunia ini sekalipun bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Dalam bermobilitas keperluan sehari-hari atau dalam mengenyam pendidikan, teman-teman disabilitas sangat tergantung pada orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan. Model pengembangan yang digunakan yakni model ADDIE (Analize, Design, Development, Implementation, Evaluation). Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar untuk merancang prototipe kendaraan yang mempermudah penggunaaannya bagi amputee agar bisa sesuai dengan bentuk fisik amputee. Prototipe kendaraan dirancang dan diuji secara menyeluruh untuk memastikan pengguna nyaman dan aman dalam menggunakannya. Pengguna akan merasa mendapatkan hidup baru yang lebih mudah tanpa harus bergantung pada orang lain untuk bermobilitas. Penelitian ini menunjukkan bahawa prototipe ini merupakan kendaraan yang sangat bermanfaat dan memberikan solusi bagi amputee tangan dan kaki untuk bermobilitas. Namun masih perlu banyak dukungan dan pengembangan lanjutan untuk diakses oleh masyarakat luas.

Page 191 of 375 | Total Record : 3745

 189   190   191   192   193 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue