cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Hamzah
Contact Email
mohhamzahh262@gmail.com
Phone
+6285330661986
Journal Mail Official
jurnalattafakur.staiza@gmail.com
Editorial Address
Trebung, Tlambah, Kec. Karangpenang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur 69254
Location
Kab. sampang,
Jawa timur
INDONESIA
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by STAI Az-Zain Sampang
ISSN : -     EISSN : 30891477     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Art, Social,
Religion Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
At-Tafakur: Journal of Sharīʿah and Legal Sciences (e-ISSN: 3089-1477) is a high-quality research journal dedicated to the advancement of scholarship in the fields of Islamic law and legal studies. The journal is published by the Islamic Family Law Study Programme, Department of Sharīʿah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Zain Sampang, and serves as a platform for researchers, academics, and legal practitioners to disseminate research findings and progressive, reflective scholarship. The journal is published biannually, in March and August, and aims to provide a reputable academic platform for the scholarly community and legal practitioners. At-Tafakur is committed to promoting and disseminating knowledge that contributes to the development of both the theory and practice of Islamic law and law in general. The focus and scope of the journal include legal studies, Islamic family law, Islamic criminal law, Islamic economic law, constitutional law, Islamic law and gender, Islamic law and society, as well as Islamic law and politics.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Peran Negosiasi Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan Nurul Iman
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penyelesaian sengketa waris melalui negosiasi di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Permasalahan waris sering kali menjadi sumber konflik antar anggota keluarga, terutama jika tidak ada kejelasan pembagian aset atau komunikasi yang baik antar ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi untuk menggali secara mendalam proses negosiasi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan konflik waris secara kekeluargaan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa sebagai mediator. Kepala desa berperan penting dalam memfasilitasi musyawarah, memberikan solusi alternatif, dan menjaga hubungan sosial agar konflik tidak berlarut. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan persepsi ahli waris, emosi yang memuncak, serta kurangnya pemahaman hukum waris. Namun, pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan prinsip-prinsip negosiasi terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kepala desa dan pendekatan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.
Analisis Hukum atas Sengketa Donasi Yayasan Novi dan Agus: Isu Transparansi, Penyalahgunaan Dana dan Peran Mediasi dalam Penyelesaiannya Miatul Khoir
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengupas sengketa donasi antara Yayasan Novisebagai penggalang donasi dan Agus sebagai penerima donasi. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengobatan mata Agus akibat penyiraman air keras diduga disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar hutang keluarga. Kurangnya transparansi Agus dalam melaporkan mutasi, penggunaan dana serta pengungkapan bahwa jumlah donasi mencapai 1,5 miliar, bukan 500 juta seperti yang dilaporkan sebelumnya, memicu konflik lebih lanjut. Meskipun sudah ada mediasi yang difasilitasi oleh Denny Sumargo, sengketa berlanjut ketika Agus menuntut Novi (Pemilik Yayasan Pertiwi) atas pencemaran nama baik. Dalam pendekatannya, Artikel ini menggunnakna pendekatan Normatif-Yuridis dengan penyajian kualitatif deskriptif yang mana bahan data didapat dari sumber sekunder seperti Jurnal, laporan media dan pernyataan publik dari pihak Yayasan Novi dan Agus baik dari podcas dan lain-lainnya. Adapaun hasil dari penelitian ini antara lain; (1) Terdapat hukum yang dapat dijadikan landasan dari konflik ini baik secara Hukum Perdata Maupun Pidana; (2) Mediasi sebagai Penyelesaian alternative dianggap tidak mampu meredam konflik Sengketa (3) Penyelesaian sengketa yang inovatif tetap perlu berpijak pada prinsip good governance, legalitas, dan akuntabilitas social separti serap aspirasi.
Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penegakan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Dwiana Adinda; Alfah Salam; Mulitalia; Darlin Rizki; Sahman Z; Jovial Pally Taran
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ulama di Aceh memiliki peran historis sebagai penasihat agama bagi penguasa, namun dalam konteks pemerintahan saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pengawasan syariat Islam tetap relevan dan efektif dalam sistem pemerintahan sekuler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan, melalui wawancara dengan Ketua MPU Aceh Barat serta observasi langsung di kantor MPU. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tahap pengumpulan, reduksi dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh Barat memiliki tiga komisi utama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Ekonomi, dan Komisi Dakwah, yang berperan dalam menjaga serta membimbing umat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, MPU menghadapi kendala seperti pluralitas masyarakat, perbedaan interpretasi ajaran Islam, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi agar peran ulama tetap kuat dan pengawasan syariat Islam dapat berjalan secara efektif dalam sistem pemerintahan saat ini.
Aṣ-Ṣulḥu Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Akad Ba’i as-Salam: Perspektif Imam Sayyid Sabiq Masrufah; Moh. Ainol Yakin Putra; Moh. Farhan Hidayat
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akad ba’i as-salam menjanjikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa antara pihak penjual dan pembeli akibat keterlambatan pengiriman, penurunan kualitas barang, bahkan kegagalan total dalam memenuhi kewajiban. Dengan ini perlu kiranya konsep penyelesaian dengan damai (aṣ-ṣulḥu), yang dalam hal ini teori Sayyid Sabiq dijadikan sebagai pendekatan yang tepat dalam perdamaian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun dengan menelaah keseluruhan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa akad ba’i as-salam dalam praktik muamalah modern memiliki ciri khas berupa keabsahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kontrak yang bersifat mengikat secara hukum, serta hubungan yang erat antara tingkat risiko dan kepercayaan antarpihak. Pemikiran Imam Sayyid Sabiq mengenai aṣ-ṣulḥu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pendekatan penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam. Konsep aṣ-ṣulḥu menurut Sayyid Sabiq menyajikan kerangka teoretis yang kokoh sekaligus panduan praktis dalam menangani konflik yang muncul dalam pelaksanaan akad ba’i as-salam.
Pro-Kontra Respon Masyarakat Kecamatan Pegantenan Terhadap Aturan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Pada Masa Pandemi Moh Hilal
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan merupakan suatu akat yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan kata nikah, tazwij atau kata lain yang maknanya sepadan, dalam pelaksanaan Pernikahan, Islam telah menganjurkan untuk diumumkan ke khalayak umum agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat lain, namun setelah adanya aturan tentang pembatasan pengunjung yang membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akat nikah di KUA karena pandemi Covid-19, tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Pasalnya masyrakat beranggapan bahwa aturan tersebut hanya dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat yang mayoritas masyarakat Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan tidak percaya terhadap Virus Covid-19, ditambah lagi tidak adany bukti masyarakat yang secara pasti terjangkit Virus tersebut, namun meski demikian, juga tidak sedikit masyarakat yang juga mentaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan Bersama, mengingat ada pepatah yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu ada dua permasalaan dalam penelitian ini Pertama bagaimana pro kontra dapat terjadi pada masyarakat Kecamatan Pegantenan, Kedua upaya apa saja yang diajukan oleh pegawai KUA Kecamatan Pegantenan dalam pelaksanaan pernikahan pada masa pandemi, dalam penelitian ini penulis menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dalam pelaksanaan penelitiannya. Meskipun demikian banyak masyarakat Kecamatan tidak percaya terhadap aturan yang diberikan dan lebih memilih menikahkan keluarganya kepada tokoh masyarakat.
Kepentingan Terbaik Anak dalam Sengketa Hadhanah: Studi Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2742/Pdt.G/2024/PA.Sby Moh Hamzah; Ahmad Fathorrozi
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ketika perceraian telah sah diputus oleh pengadilan, maka tidak serta-merta persoalan hukum selesai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pada mepat fokus pembahasan, yaitu duduk perkara, legal reasoning, metode penemuan hukum dan analisis pemenuhan asas dalam putusan. Adapun hasil akhirnya, yaitu bahwa meskipun hak pengasuhan sebelumnya telah diberikan kepada ibu berdasarkan putusan sebelumnya, sang ayah mengajukan gugatan pencabutan ḥaḍānah dengan alasan keterbatasan akses terhadap anak.  Majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif Pasal 105 KHI, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak berdasarkan hasil asesmen profesional dari lembaga perlindungan perempuan dan anak. Kemudian metode penemuan hukum yang digunakan dalam perkara ini bersifat kombinatif. Hakim menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis dengan tetap merujuk pada sumber hukum Islam, hukum positif nasional, dan asas kemaslahatan dalam maqāṣid asy-syarī’ah. Adapun dari perspektif pemenuhan asas-asas hukum, putusan ini telah mencerminkan kehati-hatian hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
Studi Komparatif Politik Islam: Legitimasi Kekuasaan dan Negara dari Khilafah Klasik Hingga Modernitas Sekuler Azizatul Istaurina
