cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
yusuf zulkifli
Contact Email
yusufzulkifli9@gmail.com
Phone
+628116831920
Journal Mail Official
yusufzulkifli@gmail.com
Editorial Address
Jl. Banda Aceh - Medan No.Km 16, RW.8, Dilip Bukti, Kec. SukaMakmur, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23361
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh
ISSN : -     EISSN : 30896053     DOI : 10.55721
Core Subject : Religion, Education, Art, Social,
Religion Arts Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Keluarga Islam adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada kajian hukum keluarga dalam perspektif Islam. Jurnal ini membahas berbagai isu yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, warisan, perwalian, hak dan kewajiban suami istri, serta peran hukum Islam dalam membentuk tatanan keluarga yang harmonis dan berkeadilan. Tujuan utamanya adalah menjadi wadah bagi para akademisi, praktisi hukum, dan peneliti untuk menyebarluaskan hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai hukum keluarga Islam dalam konteks klasik maupun kontemporer. Dalam setiap edisinya, jurnal ini menampilkan artikel yang dihasilkan melalui proses seleksi dan penelaahan sejawat (peer review) yang ketat untuk memastikan kualitas dan keabsahan ilmiah. Topik-topik yang diangkat seringkali bersifat multidisipliner, melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan gender dalam masyarakat Muslim. Selain itu, jurnal ini juga memuat analisis terhadap perkembangan hukum keluarga di berbagai negara Islam dan bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional masing-masing, termasuk di Indonesia. Jurnal Hukum Keluarga Islam tidak hanya menjadi sumber rujukan akademik, tetapi juga berfungsi sebagai sarana refleksi terhadap dinamika kehidupan keluarga Muslim di era modern. Dengan demikian, jurnal ini berperan penting dalam mendorong reformasi dan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih relevan dengan tantangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariah. Melalui kontribusi ilmiahnya, jurnal ini turut memperkaya wacana akademik tentang hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial keluarga.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA Rijal, Fakhrul; Aria Sandra, Aria Sandra
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/1nxwfr94

Abstract

Konflik sosial bernuansa SARA pada 13 Oktober 2015 yang terlibat antara umat Islam dan Kristen di Singkil mengakitkan rumah ibadah umat Kristen dibakar massa, satu orang umat Islam meninggal dan juga luka-luka. Aceh Singkil pasca peristiwa tersebut menjadi perhatian publik baik di Nasional maupun Internasional. Kapolda Aceh Irjen. Pol Husein Hamidi dan Mayjen. Agus Kriswanto Pangdam Iskandar Muda langsung terjun ke Aceh Singkil dan menetap di sana selama beberapa hari untuk menenangkan keadaan agar konflik tidak semakin meluas. Kajian ini sangat penting peneliti kaji lebih jauh untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Singkil, bagaimana bentuknya, dan peranannya. Demikian pula dengan harmonisasi dan moderasi beragama, bagaimana sebetulnya moderasi beragama di Singkil dan bagaimana peran kearifan lokal dalam membangun harmonisasi dan moderasi beragama di Singkil.  Analisa tulisan ini terfokus pada kearifan lokal, harmonisasi dan moderasi beragama antar umat beragama yang ada di Singkil, dan peran kearifan lokal dalam membangun harmonisasi dan moderasi beragama di Singkil.
HAK JAMINAN KESEHATAN ISTRI MENURUT KETENTUAN FIQH (Analisis Fiqh Al-Syafi’iyyah) Yasir, Muhammad
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/ybkx8w18

Abstract

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Termasuk ke dalamnya adalah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Namun salah satu hal yang ada dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan kesehatan istri. Dalam hal ini terasa menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang bagaimana ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri dan bagaimana hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri dan untuk mengetahui hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif melalui pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan teknik analisa content analysis. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah istri adalah suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk makanan pokok beserta lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban makanan pokok beserta lauk pauk dan pakaian disesuaikan dengan keadaan kaya, miskin atau pertengahan suami, sedangkan kewajiban tempat tinggal disesuaikan dengan keadaan istri. Kewajiban tempat tinggal ini berbeda dengan kewajiban makanan dan pakaian, karena dalam kewajiban tempat tinggal yang disesuaikan dengan keadaan istri merupakan pengambilan manfaat saja tanpa pemilikan, sedangkan kewajiban makanan dan pakaian merupakan pemilikan, di mana istri dapat memiliki penggantinya di saat suami tidak memberikannya. Hak jaminan kesehatan istri menurut ketentuan Fiqh Al-Syāfi’iyyah tentang nafkah tidak diwajibkan. Ketentuan ini didasarkan pada qiyas (analogi) atas rumah yang disewakan. Artinya istri yang sakit ibarat rumah sewaan dalam keadaan rusak, dan memberi obat pada istri sama seperti memperbaiki rumah untuk kebutuhan keaslian dari rumah tersebut yamg merupakan kewajiban pemiliknya, sehingga obat tersebut bukan kewajiban suami yang merupakan kebutuhan asal (badan) istri yang dikembalikan pada orang tua istri ataupun pada dirinya sendiri.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREMPUANYANG BEKERJA DI LUAR RUMAH Sandra, Aria
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/4bxy4y36

