cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Phone
+6282258074501
Journal Mail Official
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Editorial Address
PERUMAHAN BUKIT MAS RESIDENCE BLOK 5A NO 6
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Published by CV. CAKRAWALA RISET
ISSN : 31247717     EISSN : 31247725     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Anitasari; Fitri Anggraeni Suliani; Mohamad Anwarudin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengetahui upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut mencakup rehabilitasi, restitusi, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kerugian Akibat Barang Tidak Sesuai Deskripsi pada Transaksi Jual Beli Online Muhamad Ihsanul Gufron; Sahrul Rozi
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi dalam transaksi jual beli online. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar mengenai barang yang diperjualbelikan. Pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, termasuk melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Analisis Yuridis Terhadap Peran Pembuktian Berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 Adi; Ari Herdiansah Gunawan; Yunus Wantoro
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembuktian dalam menentukan kebenaran materiil dalam perkara pidana di Indonesia dengan berfokus pada pengaturan Pasal 235 KUHAP terbaru Tahun 2025. Permasalahan utama yang dikaji meliputi efektivitas alat bukti dalam mencapai kebenaran materiil, hambatan dalam  praktik  pembuktian, serta urgensi  reformasi  sistem  pembuktian pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap KUHAP 2025, yurisprudensi, serta literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembuktian dalam Pasal 235 KUHAP 2025 telah mengalami pembaruan signifikan dibandingkan KUHAP sebelumnya, khususnya melalui perluasan jenis alat bukti, pengakuan terhadap bukti elektronik dan ilmiah (forensik), serta penguatan peran hakim dalam menilai pembuktian secara aktif. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas forensik, potensi intervensi eksternal, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap standar pembuktian modern. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Pasal 235 KUHAP 2025 merupakan instrumen penting dalam mendorong tercapainya kebenaran materiil melalui sistem pembuktian yang lebih komprehensif dan adaptif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Anak di Kota Cilegon Tahun 2026 dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller) Caesar Maleakhi; Chandra Oliver Gultom; Juan Gabriel Manurung
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa manusia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus pembunuhan Muhammad Axle Harman Miller (MAHM) di Kota Cilegon berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku HA (31) melakukan pembunuhan dengan motif ekonomi akibat utang dan kerugian investasi kripto. Aparat penegak hukum menerapkan Pasal 338 KUHP, Pasal 339 KUHP, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak, serta Pasal 458 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan.
Analisis Yuridis Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Indonesia Atika Ayu; Siti Julaeha
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal framework and effectiveness of the Complete Systematic Land Registration Program (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap/PTSL) in ensuring legal certainty over land rights in Indonesia. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that PTSL is an implementation of Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, supported by Government Regulation Number 24 of 1997 and the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 6 of 2018. The program provides legal certainty through the issuance of land certificates as strong legal evidence of ownership while promoting orderly land administration and improving public welfare. Nevertheless, the implementation of PTSL still faces several challenges, including inconsistencies between physical and juridical land data, limited public legal awareness, insufficient human resources, and potential land disputes. Therefore, improving land data quality, strengthening supervision, accelerating the digitalization of land administration, and increasing public participation are essential to optimize the realization of legal certainty and legal protection over land rights
Sinergi Pencegahan KDRT dan Perlindungan Anak: Edukasi Dampak Psikologis, Metode Pemulihan Trauma, dan Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 serta UU No. 35 Tahun 2014 Fenimawati Laia
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumah tangga pada hakikatnya merupakan tempat berlindung bagi setiap individu keluarga. Tetapi, pada realitanya malah banyak yang menjadi tempat penderitaan akibat kekerasan. Seiring berkembangannya zaman, permasalahan yang muncul kian kompleks, salah satunya isu terkait perempuan yang ditandai dengan meningkatnya angka kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Metodologi penelitian ini menerapkan metode yang melibatkan analisis hukum, penerapan teori-teori terkait, serta studi kasus. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap tindakan di lingkungan keluarga yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, meliputi bentuk fisik, seksual, mental, serta pengabaian yang disertai ancaman. Dengan kata lain, KDRT dapat dipahami sebagai serangkaian bentuk perilaku agresif mulai dari intimidasi, pelecehan, dan kekerasan bervariasi yang terjadi antar individu dalam hubungan keluarga. Melalui UU PKDRT, diharapkan partisipasi aktif seluruh pihak dalam mehami dan menerapkan aturan ini, khususnya bagi aparat penegak hukum guna penyelesaian kasus KDRT yang komprehensif sekaligus menjamin perlindungan bagi perempuan sebagai korban
Implikasi Hukum Kewajiban Penyampaian Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan kepada Menteri Hukum Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 Syarifah Nurul Aziizi
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa paradigma baru dalam tata kelola perseroan terbatas di Indonesia. Regulasi ini mewajibkan setiap perseroan untuk menyampaikan persetujuan laporan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari kewajiban baru tersebut, membedah peran strategis notaris sebagai pejabat umum dalam menjamin kepatuhan hukum korporasi, serta menguji secara kritis potensi over-regulation dari sudut pandang pelaku usaha. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi ini memperkuat asas keterbukaan dan pengawasan preventif negara, di mana kegagalan kepatuhan berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemblokiran sistem hingga pembekuan status badan hukum. Di sisi lain, notaris bergeser peran tidak hanya sebagai pembuat akta otentik RUPS, melainkan sebagai penasihat hukum (legal advisor) dan gatekeeper. Kendati dinilai membebani sektor privat (UMKM) dan berpotensi over-regulation, kebijakan ini dinilai sah secara doktriner melalui Teori Konsesi demi integrasi data dan transparansi komersial global.
Tinjauan Kritis Kebijakan Pemberantasan Premanisme dan Pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas Alaini Alaini; Sofyatul Widad
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik premanisme dan pungutan liar yang kerap terjadi di kawasan Industri Cikupa Mas Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi dan produktivitas ekonomi di wilayah industri. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Kawasan Industri Cikupa Mas, yang hingga kini belum banyak menjadi objek kajian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti premanisme dalam konteks perkotaan atau sektor transportasi, sementara studi ini berupaya mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang khas di lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemberantasan telah dijalankan melalui operasi penegakan hukum dan pembentukan tim terpadu, Satgas anti premanisme, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan berkelanjutan, serta adanya resistensi sosial dari kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak manajemen kawasan industri, disertai pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberantasan premanisme dan pungutan liar dapat bertransformasi dari sekadar tindakan represif menuju kebijakan preventif dan partisipatif yang berkelanjutan

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026 Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026