cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fajar Dian Ariani
Contact Email
sosioraindonesia@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sosioraindonesia@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pala Barat No. 8, Mejasem, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah
Location
Kab. tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosiora
Published by AJI Research and Publication
ISSN : 27469697     EISSN : 27469646     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiora menerima artikel ilmiah yang mencakup, namun tidak terbatas pada, bidang-bidang berikut: Keadilan sosial dan hak asasi manusia; Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; Perlindungan anak dan hak-hak sipil; Hukum dan kebijakan publik yang berkeadilan; Pembangunan sosial dan transformasi komunitas; Isu-isu kemanusiaan dalam konteks lokal dan global; Pendididikan dan Sumber daya Manusia; Ekonomi dan Pembangunan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Upaya Dinas Pariwisata Kabupaten Brebes dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Pasca Pandemi Covid-19 Prayogi, Bagas; Putri, Nindia Aulia
Sosiora Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v2i1.21

Abstract

Indonesia adalah negara yang dimana salah satu sumber penerimaan devisa terbesarnya berupa dari sektor pariwisata. Dikenal dengan negara kepulauan terbesar dan terpadat, Indonesia juga kaya dalam hal alam dan budaya yang merupakan komponen terpenting di dalam sektor pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan daerah setelah dilanda pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui hambatan Dinas Pariwisata Brebes dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pariwisata di Kabupaten Brebes dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan data sekunder melalui bahan pustaka yang meliputi dokumen dinas, buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel, dan dokumen terkait. untuk bahan penelitian dan menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yaitu melalui wawancara dengan instansi terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Pemulihan sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak perekonomian harus berjalan beriringan dengan pengendalian serta penanganan pandemi Covid-19. Salah satu strategi untuk memulihkan sektor pariwisata akibat dampak pandemi corona saat ini adalah dengan menerapkan new normal.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Berdasarkan Perspektif Viktimologi (Analisis Kasus Putusan Pada Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bms) Yanuar, Muhammad Farras; Setiyawan, Ardy Bagus
Sosiora Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v2i1.22

Abstract

Tindak pidana kesusilaan marak terjadi di tengah masyarakat. Tindak pidana kesusilaan khususnya tindak pidana pemerkosaan cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman. Tindak pidana pemerkosaan ini sangat merugikan bagi kaum perempuan. Oleh karena itu penting dilakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban analisis kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN.Bms. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara studi Pustaka dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Perlu adanya bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan itu sangat dibutuhkan, namun harus dibarengi dengan mekanisme yang jelas.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Pencurian dengan Pemberatan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms) Arifin, Satria; Putri, Nanda Rizka
Sosiora Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v2i1.24

Abstract

Tindak pidana pembunuhan dan pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat. Di antara beberapa jenis tindak pidana pembunuhan, pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan yang memiliki kualifikasi khusus dalam unsur – unsurnya. Selain itu, pencurian dengan pemberatan juga memiliki unsur tertentu yang membuat jenis pencurian ini memiliki sanksi lebih berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim serta penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan cara studi pustaka dan menganalisis peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini telah tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku meskipun terjadi perbedaan pandangan antara majelis hakim di tingkat pertama dan tingkat banding mengenai lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penerapan hukuman pidana dalam perkara nomor 06/Pid.B/2020/PN.Bms berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Majelis hakim di tingkat pertama menjatuhkan vonis hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.
Pemetaan Dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen Anggoro, Kresna; Krisdiyanti, Melany; Anggraeni, Khalifah Niken; Cahyaningrum, Hanifah; Saleh, Saleh
Sosiora Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v2i1.25

Abstract

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Usaha dan kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni: 1). Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu’amalah 2). Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang beroerientasi kepada perpaduan antara system pendidikan umum dan sistem pesantren 3). Bidang social kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, poliklinik, apotik dan panti asuhan anak yatim 4). Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma’ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.
Penegakkan Hukum Lingkungan Administratif terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Industri Tepung Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Setiyawan, Bagus; Istichanah, Agnesa Rizka
Sosiora Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v2i2.26

Abstract

Lingkungan memegang peranan penting sebagai habitat bagi keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan seperti pencemaran limbah industri tepung tapioka di Desa Gumelar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan apa faktor penghambat dari upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta identifikasi dan klarifikasi fakta hukum. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh hasil, belum adanya upaya penyelesaian terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri tepung tapioka. Adapun faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum administrasi kasus pencemaran lingkungan terdapat beberapa faktor pertama banyaknya pelaku industri yang belum memiliki izin, kedua kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pencemaran lingkungan seperti tidak adanya laporan padahal limbah cair sudah sangat jelas mencemari lingkungan.
Analisis Yuridis Kebijakan Perlindungan Lingkungan pada Pembangunan Ekowisata Berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur Saputri, Widya Anugrah
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.27