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik Islam telah mengalami transformasi signifikan dari era khilafah klasik yang berlandaskan mandat ilahi dan konsensus umat menuju era modernitas sekuler yang menekankan kedaulatan rakyat dan negara bangsa. Pergeseran ini menimbulkan tantangan mendasar terkait legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam konteks sosial-politik yang berubah secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif mengenai legitimasi kekuasaan dan konfigurasi negara dalam politik Islam dari masa khilafah klasik hingga modernitas sekuler serta mengevaluasi relevansi nilai-nilai klasik tersebut dalam sistem politik kontemporer yang demokratis dan sekuler. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian literatur dan dokumen hukum serta analisis kritis atas sumber-sumber hukum Islam dan regulasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan pada khilafah klasik bersumber dari agama dan konsensus yang bersifat teokratis-politik, namun dalam praktiknya mengalami deformasi politik yang mengarah pada otoritarianisme dinasti. Di era modern, negara Islam mengadopsi model sekuler yang memisahkan fungsi agama dan negara untuk mengakomodasi pluralitas dan demokrasi, sambil tetap menjaga nilai-nilai moral Islam seperti keadilan dan akuntabilitas. Oleh karena itu, legitimasi kekuasaan dalam sistem politik Islam kontemporer sebaiknya mengintegrasikan prinsip syariat dengan mekanisme demokrasi dan konstitusionalisme agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Yang Tidak Dicantumkan Dalam Amar Putusan Perceraian: Studi Putusan Nomor 770/Pdt.G/2024/PA.Sit Muhammad Muzaki; Risma Nur Arifah; Syabbul Bachri
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi merupakan bagian integral dari proses penyelesaian perkara perceraian di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Pasal 30 ayat (3) menyatakan bahwa apabila mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, hakim pemeriksa perkara wajib mencantumkan kesepakatan tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan. Namun, dalam Putusan No. 770/Pdt.G/2024/PA.Sit, meskipun mediasi dinyatakan berhasil sebagian, kesepakatan yang dicapai tidak dimuat dalam amar putusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kesepakatan perdamaian menurut ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 serta mengkaji akibat hukumnya apabila tidak dicantumkan dalam amar putusan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui studi terhadap putusan dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak dicantumkannya hasil kesepakatan perdamaian sebagian merupakan bentuk pelanggaran prosedural yang dapat menimbulkan cacat formil, ketidakpastian hukum, dan melemahkan kekuatan eksekutorial dari kesepakatan yang telah tercapai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan. Berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, Sudikno Mertokusumo, dan Van Apeldoorn, pencantuman hasil mediasi dalam amar putusan merupakan langkah esensial untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak dalam penyelesaian sengketa secara damai.
Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Ijon Petani Sawah di Desa Siru, Nusa Tenggara Timur Hartati Yuningsih; Muhammad Affan Al-Ghafari H. Kadir
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas praktik transaksi ijon yang terjadi di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, serta sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan atau diabaikan dalam praktik tersebut. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara praktik ijon dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis realitas praktik ijon dan mengkaji penerapannya dalam perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian praktik ijon dengan prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon di Desa Siru masih didominasi oleh sistem yang merugikan petani, seperti bunga tinggi dan ketidakjelasan akad, serta lemahnya pemahaman masyarakat terhadap larangan riba. Meski demikian, terdapat upaya perubahan melalui peran pesantren dan koperasi dalam menyediakan pembiayaan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang mendorong penerapan prinsip ekonomi Islam secara menyeluruh.
Implementasi Mediasi Penal Pada Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam di Polres Bone Farhan Margono; Hamsidar; Dewi Arnita Sari
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi penal dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polres Bone berdasarkan prinsip Restoratif Justice dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kasus KDRT dan kebutuhan pendekatan penyelesaian yang memprioritaskan keadilan substantif dan perlindungan korban. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan mediasi penal dalam kasus KDRT di Polres Bone serta bagaimana relevansinya dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus di Polres Bone, yang memadukan pengumpulan data primer melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif untuk membandingkan temuan lapangan dengan norma hukum positif dan prinsip keadilan. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penal telah mengacu pada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, namun belum optimal dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah seperti islah dan keadilan. Proses mediasi cenderung bersifat formal administratif, belum menyentuh substansi perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, perlu penguatan nilai spiritual dan budaya lokal dalam mekanisme mediasi melalui pelibatan tokoh agama dan pendekatan islami yang berpihak pada korban.

Page 2 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2025): Agustus Vol. 1 No. 2 (2025): Maret Vol. 1 No. 1 (2024): Agustus