cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bakhtiar
Contact Email
supremasi@unm.ac.id
Phone
+6281354993337
Journal Mail Official
supremasi@unm.ac.id
Editorial Address
Jurusan PPKn FIS UNM, Gedung FIS UNM Lt. 1 Jalan Raya Pendidikan No. 1 Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar 90222
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 1412517X     EISSN : 27209369     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
egal Studies: Criminal law, civil law, constitutional law, human law, customary law, Islamic law, government and regional autonomy. Pancasila and Civic Education: Studies of the state foundation and ideology, democracy, conflict resolution, nationalism, Pancasila and civic education, national character education
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 241 Documents
 5   6   7   8   9 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DIRI (SELF EFFIKASI) MELALUI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SCRIPT PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KELAS X SMA MUHAMMADIYAH BELAJEN KABUPATEN ENREKANG Budaya Budaya
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 12, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.459 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v12i2.10037

Abstract

Mutu pendidikan suatu bangsa merupakan konsekuensi langsung dari suatu perubahan dan perkembangan berbagai aspek kehidupan. Tuntutan terhadap mutu pendidikan menjadi syarat terpenting oleh suatu bangsa untuk dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan.Pendidikan merupakan salah satu proses yang mengantarkan peserta didik untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pembelajaran yang bermakna dalam menghadapi tantangan hidup. Disamping itu juga pendidikan merupakan usaha manusia dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran.Salah satu model pembelajaran yangn sesuai dan tepat untuk meningkatkan kemampuan diri (Self-Efficacy) siswa dalam pembelajaran PKn adalah dengan menerapkan model pembelajaran Cooperative Script, yang mana model tersebut dapat memberikan ruang atau kesempatan lebih besar kepada siswa untuk dapat mengaktualisasikan dirinya saat mereka berperan sebagai pendengar dan saat mereka berperan sebagai pembicara. Disamping itu pula model Cooperative Script dapat melatih pendewasaan diri untuk meningkatkan self-efficacy siswa khususnya ketika siswa mengobservasi keberhasilan teman peernya yang sebenarnya mempunyai kemampuan yang sama dengan dirinya.
RELASI ISLAM KULTURAL DAN POLITIK ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA Abdul Rahman; Nurlela Nurlela; Alfin Dwi Rahmawan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (615.917 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v15i1.13431

Abstract

Artikel ini akan menguraikan posisi Islam kultural dalam kancah perpolitikan nasional. Menjadi pemahaman umum bahwa kalangan Islam kultural selalu diidentikkan dengan pesantren, hanya berkembang di kampung, berkutat dengan kitab kuning dan naskah-naskah karya ulama klasik dan cenderung abai terhadap kehidupan politik yang selalu diwarnai dengan kegaduhan. Akan tetapi, kondisi tersebut kemudian berubah, terutama pada saat Indonesia telah memasuki era reformasi, sebuah era yang memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Reformasi pun telah membuka kesempatan pada ideologi-ideologi Islam transnasional yang melakukan pergerakan untuk merubah tatanan dan ideologi Pancasila sebagai ideologi yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Gejala tersebut membangkitkan semangat kalangan Islam kultural untuk tampil berjuang di jalur politik demi mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perjuangan Islam kultural bukan hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI, tetapi didorong pula untuk menampilkan citra Islam di ruang publik sebagai agama yang cinta perdamaian dan penuh toleransi serta menjunjung tinggi emansipasi kemanusiaan.
PENYELESAIAN SENGKETA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (Studi Kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) Hj. Suryani Mursalim; Muhammad Akbal; Tika Nurjannah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 11, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.86 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v11i1.10026

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya sertifikat ganda, bentuk penyelesaian terhadap sengketa serifikat ganda hak atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tejadinya Sertifikat Ganda adalah : Kesalahan dari pemilik tanah itu sendiri yang tidak memanfaatkan tanahnya dengan baik, atau pada saat pengukuran pemohon dengan sengaja atau tidak sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah, serta Adanya kesengajaan dari pemilik tanah untuk mendaftarkan kembali sertifikat yang sebenarnya sudah ada. Selanjutnya dari Badan pertanahan Nasional karena tidak adanya basis data yang baik, atau karena ketidak telitian Pejabat Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat tanah. Faktor pemerintah setempat, kelurahan atau desa yang mempunya data tidak valid dan Untuk wilayah bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. 2) Bentuk penyelesaian sengketa sertifikat ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sama dengan proses penyelesaian gugatan lainnya. Aspek yang mempengaruhi hakim menentukan pilihan tindakan dalam penyelesaian suatu sengketa sertifikat ganda yaitu dari segi Pembuktiannya, karena fakta dan peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Kalau pembuktian pihak Penggugat bagus gugatannya akan dikabulkan, dimana suatu gugatan dikabulkan adakalanya pengabulan seluruhnya atau menolak sebagian lainnya. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu, berarti tidak membenarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) atau tidak membenarkan sikap tidak berbuat apa-apa yang dilakukan oleh tergugat padahal itu sudah merupakan kewajibannya. Maka dalam putusan gugatan dikabulkan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (Tergugat) berupa pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. 3). Akibat Hukum dengan adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah adalah :Menimbulkan Ketidakpastian hukum, Kerugian dan Pembatalan atau pencabutan sertifikat.
DAMPAK KAWIN PAKSA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT LAMURUKUNG KABUPATEN BONE Samsidar Fahri
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.634 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v14i1.13303

Abstract

Penelitian ini membahas tentang dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga  di dalam Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone.  Fokus masalahnya bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana penyebab dan dampak kehidupan keluarga kawin paksa di dalam masyarakat Lamurukung Kab. Bone Metode Penelitian field research bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui  observasi,wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan ini adalah menyalahi ketentuan hukum perkawinan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, akibatnya pada umunya kawin paksa yang dilakukan pasca Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang ditandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian  sebagai akibat perkawinan paksa tersebut. Perkawinan Paksa tidak dilarang (haram), tetapi karena kemudharatan lebih besar dari pada manfaatnya  maka praktek kawin paksa  yang ada di Desa Lamurukung adalah tidak baik.
IMPLEMENTASI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR Sangkala Ibsik; Muh Khaedir
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.562 KB) | DOI: 10.26858/supremasi.v13i2.10016

Abstract

This research method including qualitative descriptive study. The aim is (1) To determine the program in the district of Makassar not rantasa Tamalate. (2) To determine the program implementation makassar not rantasa in Kecematan Tamalate. (3 To find out what the problem is society Kecematan Tamalate in maximizing program Makassarta Not Rantasa. This research is descriptive and qualitative sample of 30 RT (informer) drawn by purposive sampling, that the sampling is done intentionally by certain criteria. The data collection dilakukuan with depth interview, observation and documentation. the results showed that, (1) Program makassar not rantasa (MTR) launched by the Mayor of Makassar has been implemented but not maximum, especially in villages mannuruki. Program MTR covers, See Garbage Grab ( LISA), Lorong Gardeng (LOOSE), community service bulk, garbage exchange rice, I and my school does not rantasa. (2) the program implementation makassar ta not rantasa in villages mannuruki namely: work devotion bulk, garbage exchange rice, I and my school not rantasa. (3) Constraints in the implementation of the program makassar not rantasa in villages mannuruki can be seen in terms of factors of public awareness is still lacking, a lack of facilities of garbage (garbage carts), the narrowness of the yard or vacant land, the lack of trash while, and drainage.
KERANGKA KULTURAL PEMIKIRAN POLITIK DALAM LONTARA` BUGIS TERHADAP PENGUATAN BUDAYA KEWARGANEGARAAN Fitriah Artina; Idrus Affandi; Muhammad Amin
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20068

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemikiran politik lokal yang termuat dalam Lontara` bugis serta relevansinya dengan budaya kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini ialah Lontara` yakni manuskrip warisan peninggalan pengetahuan orang bugis yang dituangkan dalam bentuk tulisan, diantaranya: Latoa, Lontarak Attoriolonna to-Bone, Lontara` No. 130 tentang Rapang, Lontara` Tellumpoccoe, Lontara` Koleksi YKSST Ujung Pandang (Makassar), data sekunder dalam penelitian ini ialah semua sumber kepustakaan yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan dokumentar, dan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif naratif, dan eksplorasi analisis wacana kritis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik yang tertuang dalam Lontara` bugis bersifat moralistik-religius-demokratis, serta adanya komitmen penyelenggaraan kehidupan bernegara untuk kepentingan rakyat, memuat prinsip rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, adanya jaminan hak-hak asasi manusia menurut paham kemanusiaan, serta perwujudan keadilan sosial, dampak dan relevansinya tehadap penguatan budaya kewarganegaraan bersifat integralistik secara struktural terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan etika politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI PESERTA DIDIK DI SEKOLAH Sakman Sakman; Sri Rahmadani Syam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 15, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v15i2.15525

Abstract

Abstract: This study presents a literature of review on character education, local wisdom and strengthening of character education based on local wisdom for students in schools. Character education is an effort doing in the world of education to instill character values in students which include components of knowledge, awareness or willingness and action to carry out these values in everyday life. Local wisdom is a culture that contains values that are owned by certain communities and in certain places which are used as guidelines for behavior in their everyday life. Strengthening character education based on local wisdom for students in schools can be carried out in two stages, namely (1) integrating the preparation of lesson plans (RPP) on each subject with local wisdom in the local community and (2) integrating the development of learning materials on each subject with local wisdom in the local community. In addition, the process of character formation of students in schools requires support from various parties, such as schools, families and communities so that students have a complete character with noble values. Based on this, it can be concluded that strengthening character education based on local wisdom for students in schools can form the character of students as a whole with noble values in their environment both at school, family and society.Keywords: Character Education, Local Wisdom, Students 
OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGATASI PERILAKU BULLYING SISWA SEKOLAH DASAR Usmaedi Usmaedi; Sapriya Sapriya; Nurul Mualimah
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20405

Abstract

Penelitian ini menyajikan tinjauan literatur tentang optimalisasi pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi perilaku bullying yang terjadi di sekolah dasar. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki arti penting bagi siswa pada pembentukan pribadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bulliying adalah suatu bentuk kekerasan anak (child abuse) yang dilakukan teman sebaya kepada seseorang (anak) yang lebih ‘rendah’ atau lebih lemah untuk mendapatkan keuntungan atau kepuasan tertentu. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. Metode Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui kajian literatur dilakukan dengan studi dokumen. Kajian literatur adalah analisis, evaluasi kritis dan sintesis pengetahuan yang relevan dengan masalah yang ingin disampaikan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk bullying yang paling sering dialami adalah bullying verbal, fisik, dan relasional. Bentuk bullying verbal berupa memanggil dengan panggilan yang buruk, membentak, mengancam. Bentuk bullying Fisik berupa mendorong, memukul, berkelahi, mengambil barang, mengunci di kamar mandi. Sementara bentuk bullying relasional adalah mengucilkan dan memfitnah. Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, diharapkan mampu membentuk karakter murid dan mampu membantu murid memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Peran penting untuk mengoptimalisasi tindakan bullying adanya peran dari lingkungannya baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat agar perilaku bullying tidak berulang terjadi.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI KENDARAAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA Rustan Rustan; Sahban Sahban; Andi Risma Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20226

Abstract

 Kebutuhan manusia saat ini semakin beragam dan  berbagai bentuk perjanjian menjadi pilihan antara lainpenjanjian jaminan fidusia. Bilamana pihak pemberi fidusia (konsumen) melakukan wanprestasi atau tidak tertib dan tidak lancar memenuhi kewajiban angsuran utangnya kepada penerima fidusia (pelaku usaha), maka pelaku usaha dapat melaksanakan eksekusi sendiri atas objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Proses eksekusi objek jaminan fidusia yang seringkali menimbulkan permasalahan  sehingga dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sehingga lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020.Penelitian menunjukkan klausula yang disiapkan pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku menjadikan konsumen wajib mengikuti keinginan pelaku usaha, bahkan terdapat kecenderungan hak-hak konsumen yang sudah  tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan diabaikan pelaku usaha. Pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara konsisten dan masih mengandalkan keinginan pelaku usaha dengan menggunakan petugas eksternal. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 06 Januari 2020, sekalipun kaidah yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah dengan menghargai konsumen, namun dalam kenyataannya masih terjadi pengambilan/penarikan kendaraan secara paksa. Pelaksanaan eksekusi dalam Putusan MK tersebut mempersyaratkan jika pemberi fidusia (konsumen) enggan menyerahkan objek jaminan fidusia, maka pelaku usaha mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan seperti layaknya eksekusi putusan pengadilan pada umumnya. Terdapat jumlah permohonan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TRADISI MUDIK LEBARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Nuria Febri Rahayu; Agus Machfud Fauzi; Dinda Ayu Aprilianti
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i1.20342

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui intensitas kebijakan berupa regulasi dengan tradisi mudik lebaran yang diberlakukan oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 di Desa Wedoro. Teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial dari Selo Soemardjan. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian fenomenologi Covid-19. Munculnya fenomena tersebut pemerintah mengantisipasi dengan memberlakukan kebijakan berupa regulasi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Namun, nyatanya masih terdapat beberapa warga yang menyempatkan waktu untuk pulang kampung (mudik). Ketika lebaran tiba, warga di desa Wedoro mengikuti anjuran pemerintah untuk lebaran dirumah saja dan tidak  melakukan mudik untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melakukan mudik adalah masyarakat yang mayoritas berkedudukan asli Madura. Dalam tradisi Madura terdapat istilah toren, ketika lebaran  tiba, warga berbondong-bondong mudik lebaran. Sehingga tradisi yang melekat pada kelompok masyarakat tidak dapat diubah atau diganggu gugat meski dalam keadaan tertentu pandemi. Menurut sebagian besar dari mereka tradisi mudik merupakan hal wajib dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, perangkat Desa Wedoro mengeluarkan kebijakan bahwa  setiap warga yang melakukan kegiatan mudik lebaran maka harus membawa surat keterangan sehat dan bebas Covid-19. melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 1 (satu) minggu. Apabila terdapat warga yang teridentifikasi terpapar Covid-19, maka 1 (satu) keluarga melakukan perawatan inap di Puskesmas terdekat dan mendapat dana bantuan dari desa untuk keperluan sehari-hari. Upaya yang dilakukan pemerintah menimbulkan perubahan-perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk pada tatanan pola perilaku masyarakat. Dengan adanya perubahan yang terjadi selalu didasari dengan perencanaan untuk menghasilkan apa yang ingin diwujudkan. Perubahan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan pengendalian atau pengawasan dari yang menghendaki perubahan (agent of change).

Page 7 of 25 | Total Record : 241

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 20, Nomor 2 (Oktober 2025) Volume 20, Nomor 1 (April 2025) Vol 19, No 2 (2024) Vol 19, No 1 (2024) Vol 18, No 2 (2023) Vol 18, No 1 (2023) Vol 17, No 2 (2022) Vol 17, No 1 (2022) Vol 16, No 2 (2021) Vol 16, No 1 (2021) Vol 15, No 2 (2020) Vol 15, No 1 (2020) Vol 14, No 2 (2019) Vol 14, No 1 (2019) Vol 13, No 2 (2018) Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) Vol 11, No 2 (2016) Vol 11, No 1 (2016) More Issue