cover
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Articles 241 Documents
PENGARUH PENGETAHUAN POLITIK TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PADA PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019-2024 (Studi Pada Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM) Andi Aco Agus; Sukri Badaruddin; Mirwan Fikri Muhkam; Aprilia Dwi Umalia
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19679

Abstract

Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar pada pemilihan presiden tahun 2019-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan sumbernya, jenis data dalam penelitian ini bersifat kuantitatif yang diperoleh melalui metode kuesioner, dokumentasi dan wawancara terhadap mahasiswa yang aktif di Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengetahuan politik terhadap partisipasi politik, namun pengaruh positif yang diberikan pengetahuan politik terhadap partisipasi politik Mahasiswa PPKn FIS UNM pada Pemilihan Presiden tahun 2019-2024 hanya sebesar 23%. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,488 dan koefisien determinan (r2x1y) sebesar 0,238. 2) serta t hitung 4,878 lebih besar dari t tabel sebesar 1,66462 (4,8783 > 1,6646) pada taraf signifikansi 5% serta model regresi sederhana yang terbentuk adalah Y = 0,395X1 + 13,570.Kata Kunci : Pengaruh, Pengetahuan Politik, Partisipasi Politik  Abstract :This research aims to determine the effect of political knowledge on political participation of PPKn students, Faculty of Social Sciences, Makassar State University in the 2019-2024 presidential election. This research uses a quantitative approach. Based on the source, the type of data in this research is quantitative which is obtained through the questionnaire method, documentation and interviews with active students in the Pancasila and Citizenship Education Department, then processed and presented descriptively.The results showed that there was a positive influence between political knowledge on political participation, but the positive influence given by political knowledge on the political participation of PPKn FIS UNM Students in the 2019-2024 Presidential Election was only 23%. This is indicated by the correlation coefficient (rx1y) of 0.488 and the determinant coefficient (r2x1y) of 0.238. 2) and t count 4,878 is greater than t table of 1.66462 (4.8783> 1.6646) at the 5% significance level and the simple regression model formed is Y = 0.395X1 + 13.570. Keywords: Influence, Political Knowledge, Political Participation
KEDUDUKAN JAMINAN FIDUSIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN Linda Susilo; Rani Apriani; Rahmi Zubaedah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20271

Abstract

Dalam era globalisasi ini tak dapat dipungkiri bahwa setiap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat khususnya di Indonesia semakin pesat atau dapat dikatakan meningkat, yang dimana hal ini sangat berbanding dengan pendapatan setiap individu (masyarakat) untuk memenuhi segala kebutuhannya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh kebutuhan tersebut muncullah jasa lembaga pembiyaan konsumen, yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang pituang atau kredit, dalam kegiatannta melakukan pengadaan arang/memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan konsumen atau masyarakat dengan sistem pembayaran angsuran yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga apabila sewaktu-waktu telah terjadi wanprestasi pada salah satu pihak maka hukum jaminan fidusia ini berperan dalam memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yang berkepentingan terutama pada pihak lembaga pembiayaan konsumen.
PANDEMI COVID-19, MEMULUSKAN BISNIS PENIPUAN BERKEDOK JASA PINJAMAN UANG Fatimah Aulia Rahma; Agus Machfud Fauzi; Muh. Rizal S
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.19680

Abstract

Pandemi covid-19 telah melumpuhkan segala aspek kehidupan mulai dari aspek ekonomi, politik, hingga hukum. Dampak pandemi Covid-19 sudah dialami khususnya pada bidang ekonomi yang mengakibatkan terjadinya terjadinya kriminalitas yang terkait erat dengan kebutuhan finansial manusia. Hubungannya dengan pandemi covid-19 adalah tentang kebijakan pemerintah yang terkesan mendadak dan kurang memperdulikan rakyat kecil dan menengah, sehingga sebagian masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan resikonya. Mengingat kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 adalah pembatasan kegiatan masyarakat, larangan berkumpul dan melarang masyarakat beraktivitas di malam hari, membuat masyarakat kelabakan karena efek dari pembatasan sosial tersebut salah satunya adalah pengurangan tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perubahan kebijakan pemerintah di masa pandemi dengan tingkat kriminalitas yang terjadi. Pendekatan yang digunanakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan memfokuskan pada jenis kejahatan yang jarang dilakukan dan mudah untuk dikerjakan yaitu penipuan bisnis jasa pinjaman uang. Sasaran utama adalah masyarakat desa yang berprofesi sebagai pedagang, karena pedagang pada masa pandemi merosotnya penghasilan yang disebabkan oleh sepinya pasaran hingga habisnya modal untuk esok hari, hal tersebuat membuat pelaku kejahatan penipuan jasa simpan pinjam membidik para pedagang pasar, dengan dalih mereka akan meminjami modal usaha untuk membeli bahan pokok. Cara yang digunakan awalnya sangat halus dan meyakinkan sehingga membuat banyak yang percaya, namun pada akhirnya saat hutang tersebut jatuh tempo, para pelaku pinjaman online sangat berbeda tidak seperti pada saat menawarkan, mereka sangat memaksa untuk menagih hutang dengan bunga yang tinggi dan terkadang tidak segan-segan melalukan perampasan barang berharga dari korbannya untuk jaminan hutang. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada yang melaporkan ke polisi, karena masyarakat masih belum paham prosedur dalam membuat laporan kepolisian.
PRAKTIK MONOPOLI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-L/2018) Arda Alvin Pandu Ekaputra; Bonita Bonita; Rani Apriani
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami makna dari pengecualian terhadap BUMN yang terdapat dalam UU No. 5/1999 terhadap implementasinya pada kasus PT Pelabuhan Indonesia III. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PT Pelabuhan Indonesia III melakukan praktik monopoli sesuai dengan unsur-unsur yang terkait. Memerlukan pengawasan yang ekstra terhadap perusahaan BUMN serta terdapat nilai ketidakadilan yang dirasa dalam aturan tersebut dan perlunya kajian lebih komprehensif perlunya revisi terkait UU No. 5/1999 tersebut.
Motivasi dan Pengalaman Kerja Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Muh Rizal S; Henni Zainal; Maya Kasmita; Sirajuddin Saleh
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19461

