Journal of Health Education Law Information and Humanities
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Articles
121 Documents
<![CDATA[Efektivitas Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Rasji, Rasji]]>;
<![CDATA[Dikjaya, Dikjaya]]>;
<![CDATA[Baeha, David Lestarius Immanuel]]>;
<![CDATA[Rokhim, Akbar Nur]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.4640
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusionalitas undang undang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan pengujian konstitusional, menyelesaikan sengketa, dan melindungi hak-hak konstitusional. Sebagai lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK Berperan penting dalam memastikan bahwa setiap produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK berkontribusi signifikan terhadap stabilitas demokrasi dan supremasi hukum, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti intervensi politik dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran MK. Dengan demikian, MK tidak hanya sebagai penjaga kosntisusi tetapi juga sebagai pengawal keadilan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.]]>
<![CDATA[Counselling of Supplementary Feeding and Nutrition ]]>
<![CDATA[Dewi, Mustika Sari]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v1i1.5571
<![CDATA[Background: Supplementary Feeding Programme is well known as the most common type of nutritional intervention in humanitarian response to prevent malnutrition. Another crucial intervention is nutrition education. The aims of the literature review are to asses the effectiveness of additional feed programme in increasing children growth and evaluate nutritional educational as another nutritional intervention that are able to reduce malnutrition cases in young children. Method: The MEDLINE and COCHRANE databases were accessed by searching researches that uses systematic review of all randomized controlled trials or randomized controlled trial from year 2000 until 2008. Just few journals use cohort study and case controlled study. The search was restricted to group of children less than five years old due to the largest target group in Supplementary feeding programme. Result: Food supplementation may have resulted in a modest increase in weight gain, but did not significantly improve length gain (Bhandari et al, 2001) similarly. On the other hand, based on four randomised controlled trials evaluating supplementary feeding in children aged 0-5 years old in developing countries, no firm conclusions of the benefits of supplementary feeding to the growth of pre-school children could be drawn (Sguassero et al, 2005). Malekafzali (2000) and Roy et al (2007) found that nutrition education successfully prevented malnutrition. Conclusion: Complementary feeding must be followed by educational intervention to acquire the best result. In emergency phase, it is better to give supplementary feeding to prevent children health status drop at malnourished condition due to limited food supply and risk of infection because contaminated water resources. However, it still needs accompanied by educational nutrition or counselling to mothers to make the impact more sustain.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK) ]]>
<![CDATA[Hartono, Bambang]]>;
<![CDATA[Seftiniara, Intan Nurina]]>;
<![CDATA[Heavent, Ruddy]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5256
<![CDATA[Tindak pidana penipuan merupakan masalah hukum yang signifikan dalam masyarakat, melibatkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui tipu daya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan tersebut dan bagaimana peran JPU dalam proses banding untuk perkara penipuan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan, serta menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, JPU mengajukan banding karena merasa putusan terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera. Hasil analisis menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara penipuan, serta perlunya peran aktif JPU dalam menjaga kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Hubungan Timbal Balik dalam Menegakkan Hak dan Memenuhi Kewajiban ]]>
<![CDATA[Haryanto, Elisabet Winda Putri]]>;
<![CDATA[Tumanggor, Raja Oloan]]>;
<![CDATA[Nolanda, Carissa Ratu]]>;
<![CDATA[Imannuela, Audrey]]>;
<![CDATA[Adisya, Syaila Rania]]>;
<![CDATA[Ambarwati, Puspitasari]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.4502
<![CDATA[Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Ketidakseimbangan antara hak yang dituntut dan kewajiban yang dijalankan sering kali menciptakan masalah dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika antara hak dan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang berfokus pada berbagai sumber ilmiah terkait hak dan kewajiban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah ketimpangan. Penegakan hukum yang adil dan kesadaran warga negara akan pentingnya kewajiban adalah kunci dalam mencapai keseimbangan ini.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Ayah yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt) ]]>
<![CDATA[Setiawan, M Rio Darma]]>;
<![CDATA[Zaini, Zulfi Diane]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5324
<![CDATA[Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Faktor Penyebab Seorang Ayah Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Bedasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN.Gdt, yaitu dikarenakan adanya beberapa faktor seperti faktor internal yang berupa kurangnya pemahaman terdakwa terhadap agama, keadaan kejiwaan terdakwa pun ikut menjadi faktor penyebab, serta adanya kelainan seksual terdakwa seperti pedofilia yang dimana terdakwa lebih menyukai anak kecil disbanding seseorang yang sebaya nya, rendahnya Pendidikan terdakwa, serta media dan kemajuan teknologi pun menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa melakukan tindakan tersebut. dan Pertanggung Jawaban Tindak Pindana Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dengan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN.Gdt. yang dilakuan oleh terdakwa dengan pidana penjara selama selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.]]>
<![CDATA[Analisis Kendala yang Dihadapi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce di Pengadilan ]]>
