cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6282295838368
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Health Education Law Information and Humanities
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30897513     EISSN : 30897505     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social,
Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 126 Documents
 8   9   10   11   12 
Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Sidang Elektronik di Pengadilan Negeri Medan Berdasarkan Putusan Pengadilan No.971/Pdt.G/2023/PN.MDN Samosir, Afrison; Nababan, Roida
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5254

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung no. 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung no. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik undang-undang ini mengatur Prosedur Penyelesaian Perkara Secara Elektronik. Sidang elektronik atau E-Court adalah suatu sistem persidangan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan proses hukum tanpa memerlukan kehadiran secara langsung para pihak di pengadilan. Dalam sidang elektronik, semua atau sebagian proses persidangan, termasuk pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pemeriksaan saksi, dan pembacaan putusan dilakukan secara daring melalui platform yang disediakan oleh pengadilan. Perlu dilakukan tinjauan hukum atas pelaksanaan persidangan online untuk mengetahui kualitas putusan yang di jatuhkan oleh hakim, karena hakim dalam manjatuhkan putusan wajib menyampaikan pertimbangan Hukum atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa untuk menciptakan keadilan dan keberimbangan dari kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu agar persidangan online atau E-Court dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku perlu dilakukan kepatuhan terhadap pelaksanaan E-Court di pengadilan. Agar prosedur seperti pendaftaran perkara, pengajuan bukti, pengajuan jawaban replik dan duplik,pemeriksaan saksi serta pembacaan putusan tetap sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019. Sehingga persidangan online tersebut barjalan dengan baik dan patuh terhadap hukum.
Politik Pertahanan Nasional Indonesia Kanama, Cannavaro; Raffiq, Fathurizqi; Chrystiano, Laurensius; Nizam, Khairul; Nurgiansah, T Heru
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v1i1.4341

Abstract

Untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kestabilan suatu negara dan melindungi kepentingannya dari ancaman dari dalam dan luar, politik pertahanan nasional sangat penting. Jurnal ini membahas definisi politik pertahanan nasional, pelaksanaannya, dan strateginya. Konsep "ketahanan nasional" mengacu pada kemampuan suatu negara untuk berkembang melalui organisasi dan pengelolaan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dari seluruh aspek kehidupan secara integral, menyeluruh, dan terpadu sesuai dengan ideologi bangsa. Secara umum, ketahanan nasional terdiri dari empat komponen: konsultasi, kerja sama, mandiri, dinamis, dan wibawa. Selain itu, studi kasus sabatik dibahas dalam jurnal ini. Kasus ini mungkin merupakan ilustrasi dari ancaman terhadap pertahanan nasional Indonesia. Wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia mengalami beberapa konflik, termasuk kekurangan personel keamanan dan banyaknya orang yang melintasi perbatasan secara ilegal. Karena itu, perencanaan yang matang dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi segala masalah yang terjadi di wilayah perbatasan. Ini akan melibatkan semua bagian pemerintahan Indonesia dan negara tetangga, dan masyarakat akan menjadi aktor utama dalam meningkatkan keamanan di perbatasan.
Peningkatan Efisiensi Organisasi Kesehatan Dalam Menyediakan Layanan Kesehatan Remaja Wasiyem, Wasiyem; Farhan, Abid; Rifqy, Iqbal Fathur; Mazril, Zahra Kayla; Zulfa, Nabila Athiya; Ningtias, Safira Ayu
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi organisasi kesehatan dalam memberikan layanan kepada remaja. Untuk mencapainya, kami melakukan survei menggunakan kuesioner yang dirancang untuk menilai kebutuhan, tantangan, dan tingkat kepuasan remaja terkait layanan kesehatan yang ada. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa faktor utama yang memengaruhi efisiensi layanan meliputi aksesibilitas, respons tepat waktu, dan pendekatan yang ramah bagi remaja. Berdasarkan wawasan ini, kami merekomendasikan penerapan program berbasis teknologi dan inisiatif pelatihan bagi petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan. Sebagai kesimpulan, peningkatan efisiensi layanan kesehatan bagi remaja dapat dicapai melalui pendekatan responsif yang memenuhi kebutuhan unik mereka.
Peran Pengadilan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Purba, Paska Riando; Debora, Debora
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5237

Abstract

Legal protection for child victims of sexual violence aims to realize children's human rights. Crimes of decency or moral offences and sexual harassment are two forms of violation of decency which are not only a matter of national law of a country but are legal problems of all countries in the world or a global problem. Sexual abuse of children requires special attention considering the consequences of sexual violence against children which results in prolonged trauma to children. Children who are afraid to tell the events they experience, have a great opportunity for the perpetrator to carry out the next action. The formulation of the problem in this study is how the role of the court in providing legal protection to children as victims of sexual violence, how the obstacles faced by the Tarutung District Court in providing protection to children as victims of sexual violence. This research uses a sociological juridical method, namely research on problems by looking at and paying attention to the applicable legal norms linked to the facts that exist from the problems encountered in the research. The legal protection provided by the court is medical rehabilitation which is a process of integrated treatment activities by restoring the physical condition of children, child victims and / or child witnesses.
Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas bagi Masyarakat Syafitri, Najla Rifda; Kudadiri, Nazli Baiah; Komaruddin, Niswah Zhafira; Manurung, Revina Aulia; Purba, Sri Hajijah
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4975

Abstract

Efektivitas adalah mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan tanpa memperhatikan faktor-faktor tertentu seperti tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat, dan yang lainnya yang sudah ditetapkan. Di era globalisasi, penggunaan teknologi komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan memunculkan berbagai macam teknologi mutakhir yang membuat aktivitas menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Masyarakat (SIMPUS) merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penerapan SIMPUS dalam mendukung pelayanan kesehatan yang lebih efisien, akurat, dan terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah Sistematic Literatur Review yang berfokus untuk meneliti seluruh penelitian. Informasi yang didapatkan dari jurnal nasional dengan menggunakan Google Scholar dengan memakai kata kunci yang sama yaitu "SIMPUS, Efektivitas, Pelayanan Kesehatan, Teknologi Informasi, Masyarakat" dengan menggunakan artikel mulai dari tahun 2020-2024 sebanyak 12 artikel. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penerapan SIMPUS memberikan dampak positif terhadap percepatan proses administrasi, peningkatan akurasi pendataan pasien, serta kemudahan akses informasi bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Namun, beberapa kendala telah diidentifikasi seperti infrastruktur teknologi yang terbatas, pelatihan yang tidak memadai bagi petugas perawatan kesehatan, dan resistensi pengguna terhadap perubahan sistem. Studi ini merekomendasikan peningkatan pelatihan teknis, perbaikan infrastruktur, dan perubahan pendekatan manajemen untuk memastikan penggunaan SIMPUS yang optimal. Oleh karena itu, SIMPUS memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat jika dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Bawah Umur di Provinsi Lampung (Studi Putusan Nomor: 692/PID.SUS/2024/PN.TJK) Ritonga, Rifandy; Agnestika, Agnestika
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5291

Abstract

Tindak pidana perdagangan anak merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi anak di bawah umur, baik untuk tujuan seksual, kerja paksa, ataupun bentuk eksploitasi lainnya menurut. Perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan anak-anak, merupakan masalah yang kompleks dan memprihatinkan, berakar dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama perdagangan anak adalah kemiskinan. Banyak keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit merasa terpaksa mengirim anak-anak mereka untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak menjadi sangat rentan terhadap eksploitasi. Para pelaku perdagangan manusia sering kali memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan janji-janji palsu, seperti pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, tanpa mengungkapkan risiko tinggi yang mengancam keselamatan mereka. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak di Provinsi Lampung, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana melakukan perdagangan anak di bawah umur di provinsi lampung. Berdasarkan Putusan Nomor: 692/Pid.Sus/2024/PN TJK. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber penelitian dari pihak Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Negeri Lampung, Dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: Dalam putusan Nomor 692/PID.SUS/2024/PN.TJK, aspek keadilan tercermin dari beberapa pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai keadilan bagi semua pihak, baik korban, terdakwa, maupun masyarakat. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 120.000.000 kepada terdakwa Dilla Aprilia Binti Suyadi mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan keadilan retributif, dimana hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Pertimbangan keadilan juga terlihat dari bagaimana hakim memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban, dimana perdagangan anak telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi korban. Putusan ini juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dengan memperhatikan pemulihan hak-hak korban dan pemberian kompensasi melalui denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Saran di tunjukkan Kepada seluruh aparat penegak hukum diharapkan adil dalam mengadili setiap perkara. Diharapkan kepada majelis hakim dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dalam mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari terdakwa, sehingga nampak konsisten antara pidana yang dijatuhkan dengan penalaran hukum hakim teng berat ringannya pidana yang diberikan, dan kepada masyarakat hendaknya agar memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi, dan jika mendapati kasus seperti ini hendaklah langsung melaporkan kepada pihak berwajib.
Pengaruh Kompetensi Sosial Guru Terhadap Karakter Peserta Didik SMA Negeri 1 Pringsewu Syamsa, Nabila; Nurmalisa, Yunisca; Nurhayati, Nurhayati
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5200

