cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 8   9   10   11   12 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMMUNITAS ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Arnida Zebua; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i02.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota Medan. Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri, yang berperan penting dalam menjaga prinsip negara hukum (Rechtsstaat) melalui pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin secara tegas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara norma (das sollen) dan realitas (das sein). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (socio-legal research), penelitian ini mengevaluasi interaksi antara advokat dan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak immunitas di Kota Medan seringkali terhambat oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara organisasi profesi (PERADI) dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk kendala seperti upaya kriminalisasi, pelaporan balik terhadap advokat dengan delik pencemaran nama baik, serta intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan mekanisme perlindungan fungsional agar advokat dapat melakukan pembelaan maksimal tanpa rasa takut akan ancaman hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai implementasi perlindungan Hak Immunitas Advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus khusus di wilayah hukum Kota Medan. Advokat merupakan salah satu pilar penegak hukum yang bersifat bebas dan mandiri, yang berperan penting dalam menjaga prinsip negara hukum (Rechtsstaat) melalui pemberian bantuan hukum bagi pencari keadilan. Meskipun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 telah menjamin secara tegas bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata selama menjalankan tugas profesi dengan iktikad baik, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang lebar antara norma (das sollen) dan realitas (das sein). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris (socio-legal research), penelitian ini mengevaluasi interaksi antara advokat dan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak immunitas di Kota Medan seringkali terhambat oleh ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas antara organisasi profesi (PERADI) dengan institusi Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini memicu terjadinya berbagai bentuk kendala seperti upaya kriminalisasi, pelaporan balik terhadap advokat dengan delik pencemaran nama baik, serta intimidasi struktural yang mengancam independensi profesi. Temuan penelitian ini menekankan perlunya sinkronisasi interpretasi mengenai batasan "iktikad baik" dan penguatan mekanisme perlindungan fungsional agar advokat dapat melakukan pembelaan maksimal tanpa rasa takut akan ancaman hukum.
PELECEHAN SEKSUAL SESAMA PEKERJA TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN MAJIKAN DAN UPAYA HUKUMNYA? Cut Aulia Zahra Rahayu; Widodo Ramadhana
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p02

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik serta pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga perempuan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak korban atas rasa aman dan martabat manusia. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Majikan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum perdata apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik. Korban dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian baik secara material maupun immaterial sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. This study aims to analyze the form of legal protection for female domestic workers who become victims of sexual harassment in the domestic work environment and the civil liability of employers for such acts. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through a literature study of various laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results show that sexual harassment against female domestic workers constitutes an unlawful act that violates the victim's right to security and human dignity. In this case, the perpetrator may be held liable to provide compensation to the victim. Employers may also be held civilly liable if negligence in supervision is proven, which allows sexual harassment to occur in the domestic work environment. Victims may pursue legal remedies through civil lawsuits to obtain compensation, both material and immaterial, as a form of recovery for the losses suffered.
INDONESIA’S LEGAL PROTECTION AGAINST BLOCKCHAIN TECHNOLOGY DEVELOPMENT RISKS: ANALYSING THE GLOBAL PERSPECTIVE ON CRYPTOCURRENCY REGULATION Audrey Davita Ariella; Danisha Vanya Yusuf; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p03

Abstract

The current article examines Indonesia’s legal protection through current national regulations and its sufficiency against inherent risks of blockchain technology development, especially crytocurrency, by comparing them to other regulatory approaches around the globe. The lightning-speed of cryptocurrency’s growth as a digital asset has created both economic opportunities yet legal issues, including the commonality of fraud, scams, and “rug pulls” due to inadequate consumer protection. As such, it is of no surprise that effective regulations are becoming a more combmon need. The research method applied is one of the normative legal research, implementing statute and case approaches. Primary legal materials include statutory regulations governing cryptocurrency in Indonesia, while secondary materials consist of academic literature, journal articles, and comparative regulatory studies from other jurisdictions. While Indonesia only recognized cryptocurrency as a digital, tradable asset rather than a legal tender, this function may still bring forth issues in the future as cryptocurrency is inherently decentralized. A contrario, regulatory frameworks implemented in jurisdictions such as the European Union, the United States, and Japan do recognize cryptocurrency as a legal tender and thus should face more issues. Yet, with effective strengthening of their legal framework, it may serve Indonesia to heed and take reference of those systems. In particular, Japan’s licensing-based supervisory model could perhaps offer a relevant approach for improving legal protection and enhancing regulatory oversight in Indonesia’s cryptocurrency ecosystem.
ANALISIS YURIDIS PENGANGKUTAN ILEGAL BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI TANPA IJIN Gabe Putra Lumban Batu; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p04

