Articles
25 Documents
<![CDATA[Sanksi Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak ditinjau dari Aspek Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Muhammad Mirza]]>;
<![CDATA[Saputra, Wandi]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v2i2.11
<![CDATA[Tindakan kebiri kimia merupakan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak dengan cara menyuntikan anti-testosteron kepada pelaku yang tujuannya adalah untuk menekan nafsu seksual, mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa di masa yang akan datang. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 menuai reaksi yang beragam baik pro maupun kontra. Metode Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan cara meneliti data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan, literatur, dan jurnal penelitian. Sanksi kebiri kimia ditinjau dari aspek hukum pidana meliputi tujuan pemidanaan berdasarkan teori gabungan dan teori pelumpuhan, data kejahatan kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan konseling, pelayanan atau bantuan medis terhadap anak sebagai korban dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Kendala pelaksanaan sanksi tambahan kebiri kimia ditinjau dari aspek hukum pidana adalah eksekutor atau pelaksana tindakan kebiri kimia. Eksekutor kebiri kimia dalam hal ini Dokter melalui lembaga Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak adanya tindakan kebiri kimia terhadap pelaku karena melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran.]]>
<![CDATA[Penerapan Double Track System Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Purbalingga ]]>
<![CDATA[Arditasari, Arinda Intan]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v3i1.12
<![CDATA[Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang sangat berdampak besar pada negara terutama pada generasi bangsa. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membagi narkotika menjadi 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penyelesaian tindak pidana narkotika tidak hanya pidana penjara saja tetapi ada sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk kategori pengguna narkotika yaitu pecandu dan penyalahguna narkotika yang bukan merupakan pengedar atau kurir narkotika. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum sebagai referensi karya-karya tulis setelah ini dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dilengkapi wawancara dengan pihak-pihak terkait. Peneliti mendapatkan hasil penelitian bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat pecandu dan penyalahguna narkotika yang ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan oleh BNN Kabupaten Purbalingga dan Penyidik Polri terdapat 30 orang kemudian diselenggarakan Tes Asesmen Terpadu (TAT) oleh BNN. Hasil (TAT) tidak dijadikan patokan oleh hakim untuk merehabilitasi tersangka karena hakim juga melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Didalam praktiknya unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir penyebabnya Rutan/Lapas di Indonesia hampir 70% diisi oleh pelaku perkara narkotika dan menimbulkan permasalahan baru di dalam Rutan/Lapas tak lain adalah kelebihan kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika di dalam Rutan/Lapas.]]>
<![CDATA[Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Purbalingga ]]>
<![CDATA[Karita, Denta Chanda]]>;
<![CDATA[Baiduri, Ulima Syahda]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v2i2.13
<![CDATA[Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau yang setingkat dengan itu dengan tujuan penerbitan sertifikat pada bidang tanah sebagai tanda bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah. Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purbalingga dalam implementasinya terdapat beberapa kendala seperti belum terlapornya laporan BPHTB sejak tiga tahun terakhir dan ketidaksinkronan kebijakan antara pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga khususnya terkait dengan permasalahan BPHTB yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta kendala pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi kepustakan kemudian diolah secara kualitatif.]]>
<![CDATA[Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Relatif ]]>
<![CDATA[Hidayat, Saban Alfin]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v3i1.14
<![CDATA[Korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat meningkat tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu saja, akan tetapi telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di desa. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda, dengan meningkatnya kejadian tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa, Karena pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Upaya mewujudkan criminal Restorative Justice system bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaiakan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum sebagai referensi karya-karya tulis setelah ini dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mendapatkan hasil penelitian Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim merupakan bentuk hukuman yang sesuai dengan teori relatif.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kepemilikan Ganja untuk Pengobatan (Studi Kasus Putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag) ]]>
<![CDATA[Setiawan, Gilang Ikhsan]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v2i2.15
<![CDATA[Pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis menjadi isu yang kompleks di tengah kebijakan hukum pidana Indonesia yang masih menempatkan ganja sebagai narkotika golongan I dengan larangan absolut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap kepemilikan ganja yang dimaksudkan untuk pengobatan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena tindakan kepemilikan ganja bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, terdapat pertimbangan non-yuridis berupa niat terdakwa menggunakan ganja untuk tujuan pengobatan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat represif dan belum sepenuhnya mengakomodasi paradigma kesehatan dalam penanganan kasus narkotika untuk tujuan medis. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih progresif dengan meninjau kembali penggolongan narkotika dan membuka ruang penelitian medis terhadap ganja agar kebijakan pidana dapat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan hak atas kesehatan.]]>