Abstract

Dewasa ini banyak kaum perempuan yang berpergian meninggalkan rumah tanpa disertai suami atau mahramnya, ia cenderung pergi sendirian tampa disertai mahramnya, sekalipun aktivitas yang ia lakukan diluar rumah memberikan manfaat bagi dirinya seperti bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi bila dilihat dari hukum Islam, perempuan tidak dibenarkan bepergian meninggalkan rumah tanpa di temani oleh mahramnya. Maka skripsi ini membahas tentang kaum perempuan yang bekerja di luar rumah dengan menggunakan pendekatan kajian hukum Islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah”. adapun rumusan masalah nya adalah Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dan Bagaimanakah Ketentuan Hukum Bagi Perempuan Yang Bekerja di Luar Rumah. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua perkara yang telah disebutkan di atas. Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha menggabarkan dan menganalisis permaslahan sedetil mungkin. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (library research) Dari hasil peneltian dapat disimpulkan bahwa, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang kebolehan perempuan yang bekerja di luar rumah akan tetapi dari perbedaan tersebut terdapat pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan tidak boleh berkerja di luar rumah tanpa di temani oleh mahramnya. terakhir, sebagai saran, penulis berharap bagi para peneliti agar dapat menyempurnakan penelitian ini dimana terdapat banyak kekurangan.
QIYAS TIDAK DIGUNAKAN OLEH SEBAGIAN KELOMPOK (Analisis Pendekatan Ushul Fiqh) Budiman, Muhazzir
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/9r8mzw60

Abstract

Sumber hukum Islam ada yang disepakati ulama dan ada yang masih diperdebatkan. Yang  disepakati adalah  Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. Yang diperselisihkan adalah  istihsan,  maslahah mursalah, istishab, ‘uruf, madzhabas-Shahabi,  syar’u  man  qablana. Penulis tidak membahas semuanya tetapi hanya membatasi pada qiyas saja. Tetapi permasalahannya ada sebagian kelompok tidak mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam. Penulis ingin mengkaji apa permasalahan yang sebenarnya yang membuat sebagian kelompok tersebut menolak qiyas. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Qiyas terdiri atas empat unsur yaitu ashl, Far’u, hukum ashl, dan illat. Qiyas ada tiga bagian: qiyas awlawi, qiyas musawi, dan qiyas  adwan. Adapun kelompok yang menolak qiyas adalah Syi’ah Imamiyah, al-Nazham dan Ahlu Zhahiri yang  populer  dengan  sebutan  Zhahiriyah. Menurut Imam Syafi’i, qiyas sama dengan ijtihad. Qiyas dan ijtihad adalah dua lafaz yang mempunyai makna yang sama. Qiyas merupakan salah satu metode hukum Islam. Kesimpulan hukum yang diperoleh dengan metode qiyas menjadi sumber hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sebagian ulama menjadikan qiyas sebagai sumber hukum keempat setelah al-Qur’an, al-Sunnah, dan al-Ijma’. Kelompok yang menolak qiyas belum memahami eksistensi qiyas sesungguhnya dalam istinbat hukum Islam. Padahal qiyas telah ada hujjah atau argumentasi yang benar berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma’ dan akal.
WASIAT WAJIBAH DALAM KHI TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH Yasir, Emi
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/mhj6bb84

Abstract

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris, baik karena termasuk dzawil ahram, dzawil qurba, hubungan wala’ muwalah, maupun mahram yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan. Pemahaman dari pengertian ini berbeda dengan aplikasinya di Indonesia, KHI menyebutkan bahwa salah satu yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat. Anak angkat yang selama ini telah dipelihara dan banyak menerima bantuan dari orang tua angkatnya akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari wasiat wajibah tersebut, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Keberadaan anak angkat ini menjadi fenomena yang kontroversial dalam urusan harta warisan. Menyikapi perbedaan antara teori dan praktik yang ada dalam masyarakat, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menemukan kesamaan konsep dan pandangan, salah satunya dapat ditempuh atau ditinjau dari maqashid syari’ah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha menjawab tentang konsep wasiat dalam fiqh Islam dan KHI serta konsep pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat menurut maqashid syari’ah.
PERAN HUKUM ISLAM DALAM MEMBENTUK KARAKTER BEREMPATI BAGI MASYARAKAT ACEH Amin, Maimun Abdurrahman
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/2jpzt537

Abstract

Penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial tetapi juga untuk membentuk karakter masyarakat yang berempati. Namun, aspek spesifik terkait pembentukan karakter berempati belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam penelitian sebelumnya, yang lebih banyak berfokus pada aspek penegakan aturan dan sanksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran hukum Islam dalam membentuk karakter berempati bagi masyarakat Aceh. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Aceh tidak hanya efektif dalam menjaga ketertiban, tetapi juga berperan signifikan dalam membentuk karakter empati masyarakat. Kegiatan sosial seperti zakat dan gotong royong menjadi media yang efektif dalam menumbuhkan rasa peduli dan solidaritas di antara masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di Aceh memiliki dimensi sosial yang kuat dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, penuh empati, dan peka terhadap kebutuhan sesama. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi sosial hukum Islam, khususnya dalam hal membentuk karakter berempati, yang belum banyak diungkap dalam kajian sebelumnya.
SISTEM PERJODOHAN PADA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH Ramadhani, Suci; Lilik Andaryuni; Akhmad Sofyan
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/xj7n8327

Abstract

This Research explores the persistence of underage marriage through matchmaking traditions in Mattoanging, Soppeng Regency. Despite Law No. 16 of 2019—which amended Law No. 1 of 1974 and raised the minimum marriage age to 19—arranged underage marriages remain practiced, reflecting tension between local customs, Indonesian positive law, and the objectives of sharia (maqashid syariah).Using a qualitative, normative-empirical approach, the study collected primary data from minors married through matchmaking, their parents, and religious leaders, supported by books, journals, and documents.Findings reveal three types of matchmaking systems: mammu’-manu’ (bird-hunting custom), ancestral traditions, and childhood arrangements. Five factors sustain these practices: cultural adherence, economic motives, parental concerns, educational barriers, and kinship ties.From a legal perspective, underage matchmaking conflicts with Article 28B(1) of the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights Article 10(1), and Law No. 16 of 2019 Article 7(1). These emphasize children’s rights to choose their partners and aim to curb underage marriages.Through the lens of maqashid syariah, such practices threaten essential protections (dharuriyat): (1) Hifdz ad-Din—religious obligations may be neglected; (2) Hifdz an-Nafs—mental and physical immaturity risks health; (3) Hifdz al-‘Aql—intellectual development is disrupted; (4) Hifdz an-Nasl—early pregnancy endangers reproduction; and (5) Hifdz al-Mal—economic unpreparedness threatens household stability.Thus, underage arranged marriages in Mattoanging are not only inconsistent with state law but also contradict maqashid syariah, necessitating legal-social harmonization.
PERNIKAHAN PEREMPUAN ACEH TIMUR DENGAN LAKI-LAKI BERSTATUS TERSANGKA NARKOTIKA (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH) Amiruddin; Darmawan; Taqwallah; Ridhwan; Adlimawati
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 2 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/nc46zw72

Abstract

Idealnya, pernikahan dalam tradisi masyarakat Aceh dilaksanakan di rumah calon mempelai perempuan, masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan ada sebagian di dayah tempat mereka belajar ilmu agama. Pernikahan dalam masyarakat Aceh biasa dilakukan tanpa kesenjangan sosial yang melekat pada calon pengantin, seperti bebas dari kriminalitas. Dalam tradisi masyarakat Aceh, jarang ditemukan pelaksanaan pernikahan terhadap calon pengantin yang masih melekat status hukum. Dalam literatuf fikih, bagi yang ingin menikah harus mempertimbangkan sisi agama supaya rumah tangga hidup sakinah, mawaddah, dan rahmah. Realita di Aceh Timur, laki-laki berstatus tersangka kasus narkotika dan tahanan Kepolisian Resor (Polres) Aceh Timur melaksanakan akad nikah dengan perempuan asal Peunaron, Aceh Timur. Pernikahan berlangsung di Masjid Babuttaqwa Polres Aceh Timur. Setelah ijab kabul, pengantin laki-laki ditahan Polres Aceh Timur untuk proses hukum selanjutnya. Seorang yang masih melalui tahapan proses hukum dianggap memiliki nilai negatif dalam pandangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan meneliti perspektif hukum Islam terhadap pernikahan laki-laki tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur. Selanjutnya maslahah mursalah pernikahan laki-laki tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur. Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian libarary research dengan mengkaji berbagai teks kepustakaan sebagai data primer. Data sekunder diperoleh dengan wawancara pasangan yang melakukan pernikahan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian bahwa pernikahan laki-laki berstatus tersangka narkotika dengan perempuan di Aceh Timur sah secara hukum Islam. Hanya saja pelaku penyalahgunaan narkotika, pasangan, dan keluarga masing-masing pihak akan mengalami konsekuensi sosial. Kemudian pernikahan ini memiliki kemaslahatan (maslahah mursalah), meliputi upaya menjaga adat Aceh yang sesuai dengan titah Islam, menjaga keturunan dengan pernikahan sehingga tidak terikat dalam pinangan dalam waktu lama, menciptakan ketenangan jiwa masing-masing pihak. Pernikahan yang dilakukan tersangka narkotika sebagai bentuk penyesalan atas pelanggaran syariat dan hukum negara sehingga ia berkomitmen tidak menyalahgunakan narkotika setelah proses hukum.
NIKAH MISYAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI YURIDIS TERHADAP FENOMENA KEKINIAN DI BANDA ACEH Ali Furqan, Ali Furqan; Zahrul Fatahillah; Uswatun Hasanah
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 No. 1 (2025): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/de3znr57

Abstract

Marriage in Islam is a sacred institution that serves to uphold moral values and social stability, but the emergence of misyar marriage has sparked controversy because the wife relinquishes some of her rights. This phenomenon began in Banda Aceh and has raised legal and social issues. This study examines the views of contemporary scholars on misyar marriage within the framework of maqashid syariah. The primary focus is on the compatibility of this practice with the principle of protecting the rights of women and children. Additionally, the study discusses how Indonesian family law responds to this phenomenon. The research employs a normative approach, using it to thoroughly examine Islamic texts such as the Quran, hadith, and fiqh books that discuss marriage, particularly the form of misyar marriage, and to analyze them using the applicable legal norms. The results of the study show that although misyar marriage is considered valid in fiqh by some scholars, this practice remains controversial because it has the potential to weaken the protection of women and children. The approach that emphasizes formal validity often ignores moral responsibility in fostering a harmonious family. In the context of maqashid syariah, misyar marriage is considered to not fulfill the objectives of preserving offspring and justice. In Banda Aceh, this practice contradicts the values of customary law and protection norms in national law. When women relinquish their rights, the risks of inequality and social harm increase. Therefore, a more contextual and integrative approach to Islamic family law is needed. This approach must combine the values of maqashid, the principle of justice, and legal protection to ensure that marriage remains meaningful both spiritually and socially. The relevance of Islamic law must be maintained to ensure it continues to provide tangible benefits for communities that uphold justice and the common good.
IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ACEH BESAR DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL Sayed Ilyas, Sayed Ilyas; Zahrul Fatahillah; Muhammad Zulfan
AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 2 No. 2 (2024): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55721/m5gabt81

Abstract

Islamic family law plays an important role in shaping the social structure of Muslims and has undergone formalization in Indonesia's national legal system. However, its implementation in the field faces various obstacles, such as nikah siri, unauthorized polygamy and illegal divorce. This phenomenon indicates a gap between legal norms and social reality. This study aims to examine the factors inhibiting the implementation of Islamic family law in Aceh Besar and its response to social dynamics. This study is expected to provide solutions to the problems of Islamic family law in the context of Indonesian legal pluralism. The research method used in this study is empirical juridical legal research, which is research that not only examines the law as a written norm (das sollen), but also analyzes how the law applies and is implemented in social reality (das sein). The results showed multidimensional obstacles, ranging from low legal literacy, patriarchal culture, to disharmonization between qanun and national law. Limited access to the judiciary and a lack of legal aid also exacerbate inequalities in justice. In addition, weak institutional coordination and lack of evaluation lead to policy stagnation. Responses to social change, including digitalization and gender awareness, have not been fully accommodated. A transformative and participatory approach is needed in strengthening family law. This research recommends systemic reforms that include legal education, harmonization of rules, and increased access to justice based on equality and maqāṣid sharia.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2025): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 2 (2024): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 (2024): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 2 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Vol. 1 No. 1 (2023): AR-RA'YU : Jurnal Hukum Keluarga Islam