Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE Irssyad Dhahri; HASRIANA HASRIANA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to determine the fulfillment of the rights of patients in hospitals Andi Makkasau, differences between patient care BPJS seen from grade levels of care, difficulties in the implementation of JKN in hospitals Andi Makkasau Parepare. To achieve these objectives, the technique of collecting data through observation, questionnaires, interviews, and documentation. Data obtained from the research that was processed using descriptive and qualitative analysis to determine the extent of implementation of the program in hospitals Andi JKN Makkasau Parepare. The results showed (1) the rights of the patient, the BPJS be patient in hospitals Andi Makkasau have not been met optimally due to entitlements for patients given the different ways by the hospital either on the number of doctors and nurses in accordance with the class of member pesertaan patients BPJS. (2) there is a difference of service that is provided by the hospitals Andi Makkasau to patients class I, class II and class III. The hospitals provide fast service to patients class I, the service is sometimes slow and sometimes fast in the treatment room class II and slow service in the treatment room class III. (3) The obstacles to the implementation of JKN Hospital Andi Makkasau Parepare consists of the resistance of the patient, family members who are having difficulty communicating with the doctors and nurses, who in complaining about the families of patients in the treatment room class III, an obstacle to the Hospital in running Andi Makkasau JKN in hospitals because many patients are not clear membership status. So that the hospitals provide to the patient's policy to take care of membership in BPJS. The next obstacle is the hospitals Andi Makkasau to governments that use sound card Indonesia, where some of the patients who come to hospitals Andi Makkasau carry a card but apparently the card can not be used again. The hospitals themselves have confirmed this to the government, but the Health Department argued that there is a community beberpa KIS holder which has been revoked on the grounds the use of the card holder is not feasible to have the KIS.

STUDI TENTANG ANAK JALANAN (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar) Sakman Sakman
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran dan penjelasan mengenai (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar, (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan di Kota Makassar, (3) Strategi pemerintah kota dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. Populasi penelitian ini adalah Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, Bos anak jalanan, orang tua anak jalanan dan Anak jalanan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara puporsive sampling dan Accidental sampling. Penarikan sampel secara puporsive sampling digunakan untuk menentukan sampel dari : Pejabat Dinas Sosial Kota Makassar, Pembina LSM, Satpol PP, Pengurus Panti Sosial, sedangkan penarikan sampel secara Accidental sampling digunakan untuk menentukan sampel dari anak jalanan. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Karakteristik anak jalanan di Kota Makassar bervariasi ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut: asal-usul daerah anak jalanan, usia anak jalanan, aktivitas anak jalanan, latar belakang keluarga anak jalanan, kesadaran anak jalanan akan hak-haknya, faktor-faktor yang menyebabkan anak turun ke jalanan. (2) Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dalam pembinaan anak jalanan dapat digambarkan: dari segi subtansi hukum; Perda ini belum mengatur secara jelas dan terperinci tentang bagaimanana pemenuhan hak-hak dasar anak sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi Perda ini secara subtansi lebih terfokus pada larangan pada anak jalanan untuk tidak berkeliaran di jalan; dari segi struktur hukum; kurangnya koordinasi dan kebersamaan antara instansi yang terkait dalam Pelaksanaan Perda tersebut; dari segi budaya hukum; adanya sikap apatis dari masyarakat serta kurangnya kontrol dari pihak pelaksana Perda untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Perda tersebut; dari segi sarana dan prasarana; pemerintah Kota Makassar belum memiliki fasilitas yang lengkap, serta kurangnya dana yang dianggarkan oleh pemerintah kota untuk pembinaan anak jalanan di Kota Makassar. (3) Starategi pemerintah kota Mengatasi Hambatan-Hambatan Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar yakni dengan bekerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah, dan pihak swasta terkait dalam mengumpulkan anggaran untuk upaya pemenuhan hak anak jalanan. KATA KUNCI: Perda, Implementasi, Anak Jalanan

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PERSPEKTIF IMAM MASHAB DAN HUKUM POSITIF TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH Samsidar Samsidar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Analisis perbandingan antara perspektif Imam Mashab dan Hukum positiftentang status anak diluar nikah merupakan tema dalam tulisan ini. Untuk memperolehdata penulis menggunakan metode library research atau pengelolaan data deskriptif. Hasilini menunjukkan bahwa kategorisasi anak luar nikah menurut hukum positif ada tigayaitu: (1) Anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan, (3) anak zina dan (3) anakli’an ketiga kategori ini dianggap sebagai anak luar nikah karena anak tersebut lahir daritanpa adanya perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum danmasing-masing agamanya serta dicatatkan. Akibatnya, status anak tersebut hanyamemliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana yang terdapatdalam pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI. Namun, ada pengecualian yangditetapkan dalam pasal 53 KHI point (a) yaitu wanita hamil boleh menikah dengan lakilakiyang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak tersebut. Jadi dapat dipahami,bahwa anak yang dibuahi diluar nikah kemudian dilahirkan dalam perkawinan yang sah(ibu dan laki-laki yang menghamilinya menikah) maka, status anak tersebut menjadi anaksah karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga memiliki hubungan nasabdengan laki-laki yang menikahi ibunya, memiliki hak nafkah, perwalian maupan warisandari bapak dan ibunya. Sedangkan status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anakzina atau anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Tanggungjawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dankeluarga ibunya, demikian pula dengan hak waris-mewaris.

HARMONISASI KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Muhammad Akbal
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Implementasi otonomi daerah dilandasi oleh semangat untuk mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan yang sifatnya sentralistik menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralistik. Namun perubahan tersebut akan menimbulkan permasalahan lain, seperti adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang belum sesuai dengan undang-undang otonomi daerah. Akibatnya terjadi tarik menarik kewenangan antara pusat dengan daerah dan bahkan terkadang antar daerah sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta bagaimana meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tipe penelitian ini adalah hukum normatif di bidang hukum tata negara, yang mengkaji tentang bagaimana mewujudkan harmonisasi kewenangan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bahan-bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia pada dasarnya adalah pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang dibingkai dalam sistem negara kesatuan. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat dapat dilakukan baik melalui dekonsentrasi, delegasi ataupun devolusi. Bentuk atau model pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dapat dilakukan baik secara simetris maupun asimetris. Upaya untuk mengurangi atau meminimalisir peluang timbulnya konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilakukan dengan cara mengamandemen atau merevisi beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak sejalan kebijakan otonomi daerah. Harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentraliasi dan Otonomi Daerah merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam membentuk atau melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik dan implementatif.

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKEP Firman Muin; Huznul Wahida
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masayarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.

PERAN NGO DALAM UPAYA PENGUATAN GLOBAL ENGAGEMENT WARGA NEGARA UNTUK MERESPON KRISIS HAM GLOBAL A. Aco Agus; Muhammad Haidir; Sudirman Setta
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Tulisan ini mengkaji intervensi yang dilakukan NGO terhadap penguatanglobal engagement warga negara di Indonesia. Globalisasi merupakan proses negara yang mendunia, yaitu bahwa setiap negara saling bergantung, saling memengaruhi dan berinteraksi tanpa mempermasalahkan batas-batas teritorial negara denganmengandalkan kecanggihan teknologi dan percepatan informasi. Luhan (1994) mencuatkan istilah “global village” untuk mendeskripsikan dunia sebagai tempat tinggal yang semakin sempit karena masyarakatnya sudah terhubung satu sama lain melalui teknologi informasi dan komunikasi (hlm. 5). Sejalan dengan itu, globalisasi memberikan kita tambahan kedudukan sekaligus hak dan kewajiban yakni sebagai warga global atau yang biasa disebut global citizen. Global citizen dijelaskan sebagai “... one who can live and work effectively anywhere in the world, supported by a global way of life” (Noddings dalam Rapoport, 2009). Salah satu dari tiga dimensi utama dalam global citizeship ialah keterlibatan kewargaan global (global civic engagement) yang dimaknai sebagai tindakan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional dan global dengan ikut serta dalam aktivitas dan partisipasi masyarakat. (Murdiono, 2014). Artikel ini mencoba melaporkan studi kualitatif yang berfokus pada kegiatan Global Humanitarian Agency yang disebut Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk memperkuat keterlibatan kewargaan global di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data diperoleh dari berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kemanusiaan Global ACT bertindak secara aktif memfasilitasi warga Indonesia dalam mengaktualisasikan keterlibatan warga global melalui (1) pemberian pengetahuan tentang isu kemanusiaan global terbaru; (2) menciptakan ruang publik di media sosial untuk membahas isu kemanusiaan, (3) aktivitas filantropi; dan (4) voluntarisme global. Aktivitas kemanusiaan ini memposiskan Lembaga Kemanusiaan Global ACT sebagai civic community yang tidak hanya mampu melakukan penguatan global civic engagement, tetapi juga mampu membangun jejaring transnasional, dan sebagai inovator model alternatif pembangunan masyarakat berbasis solidaritas global.

