cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 121 Documents
 6   7   8   9   10 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Dipicu oleh Hutang Piutang di Indonesia Salim, Aqshal Azan Putra; Sarenc, Salsabila Brilianti; Bandarsyah, Nanang Fahrozi
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5190

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang dipicu oleh permasalahan hutang piutang menjadi isu serius dalam masyarakat Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan diatur secara komprehensif, dengan sanksi pidana yang bervariasi berdasarkan tingkat keparahan tindakannya. Pasal 351 hingga Pasal 355 KUHP mengatur penganiayaan ringan hingga yang mengakibatkan kematian, dengan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Unsur-unsur yang membentuk tindak pidana penganiayaan mencakup adanya perbuatan fisik yang menyerang orang lain, kesengajaan pelaku, dan akibat yang ditimbulkan berupa rasa sakit atau luka pada korban. Selain itu, terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan. Faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologis sering menjadi pendorong timbulnya penganiayaan, terutama dalam konteks hutang piutang. Analisis terhadap pengaturan hukum ini penting untuk memahami efektivitas penegakan hukum serta untuk memberikan rekomendasi dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelaku penganiayaan akibat hutang piutang di Indonesia, serta memberikan saran bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang dengan cara yang sah dan damai.
Electronic Contracts and E-Signatures in Indonesia: Legal Framework and Challenges in the Digital Revolution Hasan, Laura Kurniadi; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4769

Abstract

This paper explores the legal framework and challenges surrounding the implementation of electronic contracts and e-signatures in Indonesia, particularly in the context of the digital revolution. It delves into the evolving contract law under the influence of digitalization, highlighting the critical aspects of Law No. 11 of 2008 (ITE Law) and Government Regulation No. 71 of 2019. The paper addresses the legal requirements for valid electronic contracts, the role of certified and uncertified e-signatures, and the complexities involved in their enforcement. It also identifies key challenges, such as technology-neutrality, cross-border recognition, and the role of certification authorities, that affect the integration of Indonesia's legal framework with global standards. The findings emphasize the need for further legal reforms to enhance the security, flexibility, and reliability of electronic agreements, supporting Indonesia’s digital economy.
Peran Penting Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Pemenuhan Hak Buruh yang Di Putus Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak William, Benjamin Frans; Debora, Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5138

Abstract

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin pemenuhan hak-hak buruh yang di-PHK secara sepihak oleh pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak seringkali mengabaikan hak-hak buruh, yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta potensi kerugian ekonomi dan sosial bagi buruh yang bersangkutan. Dalam konteks ini, PHI berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, dengan fokus utama pada upaya pemenuhan hak-hak buruh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas PHI meliputi pemeriksaan kasus PHK, memberikan keputusan yang adil dan objektif, serta memastikan bahwa buruh yang terkena PHK menerima hak-hak yang seharusnya, seperti pesangon, tunjangan, dan hak lainnya sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan kontribusi PHI dalam perlindungan hak-hak buruh, serta mengevaluasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya keberadaan PHI dalam mewujudkan keadilan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK secara sepihak.
Peran Hukum Dalam Menanggulangi Pencemaran Lingkungan Akibat Pengelolaan Sumber Daya Alam Yonatan, Yohanes Andrew; Putra, Naufal Adib; Jakub, Steven Otnil; Luftiyansyah, Diaz; Wijaya, Jonathan Kenneth
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4654

Abstract

Sumber Daya Alam (SDA) adalah aset penting yang mendukung kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan, pengelolaan SDA yang berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Hukum memegang peranan penting dalam upaya mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan yang sering terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam. Kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mematuhi prinsip keberlanjutan kerap kali menyebabkan kerusakan lingkungan. Landasan hukum utama di Indonesia, yakni Pasal 28 huruf H ayat (1) UUD 1945, di dalam ini dijelaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai manusia, kondisi, dan situasi terkait. Penelitian ini termasuk penelitian normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur atau bahan pustaka, yang berarti metode ini mengandalkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan hukum serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei literatur, yang secara sistematis meneliti dan menganalisis buku, undang-undang, catatan kuliah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Strategi hukum untuk mendorong pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diperkuat dengan berbagai pendekatan yang bersifat holistik.
Meningkatkan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil Dengan Konsumsi Buah Bit Dewantari, Anggun Fatma
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v1i1.5573

Abstract

Buah bit mampu merangsang, membangun, membersihkan, dan memperkuat sistem peredaran darah dan sel darah merah sehingga dapat membawa zat tubuh dan dapat mencegah kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Hemoglobin merupakan bagian dari darah yang mengandung protein kaya zat besi. Kehamilan trimester III yaitu periode 3 bulan terakhir kehamilan yang dimulai pada minggu ke- 28 sampai minggu ke-40. Hasil survei yang dilakukan terhadap 50 orang ibu hamil didapatkan hasil yang memeriksa hemoglobin yaitu 30 dari 50 ibu hamil didapatkan hasil Hb ≥11 gr/dL. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh faktor yang mempengaruhi kadar Hb ibu hamil trimester III di UPTD Puskesmas Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun 2019. Desain yang digunakan ialah Pretest-Posttest Control Group Desaign. Populasi dalam penelitian ini adalah 50 orang ibu hamil trimester III dengan jumpah sampel 24 orang, yaitu 12 responden untuk kelompok eksperimen dan 12 responden untuk kelompok kontrol. Berdasarkan analisis uji t-test berpasangan pada kelompok eksperimen menunjukkan bahwa nilai p value adalah 0,002 hal ini berarti p 0,05, maka terdapat perbedaan kadar hemoglobin yang signifikan antara kadar hemoglobin pre-test dan kadar hemoglobin post-test dengan mengkonsumsi buah bit. Bagi petugas kesehatan agar memberikan informasi kadar hemoglobin sebelum dan setelah pemberian buah bit pada ibu hamil agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam usaha meningkatkan kadar Hb dan mencegah kejadian anemia, referensi untuk membuat suatu produk ekstrak buah bit.
Penetapan Harga Transfer Siregar, Ronia Renata Mardame; Mulanauli, Lilis Indriyani; Sinaga Sinaga, Helena Artauli; Sihombing, Rolasma Oktavia; M Siahaan, Audrey
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5258

Abstract

Penetapan harga transfer tidak hanya berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memiliki implikasi signifikan terhadap aspek perpajakan dan kepatuhan hukum . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penetapan harga transfer di perusahaan multinasional, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kepatuhan perpajakan dan efisiensi operasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis mekanisme penetapan harga transfer dan kaitannya dengan pengukuran kinerja manajerial. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait. Tujuannya adalah untuk mendalami bagaimana penerapan harga transfer dapat memengaruhi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan harga transfer memiliki dampak signifikan terhadap pengukuran kinerja manajerial, efisiensi operasional, dan koordinasi antar divisi dalam perusahaan. Harga transfer yang adil mendorong setiap divisi untuk bertanggung jawab atas hasil keuangan mereka. Divisi produksi, misalnya, terdorong untuk mengelola biaya dengan lebih efisien, sementara divisi pemasaran dapat fokus pada strategi penjualan dengan harga yang kompetitif. Penetapan harga transfer yang strategis mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat pengukuran kinerja manajerial.
Tinjauan Hukum Terkait Implementasi Perlindungan Hak Perempuan pada UU Ketenagakerjaan di Indonesia Aprilia, Indah; Aprianes, Cesilia; Devi, Devi; Octavia, Marcela; Alfarhani, Luqyana Shafira; Owen, Nicholas
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4508

Abstract

Indonesia sedang mencapai kemajuan di semua bidang, dan tujuan utamanya adalah menjadi negara maju dengan persatuan dan kebersamaan pada tahun 2045. Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian penting dari pembangunan negara. Semua hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, harus dilindungi. Meskipun secara konvensional, pekerja perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di tempat kerja, faktanya kondisi perempuan di bidang ketenagakerjaan masih kurang baik. Ini terbukti oleh fakta bahwa persentase perbedaan gender yang cukup besar antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dilakukan dari sudut pandang Yuridis Normatif. Metode ini didasarkan pada definisi lengkap dari ahli sosiologi hukum Indonesia Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif memerlukan pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian. Di Indonesia, perempuan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan, masih ada masalah dalam menerapkannya. Perlindungan pekerja perempuan di Indonesia mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kesadaran hukum pekerja perempuan rendah, yang menyebabkan banyak dari mereka tidak memahami hak-haknya secara menyeluruh. Dalam hal hak dan perlindungan perempuan, pemerintah harus lebih aktif menyuarakan dan mempromosikan peraturan, terutama yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa hak, kewajiban, dan ketentuan yang berlaku setara untuk semua karyawan khususnya karyawan wanita.
Pemberdayaan Siswa Dalam Edukasi Makanan Sehat & Bahaya Jajanan Sembarangan Pada Anak-Anak di SD Negeri 101826 Tuntungan Siregar, Putra Apriadi; Fathin, Fadhilah Rahmadani; Siregar, Salwa Salsabila; Harahap, Sandrina Aulia; Azzahra, Sheylla; Sifa, Syalsabila
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5326

Abstract

-
Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Tingkat Leverage terhadap Keputusan Investasi Saham pada Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia Tungkir, Anjelina; Habiburrahman, Habiburrahman
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5241

Abstract

Penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam bagaimana para investor disektor keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)membuat keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor ukuran perusahaan dan tingkat leverage.Dalam studi ini,populasi yang diteliti mencakup analis sekuritas yang mampu memberikan wawasan profesional mengenai penilaian investor terhadap perusahaan,manajer investasi yang dapat menjelaskan strategi serta preferensi investasi mereka,dan investor individu yang menawarkan perspektif lebih luas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan investasi mereka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan tingkat leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan investasi saham di perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dakwaan Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Rafly BY, Ahmad; Qari, Almira Rotua; Jainah, Zainab Ompu
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5072

Abstract

Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak di era digital akibat kemajuan teknologi informasi yang mempermudah akses ke platform perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan alternatif terhadap pelaku tindak pidana judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti alat bukti, peran dan motif terdakwa, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi dasar utama dalam menentukan pasal yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan dakwaan alternatif, seperti kendala teknis pembuktian, keterbatasan pemahaman teknologi oleh hakim, dan celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Penerapan dakwaan alternatif yang tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek jera. Oleh karena itu, meskipun dakwaan alternatif memiliki potensi efektif, penguatan pedoman pemilihan pasal dan strategi penegakan hukum diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Page 8 of 13 | Total Record : 121

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025