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan tepat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Banta Rahmadsyah terbukti melakukan pengangkutan ilegal 1.300 liter BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal untuk pembelian menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu dan memerintahkan pengangkutan untuk dialihkan ke lokasi pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan hukum telah memenuhi sistem pembuktian negatif dengan menggunakan keterangan 7 saksi, keterangan ahli, bukti laboratorium, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Penelitian mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk mudahnya jual-beli surat rekomendasi, tidak adanya verifikasi identitas pembeli, dan keterlibatan oknum aparat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan ilegal Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2023/PN Mbo. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hukum terkait bukti dan fakta tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana telah diterapkan tepat berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa Banta Rahmadsyah terbukti melakukan pengangkutan ilegal 1.300 liter BBM solar bersubsidi dengan memberikan modal untuk pembelian menggunakan surat rekomendasi nelayan palsu dan memerintahkan pengangkutan untuk dialihkan ke lokasi pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp20.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan. Pertimbangan hukum telah memenuhi sistem pembuktian negatif dengan menggunakan keterangan 7 saksi, keterangan ahli, bukti laboratorium, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Penelitian mengungkap lemahnya sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi, termasuk mudahnya jual-beli surat rekomendasi, tidak adanya verifikasi identitas pembeli, dan keterlibatan oknum aparat. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya reformasi sistem pengawasan yang komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERLINDUNGAN HUKUMNYA ? Iin Hot Prinauli Purba; Laura Katrine Carolina Togatorop
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p05

Abstract

Pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada penderitaan fisik dan psikis korban, khususnya perempuan. Negara telah memberikan perlindungan hukum melalui undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik peradilan, perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri surabaya nomor 275/pid.sus/2022/pn sby serta mengkaji hambatan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah dilaksanakan melalui penerapan pasal 44 dan pasal 45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Namun, perlindungan hukum tersebut masih bersifat represif karena lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi pemulihan hak-hak korban seperti rehabilitasi psikologis, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan peran aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh sesuai dengan tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Domestic violence is a form of human rights violation that causes physical and psychological suffering for victims, especially women. The State has provided legal protection through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, in judicial practice, legal protection for victims has not been fully implemented optimally. This study aims to analyze the legal protection of victims of domestic violence in the Decision of the Surabaya District Court Number 275/Pid.Sus/2022/PN Sby and to examine the obstacles in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results show that legal protection for victims has been carried out through the application of Articles 44 and 45 of Law Number 23 of 2004 by imposing criminal sanctions on the perpetrator. However, such legal protection remains repressive in nature because it focuses mainly on punishing the perpetrator and does not fully ensure the fulfillment of victims’ rights such as psychological rehabilitation, continuous protection, and restitution. Therefore, law enforcement authorities are expected not only to punish offenders but also to guarantee comprehensive protection and recovery for victims in accordance with the objectives of the Law on the Elimination of Domestic Violence.
PENGATURAN PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM PROSES KEPAILITAN Panri Tulus Harapan Hutagaol; Haposan Siallagan; Meli Hertati Gultom
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p07

Abstract

Implementasi asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan kerap menimbulkan perdebatan karena norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak menghadirkan parameter yang tegas terkait makna "pembuktian secara sederhana". Kekaburan norma iini membuka ruang interprestasi yang beragam di kalangan Hakim, sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan dan mengancam kepastian hukum bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis pengaturan dan konsep asas pembuktian sederhana serta mengkaji penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Nomor 1/Pdt. Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. Metodologi penelitian yuridis normatif diimplementasikan dalam penelitian ini dengan pendekatan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, pembuktian sederhana menitikberatkan pada terpenuhinya dua syarat mutlak, yakni terdapat minimal 2 kreditur beserta satu utang yang sudah jatuh tempo sekaligus bisa ditagih, tanpa perlu memasuki pokok sengketa yang kompleks. Namun, dalam praktiknya, interpretasi atas syarat ini masih cair sehingga berpotensi disalahgunakan. Meskipun demikian, dalam perkara a quo, asas tersebut dinilai sudah diterapkan Majelis Hakim secara tepat dan konsisten dengan semangat norma. Putusan ini menegaskan bahwa selama unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) terpenuhi dan terbukti secara sederhana, alhasil permohonan pailit haruslah dikabulkan. Hal ini mengukuhkan fungsi kepailitan sebagai mekanisme eksekusi kolektif (paritas creditorium) yang menjamin pembagian harta secara proporsional, sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para kreditur. The application of the simple proof principle in bankruptcy cases often sparks debate because the norm in Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 does not provide explicit parameters regarding the meaning of "simple proof". This normative ambiguity opens up room for diverse interpretations among judges, potentially leading to a disparity in verdicts and threatening legal certainly for the parties involved. This research aims to analyze the regulation and concept of the simple proof principle and examines its application in judicial practice, specifically in Decision Number 1/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Mdn. The method used is normative juridical research with a statutory and case approach. The study’s findings indicate that, normatively, simple proof focuces on the fulfillment of two absolute requirements, the existence of at least two creditors and payable, without needing to delve into complex subject matter disputes. However, in practice, the interpretation of these requirements remains fluid, creating potential for misuse. Nevertheless, in the a quo case, the Panel of Judges was deemed to have applied this principle appropriately and consistently with the spirit of the norm. This decision affirms that as long as the elements of Article 2 paragraph (1) are fulfilled and simply proven, a bankruptcy petition must be granted. This reinforces the function of bankruptcy as a collective execution mechanism (paritas creditorium) that ensures the proportional distribution of assets, while also providing protection and equitable legal certainty for creditors.   
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ikbal Ikbal; Gabriella Almasari Datuan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p06

Abstract

  Lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan merupakan kondisi yang memungkinkan manusia berkembang secara optimal dalam keseimbangan yang harmonis. Jaminan atas kondisi tersebut menegaskan hak setiap individu untuk menuntut peran negara dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan, yang sekaligus menjadi kewajiban pemerintah dalam mewujudkan serta memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. Meskipun pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, implementasi perlindungan dan penegakannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya kasus pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep yang tepat dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. ABSTRACT A good, healthy, and sustainable environment is a condition that enables humans to thrive optimally in a state of harmonious balance. The guarantee of such conditions affirms every individual’s right to demand that the state play a role in preserving and improving environmental quality, which simultaneously constitutes the government’s obligation to realize and maintain a sustainable environment. Although the recognition of Human Rights has been affirmed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of their protection and enforcement still faces various challenges, including unresolved cases of human rights violations in the environmental sector. Therefore, this study aims to formulate an appropriate concept to support the realization of a good, healthy, and sustainable environment in line with human rights principles for the people of Central Sulawesi Province.
ANALISIS YURIDIS PENGARUH ORMAS TERHADAP INVESTASI ASING DI BATAM : FUNGSI KEMASYARAKATAN ATAU AKSI PREMANISME? Dedy Febriyanto Tjhang; Elza Syarief; David Tan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v14.i01.p05

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terhadap investasi asing di Kota Batam secara yuridis, untuk menilai apakah peran ORMAS masih sesuai fungsi kemasyarakatan atau telah bergeser menjadi praktik premanisme. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan ORMAS, BP Batam, POLRI, serta empat perusahaan asing, dan dilengkapi kuesioner pada sembilan perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme peran ORMAS: sebagian berfungsi sebagai penghubung sosial, namun sebagian lainnya melakukan tekanan terhadap perusahaan, pemaksaan rekrutmen, hingga intimidasi yang melampaui batas hukum. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ORMAS dan ketentuan pidana. Analisis teori Hukum Pembangunan dan Kepastian Hukum mengungkap bahwa penyimpangan ini menghambat iklim investasi dan mengaburkan kejelasan bagi investor. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian ORMAS belum optimal karena lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum. Diperlukan SOP, regulasi khusus dan ketegasan dari aparat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing di Batam. This study examines the legal influence of community organizations (CSOs) on foreign investment in Batam City. This study aims to assess whether CSOs' role remains consistent with their social function or has shifted to thuggery. A juridical-empirical approach was used through interviews with CSOs, the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Indonesian National Police (POLRI), and four foreign companies, along with questionnaires from nine foreign companies. The results indicate a dual role for CSOs: some serve as social liaisons, while others exert pressure on companies, resort to forced recruitment, and engage in intimidation that exceeds legal limits. Legally, these actions have the potential to violate the CSO Law and criminal provisions. An analysis of the theories of Development Law and Legal Certainty reveals that these deviations hinder the investment climate and obscure clarity for investors. The study concludes that CSO control is suboptimal due to weak inter-agency coordination and law enforcement. SOPs, specific regulations, and firm enforcement from the authorities are needed to maintain stability and legal certainty for foreign investors in Batam.
PROBLEMATIKA YURIDIS PEMBONCENGAN REPUTASI (FREE RIDING) DALAM HUKUM MEREK INDONESIA Kadek Julia Mahadewi; Kadek Indra Dewan Tara; Bagus Gede Ari Rama
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi dan batasan normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam hukum merek Indonesia serta mengkaji parameter penilaian itikad tidak baik (bad faith) dalam sengketa merek, khususnya dalam kaitannya dengan praktik pemboncengan reputasi (free riding). artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran hukum dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi normatif konsep persamaan pada pokoknya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih bersifat abstrak dan belum memiliki parameter operasional yang jelas, sehingga penerapannya sangat bergantung pada interpretasi hakim. Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, hakim telah menerapkan konsep tersebut secara substantif dengan mempertimbangkan kesamaan visual, fonetik, dan konseptual serta potensi kebingungan konsumen (likelihood of confusion), sekaligus memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa parameter bad faith dalam sengketa merek dapat diidentifikasi melalui adanya pengetahuan terhadap merek pihak lain, kesengajaan meniru unsur dominan, tujuan memperoleh keuntungan tidak sah, serta tetap dilakukannya tindakan meskipun telah diberikan somasi. Dalam perkara “Sensatia”, seluruh parameter tersebut terpenuhi sehingga penggunaan merek oleh Tergugat 8dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan itikad tidak baik sekaligus sebagai bentuk pemboncengan reputasi (free riding). Dalam perspektif hukum merek Indonesia, meskipun konsep free riding belum diatur secara eksplisit, substansinya tercermin dalam perlindungan terhadap merek terkenal dan prinsip itikad baik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan standarisasi parameter hukum guna meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum merek di Indonesia. This study aims to analyze the construction and normative boundaries of the concept of “substantive similarity” in Indonesian trademark law and to examine the parameters for assessing bad faith in trademark disputes, particularly in relation to free-riding practices. This article employs a normative legal research method using statutory, case-law, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively through legal interpretation and descriptive-analytical methods. The research findings indicate that the normative construction of the concept of similarity in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications remains abstract and lacks clear operational parameters, making its application highly dependent on judicial interpretation. In Judgment No. 10/Pdt.Sus-HKI/Merek/2025/PN Niaga Semarang, the judge applied this concept substantively by considering visual, phonetic, and conceptual similarities as well as the likelihood of consumer confusion, while also providing protection for well-known trademarks. Furthermore, this study found that the parameters of bad faith in trademark disputes can be identified through knowledge of the other party’s trademark, the intentional imitation of dominant elements, the intent to obtain unlawful profit, and the continued commission of the act
REORIENTASI PENGADAAN TANAH: GANTI KERUGIAN SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN DI BALI Dharma Santana Putra; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 7 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i07.p04

Abstract

  Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis ketentuan hukum mekanisme mengganti kerugian dalam pengadaan tanah guna kepentingan umum di Indonesia serta mengkaji reorientasinya sebagai instrumen perlindungan dalam menekan alih fungsi lahan di Bali. Metode penelitian memanfaatkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian memperoleh secara normatif mekanisme ganti kerugian telah diatur secara komprehensif dan bertujuan memberikan kompensasi yang layak dan adil. Namun, dalam praktiknya masih berorientasi pada aspek ekonomis sehingga belum efektif menjamin keadilan substantif, padahal mekanisme ini dapat dan sah digunakan sebagai sarana atau instrument perlindungan guna mengendalikan atau menekan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi mekanisme ganti kerugian dari sekadar instrumen kompensasi pembangunan menjadi instrumen perlindungan, melalui peran aktif negara dalam menjaga fungsi lahan, khususnya pada kawasan strategis. Reorientasi ini bersifat sebagai upaya pelengkap dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan preventif lainnya agar pengendalian alih fungsi lahan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. ABSTRACT This study aims to analyze the legal framework governing the compensation mechanism in land acquisition for public purposes in Indonesia and to examine its reorientation as an instrument of legal protection to mitigate land use conversion in Bali. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by primary and secondary legal materials obtained through library research. The findings indicate that, from a normative perspective, the compensation mechanism has been comprehensively regulated and is intended to provide fair and adequate compensation. However, in practice, it remains predominantly oriented toward economic considerations and has not effectively ensured substantive justice. In fact, this mechanism can legitimately be utilized as a protective legal instrument to control and reduce land use conversion. Therefore, a reorientation of the compensation mechanism is required, shifting its function from a mere instrument of development compensation to an instrument of legal protection, through the active role of the state in preserving land functions, particularly in strategic areas. Such reorientation serves as a complementary measure and must be integrated with other preventive policies to ensure that the control of land use conversion is carried out in a more effective, equitable, and sustainable manner.

Page 10 of 17 | Total Record : 167

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue