cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
WIDIA SARI TRESNOATI
Contact Email
widiasaritresnoati@fasos.ukri.ac.id
Phone
+6285242124861
Journal Mail Official
ijipublication1@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 27741907     EISSN : 27741915     DOI : https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.663
Core Subject : Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Komunikasi
Articles 188 Documents
 15   16   17   18   19 
Tren Penelitian Global dalam Komunikasi Keluarga dan Praktik Pengasuhan Anak: Sebuah Studi Bibliometrik Nur Alam R; Muh Iqbal Sultan; Muh Akbar; Firmansyah Firmansyah
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.897

Abstract

Komunikasi keluarga adalah fondasi esensial dalam praktik pengasuhan, namun kompleksitas isu sosial dan teknologi telah menyebabkan fragmentasi literatur yang mendesak untuk dipetakan secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kognitif, mengidentifikasi tren tematik, dan merumuskan agenda riset masa depan dalam kajian komunikasi keluarga dan pengasuhan. Metode yang digunakan adalah analisis bibliometrik pada 235 dokumen artikel terindeks Scopus, mencakup rentang waktu luas dari 1995 hingga 2025. Analisis deskriptif, co-citation, dan co-occurrence kata kunci dilakukan menggunakan perangkat lunak VOSviewer dan R-Bibliometrix. Hasil menunjukkan bidang yang matang dengan rata-rata sitasi 14,56 per artikel dan Indeks-H 36, menegaskan adanya inti literatur yang sangat berpengaruh. Tren tematik mengonfirmasi pergeseran dari fokus historis (konseling dan konflik marital) ke tiga kluster kontemporer yang dominan: Komunikasi dalam Konteks Kesehatan dan Keadilan Sosial (diwakili oleh McLemore, 2018), Dinamika Pengasuhan Digital dan Teknologi (Clark, 2012), dan Konsekuensi Overparenting (Segrin, 2012). Kesenjangan penelitian ke depan harus diprioritaskan pada integrasi tematik digitalisasi, konteks migrasi transnasional (Pribilsky, 2004), dan isu kesetaraan ras/kesehatan, terutama di konteks Global South. Studi ini berhasil menyediakan peta jalan yang objektif dan berbasis data bagi akademisi dan perumus kebijakan untuk memandu riset yang lebih fokus dan berdampak di masa mendatang.
Fenomena Job Hugging pada Generasi Milenial di Tengah Ketidakpastian Dunia Kerja Fauzan Ahdi Widyaputra
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.927

Abstract

Fenomena job hugging merujuk pada kecenderungan karyawan untuk mempertahankan pekerjaannya meskipun mengalami ketidakpuasan kerja, sebagai respons terhadap ketidakpastian dunia kerja yang semakin kompleks. Fenomena ini semakin mengemuka di kalangan generasi milenial yang menghadapi tekanan ekonomi, kompetisi pasar tenaga kerja, dan perubahan organisasi yang cepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena job hugging dari perspektif hubungan masyarakat (Public Relations) internal, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi dan relasi antara organisasi dengan publik internalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tim public relations internal dan karyawan milenial di sektor formal, yaitu PT. Akur Pratama (Yogya Group), serta diperkuat dengan observasi partisipatif dan studi dokumentasi internal perusahaan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menekankan pada proses pemaknaan pengalaman subjektif informan terhadap keamanan kerja, loyalitas, dan komunikasi internal, dengan tahapan: transkripsi data, reduksi data, pengkodean terbuka, pengelompokan tema, dan penarikan makna esensial pengalaman informan. Proses analisis mengacu pada langkah fenomenologis interpretatif untuk mengidentifikasi konstruksi makna loyalitas, keamanan kerja, dan peran komunikasi public relations internal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa job hugging dipengaruhi oleh persepsi ketidakpastian ekonomi, keterbatasan mobilitas kerja, serta konstruksi komunikasi organisasi internal yang menekankan stabilitas dan keamanan. Praktik public relations internal berperan signifikan dalam membentuk makna loyalitas dan kepercayaan karyawan. Namun, komunikasi yang bersifat satu arah dan minim dialog berpotensi menciptakan loyalitas semu (pseudo-loyalty), yang secara jangka panjang dapat memengaruhi kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan reputasi organisasi.
Laporan Observasi: Implementasi Layanan Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa Nadia Aprilia Rahman; Arianto Arianto; Muh Akbar
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.942

Abstract

Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) merupakan bagian penting dalam menjamin kelayakan teknis kendaraan dan keselamatan lalu lintas di daerah. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara jumlah kendaraan yang beroperasi dengan kendaraan yang mengikuti pengujian berkala, yang menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan data serta komunikasi pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam konteks ini, efektivitas layanan KIR tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis layanan pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari komunikasi pelayanan publik pada sektor transportasi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), serta laporan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja layanan KIR di Kabupaten Gowa tergolong baik, ditandai dengan peningkatan jumlah kendaraan yang mengikuti pengujian serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Namun demikian, kesenjangan partisipasi pengujian masih menjadi tantangan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan data KIR untuk mendukung komunikasi pelayanan publik dan kebijakan transportasi berbasis data.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Duta Mustajab; Muhammad Sawir; Siti Fatimah; Muhamad Yamin Noch
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.948

Abstract

Fenomena empiris di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menunjukkan adanya paradoks dalam proses legislasi, di mana tahapan formal telah dijalankan secara prosedural, namun partisipasi publik masih terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik antar fraksi melalui mekanisme lobi, yang berpotensi menggeser substansi kebijakan dari orientasi kepentingan masyarakat menuju kompromi politik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme legislasi dan pengambilan keputusan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam konteks Otonomi Khusus. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kompleksitas proses legislasi daerah yang melibatkan berbagai aktor, serta tantangan dalam mengintegrasikan aspek prosedural dan partisipatif dalam pembentukan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan terdiri dari tahap perencanaan, pembahasan, sinkronisasi, dan penetapan melalui sidang paripurna yang dilakukan secara kolektif-kolegial. Namun demikian, terdapat kendala utama berupa minimnya partisipasi publik akibat kebijakan efisiensi anggaran, dominasi lobi politik antar fraksi, serta dualisme penafsiran kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme legislasi yang berjalan masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi bermakna. Oleh karena itu, diperlukan penguatan model legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat Papua.
Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Abstract

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal.    Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.
Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Adi Asrul; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
Pengembangan Model Kebijakan Aksebilitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pecegahan Stunting di Kabupaten Sinjai Andi Mudzil Djalil; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1008

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, berdampak negatif pada kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah. Tingginya kasus stunting dipengaruhi oleh terbatasnya akses layanan kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Kabupaten Sinjai, dengan beragam karakteristik wilayah, berpotensi mengalami ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan dalam upaya pencegahan stunting serta mengembangkan model kebijakan yang efektif di Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas layanan kesehatan telah berjalan melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, dan kader kesehatan. Implementasi tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan akses geografis, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian data sasaran, keterbatasan sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menghasilkan Model Kebijakan Aksesibilitas Layanan Kesehatan Terintegrasi dalam Pencegahan Stunting yang terdiri atas enam komponen utama, yaitu penguatan akses geografis, akses ekonomi, akses informasi, akses administratif, integrasi data, dan kolaborasi lintas sektor. Model ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, ketepatan sasaran intervensi, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.
Inovasi Produk Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kuliner di Kota Makassar Harwin Harwin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.1041

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner berperan sebagai elemen fundamental dalam ekonomi kreatif, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, terutama di kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi produk sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM kuliner di Kota Makassar. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang dengan adanya perubahan preferensi konsumen, inovasi produk menjadi faktor yang sangat penting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan yang dilibatkan terdiri dari pemilik UMKM kuliner, konsumen, serta pihak-pihak terkait yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk yang diterapkan oleh UMKM kuliner di Kota Makassar mencakup beberapa aspek, yaitu pengembangan variasi menu, peningkatan kualitas rasa, inovasi dalam kemasan, serta pemanfaatan media digital untuk promosi produk. Inovasi-inovasi tersebut terbukti berhasil meningkatkan minat konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi UMKM dalam kompetisi di sektor kuliner. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inovasi produk merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM kuliner di Kota Makassar, dari perspektif kualitas produk, pemasaran, maupun keberlanjutan usaha.
Ketidaksesuaian Kebijakan Publik dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dalam Pengelolaan Lahan Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Indiriani Muin; Andi Amalia Suhra; Abd.Haris Zainuddin
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.925

Abstract

Ketidakharmonisan antara kebijakan publik sektoral dan prinsip Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 terus memengaruhi tata kelola pertanahan di Indonesia, ditandai oleh tumpang tindih regulasi, fragmentasi kewenangan, dan konflik agraria yang berulang. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disharmoni, faktor penyebab, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat (termasuk masyarakat adat), dan agenda keadilan agraria. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan tinjauan pustaka sistematis (systematic literature review) terhadap artikel ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen kebijakan terbitan 2017–2025. Data dianalisis melalui analisis isi tematik serta perbandingan normatif (pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan) untuk memetakan relasi antar regulasi, aktor kelembagaan, dan pola implementasi. Hasil sintesis menunjukkan tiga bentuk utama disharmoni: (1) normatif berupa ketidaksinkronan dan duplikasi norma, (2) institusional berupa fragmentasi mandat dan lemahnya koordinasi lintas sektor, serta (3) implementatif berupa praktik perizinan/pengadaan tanah yang tidak konsisten dengan fungsi sosial tanah. Disharmoni diperkuat oleh orientasi pembangunan yang ekonomistik, rendahnya policy coherence, dan pengakuan yang terbatas terhadap pluralisme hukum. Temuan ini berdampak pada ketidakpastian hukum, marginalisasi kelompok rentan, dan terhambatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan publik dan hukum agraria melalui penguatan UUPA sebagai rujukan payung, integrasi kebijakan lintas sektor berbasis bukti, serta tata kelola partisipatif yang menjamin perlindungan hak masyarakat.
Formulasi Hukum Pidana dalam Menanggulangi Fenomena Judi Online Sebagai Patologi Sosial di Indonesia Muhammad Ibnu Maulana Ruslan; Andi Santri Syamsuri; Mahar Muharram Hamzah Assabrun Malik; Muhammad Ikhwan Rahman
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.926

Abstract

Fenomena perjudian daring di Indonesia telah mengalami eskalasi mengkhawatirkan dan bertransformasi menjadi bentuk patologi sosial yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi formulasi hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi judi online melalui perspektif patologi sosial serta merumuskan model penanggulangan yang integratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif untuk menarik preskripsi dari norma hukum positif menuju problematika penyakit masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memperkuat regulasi melalui UU ITE 2024 dan KUHP Nasional, Formulasi saat ini masih bersifat domestik-reaktif dan retributif. Penegakan hukum seringkali hanya menyentuh gejala permukaan dengan berfokus pada pengguna akhir (end-user), namun gagal menjangkau aktor intelektual lintas negara serta infrastruktur finansial sindikat. Kesimpulannya, pendekatan hukum konvensional tidak memadai untuk menyembuhkan adiksi psikososial dan disorganisasi nilai akibat judi online. Penelitian ini merekomendasikan transformasi kebijakan kriminal ke arah model integratif yang menyeimbangkan strategi penal seperti perampasan aset melalui instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan strategi non-penal yang meliputi penguatan literasi digital, rehabilitasi psikososial bagi korban adiksi, serta kolaborasi lintas sektoral global.

Page 17 of 19 | Total Record : 188

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 3 (2025): Juli 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 2 (2025): Maret 2025, IJI Publication Vol. 5 No. 1 (2024): Nopember 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 3 (2024): Juli 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 2 (2024): Maret 2024, IJI Publication Vol. 4 No. 1 (2023): Nopember 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 2 (2023): Maret 2023, IJI Publication Vol. 3 No. 1 (2022): Nopember 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 3 (2022): Juli 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 2 (2022): Maret 2022, IJI Publication Vol. 2 No. 1 (2021): Nopember 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 3 (2021): Juli, 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 2 (2021): Maret 2021, IJI Publication Vol. 1 No. 1 (2020): Nopember 2020, IJI Publication More Issue