cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasniati
Contact Email
qaimuddin@iainkendari.ac.id
Phone
+6282349836121
Journal Mail Official
qaimuddin@iainkendari.ac.id
Editorial Address
Jln. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari
Location
Kota kendari,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Published by Institut Agama Islam Negeri Kendari
ISSN : 30261562     EISSN : 30315565     DOI : https://doi.org/10.31332/qjclr.v5i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review is a peer-reviewed journal published twice a year (March and September) by Constitutional Law Department, Sharia Faculty, State Islamic Institute of Kendari. Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review specifically publishes scientific papers and research results oriented to constitutional law and social institutions as well as transdisciplinary Islamic studies.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah di Kota Kendari Nur Khalifah; Ahmad Ahmad
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i2.3442

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 dan menganalisisnya dalam Perspektif Maqashid Syariah. Proses penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari proses pengumpulan dokumen yang relevan terutama lembaran Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005, Pengamatan langsung dan wawancara mendalam (depth interview) baik secara perseorangan maupun kelompok (FGD) dengan informan yang dipilih secara purposive.  Kesimpulan umum penelitian adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Pada Usia Sekolah dan bagi Masyarakat Islam Kota Kendari belum optimal diimpelentasikan. Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam muatan materi Peraturan Daerah sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Kenyataan di lapangan mengindisikasikan bahwa Program Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagai wujud implementasi Peraturan Daerah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah maupun pada masyarakat Islam diperhadapkan pada berbagai masalah. Hal ini disebabkan karena belum adanya indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, minimnya sosialisasi dan pengawasan serta belum adanya  transparansi anggaran program. Selanjutnya, dari hasil analisis perspektif maqashid syariah, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 sangat penting dan harus diterapkan karena pembelajaran baca tulis al-Qur’an sebagaimana kandungan materinya merupakan kunci mendasar dalam memahami dan menerapkan isi kandungan kitab suci al-Qur’an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Pembuat hukum (syar’i) dalam hal ini pemerintah dan DPRD kota Kendari serta pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama dan terlibat aktif agar Peraturan Daerah memberikan dampak bagi kemaslahatan umat manusia, khususnya umat muslim di Kota Kendari.                                                      Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Maqashid Syariah
Peranan Dinas Sosial Kota Kendari Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Dwi Nopita Retnosari; Muh. Asrianto Zainal
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i2.3475

Abstract

ABSTRACTKegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana yang dilakukan di Kota Kendari sangat marak terjadi, namun mereka tidak memiliki izin dan melaporkan hasil pengumpulan sumbangan ke Dinas Sosial. Kegiatan yang tidak berizin menimbulkan kekhawatiran masyarakat jika terjadi penyalahgunaan hasil pengumpulan sumbangan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Kendari harus mempunyai peran untuk menangani pelaksanaan kegiatan tersebut. Terdapat 4 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama mengapa masyarakat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, kedua bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Kendari terhadap masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, ketiga apa kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam menangani masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana, dan keempat upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam menangani masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan untuk korban bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah.Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder, dengan teknik keabsahan data triangulasi.Hasil penelitian ini menggambarkan pertama alasan masyarakat melakukan pengumpulan sumbangan adalah karena sebagai rasa kemanusiaan untuk membantu sesama. Kedua peran Dinas Sosial dalam merekomendasikan izin dan menerima hasil sumbangan korban bencana namun belum ada sama sekali penyelenggara yang melaksanakannya ke Dinas Sosial, sehingga tidak sesuai dengan pasal 2 UU No 9 Tahun 1961.  Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi secara menyeluruh terkait dengan aturan pengumpulan sumbangan. Peran dalam mengawasi kegiatan juga tidak berjalan optimal. Ketiga kendala yang dihadapi adalah kendala tidak ada anggaran dan website untuk mengoptimalkan peran dalam menjalankan tugas dan perannya dinas sosial dalam mensosialisasikan dan menertibkan serta kurangnya kerjasama dengan penegak hukum sehingga belum ada sangsi tegas yang diberikan. Keempat upaya untuk membuat website serta menegur dan menghimbau serta pemberian sanksi kepada masyarakat yang melanggar. Untuk sanksi juga belum pernah dilakukan. Tindakan preventif dan represif belum maksimal.
Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan Hidayat Tri Atmojo; Asni Asni; Muh. Asrianto Zainal
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i2.3476

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Perturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Tenak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berternak, tetapi tujuan tersebut belum tercapai di Kecamatan Palangga Selatan karena hewan ternak sebagian besar masih berkeliaran, dan melanggar  Perda No 3 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, apa saja kendala-kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan dan bagaimana solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan . Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang  Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, mengetahui kendala- kendala  dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan, dan untuk  mengetahui solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan.Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris, yang menggunakan pendekatan Statute Approach dan Sosiologis Hukum, penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Palangga Selatan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta metode penelitan lapangan , kemudian data diolah melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data, serta dalam pengecekan keabsahan data mengguanakan metode triangualsi.Hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang  Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan belum terimplementasi dengan maksimal di Kecamatan Palangga Selatan. Kendala dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, adalah masalah sistem hukum  yang belum bekerja dengan optimal. Solusi dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja dari sitem hukum, baik dari stuktur, subtansi,  dan budaya hukum untuk dapat berkerja dan saling bersinergi dengan optimal dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan..
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Di Kota Kendari Nur Khalifa; Ahmad Ahmad
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i2.3477

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005 dan menganalisisnya dalam Perspektif Maqashid Syariah. Proses penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang sumber datanya diperoleh dari proses pengumpulan dokumen yang relevan terutama lembaran Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2005, Pengamatan langsung dan wawancara mendalam (depth interview) baik secara perseorangan maupun kelompok (FGD) dengan informan yang dipilih secara purposive.  Kesimpulan umum penelitian adalah Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur’an Pada Usia Sekolah dan bagi Masyarakat Islam Kota Kendari belum optimal diimpelentasikan. Dari Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam muatan materi Peraturan Daerah sehingga menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Kenyataan di lapangan mengindisikasikan bahwa Program Bebas Buta Aksara Al-Qur’an sebagai wujud implementasi Peraturan Daerah yang diselenggarakan di sekolah-sekolah maupun pada masyarakat Islam diperhadapkan pada berbagai masalah. Hal ini disebabkan karena belum adanya indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, minimnya sosialisasi dan pengawasan serta belum adanya  transparansi anggaran program. Selanjutnya, dari hasil analisis perspektif maqashid syariah, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 sangat penting dan harus diterapkan karena pembelajaran baca tulis al-Qur’an sebagaimana kandungan materinya merupakan kunci mendasar dalam memahami dan menerapkan isi kandungan kitab suci al-Qur’an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam. Pembuat hukum (syar’i) dalam hal ini pemerintah dan DPRD kota Kendari serta pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama dan terlibat aktif agar Peraturan Daerah memberikan dampak bagi kemaslahatan umat manusia, khususnya umat muslim di Kota Kendari.
Tinjauan Maqashid Al-Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Ade Refiyanti Wahyuni; Ipandang Ipandang
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v1i2.3523

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Maqa>s}id Al-Syari’ah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif kemudian dihimpun menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi serta observasi yang dilakukan dilapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi perda kota Kendari masih kurang efektif karena legal struktruk yang apatis terlihat jelas dengan tidak berjalannya kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perda tersebut. sedangkan apabila implementasi ini ditinjau dalam Maqās}id Al-Syari’ah untuk mencegah kemudaharatan maka harus memelihara aspek agama (h}ifdz\ al-din), jiwa (h}ifdz\ an-nafs), akal (h}ifdz\ al-aql), harta (hifdz al-mal), keturunan (h}ifdz\ al-nasb) setiap aspek memiliki pemeliharaan yang berbeda. begitupun dengan aspek menjaga ketururnan dari sisi substansi perda ini sudah menjami terjaganya aspek keturunan walaupun belum dalam tingkat dharuriyat, akan tetapi sudah menjaga dalam tingkat hajiyyat dan tahsiniyat sehingga dapat menguatkan eksistensi dharuriyat.Kata Kunci: Maqās}id al-Syari’ah, Implementasi Peraturan Daerah 
Peran Lapas Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Perspektif Maqasid Syariah (Studi Lapas Kelas II A Kendari) Aswandi Aswandi; Muh Asrianto Zainal; Muhammad Iqbal
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i1.4405

Abstract

Correctional institutions are a place of guidance for correctional prisoners or correctional inmates (WBP), so it is appropriate that negative things should not happen that can damage the image of the prison itself, such as smuggling narcotics into prisons. The purpose of this study is to find out the background of the occurrence of narcotics smuggling, and to find out the role of prisons in countering narcotics smuggling from a sharia maqasid perspective. This research is a qualitative research using empirical normative research methods that focus on library and field research with a legal and case approach. Data collection techniques using interview techniques, documentation and observation. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the background to the occurrence of narcotics smuggling in the Class II A prison in Kendari are; the first is the economic factor, the second is the addiction factor and the third is because the prison location is easy to access, the fourth is the lack of human resources (HR) for the prison officers and the fifth is the lack of prison security facilities and infrastructure. The roles and efforts made by the Kendari Class IIA Prison in overcoming narcotics smuggling by providing guidance both from a social and spiritual perspective, increasing security, conducting education both through socialization and legal counseling and installing jammers as signal nuisance and trackers installed in every room of prisoners. Maqasid sharia perspective on the role of class IIA Kendari prison in dealing with narcotics smuggling is in accordance with Maqasid sharia in the field of daruriyat or primary needs, namely; protect religion, soul, mind, and property.Keywords: Prisons, Countermeasures, Narcotics, Maqasid Syariah
Analisis Dampak Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Gula di Kabupaten Bombana Perspektif Fikih Bi'ah Mega Sira; Andi Yaqub
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i1.4406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Dampak Lingkungan HidupTerhadap Limbah Pabrik Gula Di Kabupaten Bombana Perspektif Fikih Bi’ ah.Penelitian ini dilakukan di Desa Watu-Watu Kecamatan Lantari Jaya KabupatenBombana. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui analisismengenai dampak lingkungan hidup di pabrik gula bombana, (2) untukmengetahui penanggulangan limbah pabrik gula di bombana, (3) untukmengetahui tinjauan fikih bi’ ah limbah industri. Data yang di temukan melauidata observasi, wawancara dengan 10 orang informan serta didukung olehdata sekunder peneliti mendapatkan data KA-Andal dan RKL/RPL pabrik gula.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dampak limbah cair pabrikgula di Bombana memiliki dampak negatif dan positif. Dampak negatifnyayaitu limbah cair yang dihasilkan mengeluarkan bau yang tidak sedap,sedangkan untuk dampak positifnya limbah cair yang dialirkan oleh pabrik gulabisa dipakai untuk mengairi sawah para petani pada musim kemarauwalaupun masih berbau tetapi tidak mempengaruhi hasil panen para petani,untuk masyarakat juga yang terkena dampak sering diberikan gula secaragratis oleh pihak pabrik gula. Berdasarkan tinjauan hukum islam khususnyafikih bi’ ah limbah pabrik gula di Bombana belum sesuai sepenuhnya dengankaidah kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam penjagaan danpelestarian lingkungan hidup.Kata Kunci : Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Limbah Pabrik, Fikih Bi’ ah.
Hak Asuh Anak di Bawah Umur Diberikan Kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Syamsul Darlis
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i1.4469

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengfokuskan pengkajian pada hak asuh anak yang diberikan atau dibebankan kepada ayah pasca perceraian. Aturan perundang-undangan mengatur bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun jika terjadi perceraian harusnya berada pada hak asuh ibu sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105. Pengkajian ini terfokus pada tiga hal yakni; faktor penyebab diberikannya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dan perspektif Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap hak asuh anak diberikan kepada ayah. Metode penelitian artikel yaitu deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab diserahkannya kepada ayah hak asuh anak pasca perceraian karena; ibu tidak amanah, ibu tidak bertanggung jawab, dan ibu memiliki karakter yang buruk. Sementara perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni; akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya.
ANALISIS PEMENUHAN HAK TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Studi Di Desa Kota Bangun Kecamatan Ranomeeto) Wiwin Fatmawati
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v3i2.4472

Abstract

Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini sangat diperlakukan khusus sehingga menjadi problematika setiap orang tua yang memang mereka harus menerima walaupun ada rasa sedih dan sedikit kecewa, sehingga masih ada anak berkebutuhan khusus yang kurang mendapatkan haknya seperti pendidikan dikarenakan orang tua yang masih minim terhadap pemahamam pendidikan untuk anak penyandang disabilitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di desa kota bangun sudah terpenuhi atau belum terpenuhi dan apa saja faktor penghambat pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di desa kota bangun.Penelitian ini mengunkana jenis penelitian kualitatif dengan mengunakan tipologi penelitian normatif dan empiris yang memfokuskan ke lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan perlindungan hukum yang diaman teori ini berhubungan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sebagai salah satu hak asasi manusia.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi jaminan dan perlindungan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Kota Bangun belum sepenuhnya terpenuhi haknya yang dimana masih mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan pendidikan yang khusus, memperoleh Kesehatan, dan bebas hidup, sehingga anak penyandang disabilitas di Desa Kota Bangun tidak mendapatkan kemajuan yang baik yang dimana tidak dapat manjadi anak yang mandiri, tumbuh berkembang baik, tidak dapat mencari dan mengasah bakat mereka selaku anak penyandang disabilitas.
Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2018 Terkait Pemberi Izin Terhadap Pendirian Perusahaan Waralaba Studi Di Kabupaten Kolaka Muh Fajrun; Fatihani Baso
QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review
Publisher : Institut Agama Islam (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/qjclr.v2i2.4531

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan PERDA No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sudah konsisten di Kabupaten Kolaka. Dan Untuk mengetahui dampak keberadaan Waralaba terhadap UMKM di Kabupaten Kolaka. Serta Untuk mengetahui Perspektif maslahah mursalah terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini berusaha mengungkap pelaksanaan PERDA No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah konsisten serta dampak keberadaan Waralaba terhadap UMKM di Kabupaten Kolaka dengan tetap berpedoman pada subtansi peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan PERDA No 5 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dinilai masih kurangan efektif dari segi pelaksanaannya karena masih banyak keluhan-keluhan dari pihak UMKM mengenai PERDA tersebut. Dampak keberadaan Waralaba terhadap UMKM di Kabupaten Kolaka memberikan dampak buruk bagi pihak UMKM yang berada di dekat waralaba dimana pendapatan atau keuntungan yang mereka peroleh semakin berkurang dikarenakan konsumen lebih memilih berbelanja di waralaba daripada di UMKM. Jika dilihat berdasarkan perspektif maslahah mursalah terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 mengakibatkan ketidakseimbangannya proses bermuamalah dimana perusahaan waralaba memberikan dampak buruk bagi UMKM dan dampak baik bagi konsumen di Kabupaten Kolaka.  Kata Kunci: PERDA Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2018, Pemberian Izin, Pendirian Perusahaan Waralaba. 

Page 2 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 5 No. 1 (2025): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 4 No. 1 (2024): Qamuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 2 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 3 No. 1 (2023): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 2 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review Vol. 1 No. 1 (2021): Qaimuddin: Journal of Constitutional Law Review