Abstract

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi sosial guru terhadap pendidikan karakter peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini Peserta Didik SMA Negeri Pringsewu 2023-2024. Populasi pada penelitian ini berjumlah 354 dan sampel berjumlah 70 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket, serta data pendukung melalui wawancara.Berdasarkan hasil dari uji regresi linier sederhana diperoleh hasil sebesar 49,1% pengaruh terhadap pendidikan karakter peserta didik, pengaruh kompetensi sosial guru yang telah berjalan saat ini memberikan efek positif bagi peserta didik agar menjadi warga Negara yang cerdas dan berkarakter mendatang, pengaruh kompetensi sosial guru ini sebagai wadah dalam pembentukan karakter berupa prilaku jujur, perilaku disiplin, dan bertanggung jawab bagi peserta didik dan 50,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar kompetensi sosial guru. Kata kunci: Kompetensi sosial Guru, Karakter, Peserta Didik.
Juridical Analysis of Criminal Acts in Online Gambling Activities in the form of Binary Options Hummerson, Laureen Aurora; Wanibe, Kenji Dustin; Vincent, Vincent; Gunadi, Ariawan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4789

Abstract

Kemajuan teknologi telah menggeser banyak aktivitas tradisional, termasuk perdagangan, ke platform digital. Meskipun transisi ini membawa manfaat seperti kemudahan transaksi dan efisiensi waktu, hal ini juga memperkenalkan risiko, terutama pada sistem binary options. Binary options telah dinyatakan sebagai investasi ilegal dan perjudian online oleh Bappebti, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Afiliasi yang mempromosikan platform ini, seperti Indra Kenz, terkait dengan aktivitas kriminal, termasuk penipuan dan pencucian uang. Dengan menggunakan taktik seperti placement, layering, dan integration, mereka menyembunyikan hasil ilegal agar tampak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas binary options pada platform perdagangan serta hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan metode perundang-undangan, data primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tindak pidana asal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa afiliasi binary options dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan dan perjudian, termasuk Pasal 378 KUHP, Pasal 303 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Studi ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dan pendekatan yang lebih rinci untuk mengatasi modus operandi afiliasi binary options, guna memastikan penegakan hukum yang lebih baik dan pencegahan kejahatan semacam ini.
Analisis Pengetahuan dan Pengalaman Siswa SMA 1 Negeri Kutalimbaru Tentang Sistem Endokrin dan Menstruasi Melalui Kuesioner Nasution, Irfan Sazali; Ritonga, Annisa Triharta; Nasution, Alya Salsabila; Tambunan, Dhea Triana Dewi; Mulyani, Mulyani; Selvira, Rani
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.5139

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan pengalaman siswa SMA Negeri 1 Kutalimbaru tentang sistem endokrin dan menstruasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap fungsi dan peran sistem endokrin, serta pengalaman mereka terkait menstruasi, termasuk aspek biologis dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang sistem endokrin berada pada kategori sedang, dengan sebagian besar siswa memahami fungsi dasar hormon tetapi kurang mendalam terkait mekanisme kerjanya. Sementara itu, pengalaman siswa terkait menstruasi menunjukkan variasi dalam pemahaman tentang siklus menstruasi dan penanganannya. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan materi pembelajaran biologi di sekolah, khususnya terkait sistem endokrin dan kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan literasi kesehatan siswa.
Analisis Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Ronald Tannur: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Halim, Kelly Chandra Puspita; Choirunnisa, Shefira Amalia; Putri, Riska Amelia
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4655

Abstract

Kasus Ronald Tannur telah menyoroti tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip keadilan substantif dan independensi peradilan. Keputusan vonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menunjukkan kelemahan dalam proses pembuktian serta terdapat dugaan intervensi eksternal dan suap yang melibatkan hakim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan kualitatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen sekunder lainnya untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim yang kontroversial untuk memutus bebas terdakwa Ronald Tannur memperlihatkan kelemahan peradilan di Indonesia dan tanggung jawab pidana dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dan keterpenuhan aspek subjektif serta objektif yang diatur dalam KUHP. Keputusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan lima tahun penjara menegaskan pentingnya penegakkan keadilan substantif, namun kasus ini juga mencerminkan kelemahan sistem peradilan terhadap intervensi eksternal yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Reformasi sistem peradilan dan penguatan pengawasan terhadap integritas hakim direkomendasikan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Page 10 of 13 | Total Record : 126

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2026): Februari 2026 Vol 2, No 2 (2025): Agustus 2025 Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 1, No 1 (2025): Januari 2025