Abstract

ABSTRAK Motivasi dan pengalaman kerja yang dimiliki seorang aparat desa dalam memimpin masyarakat sangat penting karena pengalaman kerja yang dimilikinya akan dapat membantu melaksanakan tugas tugas yang telah diamanahkan kepada mereka, maupun menjalakan program kerja dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil resiko yang dihadapinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan pengalaman kerja pada Aparat Desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah interview, dokumen dan observasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, olah data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah motivasi atau dorongan atau support yang diberikan kepada aparat desa baik oleh lingkungan maupun oleh Pemerintah Kecamatan sangat mendukung bagi peningkatan kinerja aparat, mereka akan lebih terdorong keinginannya untuk meningkatkan etos kerja mereka. Pengaruhnya terhadap kinerja tidak signifikan. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang aparat berpengaruh paling signifikan terhadap kinerja aparat desa secara parsial, semakin lama seorang aparat memegang jabatan, maka akan semakin banyak pula pengalaman yang mereka miliki. Kata Kunci: Motivasi, pengajalan kerja, Program kerja, Resiko. ABSTRACTMotivation and work experience that a village official has in leading the community is very important because the work experience he has will be able to help carry out the tasks that have been assigned to them, as well as carry out work programs properly according to the targets set by the local government, have the ability to take decision and dare to take the risks it faces. The purpose of this study was to determine the motivation and work experience of village officials in the implementation of village government tasks in Pattallassang District, Gowa Regency. The research method used is a qualitative approach. Data collection techniques are interviews, documents and observations. Data analysis techniques are data reduction, data processing and drawing conclusions. The results of this study are the motivation or encouragement or support given to village officials both by the environment and by the District Government is very supportive of improving the performance of the apparatus, they will be more motivated by their desire to improve their work ethic. The effect on performance is insignificant. The work experience possessed by an official has the most significant effect on the performance of the village apparatus partially, the longer an officer holds a position, the more experience they will have.Keywords: Motivation, work teaching, work program, risk.
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH TONGKONAN Joshua Melvin Arung La'bi; Sri Susyanti Nur; Kahar Lahae
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20548

Abstract

Tanah Tongkonan merupakan salah satu bentuk tanah milik masyarakat hukum adat yang ikut serta kedalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018  tentang Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL), yang mana hal tersebut bertentangan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap tanah tongkonan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila tanah tongkonan didaftarkan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan menimbulkan berbagai permasalahan terutama yang berwenang sebagai pemegang sertifikat hak atas tanah tongkonan, dan kemudian pemberian hak melalui penerbitan sertifikat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA Muhammad Nur Yamin; Millah Hanifah; Bakhtiar Bakhtiar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.14428

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk radikalisme serta faktor-faktor yang membangun radikalisme di kalangan mahasiswa, dilihat dari resistensi terhadap norma menurut Robert K. Merton yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, retreatisme, dan pemberontakan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, tempat penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, pengumpulan data menggunakan teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan teknik analisis data interaktif menurut Milless dan Hubermann yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk radikalisme dalam demonstrasi mahasiswa ditimbulakn oleh indikator inovasi dan pemberontakan, maka aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa seringkali berakhir ricuh atau anarkis (telah terpapar dalam radikalisme), sedangkan jika dilihat dari indikator konformitas, ritualisme, dan retreatisme, bukan penyebab mahasiswa terpapar dalam radikal dalam demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.  Adapun faktor-faktor yang membangun radikalisme dikalangan mahasiswa yaitu : Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada. Ketiga, gerakan sosial semata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh penggerak. Aksi demonstrasi mahasiswa yang berakhir ricuh tidak selamnya termasuk dalam radikalisme. pemegang kekuasaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan baik itu dalam sektor pemerintahan maupun universitas menghindari penggunaan kekerasan, hal ini juga berlaku bagi mahasiswa agar kiranya tidak menggunakan kekerasan dalam merespon kebijakan yang dikeluarkan sehingga hal ini dapat diterima oleh semua pihak.
URGENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM SOCIAL STUDIES SEBAGAI PEMBENTUKAN KARAKTER CERDAS BAGI GENERASI MUDA PADA ERA GLOBAL Hasni Hasni; Sapriya Sapriya; Erlina Wiyanarti
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20501

Abstract

Ruang lingkup kajian pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat multifacet dengan konteks lintas bidang keilmuan. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam social studies dengan baik dan benar diharapkan generasi penerus bangsa Indonesia akan memiliki karakter cerdas (smart), memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat, melakukan transfer of learning (proses pembelajaran diri), transfer of values (proses penjawantahan nilai-nilai), dan transfer of principles (proses pengalihan prinsip-prinsip) demokrasi, HAM, dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata. Metode dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dengan mengkaji lembar-lembar pustaka dari berbagai kriteria mulai dari buku, jurnal atau artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam social studies adalah sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan dengan menanamkan kepada anak didik suatu komitmen dasar tentang nilai-nilai kemasyarakatan yaitu nilai pengetahuan,  tingkah laku dan nilai-nilai kekayaan budaya serta membantu anak didik untuk mengembangkan kemampuannya untuk mengaplikasikan nilai-nilai kemasyarakatan tersebut. Sedangkan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam social studies sebagai pembentukan karakter cerdas bagi generasi muda di era global adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang percaya diri (civic confidence), warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menjadi warga negara yang mampu (civic competence), warga negara yang memiliki sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang komitmen (civic commitment), sehingga  warga negara atau generasi muda yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan kewarganegaraan akan menjadi warga negara  smart dan good citizenship
IMPLEMENTASI SEMANGAT NASIONALISME DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA PADA TINGKAT SEKOLAH DASAR Mustari Mustari; Muhammad Akbal; Firman Umar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.19751

Abstract

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bentuk program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila di sekolah dasar. (2) untuk mengetahui bentuk praktik pembelajaran PKn dan bentuk penataan suasana sekolah dalam menanamkan semangat nasionalisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, kualitatif dengan fokus pada SDN No. 11 pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, dengan teknik analisis datanya adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan dan pembudayaan nilai Pancasila dalam, menanakan sikap nasionalisme di SD dilaksanakan dalam dua bentuk yakni praktik pembelajaran PKn dalam kelas dan penataan suasana sekolah. Praktik pembelajaran di dalam kelas dilakukan sejak kegiatan awal pembelajaran sampai pada akhir pembelajaran. Sedangkan bentuk penataan suasana sekolah dilakukan dengan menata sarana dan prasarana yang dapat memotivasi anak dalam menanamkan sikap nasionalisme, seperti menata ruang kelas dengan memasang gambar-gambar pahlawan pada dinding kelas, memasang bendera merah putih didepan kelas. Penataan di luar kelas, seperti menata tempat wudhu, kebersihan kamar kecil mushallah mini, menata kantin jujur, apotik hidup, usaha kesehatan sekolah, pembudayaan salam semut antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM HAM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK A. Valentino Sinaga; Ronny A. Maramis; Emma V. T. Senewe
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20268

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan; kebijakan perlindungan; dan penanggulangan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dari kekerasan dan korban kejahatan. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian dilakukan melalu studi kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data langsung dari pihak yang berkompeten. Data dianalisis melalui dua tahap, pertama menggunakan strategi analisis umum yang disebut strategi menggandakan proposisi teoritis (relying on theoretical prepositions), tahap kedua menggunakan teknik analisis yang disebut dengan explanation building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan nasional yang bertujuan melindungi kelompok rentan tertentu selain perempuan dan anak, termasuk didalamnya mekanisme pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia serta adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM). Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam mekanisme perlindungan hukum dengan menjabarkan dalam aturan-aturan daerah serta bekerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dalam praktiknya, antara lembaga-lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak belum bersinergi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu belum ada MoU antara stakeholder terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi acuan, namun belum ada hukum yang secara khusus mengatur bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hukum positif yang berlaku untuk menuntut kejahatan dan pelanggaran di sektor publik adalah KUHP. Diantaranya kasus bullyng antara pelaku anak dan korban anak yang tejadi dibeberapa kabupaten/kota yang viral akhir-akhir ini, sampai saat ini belum ada kepastian hukuman dalam bentuk edukasi yang jelas yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Page 8 of 25 | Total Record : 241