<![CDATA[Penanganan Limbah Cair Tahu di Desa Sokaraja Tengah Kabupaten Banyumas Berdasarkan UUPPLH ]]>
<![CDATA[Kadarisman, Hariadi]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Yoga Budi]]>;
<![CDATA[Afiany, Selvi Farida]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v3i1.16
<![CDATA[Pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri. Salah satu masalah yang timbul akibat meningkatnya kegiatan manusia adalah tercemarnya air pada sumber-sumber air karena menerima beban pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Pencemaran yang mengakibatkan penurunan kualitas air dapat berasal dari limbah. Pencemaran limbah cair tahu merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan hidup dan dapat menyebabkan penyakit kepada umat manusia dan pemilihan sistem pengolahan air limbah seharusnya didasarkan pada sifat dan karakter air limbah tahu itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana penanganan dan kendala dalam penanganan limbah cair tahu di Desa Sokaraja Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UUPPLH. Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya Penanganan limbah cair tahu tidak berjalan dengan baik di Dukuh Muntug dan Dukuh Kauman Desa Sokara Tengah.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Rizza Nafa'Ani]]>;
<![CDATA[Sabirin, Sayid]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 2 No. 2 (2024): Reformasi Hukum Nasional dalam Menjawab Tantangan Kejahatan dan Administrasi Mo ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v2i2.17
<![CDATA[Pemalsuan surat/dokumen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatan maka syarat-syaratnya seperti dokumen perkawinan harus dipenuhi. Jika terdapat pemalsuan dokumen perkawinan campuran maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan campuran berdampak pada status hukum perkawinan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Kasus pemalsuan dokumen perkawinan campuran yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang pernah dilakukan oleh artis Jessica Iskandar yang memalsukan dokumen perkawinan campurannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Terhadap Permohonan Isbat Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto ]]>
<![CDATA[Larasati, Dyah Nauraindri]]>;
<![CDATA[Fitrotunnissa, Vika]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 2 No. 1 (2024): Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Lokal ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v2i1.18
<![CDATA[Isbat nikah dimaksudkan untuk mengatasi masalah akad yang dilakukan secara sah oleh kedua mempelai secara agama, tetapi belum disahkan oleh hukum negara. Pencatatan administrasi merupakan upaya yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan. Jika timbul perselisihan karena perbedaan pendapat di antara para pihak, catatan tersebut akan melindungi pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Sisi efektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 yaitu mampu memberikan solusi bagi masyarakat kurang mampu dalam pengesahan perkawinan, membantu pengadilan agama dalam berprestasi menyelesaikan kasus perkara isbat nikah dengan jumlah banyak namun dalam waktu sehari. Hambatan-hambatan yang dalam pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Purwokerto diantaranya adalah pendanaan dari pemerintah Kabupaten Banyumas dengan kuota yang dibatasi, minimnya kesadaran masyarakat yang telah melaksanakan nikah siri untuk melakukan isbat nikah, jumlah pendaftar isbat nikah lebih banyak dibandingkan pegawai pengadilan agama.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Redistribusi Objek Lahan Landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap ]]>
<![CDATA[Munif, Giovanni Helmi]]>;
<![CDATA[Pransabani, Rhiziqia]]>;
<![CDATA[Ruzdin, Ruzdin]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v3i1.19
<![CDATA[Landreform diartikan sebagai salah satu alat atau cara efektif untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, sebab akses terhadap tanah merupakan suatu yang sifatnya fundamental bagi pembangunan sosial ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, selain sebagai faktor produksi, tanah juga merupakan faktor kekayaan, prestise dan kekuatan atau kekuasaan. Desa Bantasari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap merupakan salah satu desa yang melakukan kegiatan redistribusi objek lahan dalam bentuk pembagian lahan dan penerbitan sertipikat tanah. Kegiatan redistribusi objek lahan tersebut belum berjalan optimal hal ini dikarenakan masih banyak warga yang sampai saat ini masih belum memiliki sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan yuridis dan hambatan pelaksanaan redistribusi objek lahan landreform di Desa Bantarsari Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder. Pelaksanaan Reformasi Agraria sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria termasuk di dalamnya dilaksanakan melalui tahapan penataan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perkara Narkotika: Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks ]]>
<![CDATA[Nursanti, Mutia]]>
<![CDATA[ Sosiora Vol. 3 No. 1 (2025): Penegakan Hukum Pidana dan Lingkungan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjuta ]]>
Publisher : <![CDATA[AJI Research and Publication ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.65260/sosiora.v3i1.20
<![CDATA[Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan permasalahan kompleks karena menyangkut dua kepentingan hukum yang saling bertentangan, yaitu penegakan hukum dan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bks, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), termasuk aspek pembinaan dan rehabilitasi sosial. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara narkotika harus ditempatkan dalam kerangka keadilan restoratif, bukan semata-mata pada aspek pemidanaan, guna mewujudkan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan anak.]]>