EFEKTIFITAS PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 6 TAHUN 2013 DALAM PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR Firman Umar; Nur Syarif Ramadhan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to determine: (1) The fulfillment of basic rights to education for Persons with Disabilities in Makassar based on Local Regulation Makassar City No. 6 of 2013, (2) Obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar, (3 ) the right solution to overcome the obstacles encountered in obtaining the basic right of education of persons with disabilities in the city of Makassar. This research is a study that used a qualitative descriptive approach, which is where the primary data source being informers are students with disabilities the high school level, students with disabilities S1, officials of Education Department of Makassar, members of Parliament of Makassar, the Management Organization disabilities, Pembina NGOs and Parents persons with disabilities. The data collection procedures used were interviews and documentation. While the analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that: (1) Makassar City Government has sought the fulfillment of the basic right to education for persons with disabilities in the city of Makassar. it is evidenced with the local regulations require every institution in which education in the city of Makassar to provide opportunities for persons with disabilities to education. The effect of the presence of these regulations is at the moment with disabilities have been able to attend school at any educational institutions both at school SLB, Regular schools and universities. (2) they encountered several obstacles that obtained with disabilities in getting the right to education that is still no educational establishments are not willing to accept persons with disabilities to attend regular schools, educational facilities are not accessible for persons with disabilities and there are educators at regular schools who do not understand in dealing with students with disabilities. (3) to overcome these obstacles, the government should socialize more about the policies that guarantee basic rights of education of persons with disabilities in educational institutions that are still not willing to accept students with disabilities. In addition, the government should identify the persons with disabilities who attend regular school, then allocate the budget for the procurement of infrastructure and training of educators in dealing with students with disabilities in regular schools and universities.

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SETIAP MATA PELAJARAN DI TINGKAT SMPN (Studi pada Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba) Sukri Badaruddin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Bahwa pendidikan karakter sangat strategis dan utama dalam sistempendidikan nasional sebagai usaha membina karakter para peserta didik yang berbasisnilai-nilai dasar negara pancasila dana nilai-nilai kebangsaan Indonesia, termasuk didalamnya tercakup nilai-nilai kearifan lokal serta nilai-nilai alkulturasi yang berkembangdan yang mendukung pembinaan karakter peserta didik khususnya pada tingkat SMPN.Hal tersebut harus menjadi perhatian utama bagi para guru pemangku mata pelajaran yangmengintegrasikan materi pendidikan karakter, sehingga dalam penyusunan konsep materiajar berisi nilai pendidikan karakter yang relevan dan sesuai dengan mata pelajaran.Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini (1) bagaimana kondisi pengembanganmateri ajar pendidikan karakter oleh para guru SMPN di kabupaten Bulukumba?; (2)bagaimana tingkat kemampuan guru dalam pengembangan materi ajar, pemilihansumber, strategi, model dan evaluasi yang diterapkan dalam pembelajaran pendidikankarakter? Tujuan penelitian ini adalah (i) untuk mengetahui kondisi pengembanganmateri ajar pendidikan karakter oleh para guru SMPN; (ii) untuk mendapatkan data daninformasi tentang kemampuan guru dalam mengembangkan materi ajar, pemilihansumber bahan ajar, strategi, model dan evaluasi pembelajaran pendidikan karakter padatingkat SMPN. Penelitian Ini menggunakan pendekatan/metode deskriptif kualitatif,dengan teknik pengumpulan data, observasi, koesioner, wawancara dan fokus groupdiscusssion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemampuan para guru MP yangmenintegrasikan materi pend. karakter cukup memadai, dan mampu meramu bahan ajardari bahan literasi dan nilai-nilai kearifan lokal setempat; (2) tingkat kemampuan MPdalam mengintegrasikan materi ajar pend. karakter tergolong tinggi dan secara teknisoprasional implementasi pembelajaran pend. karakter para guru MP masih menemuikesulitan terutama dalam merumuskan spesifikasi subtansi perumusan desainpembelajaran materi ajar pend. karakter pada tingkat SMPN.

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM WARIS ISLAM DI DESA SUMILLAN KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG Mustaring Mustaring; Asmila Muhani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

This study aims to: 1) Obtain data on the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, 2) Obtain data on people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla Enrekang, 3) Obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. To achieve these objectives, the researchers used a technique of collecting data through questionnaires, interviews, and documentation. Data have been obtained from the results of the study were processed using quantitative analysis to obtain data regarding the level of knowledge of the villagers Sumillan District of Alla Enrekang on Islamic law, to obtain data about people's knowledge of how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village Sumillan District of Alla District Enrekang, obtain data on the efforts made by the government Sumillan Rural District of Alla Enrekang in increasing public knowledge about the Islamic Inheritance Law. The results of this study show that: 1) The level of public knowledge Sumillan Rural District of Alla Enrekang of Islamic inheritance law is low. 2) Knowledge of the public about how the division of inheritance based on the Islamic law of inheritance in the Village District of Alla Enrekang Sumillan low. 3) Efforts have been made by the government Sumillan village in order to improve public knowledge about the Islamic law of inheritance is to disseminate directly in the community by holding a seminar on Islamic law.

PENINGKATAN DAYA SERAP SISWA MELALUI PENERAPAN METODE DISKUSI JIGSAW DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SMA NEGERI 21 MAKASSAR Andi Wahidah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Upaya mencerdasan bangsa harus ditunjang dengan proses pendidikan yang terencana dan berkualitas sebagai suatu proses transformasi nilai-nilai edukatif. Oleh karena itu, sebagai hal yang fundamental, maka baik pendidikan formal, informal maupun nonformal harus saling menunjang dan saling mengisi hingga mencapai taraf pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, maka adapun kesimpulan yang apat diberikan adalah sebagai berikut : tingkat partisipasi dan daya serap siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi sebelum menggunakan model jigsaw di kelas X.1 SMA Negeri 21 Makassar masih kurang. Tingkat partisipasi dan daya serap siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas X.1 SMA Negeri 21 Makassar dengan menggunakan metode diskusi model jigsaw mampu meningkatkan partisipasi dan daya serap siswa. Berdasrakan kesimpulan diatas maka dapat ditarik beberapa sara-saran yang dapat diberikan yaitu: Sebaiknya guru senantiasa meningkatkan kompetensinya sebagai tenaga pendidik profesional yang handal dan tangguh sesuai dengan undang-undang Guru dan Dosen dan yang kedua sebaiknya guru senantiasa mampu mengembangkan metode belajar mengajar yang dipergunakannya agar siswa mampu memiliki tingkat partsipasi daya dan serap yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. KATA KUNCI: Daya Serap, Metode Jigsaw

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Bakhtiar

Contact Email supremasi@unm.ac.id

Phone +6281354993337

Journal Mail Official supremasi@unm.ac.id

Editorial Address Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Bakhtiar

Contact Email
supremasi@unm.ac.id

Phone
+6281354993337

Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id

Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA