Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK HUKUM PEMEKARAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Hamrin, Hamrin; Tanjung, Albert
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.818

Tulisan ini berjudul Pemekaran Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ditinjau Dari Politik Hukum, Masalah penelitian ini berbicara Peran pemerintah dalam pemekaran Daerah ditinjau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Politik hukum yang dalam penyelenggaraan pemekaran daerah di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis normatif analisi kualitatif. Sumber hukum yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder analisis data yang digunakan analisis Penalaran Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah pemerintah daerah maupun pusat mempunyai peran sebagai ujung tombak bisa tidaknya suatu daerah dimekarkan atau dibentuk. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk sangat krusial dalam sistem otonomi daerah. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah sebagaiman diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat maupun daerah sebagai control penyelenggaraan pemekaran daerah. Politik hukum pemekaran di Indonesia dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Kata Kunci: Politik Hukum, Pemerintahan Daerah, Pemekaran Daerah. Abstract This paper is entitled Regional Expansion in Law Number 23 of 2014 Concerning Regional Government Judging from Legal Politics in Indonesia, the problem of this study speaks of the role of government in regional expansion under Law Number 23 of 2014 and the legal politics in organizing regional expansion in Indonesia?. The research method used is a normative jurisdiction of qualitative analysis. The legal sources obtained are primary and secondary legal analysis used in the Analysis of Legal Reasoning. The results showed that the implementation of regional and regional government division has a role as the spearhead whether or not a region is divided or formed. The idea of regional expansion is a very crucial thing in the regional autonomy system. Obligations of the central and regional governments as 188 NJL: Volume 2, Nomor 1, Maret 2020 journal.unas.ac.id/law; nationallawjournal@civitas.unas.ac.id mandated in Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government that the central and regional government as the control of the implementation of regional expansion. The politics of pemekaran in Indonesia can be carried out if it meets administrative, technical and physical territorial requirements. For provinces, administrative requirements that must be fulfilled include the approval of the district / city and regent / mayor regional parliaments that will be the scope of the province concerned, the approval of the parent provincial parliaments and governors, and recommendations from the Minister of Home Affairs. Keywords: Political Law, Regional Government, Regional Expansion.

OBLIGATION TO HOLD A RELIGION IN INDONESIA Sobari, Ahmad
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.819

-

JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK PADA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI KERAPKALI MENIMBULKAN MASALAH DALAM PRAKTIK Setiawan, I Ketut
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.820

Dalam jual beli, kehadiran penjual atau pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mutlak, karena salah satu atau keduanya dapat dikuasakan kepada pihak lain, sebagai penjual atau pembeli. Isi kuasapun pada dasarnya bebas, termasuk kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut kuasa mutlak. Mengapa jual beli dengan kuasa mutlak dalam perjanjian pengikatan jual beli kerapkali menimbulkan masalah dalam praktik? Penelitian deskriptif ini sepenuhnya menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif. Ternyata jual beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak sering disalahgunakan dalam praktik, karena jual belinya diselubungi penyelundupan dan pelanggaran hukum serta tidak terjamin tertib administrasi pertanahan. Karena penguasaan yuridisnya tertulis atas nama pemberi kuasa atau pemilik, sedangkan penguasaan fisiknya adalah penerima kuasa dalam waktu tidak terbatas, sehingga hak nikmat atas pemakaian tanah itu hampir sama dengan pemilik tanahnya. Kata Kunci : Jual Beli, Kuasa Mutlak, Menimbulkan Masalah Abstract In the sale and purchase the presence of buyer or seller in front of the maker official of and akta is not absolute, because one or both of them can be delegated to orther parties, as a seller or buyer. Basically the content of powerletter is free, including power letter that can not be withdrwn again, that called as abolute power letter. Why the sale and purchase with abolute power in the binding agreement of sale and purchase often couse problems in practice? This descriptive study fully using scondary data and qualitative analisys. It turns aut the sale and puscahase of land rights with abolute power is often abused in practice, because sale and purchase his veiled the smuggling and violations of the law and does not gurantee the oderly of land adminstration. Because the juridical mastery his be written on behalf of the authority giver or the owner, while the physical mastery is the endorsee in not limited time. Keyword : Buy and Sell The Absolute power is prohibited, Cause problems

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN VAKSIN PALSU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Fauzi, Akhmad
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.821

Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah ”Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Peredaran Vaksin Palsu Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku peredaran vaksin dirinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pasien ebagai konsumen jasa pelayanan medis menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian terhadap kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa rumah sakit dengan sistem penjaminan mutu yang begitu utuh dan komprehensif masih bisa “kecolongan” dengan obat-obatan dengan mutu dibawah standar tau vaksin palsu bisa masuk dalam rumah sakit dan dipakai kepada paaien. Hal ini membuktikan bahwa rumah sakit wajib turut serta bertanggungjawab atas kelalaian dari salah satu unsur institusi atau organisasi kefarmasian. Jadi rumah sakit bisa dijadikan sebagai subyek hukum dengan gugatan ganti kerugian dengan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (yang selanjutnya disebut PMH.). Selain itu segala upaya kegiatan pencegahan dan pengobatan penyakit, masyarakat (pasien) wajib harus mendapatkanya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Vaksin Palsu, Perlindungan Konsumen Abstract The subject of this research is "Law Enforcement of the Actors of the Distribution of Fake Vaccines in the Perspective of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection". Law enforcement is an effort to bring ideas about justice, legal certainty and social benefits into reality. The objective that can be agreed is to discuss law enforcement against vaccine circulation protection referred to in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to study the forms of protection for patients as consumers of medical services according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical research method with research on literature. The analysis used is qualitative analysis. The results showed that hospitals with a quality assurance system that is so intact and comprehensive can still be "cheated" with drugs of below substandard quality or fake vaccines can be admitted to hospitals and used by patients. This proves that the hospital is obliged to take part in being responsible for negligence of one of the pharmaceutical institutional or organizational elements. So the hospital can be used as a legal subject with a lawsuit for compensation by meeting the elements of Unlawful Actions (hereinafter referred to as PMH.). Besides all efforts to prevent and treat disease, the community (patients) must get it. Keywords: Law Enforcement, Fake Vaccines, Consumer Protection

RESEARCH ON THE CURRENT SITUATION AND COUNTERMEASURES OF GUANGXI-ASEAN TELECOM NETWORK FRAUD Hua, Huang Yue
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 2 No. 1 (2020): Volume 2, Nomor 1, Maret 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v2i1.822

Guangxi is connected with many countries of ASEAN, and its geographical advantages have brought a lot of dividends to the bilateral economy. Besides, many negative factors have also quietly emerged. Telecommunication fraud is a new type of crime, which is not only rampant in China, but also a serious disaster area. It has brought many challenges to the rule of law in ASEAN countries. This Journal only takes Guangxi ASEAN telecommunication fraud as the research object, analyzes the current situation and characteristics of transnational telecommunication network fraud, and then analyzes the judicial dilemma of transnational crackdown on telecommunication network fraud and puts forward countermeasures in combination with judicial practice. Keywords: Transnational, Telecommunication Network Fraud, Jurisdiction. Abstrak Guangxi terhubung dengan banyak negara ASEAN, dan keunggulan geografisnya telah membawa banyak keuntungan bagi ekonomi bilateral. Selain itu, banyak faktor negatif juga diam-diam muncul. Penipuan telekomunikasi adalah jenis kejahatan baru, yang tidak hanya merajalela di Tiongkok, tetapi juga daerah bencana yang serius. Ini telah membawa banyak tantangan pada supremasi hukum di negara-negara ASEAN. Jurnal ini hanya mengambil Guangxi ASEAN menegnai telekomunikasi sebagai objek penelitian, menganalisis situasi saat ini dan karakteristik penipuan jaringan telekomunikasi transnasional, dan kemudian menganalisis dilema yudisial penumpasan transnasional pada penipuan jaringan telekomunikasi dan mengajukan langkah-langkah penanggulangan dalam kombinasi dengan praktik peradilan.

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG DALAM KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PASAL 8 JONCTO 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Syafrida, Syafrida; Marbun, M T
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.916

Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan bisnis dilarang melakukan perbuatan yang tercantum pada Pasal 8 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya dalam menjalankan kegiatan bisnis masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar hak hak konsumen, sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen, antara lain produk yang tidak memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen, Produk cacat, kerusakan produk karena pencemaran, produk produk ilegal, produk palsu dan produk yang membahayakan kesehatan konsumen hingga menimbulkan kematian. Permasalahan, bagaimana bentuk produk yang menimbulkan kerugian kepada konsumen serta pertanggung jawaban pelaku usaha. Hasil penelitian, pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan Pasal 19 UUPK. Selain tanggung jawab perdata dapat juga bertanggung jawab secara pidana dan Hukum Adminstrasi Negara. Kata kunci: pelaku usaha, tanggung jawab, produk Abstract Business actors in carrying out their business activities are prohibited from committing the actions referred to in Article 8 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the reality is that in running business activities there are still many violations committed by business actors that violate consumer rights, resulting in losses for consumers, including products that do not provide a sense of security, comfort for consumers, defective products. , product damage due to pollution, product products. illegal, counterfeit products and products that endanger consumer health and cause death. The problem is, what forms of products cause harm to consumers and the responsibility of business people. The results showed that business actors in carrying out business activities that harm consumers can be held accountable under Article 19 of the UUPK. Apart from civil liability, criminal liability and State Administrative Law can also be held. Key words: business, responsibility, produc

PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEMPERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 14/PID.SUS-ANAK/2018/PN JAK-SEL) Shafina, Tjut Dhien
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.917

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma. Dari perempuan dewasa hingga anak di bawah umur dapat menjadi korban tindak kejahatan pencabulan. Tidak hanya menjadi korban, anak di bawah umur juga dapat menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Salah satu upaya dari kebijakan kriminal atau politik hukum pidana adalah menerapkan pemidanaan (straafmaat) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan cabul. Upaya pemidanaan untuk kepentingan terbaik bagi anak yang melakukan pencabulan merupakan suatu politik hukum sebagaimana kutipan dari Otto Van Bismark, yaitu “mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Disitu, ada nilai yang diperjuangkan, ada tujuan yang hendak diraih”. Tujuan yang hendak diraih disebutkan dalam landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah “anugerah Tuhan Yang Maha Esa”. Karena itu, jika seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan, maka penegakan hukum melalui pemidanaan dikembalikan kepada prinsip bahwa anak merupakan “anugerah Tuhan Yang Maha Esa” yang perlu dibina dan dibimbing agar kelak di masa depannya menjadi lebih baik. Namun, prinsip pemidaan tersebut tidak dapat memenuhi rasa adil dan kepantasan dari pihak korban pencabulan, karena tidak akan bias memulihkan rasa “sakit dan malu” yang ditimbulkan dari tindakan pelaku. Dalam rangka mengisi gap tersebut, penelitian ini mempelajari sebuah kasus di peradilan di Indonesia dengan menimbang ada atau tidaknya perhatian Penuntut Umum pada Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Terdakwa inisial W, serta menilai aspek keadilan bagi korban dan keluarganya atas putusan Hakim dalam menentukan lama pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridisnormative. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa tidak diterapkannya Pasal 64 KUHPoleh Penuntut Umum yang disandingkan dengan Pasal yang diancam pidana tidakmempengaruhi berkurangnya sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak berkonflikdengan hukum inisial W. Selain itu ditemukan pula bahwa pidana penjara yangditerapkan tidak memuaskan bagi orang tua korban, serta tidak adanya akses keadilan bagi orangtua dan anak korban untuk menyatakan pendapat dalam persidangan. Kata Kunci : Anak Berkonflik Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Peradilan Pidana AnakABSTRACT Molestation is a violent criminal activity, immoral, digraceful and breaking the norm. From anadult woman to underage children can be the victim of molestation. Not only being the victim, underage child can also be the perpetrator of molestation criminal activity. An effort from criminal policy or political criminal law is implementing conviction (straafmat) to an underage child who is conflicted with law related to molestation. The conviction effort to the best interest of an underage child conflicted with molestation is a political law as quoted from Otto VanBismarch “Bet on the possibilities to reach the bigger possibilities. There will be a value that need to fight for, a goal to be reached”. A goal that need to be reached is mentioned in the Law Number 11 Tahun 2012 concerning Child Justice System in which stating that a child is “a grace from the almighty God”. So that, if an underage child commits a molestation criminal activity, then the conviction is based on principle that a child as “a grace from the almighty God” who needs to befostered and guided for his/her better future. However, that principle cannot fulfill fairness andappropriateness from the perspective of victim and his/her parents because it cannot restore their pain and embarrassment caused by the action of perpetrator. In order to fulfill the gap, this research studies a justice case in Indonesia in which determining whether the public prosecutor consider Article 64 Verse 1 of Criminal Law (KUHP) in prosecuting the child convicted with the law of suspect, as well as assessing the fairness aspect for the victim and his/her parents from the judge’s decision regarding the imprisonment duration for the perpetrator. This research uses a method of juridical normative approach. The conclusion shows that not applying Article 64 verse 1 of Criminal Law (KUHP) and other article related to criminal sanction by the public prosecutor do not influence to the reduction of criminal degree of the action of underage perpetrator. In addition, the research shows that the imprisonment decision by the judge cannot fulfill the satisfaction of victim’s parent, and the lack of access for the victim and his/her parents to raise their opinion in the trial. Keywords : Sexual Harrasment Children, Juvenile Criminal Justice, Juvenile Justice Sy

TINJAUAN YURIDIS PHK TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM (Studi Kasus Nomor. 476 K/PDT.SUS-PHI/2016) Shanty, Shanty Tias; Masidin, Masidin
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.918

