Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lingkungan dalam Proyek Infrastruktur di Kota Medan Sihombing, Putri Gita Sari; Rajagukguk, Dewi Ivana Pangihutan; Antonius, Bryaan; Berutu, Sigar P.
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8436

Abstract: Infrastructure development in Medan City has experienced rapid growth in recent years. However, this accelerated development is often accompanied by violations of environmental regulations, such as pollution, land degradation, and breaches of environmental permits. This study aims to examine the forms of environmental violations occurring in infrastructure projects in Medan City and to analyze the effectiveness of law enforcement against such violations. This research employs a normative and empirical juridical approach by reviewing applicable laws and regulations, conducting case studies of infrastructure projects, and interviewing relevant agencies such as the Environmental Agency and law enforcement officials. The findings indicate that law enforcement against environmental violations remains suboptimal due to weak supervision, lack of inter-agency coordination, and low awareness among project implementers regarding environmental aspects. Moreover, administrative and criminal sanctions that have been regulated are often not enforced to their full extent. This study recommends enhancing supervisory capacity, enforcing laws more firmly, and involving the community in monitoring infrastructure projects to achieve sustainable development.Keywords: law enforcement, environmental violations, infrastructure projects, Medan City, environmental law.Abstrak: Pembangunan infrastruktur di Kota Medan mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali diiringi dengan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan lahan, dan pelanggaran izin lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan yang terjadi dalam proyek infrastruktur di Kota Medan serta menganalisis sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus proyek-proyek infrastruktur, serta wawancara dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran pelaksana proyek terhadap aspek lingkungan. Selain itu, sanksi administratif maupun pidana yang telah diatur sering kali tidak diterapkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, 422 PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL QIYAS : JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN JL. RADEN FATAH PAGAR KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU Website : https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index E-ISSN : 2503-3794 P-ISSN : 2686-536x, contact person : 0853-8130-5810 penegakan hukum yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Kata kunci: penegakan hukum, pelanggaran lingkungan, proyek infrastruktur, Kota Medan, hukum lingkungan.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat Saputra, Nur Azan; Danil, Elwi; Mulyati, Nani
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8598

Abstract: Technological advancements not only provide convenience for individuals to access information but also bring negative impacts, such as the opportunity to commit cybercrime. One common form of cybercrime is online gambling. The prohibition of online gambling is regulated in Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 in conjunction with Law Number 19 of 2016 and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research questions in this study are: (1) How is law enforcement carried out against online gambling crimes within the jurisdiction of the West Sumatra Regional Police? (2) What are the obstacles faced by the West Sumatra Regional Police in enforcing the law against online gambling crimes? (3) What efforts are made by the West Sumatra Regional Police to overcome these obstacles? The research method used is empirical juridical, beginning with a literature review followed by interviews. The data collected were then analyzed qualitatively using a descriptive-analytical approach. The findings show that law enforcement against online gambling crimes is carried out through two approaches: preventive and repressive measures. However, in practice, the West Sumatra Regional Police face several obstacles, including manipulation of personal bank account data by offenders, identity concealment, and limitations in human resources and facilities. Despite these challenges, the West Sumatra Regional Police strive to minimize them by applying social engineering techniques, proposing increased budgets for the procurement of advanced and up-to-date information technology equipment, developing and implementing effective and efficient internal monitoring systems to oversee online activities in real-time, and establishing cooperation with the public and relevant stakeholders. It is hoped that the government will conduct indiscriminate blocking of online gambling sites and monitor all internet user activities by closing access to such sites.Keywords: Law enforcement, criminal acts, cybercrime, online gambling.Abstrak: Kemajuan di era teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi seseorang untuk mengakses informasi. Selain memberikan dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti munculnya peluang untuk melakukan cybercrime. Salah satu bentuk cybercrime yang sering terjadi adalah judi online. Larangan terkait perjudian online diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online? (3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan meneliti bahan kepustakaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif dan represif. Namun, dalam pelaksanaannya, Kepolisian Daerah Sumatera Barat menghadapi berbagai hambatan, antara lain manipulasi data rekening pribadi oleh pelaku, penyembunyian identitas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun demikian, Polda Sumatera Barat terus berupaya meminimalisasi hambatan tersebut dengan menerapkan teknik social engineering, mengajukan peningkatan anggaran untuk pengadaan peralatan teknologi informasi yang canggih dan mutakhir, membangun serta menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas online secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Diharapkan pemerintah dapat melakukan pemblokiran situs judi online secara menyeluruh tanpa tebang pilih serta mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet melalui penutupan akses terhadap situs-situs tersebut.Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, cybercrime, perjudian online.

Analisa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022 Tentang Perkawinan Beda Agama dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Riana, Sri Vanda
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5740

Abstract: The issues examined in this thesis are how to analyze the Decision of the Surabaya District Court No. 916/Pdt.P/2022 regarding the approval of an interfaith marriage application from the perspective of Islamic Law and Positive Law. The purpose of this study is to explain the analysis of the court‟s decision from both legal perspectives. This research uses a normative juridical method through literature study. The approaches employed include case approach, statutory approach, descriptive-analytical approach, and content analysis. The results of the study show that, first, from the perspective of Islamic Law, the court‟s decision to grant the application for interfaith marriage is essentially not permissible. The Qur'an explicitly prohibits marriage between a Muslim and a polytheist. This prohibition is absolute in nature, thereby disallowing any form of dispensation by legal or religious authorities. Second, from the perspective of Positive Law, the decision contradicts the cultural values and legal norms prevailing in Indonesian society, as both are largely rooted in religious teachings. Most officially recognized religions in Indonesia—such as Islam, Catholicism, Protestantism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—prohibit interfaith marriage.Keywords: Interfaith Marriage, Marriage Law, Islamic Law, Positive Law.Abstrak: Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022 tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis terhadap putusan tersebut ditinjau dari kedua perspektif hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan deskriptif-analitis, serta analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dalam perspektif Hukum Islam, putusan yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Al-Qur‟an secara tegas melarang pernikahan antara seorang Muslim dengan orang musyrik. Larangan ini bersifat mutlak sehingga tidak memungkinkan adanya dispensasi dari hukum maupun otoritas agama. Kedua, dalam perspektif Hukum Positif, putusan tersebut bertentangan dengan tata nilai budaya dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, karena norma hukum dan budaya yang berkembang di Indonesia umumnya bersumber dari ajaran agama. Sebagian besar agama yang diakui di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, melarang pernikahan beda agama.Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Hukum Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif.

Analisis Yuridis terhadap Kejahatan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan melalui Media Elektronik (Studi Kasus: Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp) Pakpahan, Marlina Elisabeth; Sitanggang, Dion Alfandi; Sakila, Nazwa Dwi; Samosir, Shinta Anggi Marito
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8488

Abstract: This study aims to analyze Court Decision Number 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp by examining the legal framework governing online buying and selling in Indonesia, the forms of legal protection for victims of online transaction fraud, and the judge's considerations in adjudicating the case. The research uses a normative juridical method with a statutory and case study approach. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analysis of court rulings. The findings indicate that the legal framework aims to provide legal protection for victims of fraud in electronic transactions. In this case, the defendant was found legally and convincingly guilty of committing repeated acts of fraud as stipulated in Article 378 of the Indonesian Penal Code in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Penal Code.Keywords: Criminal Offense, Online Buying and Selling, Electronic Media, Court Decision.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2022/PN.Lbp dengan menelaah pengaturan hukum terkait jual beli online di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi jual beli online, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan dalam transaksi elektronik. Dalam perkara ini, Terdakwa dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli Online, Media Elektronik, Putusan Pengadilan.

A Review of John Rawls’ Theory of Justice on the Implementation of Restorative Justice Through Penal Mediation in Indonesia Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan; Syifa, Siti Nur; Zuhriah, Erfaniah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7790

Abstracts: This study examines the implementation of restorative justice through the mechanism of penal mediation within Indonesia's criminal justice system, using John Rawls’ theory of justice as a theoretical framework. The research is grounded in the need for a more humane, participatory, and efficient alternative for resolving minor criminal offenses, as opposed to the conventional retributive justice system. This is a normative legal study employing both statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials obtained through literature review. The findings reveal that penal mediation has been applied in cases such as petty theft, defamation, and domestic violence, involving offenders, victims, families, and the community in the restorative process. This implementation reflects Rawls’ principles of justice particularly the equal basic liberties and the difference principle—in protecting vulnerable groups such as juvenile offenders and first-time offenders. In conclusion, penal mediation aligns not only with restorative justice values and the Islamic legal concept of maslahah, but also embodies a substantive model of justice that is inclusive and responsive to local values. Therefore, this approach deserves to be formally institutionalized within the national criminal law system.Keywords: Penal mediation, restorative justice, John Rawls’ theory of justice, Indonesian criminal law, non-litigation resolution.Abstrak : Penelitian ini mengkaji penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan alternatif penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan efisien dibandingkan sistem peradilan konvensional yang cenderung retributif. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi penal telah diterapkan dalam sejumlah kasus seperti pencurian ringan, penghinaan, dan kekerasan rumah tangga, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dalam proses pemulihan. Implementasi ini mencerminkan prinsip keadilan Rawls, yaitu kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan, khususnya dalam melindungi pelaku dari kelompok rentan seperti anak dan pelaku pertama. Kesimpulannya, mediasi penal bukan hanya sejalan dengan nilai-nilai keadilan restoratif dan maslahah dalam hukum Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang inklusif dan adaptif terhadap nilai lokal. Oleh karena itu, pendekatan ini layak untuk dilembagakan secara normatif dalam sistem hukum pidana nasional.Kata kunci: Mediasi penal, keadilan restoratif, teori keadilan John Rawls, hukum pidana Indonesia, penyelesaian non-litigasi.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis Ontologis dan Yuridis Normatif Anggraini, Adelia; Adzani, Maura Rahmatusyifa; Kurnia, Ratna; Putri Salsabilla, Wanda Monica
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.10364

Abstracts: The protection of human rights in Indonesian criminal law is grounded in the ontological view of humans as legal subjects possessing inherent dignity, freedom, and fundamental rights. In this framework, criminal law positions individuals not merely as objects of regulation but as the central focus of legal norms and their implementation. KUHP seeks to integrate human rights principles through the reinforcement of legality, proportionality, and justice in criminal law norms. This study examines how human rights are regulated both substantively within criminal provisions and structurally within sentencing procedures. Employing a normative juridical method, the research analyzes statutes, legal doctrines, and court decisions to critically assess the position of human rights in national criminal law. The findings reveal that human rights protection within the KUHP remains dynamic and unfinished, requiring progressive interpretation and continuous legal reform to ensure alignment with the values of democracy, justice, humanity, and respect for human dignity.Keywords: Human Rights; Criminal Law; National Criminal Code (KUHP); Legality and Proportionality; Criminal Law Reform; Death Penalty; Freedom of Expression. Abstrak: Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana Indonesia didasarkan pada pandangan ontologis manusia sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, kebebasan, dan hak-hak mendasar yang melekat. Dalam kerangka ini, hukum pidana menempatkan individu bukan hanya sebagai objek pengaturan tetapi sebagai fokus utama norma hukum dan implementasinya. Pemberlakuan KUHP berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui penguatan legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam norma hukum pidana. Studi ini meneliti bagaimana hak asasi manusia diatur baik secara substantif dalam ketentuan pidana maupun secara struktural dalam prosedur penjatuhan hukuman. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis undang-undang, doktrin hukum, dan putusan pengadilan untuk secara kritis menilai posisi hak asasi manusia dalam hukum pidana nasional. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam KUHP tetap dinamis dan belum selesai, membutuhkan interpretasi progresif dan reformasi hukum berkelanjutan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana; KUHP; Legalitas dan Proporsionalitas; Reformasi Hukum Pidana; Hukuman Mati; Kebebasan Berekspresi.

Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Merek Terdaftar Studi Putusan Nomor 1334 K/PDT.SUS-HKI/2024 Rinaldi, Eric; Agustin, Yanti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8490

Abstract: Trademark protection is a crucial aspect of the intellectual property legal system, particularly in preventing unfair business competition and safeguarding business reputation. This study examines the cancellation of a registered trademark, focusing on the Supreme Court Decision Number 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 as a case study. The case involves a dispute between Lowa Sportschuhe GmbH and Qu Wenqian concerning the registration of the trademark “Lowa Simply More,” which was allegedly filed in bad faith. The method used is a normative juridical approach through legal analysis of legislation and court decisions. The results indicate that the Supreme Court ruled to cancel the defendant’s trademark based on Article 21 paragraph (3) and Article 77 paragraph (1) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This decision affirms that trademark protection is not only formal but also substantive, considering the registrant's intent and factual ownership of the mark. The implication of this decision is the strengthening of legal protection for the rightful trademark owner and the promotion of honesty and good faith principles in the trademark registration system in Indonesia.Keywords: trademark, bad faith, trademark cancellation, legal protection, Supreme Court Decision.Abstrak: Perlindungan merek dagang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum kekayaan intelektual, terutama dalam mencegah persaingan usaha tidak sehat dan melindungi reputasi bisnis. Penelitian ini mengkaji pembatalan merek terdaftar dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1334 K/Pdt.Sus-HKI/2024 sebagai studi kasus. Kasus ini melibatkan sengketa antara Lowa Sportschuhe GmbH dan Qu Wenqian terkait pendaftaran merek “Lowa Simply More” yang diduga dilakukan dengan itikad tidak baik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pembatalan merek tergugat berdasarkan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Putusan ini menegaskan bahwa perlindungan merek tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan niat pendaftar dan kepemilikan merek secara faktual. Implikasi dari putusan ini adalah penguatan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah serta dorongan terhadap penegakan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.Kata kunci: merek, itikad tidak baik, pembatalan merek, perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Agung

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Maqasid Syariah Kadir, Abdul; Nurdin, Zurifah
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.5366

Abstracts: This study aims to examine the implementation of Law Number 16 of 2019 in Air Dikit District and analyze it from the perspective of Maqasid Sharia. This is a field research using a qualitative descriptive approach. The results indicate that the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage has been fairly well optimized. However, some members of the community are still reluctant to apply for a dispensation when the prospective bride or groom has not reached the minimum legal age, as stipulated in the law. As a result, some marriages are carried out unofficially (sirri). The reluctance is generally due to time constraints and urgent conditions that demand the marriage to be held immediately, whereas the dispensation process is considered time-consuming and procedurally complex. From the perspective of Maqasid Sharia, the provision regarding age maturity in Law Number 16 of 2019 aligns with the five fundamental objectives of Islamic law: hifz al-din (protection of religion), hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-mal (protection of wealth), hifz al-nasl (protection of lineage), and hifz al-nafs (protection of life). Thus, raising the minimum age of marriage is a step that reflects Islamic values and promotes the well-being of family life.Keywords: Implementation, Law Number 16 of 2019, Maqasid Syariah.Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Air Dikit serta menganalisisnya dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah berjalan cukup baik. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang enggan mengajukan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga mereka memilih melangsungkan pernikahan secara sirri. Faktor penyebabnya antara lain karena keterbatasan waktu dan kondisi mendesak yang menuntut pernikahan segera dilaksanakan, sedangkan proses sidang dispensasi dianggap memakan waktu dan prosedurnya cukup panjang. Dalam perspektif Maqasid Syariah, ketentuan mengenai pendewasaan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sejalan dengan lima tujuan utama syariat, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz al-mal (menjaga harta), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-nafs (menjaga jiwa). Dengan demikian, peningkatan usia minimal perkawinan merupakan langkah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.Kata kunci : Implementasi, UU Nomor 16 tahun 2019, Maqasid Syariah.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA) Sela, Ossi Mira; Nurdin, Zurifah; Yarmunida, Miti
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.7273

Abstracts: This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah(secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah(primary or essential needs).Keywords: Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi e-court, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan maqashid syari’ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu e-litigasi termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, Maqashid Syari'ah

Penyebab Konflik dan Sengketa Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Lagus, Wegestin; Eva, Yusnita
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 10, No 2 (2025)
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v10i2.8429

Abstract: Marital disputes are a common phenomenon in society and can be caused by various factors, such as cultural differences, economic issues, infidelity, and communication breakdowns. This study aims to analyze the main causes of marital disputes and explore the family law perspective in their resolution. The research method used is normative juridical research with a conceptual and statutory approach. The data in this study were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through a literature review. The results show that in Indonesian family law, there are two main avenues for resolving marital disputes: litigation through the courts and non-litigation methods such as mediation and counseling. Although legislation has regulated the dispute resolution mechanisms, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness and limited access to mediation institutions. Therefore, efforts are needed to enhance public understanding of marital law and to strengthen the role of mediation and counseling institutions in resolving domestic disputes.Keywords: marital disputes, family law, dispute resolution.Abstrak: Sengketa dalam perkawinan merupakan fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, faktor ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakharmonisan dalam komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama terjadinya sengketa dalam perkawinan serta mengeksplorasi perspektif hukum keluarga dalam penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga di Indonesia, terdapat dua jalur utama dalam penyelesaian sengketa perkawinan, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan dan jalur nonlitigasi seperti mediasi dan konseling. Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan kurangnya akses terhadap lembaga mediasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan serta penguatan peran lembaga mediasi dan konseling dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.Kata kunci: sengketa perkawinan, hukum keluarga, penyelesaian sengketa.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
bengkuluirsal@gmail.com

Editorial Address
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA