Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DENGAN FASILITASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN MASYARAKAT Oktaviani, Firda Pradita
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 9 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v9i02.54

Abstract Community plantation development is an instrument used by the government to resolve disputes in the plantation sector, particularly between communities and plantation companies. The high level of agrarian conflict is caused by unequal land ownership, weak protection of community rights, and the suboptimal implementation of companies' obligations to facilitate community plantation development. This study uses a normative juridical research method with a regulatory and conceptual approach, supported by primary and secondary data. In practice, the implementation of this policy still faces various obstacles, including weak government supervision, low corporate commitment, and limited capacity and bargaining power of the community. Strengthening regulations, improving effective supervision, and synergy between the government, companies, and the community are needed so that the facilitation of community plantation development can function optimally as an instrument for dispute resolution. Keywords: development facilitation, community plantations, dispute resolution Abstrak Pembangunan perkebunan masyarakat merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk penyelesaian sengketa di sektor perkebunan, khususnya antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Tingginya konflik agraria yang disebabkan oleh ketimpangan penguasaan lahan, lemahnya perlindungan hak masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat. menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh data primer dan sekunder. Secara praktik pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya komitmen perusahaan, serta keterbatasan kapasitas dan posisi tawar masyarakat. diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan yang efektif, serta sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar fasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Kata kunci: fasilitasi pembangunan, perkebunan masyarakat, penyelesaian sengketa

LEGAL STANDING DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HIBAH YANG DIALIHFUNGSIKAN Choirotunnisah, Fadilatin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 9 No. 02 (2023): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v9i02.55

Abstract Land is a strategic legal object in the life of society, economically, socially, and culturally. The transfer of land rights through grants often causes disputes, especially when the intended use of the land does not match the wishes of the grantor. The legal standing of heirs in lawsuits against unlawful acts regarding the conversion of land granted for family graves, with a case study of land granted by the late E in Buluh Dakiring Village, Socah District, Bangkalan Regency, which was unilaterally converted by his great-grandchild, NA, into a private residence. Using a normative legal research method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed descriptively. It shows that the heirs of the late E have valid and strong legal standing to file a lawsuit for unlawful acts, because the elements of unlawful acts due to the conversion of the donated cemetery land have been fulfilled. Keywords: Grant; PMH; Legal standing Abstrak Tanah merupakan objek hukum strategis dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural, peralihan hak atas tanah melalui hibah kerap menimbulkan sengketa, terutama apabila peruntukan tanah tidak sesuai dengan kehendak pemberi hak. legal standing ahli waris dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas alih fungsi tanah hibah makam keluarga, dengan studi kasus tanah hibah yang dilakukan oleh Alm. E di Desa Buluh Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang dialihfungsikan secara sepihak oleh cicitnya, NA, menjadi tempat tinggal pribadi. menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif. menunjukkan bahwa para ahli waris Alm. E memiliki legal standing yang sah dan kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat alih fungsi tanah hibah makam. Kata Kunci: Hibah; PMH; Legal standing

KEDUDUKAN ASAS LITIS FINIRI OPERTET DALAM HUKUM ACARA PERDATA UNTUK MENCAPAI KEADILAN Ghibran Alhamda, Ismetullah Maulana; Putri Aprianto, Diandra Anindya
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.58

Abstract Review is an extraordinary legal remedy. However, regulations that limit the filing of PK to only one time and the imposition of very restrictive requirements for filing more than one time raise legal issues, particularly in the context of civil rights protection. Article 3 of the Civil Code explicitly states that there is no such thing as civil death, which means that a person's status as a legal subject, along with their civil rights and obligations, only ends with biological death. Analyzing the restrictions on PK in civil cases is reviewed from the principle of no civil death. The research method used is normative legal research with a legislative approach, through a review of legislation, court decisions, and relevant legal doctrines. Strict restrictions on PK emphasize legal certainty, thereby closing access to justice for those seeking to defend their civil rights. Therefore, the regulation of PK in civil cases should be placed proportionally by allowing more than one submission in extraordinary circumstances. Keywords: Review; Civil Procedure Law; Justice Abstrak Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Namun, pengaturan yang membatasi pengajuan PK hanya satu kali serta pemberlakuan syarat yang sangat restriktif untuk pengajuan lebih dari satu kali menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam konteks perlindungan hak keperdataan. Pasal 3 KUHPerdata secara tegas menegaskan bahwa tidak dikenal adanya kematian perdata, yang berarti bahwa kedudukan seseorang sebagai subjek hukum beserta hak dan kewajiban keperdataannya hanya berakhir dengan kematian secara biologis. Menganalisis pembatasan upaya PK dalam perkara perdata ditinjau dari prinsip tidak adanya kematian perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. pembatasan PK secara kaku lebih menekankan kepastian hukum, sehingga menutup akses pencari keadilan untuk mempertahankan hak keperdataannya. Oleh karena itu, pengaturan PK dalam perkara perdata semestinya ditempatkan secara proporsional dengan membuka pengajuan lebih dari satu kali dalam keadaan luar biasa. Kata Kunci: Peninjauan Kembali; Hukum Acara Perdata; Keadilan

ASPEK HUKUM ACARA PERDATA DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS PEMANFAATAN RUANG BAWAH TANAH hamidah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.59

Abstract The use of underground space is an alternative to overcome land limitations in urban areas. However, the regulation of rights to underground space has not been regulated, particularly in relation to its use as an object of collateral rights that are separate from rights to land above ground. Are rights to land in underground space included as criteria for collateral rights as objects of collateral? This legal research uses a normative legal research method, with a statute approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of legal materials is carried out descriptively and analytically through a qualitative approach. The results of this legal research show that land rights in the underground space have the opportunity to be included as criteria for Mortgage Rights that are separate from land rights in the above-ground space, based on the provisions of Article 146 paragraph (1) and paragraph (4) of the Job Creation Law. However, the Land Law does not regulate land rights in underground spaces as separate objects of mortgage rights from land rights in above-ground spaces. Therefore, land rights in underground spaces can be used as separate objects of mortgage rights from land rights in above-ground spaces. Keywords: Land Rights, Subsoil Rights, and Encumbrances Abstrak Penggunaan ruang bawah tanah merupakan alternatif dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan didaerah perkotaan. Namun, pengaturan hak atas ruang bawah tanah belum diatur khususnya terkait pemanfaatannya sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. apakah hak atas tanah pada ruang bawah tanah masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan sebagai obyek jaminan. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta analisa bahan hukum dilakukan secara deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian hukum ini, menunjukkan bahwa hak atas tanah pada ruang bawah tanah berpeluang bisa masuk sebagai kriteria obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah, berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (4) UU Cipta Kerja. Namun, UUHT tidak mengatur hak atas tanah pada ruang bawah tanah sebagai obyek Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Oleh karena itu, hak atas tanah pada ruang bawah tanah bisa dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan yang terpisah dari hak atas tanah pada ruang atas tanah. Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Ruang Bawah Tanah; Hak Tanggungan.

PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN PENERIMA LAYANAN KESEHATAN PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA Ngura, Serlin Peda
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.60

Abstract The uneven distribution of health facilities to fulfill the rights of patients in the Social Security Administration Agency for Health (BPJS Kesehatan) in several regions has led to potential disputes between patients and health service providers, causing discomfort and anxiety triggered by a lack of transparency and communication between hospitals and BPJS Kesehatan patients. This study aims to analyze hospital health system regulations for BPJS Kesehatan patients and evaluate whether these regulations are in line with the principle of fairness. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection conducted through case studies. Data analysis involves identifying and evaluating the regulatory framework of the healthcare system and the principles of fairness that have not been fully implemented in hospital services for BPJS Kesehatan patients. This creates a high risk of disputes, where alternative dispute resolution is needed in these transactions. Keywords: Health Services, Hospitals, Dispute Resolution. Abstrak Ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan untuk memenuhi hak pasien di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di beberapa wilayah menyebabkan potensi sengketa antara pasien dengan penyedia pelayanan kesehatan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kecemasan yang dipicu kurangnya transparansi dan komunikasi antara rumah sakit dan pasien BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi sistem kesehatan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan dan mengevaluasi apakah regulasi tersebut sejalan dengan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi kasus. Analisis data melibatkan identifikasi dan evaluasi kerangka regulasi sistem layanan kesehatan serta prinsip keadilan yang belum diterapkan secara maksimal dalam layanan rumah sakit bagi pasien BPJS Kesehatan. Sehingga rawan adanya sengketa dimana peran alternatif penyelasaian sengketa dibutuhkan dalam transaksi tersebut. Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Penyelesaian Sengketa.

PEMUTUSAN HUBUNGAN SEPIHAK DALAM JASA TITIP BELI BARANG MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK Fauziyah
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.62

Abstract Advances and developments in technology have influenced broader economic growth, allowing for the free movement of goods and services, particularly in e-commerce. One example of this is the use of social media to purchase goods and services on behalf of others. As demand for this service grows rapidly within society, legal issues arise regarding the relationship between the parties involved and what happens in the event of unilateral cancellation by the consumer. This research method uses a normative legal research method with a legislative approach. In proxy purchasing services, there is a legal relationship that results from an agreement between the two parties. If there is a unilateral cancellation by the consumer, it can be categorized as a breach of contract because one party is unwilling to fulfill the agreement. The government should provide clear regulations regarding business actors and should not only pay attention to consumers but also to business actors. Keywords: Unilateral Termination, Business Actors, Consignment Services Abstrak Kemajuan dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih luas yang membuat ruang pergerakan perdagangan barang dan jasa dapat melintas dengan bebas utamanya perdagangan elektronik, salah satunya adalah jasa titip (jastip) beli barang/jasa melalui media sosial, seiring pesatnya kebutuhan didalam masyarakat terdapat hubungan-hubungan hukum, untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum para pihak dan bagaimana jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. jika dalam jasa titip beli barang terdapat hubungan hukum yang yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak. Jika terjadi pembatalan sepihak oleh konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebab tidak bersedianya salah satu pihak untuk menunaikan prestasi. harusnya pemerintah memberikan aturan yang jelas mengenai pelaku usaha, dan juga tidak hanya memperhatikan konsumen saja tetapi harus memperhatkan juga seorang pelaku usaha. Kata Kunci: Pemutusan Sepihak, Pelaku Usaha, Jasa Titip

ALIH FUNGSI TANAH HIBAH YANG DIGUNAKAN MAKAM DI DESA DAKIRING KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN Hasanah, Muslimatul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.68

Abstract The land granted by the late E to his family to be used as a private cemetery was converted by H's grandson, NA, who is the son of NH. The conversion of the donated land intended for a burial site into a private residence and the appropriateness of converting the donated land from a burial site into a private residence are contrary to Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles. This study uses an empirical research method with a fact approach, where the existing facts are then linked to the laws and regulations. The data analysis method uses a qualitative descriptive method. The conversion carried out by the great-granddaughter of the late E, namely NA, has been ongoing since 2017. This conversion is not in accordance with or is contrary to Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles and Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, therefore adjustments are needed to align with the laws and regulations. Keywords: Land Use Change, Grant, Land Registration Abstrak Tanah hibah yang diberikan oleh Alm. E pada keluarganya untuk dijadikan makam pribadi dialihfungsikan oleh cucu dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH. terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah hibah yang diperuntukkan makam, dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi serta kesesuaian alih fungsi tanah hibah dari makam menjadi sebuah tempat tinggal pribadi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian emprisis dengan memakai pendekatan fakta (Fact Approach), fakta yang ada kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualilatif. Pelaksanaan alih fungsi yang dilakukan oleh cicit dari Alm. E yaitu saudari NA terjadi sejak tahun 2017 Pelaksanaan alih fungsi tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Alih Fungsi, Hibah, Pendaftaran Tanah

PENGGUNAAN ASAS EX INJURIA JUS NON ORITUR DALAM PEMBUKTIAN SENGKETA PERDATA Pidy Astuti, Mbareb Oka Shinta; Hapsari, Devi Nuzulin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.71

Abstract Civil Procedure Law is also known as formal civil law, which regulates how to exercise civil rights and obligations as stipulated in substantive civil law. This study uses normative legal research with a descriptive analytical method to provide a clear picture of the use of the legal principle of Ex Injuria Jus Non Oritur in civil procedural law evidence through a qualitative approach. The results of this study indicate that civil procedural law is a set of rules that govern the process of resolving civil cases in court, from the filing of a lawsuit, the course of the trial, to the execution of the judge's decision. Civil procedural law is also known as formal civil law, which regulates the procedures for exercising rights and obligations in substantive civil law. The use of the Ex Injuria Jus Non Oritur principle by judges is very important in assessing the validity of evidence submitted in court. If a piece of evidence is obtained in a manner that violates the law, then based on this principle, the evidence can be declared invalid or without probative value. Keywords: Civil Procedure Law, evidence, Ex Injuria Jus Non Oritur principle Abstrak Hukum Acara Perdata juga disebut Hukum Perdata formil, yaitu mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam Hukum Perdata materiil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan asas hukum Ex Injuria Jus Non Oritur dalam pembuktian hukum acara perdata melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, jalannya persidangan, hingga eksekusi putusan hakim. Hukum acara perdata juga dikenal sebagai hukum perdata formil, yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hukum perdata materiil. Penggunaan asas Ex Injuria Jus Non Oritur oleh hakim sangat penting dalam menilai keabsahan suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Jika sebuah alat bukti diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka berdasarkan asas ini, bukti tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau tidak memiliki nilai pembuktian. Kata Kunci: Hukum Acara Perdata, alat bukti, asas Ex Injuria Jus Non Oritur

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGGUGAT PERDAGANGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) YANG DILINDUNGI Jazilah, Fina Ainun; hamidah; Choirotunnisah, Fadilatin
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 01 (2024): Juni
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i01.72

Abstract The trade in protected plants and wildlife is an environmental issue that causes long-term ecological damage. Criminal law has been a limited instrument because it is punishment-oriented. Therefore, this study aims to analyze the urgency of resolving cases of trade in protected plants and wildlife through civil law and to examine the legal standing of the parties in filing civil lawsuits. This study uses normative legal research with a legislative and conceptual approach. The technique for collecting legal materials was conducted through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, using a descriptive analysis method. The results of the study show that the trade in protected plants and wildlife can be classified as an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code because it fulfills the elements of action, unlawful nature, fault, ecological damage, and causal relationship. Civil lawsuits play a strategic role in environmental restoration, compensation, and sustainable prevention through deterrence. In addition, the concept of legal standing in environmental cases has been expanded with the recognition of the right to sue by the state, environmental organizations, and the community. Keywords: TSL, Legal Status, Civil Law Abstrak Perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi merupakan permasalahan lingkungan menimbulkan kerugian ekologis yang berdampak jangka panjang. Hukum pidana selama ini menjadi instrumen yang memiliki keterbatasan karena berorientasi pada hukuman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyelesaian perkara perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi melalui jalur hukum perdata serta mengkaji kedudukan hukum (legal standing) para pihak dalam mengajukan gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata karena memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian ekologis, dan hubungan kausal. Gugatan perdata memiliki peran strategis dalam pemulihan lingkungan hidup, pemberian ganti rugi, serta pencegahan berkelanjutan melalui efek jera. Selain itu, konsep legal standing dalam perkara lingkungan hidup mengalami perluasan dengan diakuinya hak gugat negara, organisasi lingkungan hidup, dan masyarakat. Kata Kunci: TSL, Kedudukan Hukum, Hukum Perdata

GUGATAN PERDATA PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PEDATA (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat) Jazilah, Fina Ainun; Umam, choirul
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 10 No. 02 (2024): Desember
Publisher : Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata (ADHAPER)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/adhaper.v10i02.73

Abstract Defamation is a complex issue with social, psychological, and economic impacts. This study uses a legal-normative method with a comparative approach. This approach allows researchers to analyze and compare legal provisions and legal practices related to defamation in Indonesia and the United States. This study is descriptive in nature with a qualitative approach to analyze differences in legal regulations in Indonesia and the United States in order to provide recommendations for improving legal regulations on defamation based on the results of comparative analysis. In civil law, defamation is considered an unlawful act, and victims of defamation can claim compensation for immaterial and material losses suffered as a result of damage to their reputation. Defamation in Indonesia is regulated in both criminal and civil law. Meanwhile, the United States does not recognize criminal liability for defamation; in the US, it is more of a civil matter and must meet the standard of proof, by providing evidence of “actual malice” or malicious intent on the part of the accused. Keywords: defamation, unlawful acts, civil law Abstrak Pencemaran nama baik menjadi masalah yang lebih kompleks, dengan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hukum serta praktik hukum terkait pencemaran nama baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. untuk menganalisa perbedaan dalam pengaturan hukum di Indonesia dan Amerika Serikat guna memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi hukum pencemaran nama baik berdasarkan hasil analisis komparatif. Secara perdata pencemaran nama baik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, korban pencemaran nama baik dapat menuntut ganti rugi atas kerugian immateriil maupun materiil yang diderita akibat rusaknya reputasi. Pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam segi hukum pidana dan perdata. Sedangkan, Amerika Serikat tidak dikenal pertanggungjawaban pidana untuk tindakan pencemaran nama baik, di AS lebih pada perdata dan harus memiliki standar pembuktian, dengan memberikan bukti adanya "actual malice" atau niat jahat dari pihak yang dituduh. Kata Kunci: pencemaran nama baik, perbuatan melawan hukum, hukum perdata

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
MOH. LU'AY KHOIRONI

Contact Email
jurnal.adhaper@gmail.com

Phone
+6281252568899

Journal Mail Official
jurnal.adhaper@gmail.com

Editorial Address
Jl. Progo No. 17 Bandung (Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran)

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name MOH. LU'AY KHOIRONI

Contact Email jurnal.adhaper@gmail.com

Phone +6281252568899

Journal Mail Official jurnal.adhaper@gmail.com

Editorial Address Jl. Progo No. 17 Bandung (Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran)

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
MOH. LU'AY KHOIRONI

Contact Email
jurnal.adhaper@gmail.com

Phone
+6281252568899

Journal Mail Official
jurnal.adhaper@gmail.com

Editorial Address
Jl. Progo No. 17 Bandung (Biro Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran)

Location
,

INDONESIA