Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg). Rizky Amelia; Ediwarman Ediwarman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.568 KB)

ABSTRAK Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI. Dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka akan dibahas analisi hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam perspektif kriminologi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, konvensi-konvensi dan bahan-bahan lain. Faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi peribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut segai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Perspektif Kriminologi

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Analisis Putusan PN Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp dan Putusan PN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp) Yulita Ariska Siregar; Edi Yunara; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.044 KB)

Yulita Ariska Siregar* Edy Yunara** Rafiqoh Lubis*** Depertemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Kejahatan menjadi sorotan dikalangan pemerintahdan masyarakat. Masalah kejahatan bukan saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi anak-anak sudah banyak yang melakukan tindak pidana. Kejahatan ini terjadi akibat perkembangan pembangunan yang sangat cepat, mulai dari teknologi, informasi, komunikasi serta perubahan gaya hidup akibat masuknya berbagai budaya asing. Data Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Misran Lubis mengatakan berdasarkan advokasi dan pemantauan selama 2017 tercatat 295 kasus kejahatan anak yang mana terdapat 25 kasus pembunuhan anak. Penerapan sanksi yang diberikan oleh hakim harus mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan skripsi yakni: bagaimana penyertaan melakukan tindak pidana di Indonesia, bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia, serta bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak dalam Putusan PN No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp dan Putusan PN No. 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum normatif, penelitian terhadapperaturanperundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Berdasarkan permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa penyertaan (deelneming) dalam hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu plegen (mereka yang melakukan), doen plegen (mereka yang menyuruh melakukan) medeplegen(mereka yang turut serta melakukan), uitlokken (mereka yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus berdasarkan Pasal 71 UU No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Putusan PN No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara kepada anak yang melakukan pembunuhan dan Putusan PN No. 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Psp Hakim menjatuhkan 5 tahun penjara kepada anak yang turut serta melakukan pembunuhan. Kata kunci: Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan, Anak,Sanksi * Penulis/Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDY PUTUSAN No:19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN) INDRA PERMANA RAJA GUKGUK; Syafruddin Kalo; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.498 KB)

ABSTRAK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN (STUDY PUTUSAN No:19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN) Indra Permana Raja Gukguk* Prof. Dr. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum** Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum*** Sebagai salah satu negara yang memiliki luar lautan yang sangat luas tentunya akan membawa keuntungan bagi suatu negara. Hal ini akan terjadi jika suatu negara tersebut mampu untuk mengatur dan mengurus potensi-potensi yang ada di lautan, salah satunya adalah perikanan. Tingginya potensi Laut Indonesia banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil hasil laut dengan cara yang tidak sah atau illegal. Oleh karena itu perlunya peran negara dalam mengawasi dan mengamankan kelautan di wilayah Indonesia guna terciptanya keamanan suatu negara dan terjaganya wibawa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdaulat. Adapaun permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana Indonesia dalam konteks nasional dan internasional serta bagaimana penerapan pengaturan tersebut terhadap putusan Nomor: 19/Pid-Sus PRK/2016/PN MDN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum sekunder yang diperoleh dari beberapa literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Tindak pidana perikanan sudah diatur dalam konteks internasioal, bahkan dalam konteks internasional sudah diadakan beberapa konvensi dan kerjasama international dalam memberantas tindak pidana perikanan. Pelaku tindak pidana menggunakan berbagai modus dalam menjalankan kegiatan penangkapan ikan dengan cara tidak sah.Pemberian hukuman ringan terhadap pelaku tindak pidana perikanan tentunya bukan merupakan suatu jalan baik dalam memberantas tindak pidana perikanan, oleh karena itu dperlukannya hukuman yang berat serta penaggulangan secara prefentif dan resresif terhadap tindak pidana perikanan. Kata kunci : Pidana, Pemidanaan, Perikanan * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I *** Pembimbing II

KETENTUAN PIDANA KEPEMILIAN KAYU HASIL PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.56-K/PM.I-06/AD/XI/2016) Rosimen Manik; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.798 KB)

KETENTUAN PIDANA KEPEMILIAN KAYU HASIL PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan No.56-K/PM.I-06/AD/XI/2016) Rosimen Manik* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis*** Depertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai Ketentuan Pidana Kepemilikan Kayu Penebangan Liar Yang Dilakukan Oleh Anggota Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pada Putusan Pengadilan Militer Banjarmasin No. 56/K/PM.-06/AD/XI/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada data sekunder yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang dianlisis secara kualitatif. Ada kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah penyelesaian tindak pidana umum dalam lingkungan Peradilan Militer belum efektif karena tahapan penyelesaian yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Selain itu, dalam putusan No. 56-K/PM.I-06/AD/XI/2016 sanksi yang pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan hukum dalam putusan ini, dan dalam lingkungan Peradilan Militer secara umum. Kata Kunci : Sistem Peradilan Pidana Militer, UU No. 18 Tahun 2013, Tindak Pidana Kehutanan.

HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA YANG MENERAPKAN HUKUMAN MATI (INDONESIA, CHINA DAN THAILAND) Elizabeth Purba; Madiasa Ablisar; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.635 KB)

HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI BERBAGAI NEGARA YANG MENERAPKAN HUKUMAN MATI (INDONESIA, CHINA DAN THAILAND) Elizabeth Purba * Madiasa Ablisar ** Mahmud Mulyadi *** Departemen hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Abstrak Suatu fenomena yang dinamakan korupsi merupakan perilaku manusia yang menyimpang yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara. Berbagai pendapat timbul tentang korupsi, dan berbagai pendapat juga timbul mengenai bagaimana cara yang efektif untuk memberantas korupsi. Baik dimulai dari sanksi terendah, hingga kesanksi yang tertinggi yaitu hukuman mati.China, Indonesia dan Thailand merupakan beberapa dari Negara-negara di dunia ini yang mengatur hukuman mati terhadap Pelaku tindak pidana korupsi. Beberapa Negara menganggap bahwa pidana mati adalah cara yang efektif dalam memberantas Negara, namun untuk beberapa Negara lainnya justru menganggap bahwa pidana mati bukanlah cara yang efektif, sehingga meski telah ditetapkan secara tersurat di dalam hukum nasionalnya, tetapi hukuman mati tersebut belum pernah diterapkan. Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah (a) bagaimana pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi di Negara Indonesia, China dan Thailand, dan (b) bagaimana pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, China dan Thailand. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Secara substansial hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi diterapkan di Negara Indonesia, China dan Thailand.Tetapi hanya Negara China yang telah mengeksekusi pelaku tindak pidana korupsi dengan hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak mati, di China dilakukan dengan disuntik mati dan di tembak mati, sedangkan di Thailand menggunakan suntik mati. Kata Kunci: Hukuman Mati, Korupsi. * Penulis, Mahasiwa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

KEJAHATAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENEGAKAN HUKUM( Studi Putusan Pengadilan Negeri Balige No:74/Pid.Sus. Hadi Projo Sinaga; Liza Erwina; Marlina Marlina
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.605 KB)

ABSTRAK Hadi Projo Sinaga* Liza Erwina** Marlina*** Anak dalam proses pertumbuhannya dan pencarian jati dirinya, tidak jarang kita jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku dikalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang sangat labil. Kejahatan anak perlu ditangani melalui suatu lembaga peradilan khusus karena tidak mungkin diperlakukan sebagai orang dewasa. Penerapan sistem peradilan pidana anak ini sudah selayaknya menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi penegak hukum agar dapat mencari solusi demi mengurangi serta menyelesaikan permasalahan yang timbul, untuk itu diperlukan suatu sistem peradilan yang menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, untuk itu lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Kejahatan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan dilihat dari perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum (studi putusan Pengadilan Negeri Balige no:74/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Blg ) Skripsi ini memuat beberapa permasalahan yaitu mengenai BagaimanakahPerlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam proses peradilan pidana anak, Bagaimanakah Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,Analisis putusan Hakim dalam Putusan No:74/ Pid.Sus Anak / 2015 / PN-Blg Jenis penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder melalui library research yakni dengan menggunakan penelitian data dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan mulai dari pemeriksaan baik di tahapan penyidikan,penuntutan, di tahap sidang pengadilan (pemeriksaan perkara) dan tahap pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, adapun Kebijakan penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 dilakukan dengan menerapkan upaya diversi dan keadilan restoratif. penerapan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 belum diterapkan oleh seluruhnya penegak hukum. Seperti hal nya dalam putusan Putusan No:74/ Pid.Sus.Anak/ 2015 / PN-Blg belum terimplementasikan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor. 11Tahun2012. Kata kunci : Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 11 Tahun 2012, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLDA SUMUT DILIHAT DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 Joshua Pangestu; Liza Erwina; Nurmalawaty Nurmalawaty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.58 KB)

ABSTRAK Joshua Pangestu* Liza Erwina ** Nurmalawaty *** Skripsi ini mengenai tentang bagaimana upaya seorang penyidik dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup keluarga. Dalam rangka penanganan terhadap kekerasan yang kerab sekali terjadi di dalam ruang lingkup keluarga ini, terdapat aturan perundang-undangan untuk dapat menjadi payung hukum dan sumber keadilan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum deskriptif dan normative, yaitu penelitian yang mempelajari berbagai aturan-aturan hukum maupun norma hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan di dalam skripsi. Dengan lahirnya Undang-undang No 23 Tahun 2004 membuat masyarakat semakin antusias untuk melaporkan suatu tindak pidana kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Undang-undang No 23 Tahun 2004 ini juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penanganan dari pihak kepolisian maupun pelayan public lainnya yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Pihak kepolisian sebagai pelayan publik menjadi sorotan utama dalam undang-undang KDRT, karena itu kepolisian membentuk suatu tim yang dinamakan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang saat ini sudah ada di setiap kantor kepolisian baik itu berdasarkan provinsi,kota,maupun resort. Untuk daerah Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara telah menambah personil mereka yaitu teruntuk khusus kepada polisi wanita menempati posisi lebih dominan dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Dengan argumentasi oleh Polda Sumatera Utara bahwa Polwan dapat lebih sabar dalam menangani kasus KDRT yang semakin meningkat setiap tahunnya. Karena itu Penyidik Polda Sumatera Utara ketika menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, akan selalu diupayakan dengan cara Mediasi, dengan harapan agar para korban dan pelaku dapat kembali rujuk dan membangun sebuah keluarga yang lebih harmonis,dan bahagia tanpa harus melalui jalur Persidangan yang akan membawa dampak lebih buruk terhadap keutuhan sebuah keluarga. *MahasiswaDepartemenHukumPidanaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara ** Pembimbing I, StafPengajarDepartemenPidanaFakultasHukumUniversitas SumateraUtara ***Pembimbing II, StafPengajarDepartemenPidanaFakultasHukumUniversitas Sumatera Utara

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bl Vonny Vonny; Alvi Syahrin; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.287 KB)

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA MENGHASILKAN DAN TIDAK MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/ PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015) Vonny* Alvi Syahrin** Rafiqoh Lubis*** Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Abstrak Pembangunan sektor industri di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi. Selain menghasilkan produk bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menghasilkan limbah B3. Pencemaran lingkungan akibat limbah B3 merupakan ancaman serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga limbah B3 perlu diatur dengan baik melalui peraturan perundang-undangan.Salah satu kendala dalam penanganan perkara lingkungan adalah pembuktiannya rumit. Berdasarkan pokok pikiran diatas, dirumuskan permasalahan yaitu : bagaimana pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 di Indonesia dan bagaimana pembuktian tindak pidana menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan serta buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam jurnal ini. Pengaturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan limbah B3 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah B3 serta Pembuangannya yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 548/Pid.Sus/2014/PN.Bls Majelis, Hakim dalam pembuktian telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2303 K/Pid.Sus.LH/2015, Majelis Hakim dalam putusannya tidak menguraikan pertimbangan yang membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik. Kata Kunci : Limbah B3, Pembuktian Tindak Pidana. *Penulis, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara **Pembimbing I / Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II / Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

PERANAN KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PEMBUKTIAN KEKERASAN PSIKIS TERHADAP ISTRI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 1920/PID.SUS/2015/PN.MDN, NOMOR: 3680/PID.SUS/2016/PN.MDN, DAN NOMOR: 14/PID.SUS/2016/PN.KNG) Prima Sakti Sidabutar; Edi Yunara; Rafiqoh Rafiqoh
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.654 KB)

ABSTRAK Prima Sakti Sidabutar* Edi Yunara** Rafiqoh Lubis*** Di dalam suatu rumah tangga, yang menjadi korban kekerasan dominannya adalah perempuan sebagai istri. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa posisi perempuan berada dibawah laki-laki. Salah satu kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata sehingga sulit untuk mebuktikannya adalah kekerasan psikis yang dapat diketahui oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus mengenai kondisi kejiwaan seseorang. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian menurut hukum acara pidana di Indonesia, dan peranan keterangan ahli kedokteran jiwa terhadap kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pengumpulan data sekunder dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan memahami data yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang diatur dalam Pasal 5 huruf b dan dijelaskan dalam Pasal 7 serta ketentuan pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keterangan Ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana. Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian berupa keterangan dipersidangan sesuai Pasal 186 KUHAP maupun keterangan secara tertulis sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP. Pada putusan Nomor: 1920/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, Nomor: 3680/Pid.Sus/2016/PN. Kng, dan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Kng, dengan adanya peranan keterangan ahli kedokteran jiwa yang memberikan keterangan mengenai kondisi kejiwaan seseorang disertai dengan penyebabnya dapat membuktikan bahwa istri sebagai korban telah mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangganya yang mengakibatkan rasa tidak berdaya, maka hal ini telah memenuhi unsur Pasal 7 dan Pasal 55 Undang Nomor 23 Tahun 2004 * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. ** Dosen Pembimbing I dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. *** Dosen Pembimbing II dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

PELAKSANAAN ASAS AKUSATOR OLEH POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRES DAIRI Tioneni Sigiro; Edi Yunara; Wessy Trisna
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.099 KB)

ABSTRACT Tioneni Sigiro* Edy Yunara** Wessy Trisna*** This thesis entitled "The implementation of the accusatory principle by the police in the investigation of crime in Polres Dairi". The principle of the accusator is a rule or norm that contains provisions that must be exercised by law enforcement officers in the case of treating suspects in their positions as human beings having dignity and dignity. A suspect must be sealed in every examination as a subject and not as an object of examination. This thesis discusses how the position of the accusator principle in the process of investigation at the police level, how the implementation of the field, and obstacles and obstacles for investigators in applying the principle. The research method used to answer these problems is empirical research method, using the approach of legislation and sociological approach. The results show that basically the application of the accusatory principle has not been fully implemented. There is an element of violence perpetrated by the police as the investigator of the suspect and there are still violations of the rights of the suspect in the examination process. Some of the obstacles encountered by the investigators in applying the accusatory principle on the investigation of the suspects are the non-professional investigators who are unprofessional in their duties, giving rise to acts contrary to the accusatory principle. In the investigation of the suspect, the investigating investigator also often finds it difficult to get information from the suspect because the suspect is silent, suddenly ill, or convoluted in giving his testimony to the investigator and not cooperating. Thus this becomes the trigger of the birth of attitudes or actions of the investigators themselves to be harsh and repressive. On the other hand, the presence of investigator supervisors is often not in accordance with the objectives that should be because of the assumptions and habits as colleagues, then the function of supervision is not going well and properly. The suggestion is that the police force, especially those in the investigation function, no longer engage in violence or threats of violence and other acts contrary to the principle of the accusator, but instead be more professional, and more innovative in finding better ways of digging information of the suspects being examined. Keywords: Implementation, Basic Accusator, Criminal Investigation. *Student of Faculty of Law, University of Sumatera Utara. **Lecturer at the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of Sumatera Utara *** Lecturer at the Department of Criminal Law Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA