cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinny Wirawan Pratiwie
Contact Email
yuriska@uwgm.ac.id
Phone
+6282271400197
Journal Mail Official
yuriska@uwgm.ac.id
Editorial Address
Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
ISSN : 20857616     EISSN : 25410962     DOI : https://doi.org/10.24903/yrs.v17i1.3124
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum which is published periodically to publish the results of research, development, study of thought or theoretical studies related to the field of law. With pISSN 2085-7616 and eISSN 2541-0962 publish twice a year in February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS" : 9 Documents clear
Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris Dalam Proses Perubahan Status Badan Usaha Commanditaire Vennootsschap (CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Yolanda, Sefti; Siti Kotijah; Amsari Damanik
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3500

Abstract

Latar Belakang: Dasar hukum yang terbatas mengenai perubahan status dari CV menjadi PT menyebabkan ketidakkelasan dalam prosedur serta mekanisme bagi notaris selaku pihak yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaannya. Akibatnya notaris dalam hal ini harus senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuat notaris. Metode Penelitian: Penelitian dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal (interdiplinary methodology) menggunakan pendekatan  socio legal yang berfokus terhadap profesi hukum yaitu notaris. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, notaris telah menjalankan dengan baik, karena telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menaati ketentuan hukum yang telah berlaku. Kepatuhan ini mencakup pelaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, akta yang dibuat serta status badan hukum yang dihasilkan dari tindakan notaris dinilai sah secara hukum. Selain itu, proses perubahan status badan usaha juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Sehingga peran notaris sangat krusial dalam menjaga legalitas dan kepastian hukum selama proses perubahan status badan usaha dari CV menjadi badan hukum PT. Dengan diterapkannya prinsip kahati-hatian bagi notaris dapat meminimalisasi resiko hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.
persetubuhan mayat Kualifikasi Persetubuhan Mayat Perempuan Dalam Hukum Pidana Aulia, Nur Riska; Lisi, Ivan Zairani; Apriyani, Rini
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3511

Abstract

Background: The act of sexual intercourse that occurs in women is not a small number, the view of criminal acts against sexual intercourse in the beginning was only limited to someone who was still alive. However, with the development of the era and technology, the act of sexual intercourse can also be done to women who have died and this act is an immoral and indecent act. This act is related to moral norms, a person's honor. Research Metodes: Research with a doctrinal approach is directed at a set of norms as research targets through analysis of relations between norms, content analysis, the combination of norm theories, and legal principles. The doctrinal approach does not avoid the use of certain factors with assumptions as supporters of research analysis. This research focuses on a set of norms, the basis of the argumentation built comes from a set of legal norms that have been regulated but are not sufficient. Findings: The act of sexual intercourse with a deceased woman is an immoral act and violates the rights and dignity of the deceased/corpse according to positive law in Indonesia and can be prosecuted under Article 271 of the New Criminal Code, and in fact the act of sexual intercourse with a deceased woman cannot be qualified as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner because the formulation in Article 271 of the New Criminal Code does not fulfill the principle of lex certa so it is less explicit when applied to the act. Conclusion: Criminal law policy can pay attention to the principles of criminal law; Refer to the Sexual Offences Act 2003 which clearly and firmly regulates sexual intercourse with a deceased person; Make comparisons by looking at the similarities and differences of Regulations with other countries, as a reference in resolving cases of sexual intercourse with deceased objects.
Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Cahyani, Puput; Emilda Kuspraningrum; Deny Slamet Pribadi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3512

Abstract

Latar Belakang: Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta atas karya mereka. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pencipta agar mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial. Royalti ini diberikan kepada pemegang hak cipta yang telah bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun yang belum bergabung. Namun, distribusi royalti hanya dilakukan kepada anggota LMK, sementara pencipta yang tidak tergabung tidak menerima hak ekonominya berupa royalti. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, serta menggabungkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan untuk mengkaji kedudukan hukum Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengelolaan royalti pencipta lagu dan akibat hukumnya bagi pencipta yang belum menjadi anggota LMK. Hasil Penelitian: Pencipta yang belum bergabung ke LMK, royalti yang dihimpun oleh LMKN disimpan hingga dua tahun, setelah itu dialihkan menjadi dana cadangan jika pencipta tidak bergabung ke LMK dalam batas waktu selama 2 tahun. Mekanisme seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak ekonomi pencipta, Namun dapat mengganggu hak eksklusif pencipta, mengingat royalti hanya didistribusikan jika pencipta terdaftar dalam LMK karena di dalam peraturan memuat aturan yang bersifat administratrif. Aturan ini menimbulkan ketidakseimbangan karena hak ekonomi pencipta non-anggota LMK tidak sepenuhnya terlindungi tanpa pemenuhan persyaratan administratif yaitu bergabung ke LMK Kesimpulan: Pengelolaan royalti yang diatur berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 bertujuan melindungi hak ekonomi pencipta, namun menimbulkan ketidakseimbangan karena hanya anggota LMK yang menerima royalti, sementara pencipta non-anggota LMK kehilangan hak ekonominya jika tidak memenuhi syarat administratif berupa keanggotaan LMK.    
Law Journal Pentingnya Mempertimbangkan Keadaan Memberatkan dalam Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr Limbong, Tiur Vila Delvia; Apriyani, Rini; Erwinta, Poppilea
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3514

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini membahas isu utama yaitu pentingnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan khususnya dalam putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN.Smr dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa telah melakukan tindak pidana pada tahun 2016, lalu melakukan tindak pidana kembali pada tahun 2023. Metode Penelitian: Posisi Penelitian ini adalah menganalisis dari regulasi mengenai penjatuhan hukuman bagi terdakwa melalui pendekatan penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif . Hasil Penelitian: Hal ini menjadi masalah dikarenakan hukuman yang di berikan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku. Kesimpulan: Tulisan ini mengkaji bagaimana pentingnya mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadaan yang memberatkan dalam suatu putusan yang di kaji dari teori keadilan dan efek jera bagi pelaku. Temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya perluasan dalam regulasi mengenai pemberatan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya sekali saja sehingga harus adanya perubahan peraturan mengenai hal ini.
Perbandingan Penerapan Prinsip Checks And Balances Antara Orde Baru Dan Masa Reformasi Di Indonesia Langiran, Eric Benyamin; Rosmini; Hidayah, Rahmawati Al
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3623

Abstract

Latar Belakang: Prinsip checks and balances merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan untuk memastikan keseimbangan dan pengawasan antar cabang kekuasaan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini membandingkan penerapan prinsip checks and balances pada masa Orde Baru dan Reformasi, dengan menggunakan tiga indikator utama: pengawasan antar cabang kekuasaan, pemeriksaan dan audit oleh lembaga independen, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menemukan bahwa pada masa Orde Baru, checks and balances tidak berjalan efektif karena kekuasaan eksekutif yang sangat dominan, lemahnya pengawasan dari legislatif dan yudikatif, serta terbatasnya peran lembaga independen dalam pemeriksaan dan audit. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga sangat lemah, ditandai dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis. Metode Penelitian: Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma/black letter law. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip checks and balances pada masa Reformasi lebih baik dibandingkan dengan masa Orde Baru. Meskipun masih terdapat tantangan seperti intervensi politik dan praktik korupsi, peningkatan mekanisme pengawasan, transparansi, dan perlindungan HAM telah memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.   Kesimpulan: Lembaga pemeriksaan dan audit juga mengalami reformasi, dengan semakin kuatnya peran BPK serta pembentukan lembaga independen lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.  
Asas Iktikad Baik Dalam Pencegahan Dan Penyelesaian Tindakan Penyerobotan Nama Domain (Cybersquatting) Di Indonesia Jedi Aleksander; Emilda Kuspraningrum; Febri Noor Hediati
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3629

Abstract

Background: Every person has the right to own a domain name based on the principle of first come first served registration. However, cybersquatting occurs when domain names are registered earlier using registered trademarks or other well-known names, causing harm and violating the rights of others. Cybersquatting poses legal issues because perpetrators exploit weaknesses or gaps in the first-come, first-served principle, which does not involve substantive examination. The principle of good faith plays an important role in protecting those harmed by domain name registrations under the law, especially considering that Indonesian legislation has not yet specifically regulated cybersquatting. Research Metodes: This research employs a doctrinal research method, which involves examining legal principles, norms, doctrines, and relevant statutory provisions, both from primary and secondary legal sources, to answer the research questions raised in the study. Findings: This research shows that, besides the Law on Information and Electronic Transactions, the principle of good faith in the context of domain names is also found in several other regulations, namely the Trademark Law, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), and PANDI Policy. Referring to these regulations, the principle of good faith has specific forms and limitations that can serve as benchmarks to assess whether the process of registering and using a domain name violates good faith, where violations of this principle may be indicated as acts of cybersquatting. Good faith can be used as a legal protection instrument to prevent and resolve cybersquatting, even though there is no specific regulation regarding cybersquatting in Indonesia. However, prevention still needs improvement because the domain name registration system lacks substantive examination related to trademarks, thus leaving opportunities for domain registrations that potentially infringe on the trademark rights of others. Conclusion: There is a need to establish a stricter examination mechanism within the domain name registration system to prevent cybersquatting from occurring at the initial stage of registration. Given the strong correlation between domain names and trademarks, the absence of a trademark-linked examination process allows the registration of domain names that may potentially conflict with the trademark rights of other parties. This measure would also serve to strengthen the authority of registrars and registries to reject domain name applications that do not meet the requirements of good faith, thereby helping to prevent acts of cybersquatting.
Kedudukan Hukum Sppt Pbb Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Yang Sah Menurut Ketentuan Perundang-Undangan IMRON, AHMAD; AHMADI
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3635

Abstract

Latar Belakang: Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun aset ekonomi. Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum pertanahan. Namun, masih banyak masyarakat yang menggunakan dokumen administratif seperti Girik bekas tanah partikelir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Leter C Desa sebagai bukti kepemilikan, meskipun secara hukum dokumen tersebut bukanlah alat bukti kepemilikan hak atas tanah. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi. Jenis penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder dari literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Hasil Penelitian: Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah dan kuat menurut hukum. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, maupun Leter C hanya memiliki fungsi administratif atau sebagai bukti permulaan, bukan bukti kepemilikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah.     Kesimpulan: Sertifikat tanah mempunyai kekuatan hukum tertinggi sebagai alat bukti kepemilikan tanah di Indonesia. Sementara itu, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Girik, dan Leter C tidak dapat dijadikan dasar pembuktian hak, melainkan hanya berfungsi sebagai bukti pendukung. Oleh karena itu, proses pendaftaran tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat.
Implementasi Pengelolaan Limbah B3 PT.CEP Di Kampung Tukul, Kecamatan Tering Ditinjau dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Indonesia Ngering, Marsera; Mukti, Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3701

Abstract

Latar Belakang: Undang-Undang Dasar 1945 serta UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan pentingnya perlindungan serta pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Limbah B3 industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia.Permasalahan pengelolaan limbah B3 kerap terjadi karena lemahnya pengawasan, seperti yang terjadi di Kampung Tukul, akibat dari kelalaian Perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 mengakibatkan pencemaran Sungai dan tanah akibat dari tumpahan oli bekas berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perusahaan tambang seperti PT. CEP diharapkan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, sesuai kewajiban dalam UU No. 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 59 ayat (1) agar dampak negatif serupa tidak terjadi lagi. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan kajian hukum dengan fakta sosial nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak PT. Christian Eka Pratama dan koordinator lingkungan perusahaan, sedangkan data sekunder didapat dari dokumen hukum, jurnal, dan sumber pustaka terkait. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena hukum dan sosial terkait pengelolaan limbah B3. Hasil Penelitian: Christian Eka Pratama mengelola limbah B3 dengan tujuan mencegah pencemaran dan dampak kesehatan, mengikuti regulasi dan prinsip kehati-hatian. Prosesnya meliputi identifikasi, penyimpanan aman, pengangkutan ke pihak berizin, sosialisasi, monitoring, dan pelaporan rutin. Perusahaan juga rutin memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak lingkungan serta melibatkan masyarakat untuk transparansi dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan: Christian Eka Pratama telah mengelola limbah B3 sesuai Undang-Undang No. 32/2009 dan PP No. 22/2021, dengan proses lengkap mulai dari pengurangan hingga pengolahan limbah. Perusahaan menunjukkan komitmen kuat meski masih menghadapi kendala seperti persyaratan pengurangan limbah B3, namun PT.CEP terus bekerja sama dengan KLHK, menyediakan tempat penyimpanan sementara, dan melaporkan pengelolaan limbah secara rutin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat.
Sistem Hukum Dalam Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sunggu, Tumbur Ompu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i2.3710

Abstract

Background Corruption has become a very dangerous problem for all countries in the world, including Indonesia. According to data compiled by Transparency International in 2022, Indonesia ranked 110th out of 180 countries, with a score of 34. Therefore, it is crucial for a country to establish efficient procedures, especially for the recovery of state financial losses caused by corruption. This study examines the mechanism for recovering state financial losses due to corruption from a legal perspective in Indonesia. This study aims to analyze the regulations for recovering state losses due to corruption in Indonesia in accordance with statutory provisions. This study uses various methodologies, including conceptual frameworks, legal analysis, case studies, and normative legal research. Emphasis is placed on the process of restitution of state losses in accordance with legal provisions, as well as the difficulties in handling corruption. The results show that the application of restorative justice in corruption cases can reduce the burden on the state budget because it eliminates the need to process and cover the costs of treatment for detained or convicted perpetrators of corruption. However, the findings of this study also show that there is a discrepancy with Article 4 of Law Number 31 of 1999, which states that the return of state financial or state economic losses does not eliminate criminal penalties for perpetrators of criminal acts as referred to in Article 2 and Article 3. Research Metodes : In this research, the author uses a normative legal research method (normative juridical) Findings: The return of state financial losses is an effort by the state against the perpetrators of corruption to return the state's financial losses that have been corrupted, the amount of which is equal to the amount of money that was corrupted by the perpetrator according to the audit results, where if the perpetrator does not have the same value of money as what he took, the state will confiscate the assets or property belonging to the perpetrator whose value is equal to the amount of money that was corrupted. However, in the field, investigators and prosecutors are often overwhelmed in confiscating assets from the perpetrator, because the perpetrator tries to hide his assets so that they are not confiscated by the state by laundering money where the assets are changed to the name of another person, so that investigators and prosecutors in this case the prosecutor's office as the executor are hampered. Therefore, there must be quick and accurate action from investigators and prosecutors to be able to examine all distribution of money from the perpetrator in order to find out if there are suspicious transactions and to examine all those who received transactions from the perpetrator. Conclution: Corruption is a criminal act that is very detrimental to the State for personal or group interests. The consequences of corruption cause a State's economy to be paralyzed and can damage the order of a State, especially with a large number, considering that there are still many Indonesian people who are financially disadvantaged so they need a touch from the government in the form of social assistance, so there needs to be firm, fast and accurate action from authorized officials in this case the Corruption Eradication Commission, the Prosecutor's Office and the Police to return the State's financial losses by confiscating the perpetrator's assets with a value equal to the amount of money they embezzled, before the perpetrator launders money by changing the name of his assets to another person's name to avoid confiscation by authorized State officials.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2026): Februari Vol. 17 No. 2 (2025): AGUSTUS Vol. 17 No. 1 (2025): Februari Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus Vol. 16 No. 1 (2024): Februari Vol. 15 No. 2 (2023): Agustus Vol. 15 No. 1 (2023): Februari Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus Vol. 14 No. 1 (2022): February Vol. 13 No. 2 (2021): August Vol. 13 No. 1 (2021): February Vol. 12 No. 2 (2020): August Vol. 12 No. 1 (2020): February Vol. 11 No. 2 (2019): August Vol. 11 No. 1 (2019): February Vol. 10 No. 2 (2018): August Vol. 10 No. 1 (2018): February Vol. 9 No. 2 (2017): August Vol. 9 No. 1 (2017): February Vol. 8 No. 2 (2016): August Vol. 8 No. 1 (2016): February Vol. 7 No. 2 (2015): August Vol. 7 No. 1 (2015): February Vol. 6 No. 1 (2014): February Vol. 5 No. 1 (2013): February Vol. 4 No. 2 (2012): August Vol. 4 No. 1 (2012): February Vol. 3 No. 2 (2011): August Vol. 3 No. 1 (2011): February Vol. 2 No. 2 (2010): August Vol. 2 No. 1 (2010): February Vol. 1 No. 1 (2009): February More Issue