cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rofi Wahanisa
Contact Email
info@japhtnhan.id
Phone
-
Journal Mail Official
info@japhtnhan.id
Editorial Address
Plaza BP Jamsostek, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 112 B, lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
ISSN : 28288378     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.55292
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JAPHTN-HAN is devoted to advancing high-quality scholarship in the field of public law, with a particular emphasis on Constitutional Law and Administrative Law as its primary areas of inquiry. Both domains constitute the normative and institutional foundation of state governance, and each has developed into a complex body of knowledge with distinct yet interconnected sub-disciplines. 1. Constitutional Law 2. Administrative Law 3. Interrelation and Contemporary Relevance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 52 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengaturan Pengangkatan Wali Kota/Bupati oleh Gubernur: Pra dan Pasca Lahirnya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta: Regulation of the Appointment and Dismissal of Mayors/Regents by the Governor: Before and After the Enactment of the Special Region of Jakarta Law Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Axcel Deyong Aponno; Ahmad Reihan Thoriq
APHTN-HAN Vol 4 No 2 (2025): JAPHTN-HAN, July 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i2.193

Abstract

Lahirnya UU DKJ membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme pengangkatan Walikota/Bupati administratif di Jakarta. Beberapa diantaranya menghapus ketentuan pengangkatan Walikota/Bupati harus melalui pertimbangan DPRD dan berasal dari PNS yang memenuhi standar jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi praktik politik transaksional dan ketidakpastian hukum dalam pengisian jabatan publik strategis. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaturan pengangkatan Walikota/Bupati sebelum dan sesudah UU DKJ serta menganalisis implikasi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU DKJ menghilangkan prinsip meritokrasi dan pengawasan legislatif, serta bahwa pembentukan peraturan pelaksana yang memperkenalkan norma baru tanpa delegasi undang-undang adalah bertentangan dengan prinsip legalitas. Oleh karena itu, revisi UU DKJ diperlukan agar pengisian jabatan Walikota/Bupati di Jakarta tetap menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Penataan Legislasi yang Demokratis: Realizing the Supremacy of Law through Democratic Legislative Reform Firdaus, Fahmi Ramadhan
APHTN-HAN Vol 4 No 2 (2025): JAPHTN-HAN, July 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v4i2.194

Abstract

Supremasi hukum mengandung makna bahwa hukum sebagai panglima memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sejalan dengan ketentuan UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga supremasi hukum diharapkan menjadi landasan dalam mencapai tujuan bernegara. Keberhasilan supremasi hukum tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum, tetapi juga oleh kualitas pembentukan hukum, baik secara formil maupun materiil. Hingga saat ini, persoalan legislasi masih menjadi tantangan, termasuk persoalan hyper-regulasi dan tumpang tindih peraturan yang mendorong perlunya Reformasi Regulasi. Di sisi lain, proses legislasi juga menghadapi masalah tersendiri; meskipun reformasi telah membuka ruang demokratisasi, pembentukan peraturan perundang-undangan masih kerap tidak memenuhi prinsip demokratis, terutama terkait kurangnya partisipasi publik dan transparansi. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini menjelaskan problem legislasi yang belum demokratis dan dampaknya terhadap pencapaian supremasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek formil dalam proses pembentukan undang-undang masih belum dilaksanakan secara optimal, sehingga ke depan diperlukan penataan legislasi yang lebih partisipatif dan transparan sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik demi terwujudnya supremasi hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Page 6 of 6 | Total Record : 52

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2025): JAPHTN-HAN, July 2025 Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025 Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024 Vol 3 No 1 (2024): JAPHTN-HAN, January 2024 Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023 Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023 Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022 Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022