cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "vol. 14 no. 1 (2025)" : 20 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ORMAS TERHADAP INVESTASI ASING DI BATAM : FUNGSI KEMASYARAKATAN ATAU AKSI PREMANISME? Dedy Febriyanto Tjhang; Elza Syarief; David Tan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p05

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terhadap investasi asing di Kota Batam secara yuridis, untuk menilai apakah peran ORMAS masih sesuai fungsi kemasyarakatan atau telah bergeser menjadi praktik premanisme. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan ORMAS, BP Batam, POLRI, serta empat perusahaan asing, dan dilengkapi kuesioner pada sembilan perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme peran ORMAS: sebagian berfungsi sebagai penghubung sosial, namun sebagian lainnya melakukan tekanan terhadap perusahaan, pemaksaan rekrutmen, hingga intimidasi yang melampaui batas hukum. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ORMAS dan ketentuan pidana. Analisis teori Hukum Pembangunan dan Kepastian Hukum mengungkap bahwa penyimpangan ini menghambat iklim investasi dan mengaburkan kejelasan bagi investor. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian ORMAS belum optimal karena lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum. Diperlukan SOP, regulasi khusus dan ketegasan dari aparat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing di Batam. This study examines the legal influence of community organizations (CSOs) on foreign investment in Batam City. This study aims to assess whether CSOs' role remains consistent with their social function or has shifted to thuggery. A juridical-empirical approach was used through interviews with CSOs, the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Indonesian National Police (POLRI), and four foreign companies, along with questionnaires from nine foreign companies. The results indicate a dual role for CSOs: some serve as social liaisons, while others exert pressure on companies, resort to forced recruitment, and engage in intimidation that exceeds legal limits. Legally, these actions have the potential to violate the CSO Law and criminal provisions. An analysis of the theories of Development Law and Legal Certainty reveals that these deviations hinder the investment climate and obscure clarity for investors. The study concludes that CSO control is suboptimal due to weak inter-agency coordination and law enforcement. SOPs, specific regulations, and firm enforcement from the authorities are needed to maintain stability and legal certainty for foreign investors in Batam.
WANPRESTASI PEMBERI KERJA DALAM MENJALIN KONTRAK KERJA DENGAN JASA KONTRUKSI Ni Komang Agung Ayu Prami Dewi; Putri Triari Dwijayanthi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p04

Abstract

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan untuk mengkaji bahkan dapat mengetahui penyebab wanprestasi terjadi dalam menjalin ikatan kontrak kerja antara jasa kontruksi dengan pemberi kerja dan juga tentunya supaya dapat memahami akibat-akibat hukum yang didapatkan oleh pemberi kerja apabila benar melakukan tindakan wanprestasi. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, menggunakan “Bahan Hukum Primer” berupa Peraturan Perundang-Undangan dan “Bahan Hukum Sekunder” berupa literatur yang mendukung. Sehingga penelitian ini mengahasilkan pembahasan yaitu, mengenai Indonesia sebagai negara berkembang yang terus berupaya memajukan kesejahteraan dan perekonomian sesuai dengan isi dari, yaitu; “Pembukaan Alinea Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Yang dimana pembangunannya melalui pembangunan infrastruktur yang mencakup pembangunan proyek sarana dan prasarana. Namun tidaklah dipungkiri dalam proses pembangunan tersebut sering terjadi wanprestasi atau ingkar janji baik dari pemberi kerja maupun jasa konstruksi. Akibat dari adanya tindakan wanprestasi tersebut menyebabkan adanya akibat hukum yang harus didapatkan dan harus dipenuhi oleh pihak yang menyebabkannya. Terkait dengan Wanprestasi diatur dalam “Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Dengan demikian pihak pemberi kerja dan pihak jasa kontruksi haruslah memerhatikan hak dan kewajibannya dalam kesepakatan yang dilakukan ketika menjalin kontrak kerja. Sehingga, pemahaman yang lebih dalam dapat di berikan pada penelitian ini mengenai mekanisme hukum dalam kontrak kerja antara jasa konstruksi dan pemberi kerja di Indonesia, serta menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual untuk mencegah wanprestasi dan meminimalkan risiko hukum bagi kedua belah pihak. ABSTRACT The conducted research aims to examine and identify the causes of breach of contract in employment agreements between construction service providers and employers. Additionally, it seeks to understand the legal consequences faced by employers if they are found to have committed a breach of contract. The Normative Legal Research method is used in this study, employing a literature-based approach, utilizing Primary Sources of Law in the form of statutory regulations, and Secondary Sources of Law consisting of supporting legal literature. This research discusses Indonesia as a developing country that continuously strives to advance welfare and economic growth, in line with the “Fourth Paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia”. Infrastructure development, including various projects related to facilities and public utilities, plays a crucial role in this progress. However, it is undeniable that breaches of contract frequently occur during these development processes, either by the employer or the construction service provider. Such breaches result in legal consequences that must be fulfilled by the responsible party. Breach of contract (wanprestasi) is regulated under “Article 1243 of the Indonesian Civil Code”. Therefore, both employers and construction service providers must carefully observe their rights and obligations as stipulated in the employment contract. This research provides a deeper understanding of the legal mechanisms governing employment contracts between construction service providers and employers in Indonesia. Furthermore, it highlights the importance of compliance with contractual obligations to prevent breaches of contract and minimize legal risks for both parties.
HUKUM ADAT DALAM BINGKAI REGULASI ANTI-KORUPSI: STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT ADAT Putu Ade Ariswari; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p19

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan kedudukan seorang kepala desa adat di Bali jika dilihat dari sisi hukum positif di Indonesia yang lebih berfokus pada kedudukannya dalam hukum pidana. Indonesia merupakan neaara yang terdiri dari banyak pulau, dimana setiap pulau memiliki warisan budaya serta adat yang khas, mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat setempat. Dalam satu pulau tidak hanya memiliki 1 kebudayaan dan adat namun 1 pulau dapat terdiri dari banyak adat istiadat yang berkembang. Tak terkecuali pulau Bali, Bali terkenal oleh kebudayaan serta adat yang kental dalam masyarakatnya sehingga dalam aktivitas apapun masyarakat kerap melibatkan adat yang ada. Kajian dalam jurnal ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif yang dikaji berdasarkan KUHP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hukum nasional di Indonesia tidak hanya bersumber pada undang-undang namun terdapat aturan hukum yang berasal dari tradisi atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum yang bersusmber dari kebiasaan adat tersebut yang kemudian disebut dengan hukum adat, Bali tidak hanya melestarikan kebudayaannya melalui kesenian tetapi juga melestarikan kebudayaannya melalui diterapkannya hukum adat Bali. Tak dapat dipungkiri bahwa sering terjadi kesalahpahaman yang diakibatkan oleh kesalahan dalam melakukan penafsiran hukum untuk menemukan hukum yang sesuai pada kasus yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan atau undang-undang. Dalam penelitian ini menemukan bagaimana dan apa alasan dari seorang Bendesa yang dipidana menurut Putusan nomor 15/pid.sus-tpk/2024/pn dps. Ditemukan bahwa alasan dari dipidananya bendesa berawa adalah dikarenakan bendesa juga dapat dikatakan sebagai pegawai negeri sebab menerima intensif atau gaji dari pemerintah pusat. This Article aims to examine the legitimacy of the position of a traditional village head in Bali when viewed from the positive legal side in Indonesia which focuses more on its position in criminal law. Indonesia is a country consisting of many islands, each island has its own culture and customs which are characteristic of each region. In one island there is not only 1 culture and custom but 1 island can consist of many customs that develop. No exception for the island of Bali, Bali is famous for its culture and customs that are thick in its society so that in any activity the community often involves existing customs. The writing method in this journal is to use the normative legal method which is studied based on the Criminal Code, Law No. 31 of 1999, Law No. 20 of 2001, and Bali Regional Regulation Number 4 of 2019. National law in Indonesia is not only based on laws but there are laws that come from community customs. The law that originates from the customary customs which is then called customary law, Bali not only preserves its culture through art but also preserves its culture through the application of Balinese customary law. It is undeniable that misunderstandings often occur due to errors in interpreting the law to find the appropriate law in cases that are not regulated in detail by regulations or laws. In this study, it was found how and what the reasons were for a Bendesa who was convicted according to Decision number 15 / pid.sus-tpk / 2024 / pn dps. It was found that the reason for the conviction of the Bendesa Berawa was because the Bendesa could also be said to be a civil servant because he received incentives or salaries from the central government.
PERBANDINGAN YURIDIS PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK SEBAGAI REFLEKSI DALAM REFORMASI HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA Ida Bagus Ari Bismantara; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait pembuatan akta notaris secara elektronik serta mengkaji penerapannya di beberapa negara sebagai refleksi dalam reformasi hukum kenotariatan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi pembuatan akta notaris elektronik. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE dan UUJN masih menekankan prosedur fisik dan konvensional. Meskipun terdapat kebijakan awal menuju digitalisasi, seperti Permenkumham No. 4 dan 7 Tahun 2019, regulasi tersebut belum menyentuh aspek substansial akta elektronik. Sebaliknya, negara seperti Prancis, Spanyol, dan Korea Selatan telah mengimplementasikan sistem akta elektronik yang didukung regulasi komprehensif dan infrastruktur teknologi canggih. Refleksi dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi membutuhkan tiga elemen utama: kerangka hukum yang adaptif, dukungan teknologi, dan peningkatan kapasitas notaris. Indonesia perlu merevisi UU ITE dan UUJN, membangun sistem tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen digital yang andal, serta menerapkan pendekatan bertahap (incremental) yang didukung kerja sama lintas sektor. Reformasi ini penting untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan era digital sekaligus menjaga keautentikan hukum akta. ABSTRACT This study aims to analyze the current legal framework in Indonesia regarding the creation of notarial deeds in electronic form and to examine international practices as reflections for notarial law reform in Indonesia. The research applies normative legal methods with comparative, statutory, and conceptual approaches. Legal data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal sources and analyzed using qualitative juridical methods. The findings reveal that Indonesia's legal framework has yet to comprehensively accommodate electronic notarial deeds. Article 5(4) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and the Notary Act (UUJN) still require traditional, physical procedures. Although initial digitalization efforts exist—such as Ministerial Regulations No. 4 and 7 of 2019—they mainly address administrative aspects and fall short of regulating substantive electronic deed creation. In contrast, countries like France, Spain, and South Korea have implemented fully digital notarial systems supported by advanced regulations and technological infrastructure. International practices demonstrate that successful reform hinges on three key elements: an adaptive legal framework, robust technological support, and enhanced notary capacity. Indonesia must revise the ITE Law and UUJN, develop secure electronic signature systems and centralized digital deed storage, and adopt a phased implementation strategy backed by cross-sector collaboration. This reform is essential to modernize Indonesia’s notarial practice in alignment with the digital age while preserving the legal authenticity of deeds.
KONSEP FICTIE VAN ONROEREND GOED TERHADAP KAPAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYARAN Birgita Yuhani Rullivia Karuniawaty; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p03

Abstract

Kapal adalah benda bergerak karena sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 509-510 KUHPerdata, namun dalam praktiknya sebagaimana dalam Pasal 154 -171 UU Pelayaran, kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak setelah memperoleh status hukum kapal yang meliputi pengukuran, pendaftaran dan penetapan kebangsaan kapal dengan pembebanan jaminan hipotek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif hukum positif mengenai konsep hukum berdasarkan toeri fiksi hukum yang dipergunakan sehingga kapal yang adalah benda bergerak diperlakukan sebagai benda tidak bergerak (Fictie van Onroerend Goed) dalam perspektif Undang-Undang Pelayaran serta implikasi hukum terhadap perlakuan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma dalam intepretasi UU Pelayaran yang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak ketika telah memperoleh penetapan status hukum kapal, serta pertentangan norma dimana menurut KUPerdata Kapal adalah benda bergerak dan dalam UU Pelayaran Kapal diperlakukan sebagai benda tidak bergerak, terhadap kedua hal tersebut, maka penggunaan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Lex Spesialist Derogate Lex Generalis menjadi jawaban, sehingga ketentuan suatu aturan hukum yang baru mengesampinkan aturan yang terdahulu dan aturan yang bersifat khusus dapat mengesampinkan aturan yang bersifat umum. Rekonstruksi dan penafsiran norma serta harmonisasi hukum diperlukan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, bagi kreditur perbankan dan lembaga pembiayaan maritim, mempermudah proses eksekusi jaminan tanpa mengganggu prinsip mobilitas kapal, sehingga ketentuan hukum nasional selaras dengan praktik hukum maritim internasional ABSTRACT Ships are movable objects due to their nature as regulated in Article 509-510 of the Civil Code, but in practice as in Article 154-171 of the Shipping Law, ships are treated as immovable objects after obtaining the legal status of the ship which includes measurement, registration and determination of the ship's nationality with the imposition of a mortgage guarantee. This study aims to normatively analyze positive law regarding the legal concept based on the legal fiction theory used so that ships which are movable objects are treated as immovable objects (Fictie van Onroerend Goed) in the perspective of the Shipping Law and the legal implications of this treatment. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis techniques. The method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that there is a lack of norms in the interpretation of the Shipping Law which does not explicitly state that ships are treated as immovable objects when they have obtained the determination of the legal status of the ship, as well as conflicting norms where according to the Civil Code Ships are movable objects and in the Shipping Law Ships are treated as immovable objects, for both of these matters, the use of the legal principles of Lex Posterior Derogat Legi Priori and Lex Specialist Derogate Lex Generalis is the answer, so that the provisions of a new legal rule override the previous rules and special rules can override general rules. Reconstruction and interpretation of norms and legal harmonization are needed to guarantee legal protection and certainty for banking creditors and maritime financing institutions, simplify the process of executing guarantees without disrupting the principle of ship mobility, so that national legal provisions are in line with international maritime law practices.
KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBACAKAN DARI TERJEMAHAN BAHASA ASING Ady Tantera Arsana; I Made Arya Utama; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p07

Abstract

Tujuan penelitian ini, mengkaji dan menganalisis pembacaan serta akibat hukumnya jika notaris tidak membacakan akta notaris yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing, seperti bahasa Mandarin, Rusia, dan Arab. Tidaklah mudah untuk mempelajari bahasa asing, apalagi yang menggunakan aksara dalam tulisannya. Notaris yang sudah memiliki keahlian dalam membuat akta akan ada kendala ketika kliennya adalah orang asing yang meminta agar aktanya dibuatkan dalam bahasa asing. Penerjemah memiliki fungsi menerjemahkan bahasa. Namun, terdapat konflik norma tentang pembuatan akta antara notaris dan penerjemah resmi pada Pasal 43 ayat (1) dengan ayat (3) UU Notariat. Konflik norma tentang kewajiban pembacaan akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m dengan Pasal 43 ayat (5) UU Notariat. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat serta wajib membaca akta notaris menggunakan bahasa Indonesia (minuta, salinan, dan kutipan). Penerjemah resmi menerjemahkan bahan dari salinan atau kutipan kedalam bahasa asing serta membacakan hasil terjemahan itu bersamaan dengan pembacaan akta bahasa Indonesia oleh notaris. Tidak ada akibat hukumnya, jika notaris tidak membacakan akta terjemahan bahasa asingnya. ABSTRACT The aim of this research is to examine and analyze the reading and legal consequences if notary does not read the notarial deed which has been translated into a foreign language, such as Mandarin, Russian and Arabic. It isn’t easy to learn a foreign language, especially one that uses characters in its writing. Notaries who already have expertise in making deeds will have problems when their clients are foreigners who request that their deeds be made in a foreign language. Translator has the function of translating languages. However, there is a conflict in norms regarding the making of deeds between notary and official translator in Article 43 paragraph (1) with paragraph (3) Notary Profession Statute. Conflict of norms regarding the obligation to read deeds, Article 16 paragraph (1) letter m with Article 43 paragraph (5) Notary Profession Statute. This research, uses normative legal research methods. The research results show, notary have the authority to make and are required to read notarial deed using Indonesian (the original, the official duplicate, and the extract). Official translator translates material from the official duplicate or the extract into a foreign language and reads the translation results simultaneously with the reading Indonesian deed by notary. There are no legal consequences, if notary doesn’t read the foreign language translation deed.
BATAS TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN PERSPEKTIF FIDUCIARY DUTY Ni Made Kitty Putri Suari; I Putu Bagus Padmanegara; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konsep fiduciary duty dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia sebagai dasar penentuan tanggung jawab direksi, serta mengkaji batas tanggung jawab direksi dalam penerapan good corporate governance dengan mengaitkannya pada doktrin business judgment rule. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari adanya kekaburan norma terkait batas tanggung jawab direksi, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep fiduciary duty dalam hukum Indonesia masih bersifat implisit dan belum dirumuskan secara sistematis sebagai standar operasional dalam menilai tindakan direksi. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam membedakan antara pelanggaran hukum dan risiko bisnis yang wajar. Lebih lanjut, batas tanggung jawab direksi tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan adanya kerugian perseroan, melainkan harus didasarkan pada terpenuhinya standar fiduciary duty yang mencakup aspek kehati-hatian, loyalitas, proses pengambilan keputusan, serta ketiadaan konflik kepentingan. Dalam hal ini, doktrin business judgment rule berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi sepanjang tindakan yang dilakukan memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Dengan demikian, diperlukan konstruksi yang integratif antara norma hukum, prinsip good corporate governance, dan fiduciary duty untuk menciptakan kepastian hukum serta keseimbangan antara perlindungan direksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan. ABSTRACT This study aims to analyze the construction of the fiduciary duty concept in Indonesian company law as a basis for determining directors’ liability, as well as to examine the limits of directors’ liability in the implementation of good corporate governance in relation to the business judgment rule doctrine. This research employs a normative legal method based on the existence of vague norms concerning the limits of directors’ liability, using statute, conceptual, and analytical approaches. The results show that the concept of fiduciary duty in Indonesian law remains implicit and has not been systematically formulated as an operational standard in assessing directors’ actions. This condition leads to uncertainty in distinguishing between unlawful conduct and reasonable business risks. Furthermore, the limits of directors’ liability cannot be determined solely based on corporate losses, but must be assessed based on the fulfillment of fiduciary duty standards, including due care, loyalty, decision-making process, and absence of conflict of interest. In this context, the business judgment rule serves as a legal protection mechanism for directors as long as their actions are carried out in good faith and with due diligence. Therefore, an integrative construction between legal norms, good corporate governance principles, and fiduciary duty is required to ensure legal certainty while maintaining a balance between directors’ protection and accountability in corporate management.
HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PEWARISAN TANAH: ANTARA TRADISI DAN LEGALITAS FORMAL Cindy; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p14

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga perolehan hak atas tanah melalui waris adat merupakan bentuk peralihan hak yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak adanya bukti tertulis, perbedaan sistem kekerabatan, serta ketidaksesuaian dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak lain. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah. This study aims to analyze the regulation and implementation of land rights acquisition through customary inheritance within the Indonesian agrarian legal system, as well as the dispute resolution mechanisms arising from it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary law is recognized within the national legal framework as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), making land rights acquisition through customary inheritance legally valid. However, in practice, several challenges persist, including the absence of formal written evidence, differences in kinship systems, and incompatibility with the national land administration system. These issues often lead to disputes, both among heirs and with other parties. Dispute resolution mechanisms may be pursued through non-litigation channels such as customary deliberation and mediation, as well as litigation through the courts. This study emphasizes the importance of harmonizing customary law and national law to ensure legal certainty and justice in land tenure.
JUSTICE COLLABORATOR DAN KORUPSI: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Doni Hafendi; Ahmad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan, kedudukan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Justice collaborator merupakan pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sehingga memiliki peran strategis dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang bersifat kompleks dan terorganisir. Secara normatif, pengaturan mengenai justice collaborator belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dapat ditemukan secara implisit melalui ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan alasan yang meringankan pidana. Sementara itu, pengakuan terhadap peran justice collaboratorjuga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diatur secara lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi perlindungan fisik, perlindungan hukum berupa keringanan pidana, serta perlindungan psikologis dan prosedural. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum adanya regulasi yang komprehensif, keterbatasan kapasitas lembaga, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta adanya stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta perubahan budaya hukum guna mengoptimalkan peran justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. This study aims to analyze the regulation, position, and legal protection of justice collaborators in combating corruption in Indonesia. A justice collaborator is a perpetrator who cooperates with law enforcement authorities to reveal larger and more complex crimes, thus playing a strategic role in uncovering organized corruption offenses. Normatively, the concept of justice collaborator is not explicitly regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code, but it can be implicitly derived from provisions regarding sentencing objectives and mitigating factors. Furthermore, recognition of the role of justice collaborators is reflected in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and more explicitly regulated in Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014. The forms of legal protection provided include physical protection, legal incentives in the form of sentence reduction, as well as psychological and procedural protection. However, its implementation still faces several challenges, such as the absence of comprehensive regulations, limited institutional capacity, weak coordination among law enforcement agencies, and negative social stigma. Therefore, strengthening legal frameworks, improving institutional coordination, and fostering a supportive legal culture are necessary to optimize the role of justice collaborators in combating corruption in Indonesia.
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: MENAKAR KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA Muhammad Yogi Septiyan Priyono; Ahmad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengandung paradigma baru yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, meskipun tidak secara khusus mengatur KDRT sebagai delik tersendiri. Pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam KUHP 2023 diwujudkan melalui ketentuan tindak pidana umum seperti penganiayaan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta pengakuan terhadap hak-hak korban, termasuk restitusi dan kompensasi. Keberadaan KUHP 2023 juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai lex specialis dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperkuat aspek perlindungan dan pemulihan korban. Namun, dalam penerapannya, efektivitas KUHP 2023 masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses korban terhadap perlindungan hukum. Selain itu, faktor ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial juga memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, namun implementasinya perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan dan efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mengandung paradigma baru yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, meskipun tidak secara khusus mengatur KDRT sebagai delik tersendiri. Pengaturan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dalam KUHP 2023 diwujudkan melalui ketentuan tindak pidana umum seperti penganiayaan, kekerasan fisik, psikis, dan seksual, serta pengakuan terhadap hak-hak korban, termasuk restitusi dan kompensasi. Keberadaan KUHP 2023 juga tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai lex specialis dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memperkuat aspek perlindungan dan pemulihan korban. Namun, dalam penerapannya, efektivitas KUHP 2023 masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses korban terhadap perlindungan hukum. Selain itu, faktor ketergantungan ekonomi dan tekanan sosial juga memengaruhi keberanian korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga perlindungan korban, serta masyarakat dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal. Dengan demikian, KUHP 2023 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, namun implementasinya perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue