cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 483 Documents
 2   3   4   5   6 
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Desak Made Setyarini; Ni Luh Mahendrawati; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.12-16

Abstract

Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability company has the possibility to carry out acts against the law both civil and criminal in nature. However, acts against the law can be directly carried out by the company through its organs, or vice versa, acts against the law are carried out by employees and the company is responsible. Based on this, the problem is obtained: 1) what forms of unlawful actions by the Board of Directors in managing a limited liability company (Corporation)? 2) What is the responsibility of the Directors who commit illegal acts? This research method uses normative legal research, with literature studies of primary and secondary legal materials. Based on research findings, it is known that: 1) Forms of unlawful acts carried out by directors: using company money/ wealth for personal gain, company information for personal gain, conducting related parties transactions with companies, prohibiting competition with the company 2) Directors' responsibility for illegal acts is regulated in Law No. 40 of 2007 the directors are responsible for managing the company where the management has to be done by each member of the board of directors, in good faith and full of responsibility. From this, it is necessary to optimize the implementation and supervision of the Corporation Law which substantially provides protection to business stakeholder and other public rights. Keyword: Accountability of Directors, Limited Liability Companies, Action against the Law Abstrak-Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola perseroan terbatas memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatlah permasalahan yakni 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi di dalam mengurus perseroan terbatas? 2) Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa: 1) Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi: mempergunakan uang/ kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi dengan perseroan, larangan bersaing dengan perseroan 2) Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dimana pengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari hal tersebut sebaiknya Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Perseroan Terbatas, Melawan Hukum
Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Trans Serasi Tabanan I Gusti Agung Tria Masdiana Putra; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Puspasutari Ujianti
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.42-46

Abstract

Abstract-Transport is a facility that functions as the transfer of goods or people from one place to another. Seen in the community environment, in fact there are still a number of transporters who carry out actions outside standardization as well as carrying passengers in excess of the prescribed capacity, this has violated traffic rules and violated the rules on consumer protection, In addition, due to the neglected passenger rights and a lack of awareness of passengers in terms of security and comfort as service users, the authors are interested in lifting the title and conducting research on legal protection for public transport passengers at Trans Serasi Tabanan. The problems of this research are; 1. How is legal protection for public transport passengers as consumers of transportation facilities? and 2. What is the responsibility of the carrier for errors that result in losses for public transport passengers? This research is categorized into empirical research, because it wants to know the form of legal protection for Trans Serasi Tabanan passengers. From the results of the research and discussion show that the lack of awareness of the transporters in paying attention to the safety and comfort of passengers and passengers is also less aware of the importance of their rights to obtain security and comfort in using public transportation services so that their rights as service users are ignored.This legal research is expected for the transporters to pay more attention to the comfort and safety of passengers and the passengers are also more selective in using public transport services so that there are no events that can cause harm in any form. Keywords: Legal Protection; Passenger; Public transportation Abstrak-Angkutan merupakan sarana yang berfungsi sebagai pemindah barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dilihat dalam lingkungan masyarakat, kenyataanya masih ada beberapa oknum pengangkut yang melakukan tindakan diluar standarisasi seperti halnya mengangkut penumpang dalam jumlah melebihi kapasitas yang telah ditetapkan , hal ini sudah melanggar tata tertib dalam berlalu lintas serta melanggar tata tertib tentang perlindungan konsumen. Selain itu, adanya hak-hak penumpang yang terabaikan serta kurangnya kesadaran penumpang dalam hal keamanaan dan kenyamanan sebagai pengguna jasa, maka penulis tertarik mengangkat judul dan melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum Trans Serasi Tabanan. Adapun permasalahan dari penelitian ini yakni; 1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum sebagai konsumen fasilitas transportasi? serta 2. Bagaimanakah tanggung jawab pihak pengangkut terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang angkutan umum? Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian empiris, dikarenakan ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penumpang Trans Serasi Tabanan. Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dari pihak pengangkut dalam memperhatikan keamanan dan kenyamanan penumpang serta dari pihak penumpang juga kurang menyadari pentingnya hak-hak mereka untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga hak mereka sebagai pengguna jasa pun terabaikan. Penelitian hukum ini diharapkan bagi pengangkut agar lebih memperhatikan kenyamanan dan keamanan penumpang serta pihak penumpang juga lebih selektif dalam menggunakan jasa transportasi angkutan umum agar tidak adanya kejadian yang dapat menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun. Kata Kunci: Perlindungan Hukum ; Penumpang ; Angkutan Umum
Ekstradisi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Kejahatan Internasiona Dwi Melia Nirmalananda Dewi; I Made Sepud; I Nyoman Sutama
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.17-21

Abstract

Abstract-The presence of a person to a country to escape resulted in the creation of many criminal crimes on an international scale, this requires special treatment, such as the existence of an international agreement, one of which is Extradition. Then it must be reviewed in advance regarding regulation and then move on to understanding the practice of extradition in preventing and combating international crime. The problems in this study are first, how is the regulation of extradition in preventing and combating international crime, second, how is the practice of extradition between countries in preventing and combating international crime. The research method used is a type of Normative research by using a statutory approach, conceptual approach and case approach which are analyzed using systematic techniques by being presented descriptively-analytically assisted with primary, secondary and tertiary legal sources which are collected and then interpreted. Focused on understanding and fulfilling the principles and procedures for compliance with international laws and conventions governing extradition and also focusing on cooperation between interested countries, in collaboration with ICPO-INTERPOL and NCB-INTERPOL who are competent in carrying out extradition. Keywords: Between Countries, Extradition, International Crime. Abstrak-Kehadiran seseorang ke suatu negara untuk melarikan diri mengakibatkan terciptanya banyak kejahatan-kejahatan pidana dengan skala internasional, ini membutuhkan penanganan khusus, seperti adanya perjanjian internasional salah satunya Ekstradisi. Maka wajiblah dikaji terlebih dahulu mengenai pengaturan lalu beranjak ke pemahaman praktek ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional. Adapun permasalah yang didapat dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah pengaturan ekstradisi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional, kedua, bagaimanakah praktek ekstradisi antar negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian Normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang dianalisis menggunakan teknik bersifat sistematis dengan disajikan secara deskriptif-analitis dibantu dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan lalu ditafsirkan. Difokuskan kepada pemahaman dan pemenuhan prinsip-prinsip serta tatacara pelaksanaan sesuai Undang-Undang dan konvensi Internasioal yang mengatur tentang Ekstradisi dan difokuskan pula kepada kerjasama antar negara yang berkepentingan, bekerjasama dengan ICPO-INTERPOL dan NCB-INTERPOL yang berkompeten dalam melaksanakan ekstradisi. Kata Kunci: Antar Negara, Ekstradisi, Kejahatan Internasional.
Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta; Ni Luh Mahendrawati; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.47-52

Abstract

Abstract-In society today checks as securities are commonly used in trade transactions as a practical means of payment, can be transferred from one hand to another, so as to support the smooth running of trade. Checks as unconditional orders from account holders or current accounts to banks to pay a certain amount of money. However, the problem is when submitted to the bank it turns out that the customer's funds at the bank are insufficient to pay the check letter in question or often referred to as a blank check. In this research the author raises the problem of how the responsibility of the issuer checks is related to payment by using a blank check and how is the legal protection of the recipient of the check when receiving payment with a blank check. The type of research used in this paper is normative legal research. In the KUHD, a blank check puller or someone who is at the cost of the check is withdrawn, is obliged to try so that the funds required for payment on the day of submission are interested, even if the check is determined to be paid by a third party, without reducing the towing obligations in accordance with article . Legal protection against recipients of blank checks is a legal guarantee in the form of recourse rights in the event that there is no payment of new recourse rights will arise if the holder of the check certificate does not receive payment from being caught after being asked to pay within 70 days of the issuance date. Keywords: Blank Check, Legal Protection, Regress Rights. Abstrak-Di dalam masyarakat saat ini cek sebagai suatu surat berharga menjadi suatu yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan sebagai alat pembayaran yang praktis, dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain, sehingga dapat menunjang kelancaran perdagangan. Cek sebagai perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Namun demikian yang menjadi masalah adalah pada saat diajukan kepada bank ternyata dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan atau sering disebut sebagai cek kosong. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan bagaimanakah tanggung jawab penerbit cek terkait dengan pembayaran dengan menggunakan cek kosong dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima cek ketika menerima pembayaran dengan cek kosong. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam KUHD, cek kosong penarik atau seseorang yang atas tanggungannya cek itu ditarik, wajib berusaha agar dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pengajuannya ada di tangan tertarik, sekalipun bila cek itu ditetapkan harus dibayar pihak ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban penarik sesuai dengan pasal. Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Kata kunci: Cek Kosong, Perlindungan Hukum, Hak Regres.
Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor FeviLia Dea Ayu; Ida Ayu Putu Widiati; I Wayan Arthanaya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.22-26

Abstract

Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. Keywords: Bill of Lading, International Trade, and Letter of Credit. Abstract-The development and advancement of an industry in trade which is increasingly rapidly influencing the world economy, especially in international trade through exports and imports. The Bill of Lading in Indonesian is known as the "agreement" which is the most important shipping document in the process of shipping goods by sea transportation to reduce responsibility for the risks that will arise in international trade. Bill of Lading (B / L) is one of the important documents of the Letter of Credit (L / C) as a means of payment transactions for exporters and importers. So that the formulation of the problem used: 1) What is the role of the Bill of Lading documents in export-import activities? 2) What is the procedure for applying the Bill of Lading documents in export-import activities? The research method used is the normative legal research method so that the problem approach used is the legislation approach, and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. So that the legal material collection technique used is the documentation technique by processing and analyzing legal materials that have been collected using legal arguments. The results of this study can be concluded that the regulation of the Bill of Lading (B / L) can be seen through the provisions of Article 506, the Commercial Law (KUHD); Article 25 paragraph (1) of Law No. 39 of 2007 concerning Excise. Kata Kunci: Bill of Lading, transaksi international, surat kredit
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang no 13 Tahun 2003 Ni Putu Nita Erlina Sari; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.124-128

Abstract

In the formation of employment agreements, there are two kinds, namely PKWT and PKWTT. However, in its implementation, the implementation of PKWT carried out by the company is not in accordance with the provisions stipulated in the work agreement and the Manpower Act so that the regulation regarding employment is still stretched various constraints and problems as well as challenges faced and require resolution through the court. Based on these explanations, the researcher raised the formulation of the problem 1) How is the Legal Relationship Between Workers and Companies in a Specific Time Work Agreement (PKWT) According to Law Number 13 Year 2003 and 2) What is the Form of Legal Protection Against Workers in a Specific Time Work Agreement Under the Act Law No. 13 of 2003. This study uses normative research methods. The legal materials used are primary, secondary. Work relations that occur between workers and employers are based on an employment agreement as explained by Article 50 of Law Number 13 Year 2003 Regarding Employment. In addition, PKWT can also be updated if the company so wishes. Dalam pembentukan perjanjian ketenaga kerjaan, terdapat dua macam yaitu PKWT dan PKWTT. Namun dalam pelaksanaanya, penerapan PKWT yang dilaksanakan oleh perusahaan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga pengaturan mengenai ketenagakerjaan masih terbentang berbagai kendala dan masalah serta tantangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti mengangkat rumusan masalah 1) Bagaimanakah Hubungan Hukum Antara Pekerja Dengan Perusahaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang di gunakan yaitu primer, sekunder. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha didasarkan atas perjanjian kerja seperti yang dijelaskan oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, PKWT juga dapat diperbarui apabila perusahaan menghendaki.
Penyelesaian Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dalam Perjanjian Arbitrase (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar) Ni Made Intan Maharani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.119-123

Abstract

Aside from going through the courts, there are alternatives that can be passed through the dispute, namely negotiation, mediation and arbitration. Arbitration institutions are bodies chosen by the parties to the dispute to provide decisions regarding certain disputes, these institutions can also provide a binding opinion of a legal relationship from matters that have not arisen yet. The formulation of the problem raised in this study is how this arrangement for dispute resolution of parties who have been bound in an arbitration agreement, as well as how the judges' legal considerations in resolving disputes in an arbitration agreement. This research is a normative legal research. Arrangement for dispute resolution of parties that have been bound in the arbitration agreement is contained in law number 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution, in which the dispute resolution is handed over by professional Arbitrators who will act as judges or private courts who will apply the procedure the way the peace law has been mutually agreed upon by the parties to arrive at a final and binding decision. Judge's Legal Considerations in the Case Verdict of the Denpasar District Court Class I A Number 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. that is based on Article 3 of Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, which states that the District Court is not authorized to adjudicate disputes of parties who have been bound in an arbitration agreement Selain melalui pengadilan, teruntuk mengatasi kasus sengketa ada suatu alternatif yang dapat dilalui, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Lembaga arbitrase merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat dari sebuah keterkaitan hukum dari hal yang belum timbul sengketa. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana ini pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian arbitrase. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Pengaturan penyelesaian sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase yaitu terdapat pada undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitarse dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimana penyelesaian sengketa tersebut diserahkan Arbiter yang profesional yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Dps. yaitu didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam Kadek Karina Putri; I Made Suwitra; I Ketut Sukadana
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.114-118

Abstract

The purpose of this research is to know the shape of the inheritance level (Munasakhat) and to know the resolution of Division of inheritance matters multilevel form (Munasakhat). The inheritance of many implementation Practices occurred, the beneficiary does not immediately complete the Division of the inheritance, which then go on – even then dissolves before the Division of the inheritance is settled, one of the heirs died as well and cause a new inheritance relationship. Such a thing is called with the inheritance level (Munasakhat). At issue is how the heirs wife in part inheritance Decker (Munasakhat) in the concept of Islamic law? And what the resolution of the matter inheritance Decker (Munasakhat), which can meet the sense of fairness of the heir's wife? The research method used is the normative legal research with approach legislation and the approach to the case. Based on an analysis of the discussion of the problem, that the provisions of section heir's wife left her husband dead, that 1/8 part in General and certain, already written and specified in terms of Al-Qur'an Surat Annisa verse 12 and Article 180 Compilation of Islamic law and inheritance through dispute resolution litigation process 2 lanes and Non litigation. The beneficiary can do deal estate subdivision, with the sections agreed the heir or heirs of all willing self-revelation, even though the number of the Division of the inheritance deviate inheritance provisions, provided that all the heirs agree and know the proper heir part he can. The author can give advice that there should be a legal breakthrough which can protect the wife gets to keep the priority of the estate of her husband's remains. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pembagian waris bentuk bertingkat (Munasakhat). Praktik pelaksanaan kewarisan yang banyak terjadi, ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagian waris, yang kemudian berlarut – larut bahkan kemudian sebelum diselesaikan pembagian waris tersebut, salah seorang ahli waris meninggal dunia juga dan menimbulkan hubungan kewarisan yang baru. Hal yang demikian disebut dengan keahliwarisan yang bertingkat (Munasakhat). Permasalahannya adalah Bagaimana bagian waris istri dalam keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep Hukum Islam? Dan bagaimana penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan, bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat. Saran yang dapat penulis berikan seharusnya ada terobosan hukum yang dapat melindungi istri agar tetap mendapat prioritas harta waris tinggalan suaminya.
Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Pt. Furama Villa And Spa Ubud I Gusti Ngurah Agung; I Nyoman Putu Budiartha; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.53-58

Abstract

Abstract-Corporate social responsibility activities or other terms called CSR are corporate obligations where companies are required to be responsible for operational activities in the field of natural resources; CSR is regulated in article 74 of Law No. 40 of 2007 of the Company Law concerning social and environmental responsibilities. In the hotel and service operational activities of PT. Furama Villa and Spa Ubud, located in the village of Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung certainly has a positive and negative impact on the economic, social, cultural and environmental aspects. As for the discussion to be discussed, among others; 1. What is the CSR Program at PT. Furama Villa and Spa Ubud, 2. What are the Implications in the CSR Program at PT Furama Villa and Spa Ubud. This research is an empirical research which is analyzed qualitatively descriptive. Data obtained through interviews with parties involved in CSR activities. Implementation of CSR at PT. Furama has been committed to giving donations to people with disabilities, elementary school scholarships that have ranked I to V and preserving nature by making agro farms. In its implications, the implementation of CSR in companies arises from several aspects, namely: the economy opens up employment opportunities while increasing people's living standards, socially creates positive emotions of the community and companies, and environmentally participates in preserving nature by planting trees and making agro farm. Keywords: CSR, Villa, Tourism Abstrak-Kegiatan tanggung jawab social perusahaan atau istilah lainnya disebut CSR merupakan kewajiban perusahaan dimana perusahaan dituntut untuk bertanggung jawab atas aktivitas oprasional yang kegiatannya di bidang sumber daya alam, CSR diatur dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 UUPT tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di dalam Kegiatan oprasional hotel maupun jasa PT. Furama Villa and Spa Ubud yang berlokasi di Desa Mekar Bhuana, Banjar Bindu, Badung tentu menimbulkan dampak positif dan negatif dalam sektor ekonomi, sosial budaya, lingkungan sekitar. Adapun pembahasan yang akan dibahas antara lain ; 1. Bagaimanakah Program CSR pada PT.Furama Villa and spa Ubud, 2. Bagaimanakah Implikasi dalam Program CSR pada PT Furama Villa and Spa ubud. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan CSR. Adapun penerapan CSR pada PT. Furama sudah dilakukan berkomitmen dengan dilakukannya pemberian sumbangan terhadap penyandang cacat, beasiswa SD yang berprestasi peringkat I sampai V dan melestarikan alam dengan membuat agrofarm. Dalam implikasinya penerapan CSR dalam perusahaan timbul dari beberapa aspek yaitu; ekonomi membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat, sosial terjalinnya emosi positif masyarakat dan perusahaan, lingkungan ikut serta menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon dan membuat agrofam. Kata Kunci: CSR, Villa, Pariwisata
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Yang Melakukan Merger I Kadek Sridana; I Nyoman Putu Budiartha; I Putu Gede Seputra
Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.59-62

Abstract

Abstract-Mergers can be said as a strategy or one way to increase a company, therefore there is a need for legal protection for minority shareholders if they do not agree with the merger but the merger is still implemented, and the shareholders are forced to accept the merger. The formulation of the problem in this case is (1) what is the position of the minority shareholders for the limited liability company that merges? (2) What is the legal protection of minority shareholders in a limited liability company that merges? This research method uses a normative research method by approaching the problem in the form of a draft law that relates to the problem under study. The sources of legal material to be used are sourced from research, the literature in the form of primary legal material and secondary legal material. The result of this study are the legal position of the minority shareholders of the company (PT) that carried out the merger has been regulated in Law number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in Government Regulation Number 27 of 1998 concerning merger, consolidation and takeover of the interests of minority shareholders. In general, the law of limited liability companies is a guideline in the framework of protecting minority shareholders. Protection of minority shares is one of the important things, especially when the company conducts legal actions such as mergers, both preventive legal protection and repressive legal protection. Keywords: Legal protection, shareholders, mergers Abstrak- Merger dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan suatu perusahaan oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas apabila mereka tidak setuju dengan merger namun merger tetap dilaksanakan, dan pemegang saham tersebut dipaksakan untuk menerima merger tersebut. Adapun rumusan masalah dalam hal ini (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan masalah berupa pedekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan yakni bersumber dari penelitian, kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan (PT) yang melakukan merger, sudah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas serta dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tentang kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum hukum perseroan terbatas menjadi pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap saham minoritas merupakan salah satu hal yang penting terutama saat persroan melakukan perbuatan hukum seperti merger baik perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Kata kunci: Perlindungan hukum, Pemegang saham, Merger

Page 4 of 49 | Total Record : 483

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 3 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 3 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 3 (2019): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum More Issue