Abstract

Pengembangan ekowisata di daerah pedesaan merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Namun, pembangunan ekowisata yang tidak memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dapat menimbulkan degradasi ekosistem dan konflik pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait perlindungan lingkungan dalam pembangunan ekowisata berkelanjutan di Desa Wisata Sikasur, Kabupaten Pemalang, serta implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris melalui studi lapangan di Desa Sikasur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan perlindungan lingkungan dalam pengembangan ekowisata Sikasur belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah ada upaya pelestarian berbasis partisipasi masyarakat, namun pengawasan dan penegakan hukum lingkungan masih lemah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola wisata, dan masyarakat lokal untuk memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui regulasi yang lebih adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.
Penegakan Hukum terhadap Pengaturan Skor Sepak Bola: Studi Perbandingan Indonesia, Belanda dan Italia Waditra, Vitrona Adhe
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.28

Abstract

Pengaturan skor dalam sepak bola merupakan bentuk kejahatan yang merusak integritas olahraga, kepercayaan publik, dan nilai keadilan dalam kompetisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap praktik pengaturan skor di Indonesia, Belanda, dan Italia serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di masing-masing negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan federasi sepak bola, serta praktik penegakan hukum di ketiga negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi kendala kelembagaan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan lemahnya bukti elektronik. Sebaliknya, Belanda dan Italia memiliki sistem penegakan hukum yang lebih terintegrasi, ditunjang oleh kerjasama antara aparat penegak hukum, federasi sepak bola, dan lembaga independen antikorupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi model penegakan hukum berbasis integritas dan transparansi seperti yang diterapkan di Belanda dan Italia, dengan memperkuat regulasi, pengawasan, serta perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Prinsip Hukum Perjanjian: Studi Kasus PT Serayu Putra Persada dan CV Mustika Karya Pratama Perdana, Radiex Wisnu
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.29

Abstract

Sengketa akibat wanprestasi merupakan salah satu permasalahan umum dalam hubungan kontraktual yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip hukum perjanjian dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak antara PT. Serayu Putra Persada dan CV. Mustika Karya Pratama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 1238-1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait wanprestasi, dengan pertimbangan unsur itikad baik, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme ganti rugi. Putusan yang diambil menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum perjanjian mampu memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan substantif antara pihak yang bersengketa. Penelitian ini menegaskan pentingnya kesesuaian kontrak dengan prinsip hukum perjanjian sebagai dasar penyelesaian sengketa secara efektif.
Analisis Sosial dan Hukum terhadap Gerakan Kemanusiaan bagi Pengungsi Palestina di Indonesia Malindo, Mieke
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.30

Abstract

Gerakan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina di Indonesia menjadi fenomena sosial yang penting, mengingat konflik berkepanjangan di wilayah Palestina menyebabkan kebutuhan mendesak akan perlindungan, relokasi, dan pemenuhan hak asasi pengungsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis gerakan kemanusiaan tersebut dari perspektif sosial dan hukum, termasuk mekanisme relokasi, dukungan masyarakat, dan landasan hukum yang mengatur perlindungan pengungsi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, dengan studi literatur dan dokumen resmi lembaga kemanusiaan sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan kemanusiaan di Indonesia memainkan peran strategis dalam memberikan bantuan sosial, mengadvokasi hak pengungsi, dan mendorong kebijakan relokasi yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Secara hukum, perlindungan pengungsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta aturan internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 yang menjadi acuan dalam perlindungan hak asasi pengungsi. Kesimpulannya, gerakan kemanusiaan ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum nasional dan internasional dalam upaya melindungi pengungsi Palestina.
Analisis Yuridis Pencegahan Ekstremisme di Lingkungan Perguruan Tinggi Indonesia Milania, Bunga Veronika; Istiqomah, Milda
Sosiora Vol. 3 No. 2 (2025)
Publisher : AJI Research and Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65260/sosiora.v3i2.31

Abstract

Ekstremisme di lingkungan perguruan tinggi menjadi tantangan serius bagi keamanan dan integritas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang ada dalam pencegahan ekstremisme di perguruan tinggi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan terkait keamanan nasional, implementasinya masih menghadapi kendala dalam koordinasi institusi, pemahaman sivitas akademika, dan mekanisme pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan ekstremisme di perguruan tinggi memerlukan harmonisasi antara kebijakan hukum, program pendidikan karakter, dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan inklusif.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal Vol. 1 No. 2 (2020): Hukum dan Keadilan Sosial: Refleksi Peran Negara dalam Perlindungan dan Kesejah Vol. 1 No. 1 (2020): Tantangan Sosial dan Hukum dalam Menjawab Perkembangan Hak Asasi, Teknologi Dig