<![CDATA[Sinaga, Jusnizar]]>;
<![CDATA[Tessalonika, Tessalonika]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5239
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital waktu ini sudah membuat dan mengubah pola kehidupan rakyat khususnya pada Indonesia. Pola perubahan kehidupan tersebut bisa terlihat serta kita temui dengan jelas terutama pada kegiatan jual beli barang secara online pada Indonesia. dengan belanja online ini, memudahkan pihak dalam hal bertransaksi, akan tetapi permanen saja, orang yang ingin bertindak jahat masih ada saja, sebagai akibatnya aturan Indonesia pun menyiapkan undang – undang buat menjerat pelaku penipuan di jual beli online. mirip perkara penipuan yg tak jarang ditemukan pada berbelanja secara online sehingga mengakibatkan kerugian konsumen pada transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui bagaimana kendala Pengacara atau Advokat pada Penyelesaian sengketa Konsumen E-commerce pada Pengadilan , pada Penulisan ini memakai metode penelitian secara Normatif bersifat Kualitatif, yang memerlukan pemberian penjelasan hukum sebelumnya dengan mengutip norma-norma yang telah ditetapkan dan berlaku (peraturan perundang-undangan), dan dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer yang terdapat di perpustakaan. oleh karena itu, Konsumen yang ingin Berbelanja Online harus berhati hati serta teliti terhadap penawaran yang diberikan penjual]]>
<![CDATA[Etika dalam Pengembangan dan Penggunaan Sistem Informasi Kesehatan ]]>
<![CDATA[Purba, Sri Hajijah]]>;
<![CDATA[Rahmadhani, Fitri Ayu]]>;
<![CDATA[Amri, Nurul Fadia]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5034
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah suatu sistem pengelolan data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka yaitu studi yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber-sumber literatur dari basis data akademik seperti Google Scholar, ScienceDirect, portal jurnal Indonesia, dan buku referensi akademik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) telah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data medis dan pelayanan kesehatan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masalah privasi data pasien, keamanan sistem, dan ketidaksetaraan akses informasi. Kesimpulannya pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Simbolon, Pilipine Oktavianus]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Nurmaya R A]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5294
<![CDATA[Residivisme merupakan salah satu isu utama dalam sistem peradilan pidana, yang mengacu pada kembalinya seseorang untuk melakukan tindak kriminal setelah menjalani hukuman atau rehabilitasi. Dalam konteks tindak pidana narkotika di Indonesia, tingginya angka residivisme mencerminkan kelemahan dalam sistem penegakan hukum dan kurangnya efektivitas program rehabilitasi. Residivisme tidak hanya berkaitan dengan perilaku kriminal berulang, tetapi juga melibatkan berbagai faktor seperti tekanan lingkungan, ketergantungan zat, dan minimnya dukungan sosial. Penjara kini bukan hanya tempat menghukum, melainkan menjadi sarana pembinaan bagi narapidana agar dapat merefleksikan kesalahan mereka dan kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.Namun, dalam kasus residivisme narkotika, proses rehabilitasi kerap menghadapi tantangan yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka residivisme dalam tindak pidana narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara serta merumuskan strategi efektif untuk mencegah residivisme melalui program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan langkah preventif yang lebih efektif dalam menurunkan angka residivisme terkait narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas (Studi Putusan Nomor 209/ Pid.B/2024/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Sumirat, Denaya Syabilla Fitri]]>;
<![CDATA[Limantara, Benny Karya]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.5229
<![CDATA[Tujuan yang hendak dipakai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan ditinjau dari perspektif moralitas berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan berdasarkan putusan Nomor: 209/Pid.B/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dalam masyarakat. Pemidanaan sebagai alat untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. dengan demikian, pertanggungjawaban hukum bukan hanya sekedar sanksi bagi pelaku, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab]]>
<![CDATA[Pengaruh Penerapan Buku Saku Gizi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Tentang Status Gizi Balita di Posyandu Melati Dusun Krobyokan RT 4 RW 8 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ]]>
<![CDATA[Kinanti, Mauditha Andrea]]>;
<![CDATA[Zunaedi, Rosly]]>;
<![CDATA[Puspadewi, Yuniar Angelia]]>
<![CDATA[ Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/helium.v2i1.4849
<![CDATA[Pengetahuan ibu yang rendah dapat berdampak pada sikap dan perilaku ibu dalam memberikan makanan kepada balita yang menimbulkan ketidakseimbangan makanan bergizi. Buku saku merupakan media untuk meningkatkan pengetahuan ibu, disajikan dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta dapat dibaca di mana saja dan kapan saja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan buku saku gizi terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang status gizi balita di Posyandu Melati Dusun Krobyokan RT 4 RW 8 Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasy experimental dengan desain penelitian one group pretest dan posttest. Sampel pada penelitian ini sebanyak 32 ibu yang memiliki anak usia 1-5 tahun. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dan buku saku. Teknik analisa data menggunakan uji Wilcoxon. Hasil analisa data menggunakan uji Wilcoxon untuk menguji adanya pengaruh penerapan buku saku gizi terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang status gizi balita didapatkan hasil yang signifikan 0.000 (00,05). Peneliti menyimpulkan terdapat pengaruh penerapan buku saku gizi terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang status gizi balita. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan monitoring responden selama mempelajari buku saku gizi.]]>