ABSTRAK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha diatur dalam Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pemutusan hubungan kerja kadang muncul perselisihan. Perselisihan ini cenderung terjadi karena tidak adanya kesamaan paham antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja. Perumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana pengaturan PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran Hukum, bagaimana mekanisme PHK bagi karyawan yang melakukan pelanggaran hukum, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun Jenis Penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dengan melakukan metode pendekatan perundang-undangan antara lain meninjau dari UU N0.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 476 K/Pdt.Sus-PHI/2016 untuk dianalisis. Kata kunci: pemutusan hubungan kerja, hubungan kerja, pelanggaran hukumABSTRACT Termination of Employment (LAYOFFS) is termination of employment due to a matter that resulted in the expiration of rights and obligations between workers/workers and entrepreneurs is governed by the Law number 13 year 2003 on employment. In termination of employment sometimes arose disputes. This dispute tends to occur due to the lack of similarities between worker/labour and entrepreneurs regarding termination of employment. The formulation of the problem in this study how LAYOFFS for employees who commit violations of the law, how the LAYOFFS mechanism for employees who commit violations of the law, how the judge's consideration in breaking the matter. The purpose of this research is to know the answers to the problems discussed. The type of research is the normative juridical type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed and by conducting a method of legislation approaches among others reviewing from ACT N 0.13 year 2003 about employment, ACT No. 2 of 2004 on the settlement of Industrial relations disputes by taking the related ruling of the decree No. 476 K/Pdt. Sus-PHI/2016 to be analyzed. Keywords: termination of employment, employment relations, violation of the law

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Einstein, Tigor; Ramzy, Ahmad
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.919

Abstrak Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain seperti dimensi politik, sosial, dan budaya. Hal demikian tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi meyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Keadaan demikian mendorong objektifitas rakyat akan kebutuhan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tentangan dan kritikan dari masyarakat luas. Secara objektif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa perubahan fundamental mengenai kedudukan, tugas dan wewenang KPK, terutama dibidang penegakan hukum. Penelitian ini mencoba membahas tentang eksistensi KPK sejak Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Kata Kunci: Eksistensi Komisi Pemberantasan KorupsiAbstract The growth of criminal acts of corruption in Indonesia has been very acute and alarming for the survival of the life of the nation and state. Corruption not only harms the state's finances and economy, but also attacks other dimensions of life such as the political, social and cultural dimensions.This is because corruption acts attack the ethics and morals of the Indonesian people, which from the friction in ethics and morals has an impact on the damage to the life of the nation and state in all fields. This situation encourages the objectivity of the people of the need for special institutions that have broad, independent, and free authority from any power in efforts to eradicate corruption, and then the institution is named the Corruption Eradication Commission (KPK). In the progress of the KPK, Law Number 30 Year 2002 has been amended twice, namely through Law Number 10 Year 2015 and Law Number 19 Year 2019. However, of the 2 times amendments to the KPK Law, only Law Number 19 Year 2019 received opposition and criticism from the wider community. Objectively, Law Number 19 Year 2019 brought fundamental changes related the position, duties and authority of the KPK, especially in the field of law enforcement. This study tries to discuss the existence of the KPK since Law Number 19 Year 2019 came into force. Keywords: The Existence of The Corruption Eradication Commission

THE NEW PUBLIC FINANCE IMPLEMENTATION IN THE PRODUCTION SHARING CONTRACT SCHEME FOR EXPLORATION AND EXPLOITATION OF OIL AND GAS RESOURCE IN INDONESIA Setyadi, Didik Sasono; Mulyati, Deti; Amedi, Azeem Marhendra
NATIONAL JOURNAL of LAW Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/njl.v3i2.920

Abstract Indonesia is a country which have oil and gas reserve as one of the country natural resources. Until now, the government management on oil and gas resources remain plays such important role in both strategic aspect as the state income contributor and the energy resilience. The Production Sharing Contract (PSC) Scheme applies in the management system of exploration and exploitation (Upstream) of oil and gas resources that is mandated by the 1945Constitution that should be managed for the greatest people prosperity. The PSC Scheme is a type of collaboration or partnership agreement between Government Institution (Representative) with Private Parties (National or Multi-National Corporation) to mutually explore and exploit the resources for the purpose of the Government mission (to provide people prosperity) in one hand, and to produce added value for the private corporation on the other hand. PSC Scheme has been enabling both parties joint and share genera and technical management aspect, asset management aspect, as well as financial / fiscal aspect encompass, therefore this scheme should be considered as part of the New Public Finance in implementation; Key Words: New Public Finance, Production Sharing Contact, Oil and Gas Resource Exploration and Exploitation.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sutikman

Contact Email
sutikman@civitas.unas.ac.id

Phone
+6285782450075

Journal Mail Official
njl@civitas.unas.ac.id

Editorial Address
Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sutikman

Contact Email sutikman@civitas.unas.ac.id

Phone +6285782450075

Journal Mail Official njl@civitas.unas.ac.id

Editorial Address Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sutikman

Contact Email
sutikman@civitas.unas.ac.id

Phone
+6285782450075

Journal Mail Official
njl@civitas.unas.ac.id

Editorial Address
Jl. Sawo Manila No. 61 , Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA