cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
gung.wibisana1122@gmail.com
Phone
+6281338824881
Journal Mail Official
gung.wibisana1122@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Analogi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27162672     EISSN : 27162680     DOI : 10.22225/jah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official Jurnal Analogi Hukum website. As a part of the spirit of disseminating legal science to the wider community, Jurnal Analogi Hukum Journal website provides journal articles for free download. Jurnal Analogi Hukum is a journal for Law Science that published by Warmadewa University Press. Jurnal Analogi Hukum Journal has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of jurisprudence both from within and outside the country, as well as in the Jurnal Analogi Hukum also contains the field of study related to the Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year of May, August and September submitted and ready-to-publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. Language used in this journal is Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 463 Documents
 1   2   3   4   5 
Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Studi Kasus No. Reg. Perkara: Pdm - 50 /Giany/08/2017) Santosa, I Putu Bagus Eko Hadhi; Arjaya, I Made; Laba, I Nengah
Jurnal Analogi Hukum 88-92
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.88-92

Abstract

Crimes against property are a crime blackmail either accompanied by violence or otherwise accompanied by violence. In this case the crime of extortion is the most frequent crimes committed by some people in carrying out the intentions and deeds for the sake of their interests. So that law enforcers are mainly public prosecutors need to prevent any legal process and need the right applied in criminal acts of extortion in order to give a deterrent effect as well as give rise to legal protection of the community. Problems in the writing of this legal arrangement, namely the Prosecutor in conducting the prosecution of criminal acts of extortion and threatening as well as the procedure of making the demands of the public prosecutor in making demands about the criminal acts of extortion and threatening. Research methods used in this thesis are the normative legal research in assessment based on legal materials and literature is a process to find the rule threatening of law, legal principles or doctrine law in order to answer the legal issues at hand. Approach to the problem of use, i.e. approach legislation and the approach to the case. In this research it can be concluded that based on the law No. 16-year 2004 about the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is the country that is implementing the power of the State, especially in the field of prosecution and in the field criminal set duties and authorities of the Attorney as specified in article 30. Associated with cases of extortion and threatening relic in Gianyar District Court, Prosecutor in making demands under article 368 of the book the laws of criminal law. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah kejahatan pemerasan baik yang disertai dengan kekerasan ataupun tidak disertai dengan kekerasan. Dalam hal ini kejahatan pemerasan merupakan kejahatan yang paling sering dilakukan oleh sebagian orang dalam melaksanakan niat dan perbuatan demi kepentingannya. Sehingga para penegak hukum terutama jaksa penuntut umum perlu mencegah dan perlu memproses hukum apa yang tepat diterapkan dalam tindak pidana pemerasan guna memberikan efek jera serta menimbulkan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Permasalahan dalam penulisan ini yaitu pengaturan hukum jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana pemerasan dan pengancaman serta prosedur pembuatan tuntutan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan perihal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajianya berdasarkan bahan-bahan hukum dan literatur yang merupakan suatu pelaksaan untuk menemukansuatu aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang nantinya dapat menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang kejaksaan Republik Indonesia no. 16 tahun 2004 merupakan Lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya dibidang penuntutan dan dalam bidang pidana mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30. Terkait dengan kasus pemerasan dan pengancaman diwilayah Pengadilan Negeri Gianyar, jaksa dalam membuat tuntutan berdasarkan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian Wibowo, Arief; Widyantara, I Made Minggu; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 34-39
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.34-39

Abstract

Abstract The process of investigating narcotics crimes does not only refer to the Criminal Procedure Code but also refers to Sema Number 4 of 2010 concerning the management of investigations conducted by the police, the problem is How to regulate the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse? And how do you place the perpetrators of abuse in Sema number 4 in 2010? The method used by normatif is conducting field research through interviews sourced from primary data and secondary data, then processed descriptively qualitatively. The arrangement of the police investigation process against perpetrators of narcotics abuse is regulated in the Criminal Procedure Code where police investigators are given investigations to case files. The implementation of the investigation originated with the existence of a report, There is a complaint, in the case of being caught and investigators have begun to investigate an event which is a criminal act the investigator notifies the prosecutor. "Placement of narcotics abuse can be done by Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. Drug rehabilitation is doing it as soon as possible. That requires a psychiatrist or addiction expert who can deal with drug addiction problems. Like other addicts, drug addicts often deny their condition and are difficult to ask for rehabilitation. Usually intervention from family or friends is needed to motivate and encourage drug users to want to undergo rehabilitation. Keywords: Implementation; investigation; narcotics; the abuse Abstrak Proses penyidikan tindak pidana narkotika tidak hanya mengacu pada KUHAP namun juga mengacu pada Sema Nomor 4 tahun 2010 mengenai manajemen penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, permasalahnnya adalah Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika? dan bagaimana penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sema nomor 4 tahun 2010? Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/ data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkotika dan pandangan ahli hukum mengenai narkotika. Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam KUHAP dimana penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan sampai berkas perkara. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber pada adanya laporan, adanya pengaduan dari, oleh karena itu penyidik kepolisian melakukan penyidikan peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, lalu penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Penempatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi ialah merupakan upaya untuk menyelamatkan para pengguna narkotika, oleh sebab itu di perlukan psikiater atau seorang ahli adiksi untuk dapat menangani rasa ketergantungan narkotika. Biasanya para pecandu sering menyangkal kondisinya dan sangat sulit untuk di minta melakukan rehabilitasi, biasanya pada kasus ini di butuhkan dorongan kerluarga maupun teman untuk motivasi untuk pengguna narkoba bisa menjalani program rehabilitasi Kata Kunci: Pelaksanaan; penyidikan; narkotika; penyalahgunaan
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak Supriadi, I Wayan Dedi; Nahak, Simon; Sugiartha, I Nyoman Gede
Jurnal Analogi Hukum 93-98
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.93-98

Abstract

Brainwashing in the world of law is not a new concept. In psychology, the term has been used from time to time in a prisoner of war and religious studies. In the field of criminal law, the accused individuals have been tried though not successfully use brainwashing as criminal defence. This article discusses about how criminal liability against a perpetrator of a criminal offence which has undergone brainwashing before committing the crime and how the criminal sanctions against perpetrators. The aims of research is the first, to know and understand the criminal liability against the perpetrators of the crime are undergoing brainwashing and both to know and understand the criminal sanctions against the perpetrators of criminal acts are undergo brainwashing. This research uses the normative method. The author outlines by explaining how the process of brainwashing going on, particularly in the recruitment of members of terrorism and NII, and then associate the process with the theory of errors, to be able to determine if there is an error in the perpetrator criminal who suffered brain washing, so that based on the principle of geen straf schuld, the offender without may be subject to criminal responsibility. The author also outlines how criminal justice in Indonesia and the United States, addressing the question of brainwashing that emerged in the trial. The result of the discussion was the perpetrator of a criminal offence who had previously undergone brainwashing has error in doing so, so that it may be subject to liability criminal. Cuci otak dalam dunia hukum bukanlah suatu konsep yang baru. Di bidang psikologi, istilah telah digunakan dari waktu ke waktu dalam studi tawanan perang dan keagamaan. Di bidang hukum, terdakwa pidana individu telah mencoba meskipun tidak berhasil menggunakan cuci otak sebagai pembelaan pidana. Artikel ini membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana yang telah mengalami cuci otak sebelum melakukan tindak pidana dan bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku. Tujuan dari penelitian ini ini adalah pertama, untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak dan dan kedua untuk mengetahui dan memahami sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak. Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Penulis menjabarkan dengan menjelaskan bagaimana proses cuci otak terjadi, khususnya pada perekrutan anggota terorisme dan NII, lalu mengaitkan proses tersebut dengan teori kesalahan, untuk dapat menentukan apakah terdapat kesalahan dalam pelaku tindak pidana yang mengalami cuci otak, sehingga berdasarkan asas geen straf zonder schuld, pelaku tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Penulis juga menjabarkan bagaimana peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat menyikapi soal cuci otak yang muncul dalam persidangan. Hasil dari pembahasan adalah pelaku tindak pidana yang sebelumnya mengalami cuci otak memiliki kesalahan dalam melakukan hal tersebut, sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
Penguasaan Tanah Warisan yang dikuasai tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain Suwarintiya, Ida Ayu Putu; Sukadana, I Ketut; Astiti, Ni Gusti Ketut Sri
Jurnal Analogi Hukum 99-103
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.99-103

Abstract

Traditional inheritance law has a collective, major, and individual system. Indigenous peoples in Bali have a system of inheritance which is based on a system called patililinial, which has the understanding that male or male descendants are preferred for inheriting from their families. Problems regarding land tenure without the consent of heirs often occur because the heirs only prioritize their own interests without prioritizing common interests, namely the interests of the entire extended family in the distribution of inheritance. This research was analyze the distribution of inheritance in the traditional legal system of inheritance in Bali and the legal consequences of inherited land without the consent of other heirs? The research method used is normative legal research, namely by conducting a literature study and writing in a descriptive manner from primary and secondary legal materials using the Supreme Court Decision Number 1899 K/Pdt/ 2008. The result of research is distribution of inheritance in the customary law system in Bali, based on a family system including the patrilineal system, that this system draws the lineage of men which means that the right to inherit this system is boys. The legal consequences of inherited land without the consent of other heirs will result in a dispute between the heirs who can take the court if the problems that occur cannot be resolved through a customary institution. So to the heirs who adhere to the Balinese inheritance customary law system in its distribution, carried out with the knowledge of all family members, especially the heirs concerned and with the knowledge of the traditional village. This division of inheritance is based on the nature of Balinese inheritance customary law which adheres to the principle of kinship and deliberation from all legitimate heirs. Hukum adat waris mempunyai sistem kolektif, mayorat, dan individual. Masyarakat adat di Bali memiliki sistem untuk mewaris yang dimana berdasar pada sistem yang disebut patrilinial, yang mempunyai pengertian bahwa keturunan pria atau laki-laki lebih diutamakan untuk mewaris di keluarganya. Permasalahan mengenai penguasaan tanah tanpa persetujuan ahli waris sering terjadi dikarenakan para ahli waris tersebut yang hanya mengutamakan kepentingan tersendiri tanpa mengutamakan kepentingan bersama yaitu kepentingan seluruh keluarga besarnya dalam pembagian waris. Penelitian ini menganalisis tentang pembagian harta (tanah) warisan dalam sistem hukum adat waris di Bali dan akibat hukum tanah warisan yang dikuasai tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan penulisan secara deskriptif dari bahan hukum primer dan sekunder menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1899 K/Pdt/2008. Hasil penelitian ini menemukan pembagian harta warisan dalam sistem hukum adat di Bali, berdasarkan sistem kekeluargaan termasuk sistem patrilinial, bahwa sistem ini melihat dan mengutamakan keturunan laki-laki artinya yang berhak mewaris dalam sistem ini adalah anak laki-laki. Akibat hukum dari tanah waris yang dikuasai tanpa persetujuan ahli waris lain akan mengakibatkan terjadinya perselisihan antara para ahliwaris yang dapat menempuh jalur pengadilan jika permasalahan yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Maka kepada ahli waris yang menganut sistem hukum adat waris Bali dalam pembagiannya, dilakukan dengan sepengetahuan seluruh anggota keluarga khususnya para ahli waris yang bersangkutan dan dengan sepengetahuan desa adat. Pembagian warisan ini berdasarkan sifat hukum adat waris Bali yang menganut asas kekeluargaan dan musyawarah dari seluruh ahli waris yang sah.
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar Fitri, Ni Luh; Budiartha, I Nyoman Putu; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 40-45
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.40-45

Abstract

Abstract A finance or finance institution is a business entity that provides financial assistance to someone in the form of funds and capital goods. Consumer financing is the process of providing loans to consumers to procure goods and payments through the installment system. Collateral is the asset given by the debt to the financing party to be used as a handle and if the consumer breaks the promise or default, the guarantee can be auctioned to pay off the debt. The definition of a fiduciary guarantee institution is the transfer of ownership rights in confidence, Article 1152 paragraph (2) of the Civil Code concerning pawn that explains that the goods used as collateral must not be in the power of the party giving the pledge. The problem examined by the author is the implementation of Fiduciary guarantee by the Debtor in the consumer financing agreement and Default Settlement from the Debtor in the Credit Agreement with Fiduciary Guarantee at PT. Federal International Finance (FIF) Denpasar Branch. The method used in this study is empirical, this research is field research and literature study, namely research carried out by plunging directly into the office of PT. FIF Denpasar Branch and library research studies by reading, studying, and reviewing books, legislation, and internet media. The result of this research is that the object of fiduciary collateral must be registered in order to get both legal certainty. Settlement if the debtor defaults, namely by conducting an auction of goods through a court process and auction agency because the finance party may not force seizure through a debt collector. Keywords: Default; financing institution; fiduciary guarantee Abstrak Lembaga pembiayaan atau finance ialah suatu badan usaha yang memberikan bantuan pembiayaan kepada seseorang berupa dana dan barang modal. Pembiayaan konsumen adalah proses pemberian pinjaman kepada konsumen untuk melakukan pengadaan barang dan pembayarannya melalui sistem angsuran. Jaminan ialah aset yang diberikan oleh terhutang kepada pihak pembiayaan untuk dijadikan pegangan dan apabila pihak konsumen ingkar janji atau wanprestasi maka jaminan tersebut bisa dilelang untuk melunasi hutangnya. Pengertian dari lembaga jaminan fidusia yaitu peralihan hak milik secara kepercayaan, Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tentang gadai yang menjelaskan bahwa barang yang dijadikan jaminan tidak boleh berada pada kekuasaan pihak yang memberikan gadai. Permasalahan yang diteliti penulis yaitu Pelaksanaan pemberian jaminan Fidusia oleh Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan Penyelesaian Wanprestasi dari pihak Debitur dalam perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Denpasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara Empiris, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke Kantor PT. FIF Cabang Denpasar dan penelitian studi kepustakaan dengan membaca, mengkaji, serta menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan media internet. Hasil dari penelitian ini adalah objek jaminan fidusia harus didaftarkan hal ini bertujuan supaya kedua belah pihak mendapatkan kepastian hukum. Penyelesaian apabila debitur wanprestasi yaitu dengan melakukan pelelangan barang melalui proses pengadilan dan badan lelang karena pihak finance tidak boleh melakukan sita paksa melaui debt collector. Kata Kunci: Wanprestasi; lembaga pembiayaan; jaminan fidusia
Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika Sari, Intan Permata; Suryawan, I Gusti Bagus; Sujana, I Nyoman
Jurnal Analogi Hukum 104-109
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.104-109

Abstract

Narcotics are indeed badly needed for health care, but when its misused narcotics will make people become dangerous, let alone to make people dependent so hard it let go of that dependency in the body. Narcotics himself has become the enemy in the countries to be destroyed because the effect is so dangerous to human life and could weaken national resilience. Enforcement of criminal laws against narcotics not apart on principles of criminal law in order to realize a certainty of law from any form of settlement of the matter the crime of narcotics on the basis of the legal system of Indonesia. This research aims to find out how law enforcement undertaken against narcotics addicts, and to find out how law enforcement measures to prevent narcotic addicts. The research results obtained are law enforcement against narcotics addicts who where its application has not pursuant to section 127 subsection (3) and section 54 of the Act Number 35 Year 2009 About Narcotic addicts which is supposed to be in rehabilitation instead of prison, given the addicts are simply victims and sick people is not a hustler given jail sanctions. Narkotika yang memang sangat diperlukan untuk Kesehatan, tapi ketika narkotika yang disalahgunakan akan membuat orang menjadi berbahaya, apalagi untuk membuat orang tergantung begitu keras untuk melepaskan bahwa ketergantungan dalam tubuh. Narkotika sendiri yang menjadi musuh di negara-negara untuk dimusnahkan karena pengaruh jadi berbahaya bagi kehidupan manusia dan bisa melemahkan ketahanan nasional. Penegakan hukum pidana terhadap narkotika tidak terpisah pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dari segala bentuk penyelesaian masalah kejahatan narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dilakukan terhadap pecandu narkoba dan untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah pecandu obat bius penegakan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah hukum penegakan terhadap narkotika addict’s yang mana penerapannya memiliki tidak sesuai dengan bagian 127 ayat (3) dan bagian 54 dari undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika addicts yang seharusnya rehabilitasi sebaliknya penjara, mengingat pecandu hanya korban dan orang sakit tidak pengedar diberikan sanksi penjara.
Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan Terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penataan Toko Swalayan Dewi, Ayu Putu Putri Shinta; Suryawan, I Gusti Bagus; Suryani, Ni Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 46-51
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.46-51

Abstract

Abstract Representative Council (DPRD) is an element of regional government administering that is equal to the local government in making regional regulations in implementing regional autonomy, so that a good performance is needed between the executive and the legislative to create good governance. This study examines the mechanism of the implementation of the supervisory function, the follow-up to violations of a Regional Regulation, obstacles and efforts to overcome the obstacles that arise in carrying out the supervisory function carried out by the Tabanan Regency DPRD on the implementation of Regional Regulations. Approach to the problem used in empirical legal research is the legal sociology approach where legal research is taken from the facts in a society, legal entities or government, observation and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the supervisory function of DPRD Tabanan Regency on the implementation of local regulations has been carried out properly in accordance with applicable regulations and mechanisms, and supervision of these regulations is carried out with the following mechanism: DPRD Conducts work meetings, field visits, hearings. The follow-up action of DPRD Tabanan Regency on violations in Regional Regulation number 14 in 2018 concerning the Arrangement of Supermarkets is by sending recommendations to the relevant OPD to provide shopkeepers with a warning letter that violates the provisions and if it is not heeded the shop must be closed. The obstacles that are often faced are the lack of understanding among council members about the limitations and scope of conducting supervision of the Perda and the lack of participation from the community. The step of the Tabanan Regency DPRD to overcome obstacles is by providing experts in order to support the smooth functioning of the DPRD in carrying out the oversight function. Keywords: Local Regulation ; Representative Council Tabanan Regency; Supervision Function Abstrak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan merupakan unsur penyelenggaran pemerintahan daerah yang sejajar dengan pemrintah daerah dalam membuat peraturan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga diperlukan sebuah kinerja yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan, upaya hukum terhadap pelanggaran sebuah Perda, hambatan-hmbatan serta upaya mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam melakukan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tabanan terhada pelaksanaan Peraturan Daerah. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini yaitu pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap Perda dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat. Tindak lanjut DPRD Kabupaten Tabanan terhadap pelanggaran dalam Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penataan Toko Swalayan adalah dengan cara mengirimkan rekomendasi kepada OPD terkait untuk memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada pemilik toko yang melanggar ketentuan dan apabila tidak diindahkan maka toko tersebut wajib untuk ditutup. Sedangkanyang menjadi hambatan DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman anggota dewan terhadap ruang lingkup dan batasan-batasan dalam melakukan fungsi pengawasan dan kurangnya pasrtisipasi dari masyarakat. Langkah DPRD Kabupaten Tabanan dalam mengatasi hambatan adalah dengan cara menyediakan tenaga ahli khusus dalam rangka mendukung kelancaran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kata Kunci: Perda; DPRD Kabupaten Tabanan; fungsi Pengawasan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cv Febrio Garmen Denpasar Febriani, Cynthia; Mahendrawati, Ni Luh; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 52-56
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.52-56

Abstract

Abstract Work agreements bring problems, for companies that have different problems. Problems that occur General entrepreneurs will always be strong parties and temporary workers on the weak side. Power differences caused by "exploitation" by employers against workers. Legal Protection against Termination of Employment (PHK) in Company Regulations (PP), namely preventive legal protection facilities and legal representation. The means of preventing legal protection are manifested by the development of party negotiations related to norms (layoffs), while representative legal protection is mandated in government legislation. The problems of this study are the regulations concerning and the law of the Specific Time Work Agreement for workers and employers in the CV. Febrio Garmen Denpasar. This study uses the empirical legal method that is looking for facts in its implementation on the CV. Febrio Garmen, then resolved with legal provisions in the implementation of a certain time employment agreement. The results of the study show the implementation of the law on the work agreement of a certain time on the CV. Febrio Garmen is in accordance with the laws and regulations, namely Article 1313 KUH Perdata Book III Chapter II concerning Engagement born of an agreement and regulated by the government by issuing separate money. Legal consequences of work agreements with termination of employment (layoffs) and workers' agreement on work agreements or company regulations (PP). As a result of the work agreement specifically for contract workers CV. Febrio Garment in the execution of workers can be dismissed for canceling work agreements or company regulations (PP). Legislation that approves the agreed allowance must be obtained by workers, so that workers cannot receive severance pay if dismissed. Keywords: Implementation of agreement; specific time work agreement Abstrak Perjanjian kerja mendatangkan masalah, pada perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Masalah yang terjadi umumnya pengusaha akan selalu menjadi pihak yang kuat dan sementara pekerja berada di pihak yang lemah. Perbedaan kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya “eksploitasi” yang dilakukan pihak pengusaha terhadap pekerja. Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam Peraturan Perusahaan (PP), yakni sarana perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan pembangunan sarana perundingan para pihak terkait norma terhadap (PHK), sedangkan perlindungan hukum secara represif diwijudkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan akibat Hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja dan pengusaha di CV. Febrio Garmen Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam pelaksanaanya di CV. Febrio Garmen, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Febrio Garmen sudah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata Buku III Bab II tentang Perikatan yang lahir dari perjanjian dan ditetapkan oleh pemerintah kecuali uang pisah. Akibat hukum dari perjanjian kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan(PP). Akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak CV. Febrio Garmen dalam pelaksanaan pekerja dapat diberhentikan apabila melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (PP). Peraturan perundangan menetapkan bahwa uang pisah bukanlah hak wajib yang bisa didapatkan oleh pekerja, sehingga pekerja tidak menerima pesangon jika diberhentikan. Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Darmika, Gede Arya Aditya; Nahak, Simon; Sudibya, Diah Gayatri
Jurnal Analogi Hukum 110-113
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.110-113

Abstract

In the circulation of Narcotics and illegal drugs in Indonesia is very troubling and concern societies, and almost everything in the media airing the arrest of illicit traffic in Narcotics and other criminal acts. Similarly on the profession of policing, has a code of ethics that applies to the police and police functions. Code of ethics for the profession of policing is not only based on the requirements of professionalism, but also the normative basis has been set in Act 2 year 2002 Number of State police of the Republic of Indonesia that followed up with Regulations Assistant Police Number 7 Year 2006 Police Profession and Assistant Police Regulation Number 8 year 2006 regarding the Organization of work of the Commission and the code of ethics of the profession of the national police, so the Police Profession code of ethics binding applies to any members of the State police The Republic Of Indonesia. This research was analyze law enforcement by police in Narcotics criminal acts committed by members of the Police and the sanctions against members of the police who commit the crime of narcotics? The type of research used is type of normative legal research namely legal research conducted by way of examining the regulations associated with the Act No. 35 of the year 2009 about narcotics. After the legal materials acquired and collected, legal materials and then processed and analyzed with the legal arguments based on deductive logic of law-inductive (General-special). The authors can conclude that the matter of settlement of Narcotics made by police of the same with society in General through the judiciary. Dalam peredaran Narkotika dan obat terlarang di Indonesia sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, dan hampir setiap hal di dalam media ditayangkan penangkapan peredaran gelap Narkotika dan tindak pidana lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari, pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 7 Tahun 2006. Masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yakni dengan melaksanaan penelitian hukum dengan mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah bahan penelitian diperoleh dan dikumpulkan, bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan argumentasi hukum berdasarkan logika hukum deduktif-induktif (umum-khusus). Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkara penyelesaian Narkotika yang dilakukan oleh kepolisian sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum.
Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps) Sonbai, Elisabeth Ayustina Putri Korassa; Karma, Ni Made Sukaryati; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 57-61
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.57-61

Abstract

Abstract Examination of preparations is the first step in resolving State Administrative disputes. Preparatory examination has a very important role, as the gateway to a state administrative dispute to be examined at the State Administrative Court. Before entering into an examination of the subject matter at an ordinary session that is open to the public, the Plaintiff is given the opportunity to perfect his lawsuit that is not perfect and to the Defendant can be asked for information or explanation regarding the State Administrative Decision that has been sued. Preparatory checks are held because remembering the Plaintiff in the State Administrative Court is generally a citizen who has a weak position, when compared to the Defendant as a State Administration Officer. The results of this study are seen in the case of decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS according to the rules contained in Article 63 of Act No. 5 of 1986 the plaintiff's claim must be declared not accepted by the Panel of Judges. So from that it can be concluded (1) Existence of preparatory checks in resolving disputes in the State Administrative Court? (2) The legal consequences of preparatory examinations in resolving disputes in decision no. 4 / G / 2017 / PTUN.DPS in the State Administrative Court? The problems that will be discussed will be reviewed based on the normative point of view; the approach used in this study is the legislative approach and the case approach, namely the approach used by reading the applicable literature and legislation. Keywords: Disputes; examination; preparation; state administrative court Abstrak Pemeriksaan persiapan adalah langkah awal dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. Pemeriksaan persiapan memiliki peranan yang sangat penting, sebagai pintu gerbang suatu sengketa tata usaha negara untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara pada sidang acara biasa yang terbuka untuk umum, Penggugat diberikan kesempatan untuk menyempurnakan gugatannya yang belum sempurna dan kepada Tergugat dapat dimintai keterangan atau penjelasan yang berkenaan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang telah di gugat. Diadakannya pemeriksaan persiapan dikarenakan mengingat Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara pada umumnya adalah warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang lemah, apabila dibandingkan dengan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Hasil penelitian ini dilihat dalam perkara putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS sesuai aturannya yang terdapat dalam Pasal 63 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim.Maka dari itu dapat disimpulkan (1) Eksistensi pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara? (2) Akibat hukum dari pemeriksaan persiapan dalam penyelesaian sengketa putusan no 4/G/2017/PTUN.DPS di Pengadilan Tata Usaha Negara? Permasalahan yang akan dibahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang digunakan dengan membaca literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci: Sengketa; pemeriksaan; persiapan; pengadilan tata usaha negara

Page 2 of 47 | Total Record : 463

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue 411-416 406-410 405-410 404-408 401-405 399-403 398-404 396-400 393-398 393-397 390-395 388-392 384-389 383-387 382-388 382-387 382-386 378-382 377-383 376-381 375-381 372-377 372-376 370-375 369-375 368-374 366-371 364-369 363-369 363-368 361-367 361-365 360-365 358-362 356-363 356-360 355-362 354-360 354-359 353-357 351-355 350-355 350-354 347-353 347-352 346-353 346-350 344-349 341-346 341-345 338-345 338-343 336-343 336-340 335-340 331-337 331-335 330-335 329-334 328-337 328-332 326-330 324-330 324-329 323-329 323-328 322-327 320-325 318-323 317-323 317-322 317-321 316-321 315-319 312-316 311-317 311-316 311-315 310-316 310-314 306-310 305-311 305-310 305-309 304-310 304-309 300-305 300-304 299-304 299-303 298-304 296-303 294-299 293-298 293-297 289-295 289-293 288-293 288-292 287-292 283-287 282-288 282-287 281-286 279-286 278-282 277-282 277-281 276-281 276-280 273-278 272-276 271-276 270-277 269-275 267-272 266-271 266-270 265-270 264-269 262-268 261-266 261-265 260-265 259-264 258-263 256-262 256-261 256-260 254-259 254-258 252-257 251-255 250-255 249-255 249-253 246-251 245-250 244-248 243-249 243-248 242-248 240-245 240-244 239-244 239-243 238-242 236-242 235-241 235-239 234-239 233-238 232-237 230-234 229-235 229-234 228-233 228-232 227-232 226-231 225-229 224-228 223-228 223-227 221-227 221-224 220-226 220-225 219-223 218-222 217-222 215-220 215-219 214-219 213-217 212-218 210-216 210-214 209-214 207-213 207-212 206-211 206-209 204-208 203-209 203-208 202-206 201-206 201-205 199-205 198-203 197-202 197-201 196-200 195-200 193-198 193-197 192-196 191-196 190-195 188-194 187-192 187-191 185-190 184-189 183-187 182-186 181-186 179-184 179-183 177-182 177-181 176-181 175-180 172-178 172-176 170-176 170-175 169-174 168-174 167-171 166-171 165-169 163-168 162-167 162-166 161-164 160-165 160-164 158-162 156-161 156-160 155-159 154-159 153-157 152-155 151-155 150-155 148-154 148-153 148-152 147-151 146-150 144-149 143-149 143-147 142-147 142-146 141-145 138-143 137-142 136-141 136-140 135-141 132-137 131-136 130-136 130-135 129-135 129-134 128-135 126-131 125-129 124-130 124-128 122-128 121-127 120-125 120-124 119-124 119-123 118-123 116-121 114-119 114-118 112-117 111-120 111-115 110-113 109-113 106-113 106-111 106-110 105-110 104-109 104-108 103-108 101-105 100-105 99-104 99-103 98-103 98-102 96-100 94-99 93-99 93-98 93-97 92-98 90-95 89-93 88-92 87-91 86-92 84-89 83-88 83-87 82-87 81-85 79-86 79-83 78-82 77-82 77-81 76-81 74-80 74-78 73-77 72-78 71-76 71-75 68-73 68-72 67-70 66-70 65-71 64-70 63-67 62-67 62-66 61-66 60-65 59-64 59-62 58-63 57-61 55-60 55-59 54-57 53-58 52-56 51-58 50-54 48-54 48-53 47-52 47-51 46-51 44-50 44-49 42-47 42-46 41-47 40-45 39-43 37-43 37-41 36-41 34-40 34-39 33-38 32-36 31-36 30-35 28-33 28-32 27-31 26-30 23-29 22-27 22-26 21-27 20-25 17-21 16-21 14-20 13-22 12-19 12-16 11-16 11-15 8-13 8-12 7-13 7-11 6-11 6-10 1-7 1-6 1-5 More Issue