cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 32   33   34   35   36 
Dampak Sistem Pemilu terhadap Keterwakilan Politik Perempuan di PDI-P: Studi Kasus Mekanisme Pemilu dan Strategi Partai dalam Pemenuhan Kuota Gender Rahma Syakira Ayu; Ananda Dewi; Nayla Febrina Putri; Lia Wulandari
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterwakilan politik perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Penelitian ini menganalisis bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia mempengaruhi pencalonan perempuan serta upaya PDI-P untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui penelitian melalui buku, jurnal akademik, dan artikel yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori Arend Lijphart tentang Sistem Pemilu dan Keterwakilan dan Drude Dahlerup tentang Kuota Gender dan Afirmasi Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka membuat kandidat dalam satu partai bersaing ketat, yang seringkali menghalangi perempuan untuk terpilih. PDI-P memenuhi kuota gender dengan menggunakan metode seperti kaderisasi melalui organisasi sayap partai dan sistem zip dalam daftar calon legislatif. Tapi masalah seperti stereotip gender, budaya patriarki, dan kurangnya dukungan keuangan bagi kandidat perempuan masih menjadi tantangan besar.
Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang pada Kampanye Pemilu 2024 untuk Menjaga Integritas Demokrasi Naila Ahmad; Nabila Kheisya Zalvadhia; Salwa Alfira; Reivania Calista Rizanul; Princess Ngozi Chika; Restu Rahmawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2402

Abstract

Pemilihan Umum di Indonesia kerap diwarnai oleh praktik politik uang yang mengancam integritas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta dalam menangani dugaan praktik politik uang selama Kampanye Pemilu 2024, serta menilai efektivitas peran lembaga tersebut dalam menjaga integritas demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, dengan menganalisis regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang cukup luas, termasuk menerima laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, budaya politik uang yang telah mengakar, serta tekanan politik dari berbagai pihak. Meskipun Bawaslu memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjamin independensinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi bagi penguatan sistem pengawasan Pemilu serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Peran Hukum Keuangan dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia Saroza Idramsyah Raihan; Handra Anie; Firdhan Azhim Akbar; Desi Hafizah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2411

Abstract

Korupsi, yang berasal dari bahasa Latin "corruptus," merupakan tantangan signifikan di Indonesia, merusak stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Penelitian ini mengkaji peran hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi, dengan fokus pada efektivitas dan implementasinya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis ini mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum keuangan dan upaya pemberantasan korupsi. Temuan menunjukkan bahwa hukum keuangan berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga mencegah korupsi. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang ketat sangat penting untuk mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga yang suboptimal masih ada. Penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kerangka regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas hukum keuangan dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia.
Keberpihakan Kompas.id dalam Pemberitaan Perundungan Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia Nasywa Permana; Dandi Supriadi; Ika Kusmayadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2412

Abstract

Perundungan dalam lingkungan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia menjadi isu krusial yang mendapatkan perhatian luas, terutama setelah munculnya dugaan perundungan yang menyebabkan kematian salah satu peserta program. Media daring secara aktif memberitakan kasus ini dan memiliki peran penting dalam menyampaikan perkembangan serta kompleksitas persoalan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberpihakan media dalam memberitakan kasus perundungan dalam pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Media yang diteliti yakni Kompas.id. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisis framing model Robert M. Entman dengan empat aspeknya yaitu penjelasan masalah, perkiraan penyebab masalah, penilaian moral, dan penawaran penyelesaian masalah. Hasil penelitian terhadap empat berita yang dipublikasikan pada bulan Agustus 2024 menunjukkan keberpihakan Kompas.id terhadap korban dalam kerangka penegakan moral dan keadilan sosial. Keberpihakan Kompas.id tersebut tercermin melalui adanya pendekatan jurnalisme advokasi, khususnya dalam upaya mengangkat suara korban secara dominan dalam pemberitaan. Dengan demikian, Kompas.id perlu mempertahankan keberpihakan tersebut dengan terus memberikan ruang bagi suara penyintas, dengan tetap menjaga akurasi, verifikasi, dan keberimbangan dalam setiap pemberitaan. Keberimbangan yang dimaksud yakni tidak hanya berfokus pada pengalaman individu, melainkan juga tetap konsisten mengangkat dimensi struktural seperti kebijakan institusi, regulasi pendidikan, serta tanggung jawab pihak terkait. 
Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Menggunakan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) di Kota Pekanbaru Muhammad Farhan; Harapan Tua RFS
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2417

Abstract

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah. Salah satu instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Provinsi Riau melaui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelayanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Roda Dua Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Sulivyo dkk (2020) menggunakan 7 indikator yang terdiri dari Efisiensi, Fulfillment, Ketersediaan Sistem, Privasi, Responsivitas, Kompensasi,Kontak. Pelayanan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Riau dan dijalankan oleh UPT Samsat Simpang Tiga dan UPT Samsat Pekanbaru Kota belum berjalan secara optimal dan maksimal. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang membuat pelayanan SIGNAL tidak optimal dan maksimal karena lambatnya pengiriman STNK jauh dari waktu yang telah dijanjikan, stabilitas jaringan dalam mengakses aplikasi, dan ketidaksesuaian antara data KTP dan alamat STNK menyebabkan sulitnya verifikasi data kendaraan. Agar selanjutnya pelayanan SIGNAL tersebut dapat berjalan dengan optimal dan maksimal, maka berbagai faktor dan kebutuhan diatas harus diperbaiki dan dilaksanakan untuk mencapai suatu pelayanan yang optimal dan lebih maksimal.
Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru Tria Susiawati; Dadang Mashur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2418

Abstract

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan pada anak di suatu kota/kabupaten dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kota Pekanbaru telah mengadopsi program Kota Layak Anak (KLA) dan mendapatkan penghargaan tingkat Nindya. Namun, permasalahan anak masih terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat collaborative governance dalam penyelenggaran Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Schottle, Haghsheno dan Genhbauer dalam Astuti dkk (2020). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan collaborative governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru melalui DP3APM dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kota Layak Anak (KLA).
Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Mempertahankan Eksistensi Lembaga Penyiaran Radio di Wilayah Bangka Safril; Yera Yulista; Pebri Yanasari; Muflihatul Kamila
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2419

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran radio dalam mempertahankan eksistensinya di wilayah Bangka. Di tengah gempuran era digital yang terus mengalami perkembangan, media tradisional radio ini sedang menghadapi tantangan besar dalam upaya mempertahankan audiensnya.oleh sebab ituy, penting bagi lembaga penyiaran radio untuk menerapkan strategi pemasaran yang efektif sehingga dapat menarik perhatian para pendengar. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa stasiun radio di wilayah Bangka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan penyiar, pengelola, staf radio, yang juga disertai dengan dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemasaran yang efektif dengan melakukan pendekatan yang melibatkan pihak radio dengan klien dan para pendengar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengelola radio dalam merancang strategi pemsaran yang tepat sehingga dapat memeprtahankan eksistensi di tengah persaingan media yang semakin ketat.
Efektivitas Penegakan Hukum Telematika terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Media Digital: Studi Kasus Streaming Ilegal Erlinda Putri Nurdiyanti; Rina Arum Prastyanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum telematika terhadap pelanggaran hak cipta di media digital, khususnya praktik streaming ilegal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum sebagai data primer dan sekunder, serta menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum melalui pemblokiran situs dan penegakan sanksi, praktik streaming ilegal tetap marak terjadi akibat lemahnya regulasi, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui pembaruan regulasi, edukasi hukum, dan kolaborasi antarlembaga guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Perkembangan era digital menunjukkan hambatan pada urutan kehidupan, termasuk dunia sinematografi Keberadaan layanan streaming situs web memungkinkan orang untuk menonton film kehidupan sehari -hari dan menyediakan akses ke kenyamanan Salah satu dari banyak layanan adalah layanan VOD (video sesuai permintaan) VOD itu sendiri adalah media yang sama untuk presentasi video online dengan streaming berbayar atau langganan yang bervariasi tergantung pada keuntungan yang Anda pilih Tidak hanya aspek positif untuk dunia bioskop, tetapi juga aspek negatif yang dapat disebabkan Ini ditandai dengan kehadirannya yang tinggi di situs web ilegal yang memastikan hilangnya layanan VOD Sistem hukum baru yang dikenal sebagai Cyber ​​Law sekarang muncul sebagai tanggapan terhadap penggunaan teknologi informasi Keberadaan teknologi informasi tidak hanya memiliki keunggulan dalam meningkatkan sumur, tetapi juga memiliki efek positif dan negatif pada keberadaan teknologi informasi sebagai alat yang efektif yang melanggar hukum Hak Kekayaan Intelektual (IPR) penting untuk melindungi penelitian asli klaim atau pengakuan yang tidak sah Revolusi digital juga memengaruhi aspek hukum yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam konteks distribusi dan konsumsi kerja kreatif di dunia digital, lebih mudah untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya seni, musik, dan film, tetapi dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta Ini meningkatkan dilema antara akses sederhana dan perlindungan hak cipta Hukum digital memainkan peran penting dalam menentukan aturan mengenai perlindungan hak cipta digital untuk mencegah pelanggaran dan memastikan bahwa pencipta menerima hak Peraturan ini menjadi semakin penting dengan pengembangan platform digital seperti media sosial dan layanan streaming.
Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia: Analisis Program Lapor Mas Wapres dalam Perspektif Good Governance Alila Arsyi; Jasmine Ubaedi; Salma Huroidhoh; Siti Atika Optafiyacha; Jerry Indrawan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2421

Abstract

Dalam upaya menghadapi perkembangan teknologi yang menuntut reformasi birokrasi, pemerintahan Prabowo-Gibran meluncurkan program Lapor Mas Wapres dalam upaya mendukung layanan pengaduan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah reformasi birokrasi dalam program Lapor Mas Wapres telah  sesuai dengan prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif digunakan melalui observasi website Lapor Mas Wapres dan juga studi literatur pada sumber akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini meski bertujuan baik dengan mengadopsi teknologi digital dan kolaborasi layanan tatap muka, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kendala teknis, keterbatasan akses, masalah perlindungan data, serta potensi tumpang tindih dengan SP4N Lapor. Sehingga program ini belum sepenuhnya mendukung langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan keenam prinsip utama Good Governance. Berdasarkan analisis, terdapat keterbatasan infrastruktur digital sehingga tidak inklusif, keterbukaan informasi yang minim di website, efektivitas yang kurang karena pengaduan langsung yang hanya ada di pusat kota, dan perlu adanya kepastian jaminan hukum agar tidak rentan diskriminatif dalam layanan pengaduan.
Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Kota Pekanbaru Vivi Utami; Teguh Widodo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2437

Abstract

Penyimpangan sosial merupakan bentuk pelanggaran nilai dan norma sosial yang telah di tetapkan di masyarakat, penyimpangan sosial dapat di lakukan oleh siapa saja dan dimana saja tak terkecuali perempuan yang kini semakin marak menjadi pelaku penyimpangan sosial dan menjadi banyak perhatian pemerintah dibanding laki-laki, yang di dasari atas ketidak mampuan kepribadian seseorang dalam menyerap sosialisasi yang baik. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA berupaya dalam mengubah kepribadian yang di miliki seorang narapidana perempuan menjadi terbenahi melalui pembinaan kepribadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dari kegiatan pembinaan kepribadian serta hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan kepribadian berlangsung, dengan berlandaskan Teori sosialisasi. Metode penelitian yang di kaji pun menggunakan metode penelitian kualitatif berupa pendeskripsian suatu fenomena serta terdapatnya lima petugas pemasyarakatan sebagai informan yang di pilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan yang di gunakan berupa teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pembinaan kepribadian terdiri dari aspek kesadaran beragama, aspek kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, aspek kemampuan intelektual, aspek kesehatan jasmani dan aspek konseling dan rehabilitasi dan di bantu oleh pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dalam pembinaan kepribadian atau Memorandum of understanding (MoU), namun dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, di temukan nya hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan kepribadian.

Page 34 of 69 | Total Record : 690

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue