cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhyatul Fikriya
Contact Email
fikriyamakhyatul@abidan.org
Phone
+6282172068636
Journal Mail Official
themis@abidan.org
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi bin Dahlan Perumahan Mutiara Cadika Blok A5 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Riau
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Yayasan Almahmudi Bin Dahlan
ISSN : -     EISSN : 30325730     DOI : 10.70437/themis
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Themis: Jurnal Ilmu Hukum ISSN : 3032-5730 (media online) aims to develop legal science with a focus on providing original writings, legal reviews, and responses to articles published in the journal, both from established and emerging academics and practitioners. Themis: Jurnal Ilmu Hukum Studies is published twice a year in June and December. The journal publishes articles on the doctrine and scholarship of civil, criminal and constitutional law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2025)" : 7 Documents clear
Kepastian Hukum Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Balik Nama Waris Dikaitkan dengan Penggunaan Nilai Kewajaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Markos, Fengki; Halim, Anriz Nazaruddin; Sartono, Sartono
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.889

Abstract

Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan disebut pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak dan termasuk pajak daerah. Penelitian ini menggunakan teori Kepastian Hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch yang digunakan untuk menganalisis Kepastian hukum terhadap pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum balik nama waris yang dikaitkan dengan penggunaan nilai kewajaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Selain itu juga, menggunakanTeori Kewenangan oleh H.D Stout untuk melakukan analisi terkait Kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) terhadap penentuan nilai kewajaran dalam Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebelum balik nama waris dalam pelunasan BPHTB. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum kepustakaan dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang dipergunakan meliputi Perundang-Undangan, konseptual, analisis dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan meneliti bahan pustaka. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis, penafsiran teleologis, dan menggunakan konstruksi analogi yang merupakan metode memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan analogi pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya. Diperoleh kesimpulan bahwa Validasi BPHTB seharusnya dilakukan tidak hanya saat wajib pajak melakukan perbuatan hukum atau mengalami peristiwa hukum (waris). Namun dalam praktik Validasi BPHTB dan pembaharuan data dilakukan saat wajib pajak mendaftarkan peralihan haknya sehingga kepastian NJOP PBB yang digunakan tidak tercapai.
Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Tidak Dapat Menempati Objek Lelang Dikarenakan Adanya Perlawanan Hukum dari Debitur Oroh, Andika Natanael; Prasetyo, Dedy A; Kumala, Yudha Cahya
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.890

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang hak tanggungan memberikan kepastian hukum atas objek yang dibeli melalui lelang, yang mengakibatkan peralihan hak dari pemilik hak tanggungan kepada pembeli, tercantum dalam Risalah Lelang. Namun, dalam praktiknya, peralihan hak ini sering menimbulkan masalah, seperti perlawanan dari debitur yang mengakibatkan ketidakmampuan pembeli untuk menguasai objek lelang, serta gugatan dari pemilik awal atau pihak ketiga. Terdapat juga kemungkinan pembatalan lelang oleh pengadilan jika ada gugatan yang dapat dibuktikan di persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang eksekusi hak tanggungan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan jika ada gugatan pihak lain yang terbukti. Pembeli lelang yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari negara, baik secara preventif maupun represif. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya kepatuhan terhadap peraturan oleh semua pihak terkait dalam proses pemberian kredit, lelang, dan penyelesaian sengketa agar perlindungan hukum bagi pembeli lelang dapat terjamin dan efektif.
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengembalian Uang Titipan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pembeli Izza, Ning Aqidatul; Sudirman, M.; Mau, Hedwig Adianto
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.891

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk memastikan pembayaran pajak sebelum dilakukannya penandatangan akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah juga dapat menerima amanah dari klien untuk membantu menyetorkan pajak. Akan tetapi, Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak melakukan amanah tersebut, dengan menggunakan uang pajak untuk keperluan pribadi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hukum pembeli dalam memperoleh pengembalian uang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dititipkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pengmbalian uang titipan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pembeli. Teori yang digunakan yaitu teori upaya hukum Prof Soedikno Mertokusumo dan teori tanggung jawab Hans Kelsen. Penelitian  ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi penkatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Diperoleh bahwa upaya hukum pembeli dalam memperoleh pengembalian uang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dititipkan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu dengan melakukan mediasi terlebih dahulu, namun apabila mediasi tidak tercapai dengan baik maka dapat mengajukan pengaduan kepada Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah atau melakukan gugatan ke pengadilan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun administrasi sesuai undang-undang yang berlaku.
Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Tanah yang Dialihkan Kepemilikan Hak Atas Tanahnya Berdasarkan Klausula Janji untuk Memiliki dalam Perjanjian Utang-Piutang Kholifah, Nur; Halim, Anriz Nazaruddin; Lontoh, Rielly
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.892

Abstract

Perjanjian utang-piutang adalah kesepakatan antara dua pihak, biasanya melibatkan uang sebagai objek. Dalam perjanjian ini, agunan sering diberikan sebagai jaminan pelunasan utang. Selain itu, perjanjian ini dapat mencakup klausul janji untuk memiliki (milik beding). Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: 1) Akibat hukum dari klausula janji untuk memiliki yang dapat menyebabkan peralihan kepemilikan hak atas tanah dan 2) Perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang kepemilikannya dialihkan berdasarkan klausula tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori akibat hukum menurut R. Soeroso dan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang diterapkan meliputi perundang-undangan, analisis, kasus, dan konseptual, dengan teknik pengumpulan data melalui identifikasi dan inventarisasi aturan hukum serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian utang-piutang dengan klausula janji untuk memiliki dapat dibatalkan demi hukum, seperti yang tertera dalam beberapa putusan pengadilan. Jika terdapat perjanjian semacam ini, pihak yang berutang dapat mengajukan pembatalan akta-akta yang didasarkan pada klausula tersebut ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian utang-piutang agar hak-hak para pihak terlindungi secara efektif.
Peran Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kearifan Lokal melalui Bumdes di Desa Rambah Hutagaol, Ramses; Wahyudi, Sri; Safrudin, Safrudin
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.923

Abstract

Tujuan dari Penelitian adalah untuk mengetahui peran hukum dalam pengelolaan dana desa berbasis kearifan lokal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Melalui BUMDes, dana desa dikelola untuk mendukung berbagai usaha yang berorientasi pada kearifan lokal, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi desa. Hukum berperan dalam menyediakan landasan hukum yang jelas, mengatur tata cara pengelolaan, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pengelola dan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran hukum dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa di tingkat lokal, dengan memadukan kearifan lokal dalam setiap kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh BUMDes.
Upaya Hukum Diversi Pelaku Anak dalam Pidana Bullying Hidayah, Nurul; Ibad, Syahrul; Khofi, Moh. Ali
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.994

Abstract

Bullying merupakan perilaku untuk mempermalukan orang lain, dengan kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain yang menimbulkan trauma, luka, bahkan sampai merenggut nyawa. Hal ini yang sangat meresahkan yaitu bahwa pelaku kasus bullying itu merupakan anak-anak dibawah umur yang masih sekolah dan terkadang korbannya adalah temannya sendiri. Peneliti ini bertujuan membahas dua fokus penelitian: pertama upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak dibawah umur; dan kedua, faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana bullying yang dilakukan anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk dalam kajian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Dalam hal penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana bullying dilakukannya mediasi yang diselesaikan secara kekeluargaan atau diversi yang sampai melukai fisik maka sanksi ½ dari hukuman orang dewasa sebagaimana  ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak..
Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Persukuan Melayu Sumpu di Kenegerian Kuok dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Sutrisno, Hafiz; Firmanto, Fakhry
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v2i2.1506

Abstract

Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia mencerminkan pengakuan konstitusional negara terhadap keberadaan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat masyarakat Persukuan Melayu Sumpu di Kenegerian Kuok dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat Persukuan Melayu Sumpu masih diakui baik secara normatif maupun empiris, namun terdapat tantangan dalam implementasi administratif, khususnya terkait pendaftaran tanah dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dalam konteks hukum tata negara, pengakuan hak ulayat sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Sementara dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaksanaannya membutuhkan instrumen administratif konkret seperti peraturan daerah dan mekanisme pendaftaran tanah untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan hak ulayat tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2023)