cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
BASYARUDIN
Contact Email
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Phone
+6282258074501
Journal Mail Official
jurnalilmuhukumlegisnexus@gmail.com
Editorial Address
PERUMAHAN BUKIT MAS RESIDENCE BLOK 5A NO 6
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Published by CV. CAKRAWALA RISET
ISSN : 31247717     EISSN : 31247725     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 41 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dina Agisti; Shifa Maulida
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius tidak hanya secara fisik, tetapi juga psikologis dan sosial bagi korban. Sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual dan keterbatasan regulasi sebelumnya, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, mengkaji implementasinya dalam praktik penegakan hukum, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS telah memberikan pengaturan perlindungan korban secara lebih komprehensif melalui pendekatan berbasis korban (victim-oriented approach), yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, serta mekanisme restitusi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Namun dalam implementasinya, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan (law in book dan law in action). Kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya fasilitas layanan korban, serta kuatnya stigma sosial dan budaya victim blaming di masyarakat. Selain itu, aspek substansi hukum juga masih memerlukan harmonisasi dan pengaturan teknis lebih lanjut agar dapat diterapkan secara efektif.   Sexual violence is a form of human rights violation that has serious impacts not only physically but also psychologically and socially on victims. In response to the increasing number of cases of sexual violence and the limitations of previous regulations, Indonesia passed Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS). This study aims to analyze the legal protection provisions for victims of sexual violence under the TPKS Law, examine its implementation in law enforcement practice, and identify obstacles encountered in its implementation. This study uses a normative legal method (normative juridical) with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials examined through literature review with normative qualitative analysis. The results show that the TPKS Law has provided more comprehensive provisions for victim protection through a victim-oriented approach, which includes the right to treatment, protection, and recovery, as well as a restitution mechanism as a form of justice for victims. However, in its implementation, there is still a gap between legal norms and practice in the field (law on the books and law in action). The main obstacles include limited understanding among law enforcement officials, unequal distribution of victim services, and the strong social and cultural stigma of victim blaming in society. Furthermore, the substantive aspects of the law still require further harmonization and technical regulation for effective implementation.
Konflik Kepentingan dan Abuse of Power dalam Penunjukan Supplier serta Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengadaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Margiono; Ryzko Ananda Putra; Humala Wiranto
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam mekanisme penunjukan supplier pada tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta formula penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap potensi praktik monopoli dan penggelembungan harga (mark up) dalam ranah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini mengurai bagaimana celah regulasi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dieksploitasi oleh aktor-aktor koruptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi supplier tertentu yang ditunjuk tanpa prosedur kompetitif yang akuntabel, serta adanya hubungan afiliasi sosiologis maupun ekonomis antara pejabat pengadaan dengan penyedia barang, secara materiil dapat memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, praktik monopoli dalam ekosistem ini melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan berimplikasi langsung terhadap penurunan kualitas mutu pangan bagi peserta didik serta timbulnya state financial loss. Sebagai solusi akademik, penelitian ini menawarkan model pengawasan preventif komprehensif terintegrasi yang berbasis pada sistem transparansi digital (blockchain e-procurement), audit forensik berkala, dan pelembagaan pengawasan partisipatif masyarakat.
Analisis Hukum terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Barang Milik Daerah Tanah Bengkok untuk Lahan Pertanian Padi di Kota Serang Rasbi Musabah; Tajul Maimun
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah pertanian sering kali terancam karrena perjanjian sewa-menyewa sering kali dilakukan secara lisan, sehingga beresiko menimbulkan sengketa di masa yang akan datang, ketidakpastian hak, dan kepentingan antara pemilik tanah dan penyewa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perjanjian sewa-menyewa barang milik daerah berupa tanah yang menjadi studi kasus di kecamatan kasemen yang digunakan sebagai lahan padi. serta meninjau kesesuaiannya dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Permasalahan utama yang diangkat dalam studi kasus ini adalah ketimpangan antara praktik lapangan yang mayoritas dilakukan secara lisan (berdasarkan asas kekeluargaan) dengan aturan hukum formal yang mengharuskan perjanjian tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas perjanjian sewa-menyewa lahan padi di Kecamatan Kasemen dilakukan secara lisan tanpa melibatkan perangkat desa atau notaris. Praktik ini menyebabkan lemahnya posisi tawar dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak jika terjadi sengketa, seperti kegagalan panen, wanprestasi pembayaran sewa, atau pengambilalihan lahan secara sepihak sebelum masa sewa berakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai urgensi perjanjian tertulis dan pemahaman terhadap UU No. 2 Tahun 1960 guna menciptakan kepastian hukum dan menghindari konflik agraria di tingkat lokal.
Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika: Antara Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum di Indonesia Moch Rizki Syakir; Sandi Cahyono; Nurdin
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narcotics crimes have a widespread impact on society and therefore require effective law enforcement under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against narcotics offenders and abusers, the legal considerations of the judges in Decision Number 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, and the legal position of rehabilitation for victims of narcotics abuse. This research employs a normative juridical method through the analysis of statutory regulations, court decisions, and secondary legal materials. The results indicate that in Decision Number 889/Pid.Sus/2022/PN Srg, the defendant was sentenced to 11 years of imprisonment pursuant to the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Law enforcement against perpetrators of illicit narcotics trafficking must be carried out firmly to create a deterrent effect. On the other hand, narcotics abusers who are proven to be victims should be subjected to medical and social rehabilitation in accordance with Article 127 paragraph (3), based on assessment results and expert testimony. Therefore, a balance is required between strict law enforcement against narcotics traffickers and a rehabilitative approach for victims of narcotics abuse in order to establish a fair, humane, and effective criminal justice system.
Rekonstruksi sistem publikasi negatif bertendensi positif dalam pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum hak atas tanah Ahmad Dasuki; Rohmawati Rohmawati
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran hak atas tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Sistem ini menempatkan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat, namun bukan sebagai alat bukti mutlak, sehingga pihak lain masih dapat mengajukan gugatan pembatalan meskipun tanah telah bersertifikat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan, tercermin dari maraknya kasus tumpang tindih sertifikat, sertifikat ganda, dan sengketa kepemilikan tanah yang terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi asas publisitas positif dalam sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif serta merumuskan gagasan rekonstruksi asas tersebut guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih optimal bagi pemegang hak atas tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan hukum primer berupa UUPA, PP 24/1997, PP 18/2021, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya daya publisitas positif dalam sistem pendaftaran tanah nasional menjadi salah satu faktor utama tidak tercapainya kepastian hukum secara penuh. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pendaftaran tanah yang mengarah pada penguatan aspek publisitas positif, antara lain melalui optimalisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), integrasi data pertanahan berbasis elektronik, dan penataan ulang norma pembuktian sertifikat, sebagai upaya mewujudkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah yang lebih kuat bagi masyarakat
Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Kun; M Raka Nugraha Ramadhan
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini terlihat banyak fenomena di masyarakat dimana perjanjian hanya sebatas dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan meragukan kekuatan pembuktian ABT tersebut untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan. Pasal 1876 BW membenarkan pihak lawan untuk mengakui atau mengingkari ABT. Pasal 1875 dan Pasal 1877 BW menerangkan bahwa kekuatan pembuktian ABT hanya antara para pihak, dimana apabila pihak lawan mengakui/tidak menyangkal maka sempurnalah kekuatan pembuktiannya sedangkan jika disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim. Hal ini lantas menimbulkan ketidakpastian kekuatan pembuktian ABT. Berangkat dari ketidakpastian tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah terkait bagaimana kekuatan pembuktian ABT dalam prakteknya di pengadilan perkara perdata kaitannya dengan ada atau tidaknya penyangkalan dari pihak lawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang bersifat deskriptif analitis.Kekuatan pembuktian ABT di dalam persidangan kaitannya dengan adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian lemah/hanya mempunyai daya bukti permulaan sehingga gugatan ditolak dan pihak yang mengajukannya tidak dapat memenangkan perkara. Sedangkan terhadap ABT kaitannya dengan tidak adanya penyangkalan dari pihak lawan, Hakim memberikan penilaian bahwa bukti akta di bawah  tangan  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna sehingga dapat membuktikan hak yang didalilkan oleh pihak yang mengajukannya di Pengadilan. Hal ini karena akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1875 BW ditetapkan berkekuatan sempurna hanya jika diakui oleh para pihak, sedangkan berdasarkan Pasal 1877 ditetapkan bahwa apabila disangkal maka kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim.
Penegakan hukum perda kota Surakarta tentang ketertiban terhadap pengamen dan pengemis Mochamad Rizal
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak anak sebagai pekerja. Anak merupakan aset suatu bangsa yang harus dididik dengan benar untuk menjadi penerus generasi yang akan datang. Kenyataannya, fenomena pekerja anak bukan sekadar isu anak menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah, akan tetapi melekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan, dan terhambatnya perkembangan fisik, psikis, serta sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu, anak-anak telah masuk sebagai kualifikasi anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak dapat ditoleransi.
Analisis Yuridis Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur dan Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023) M. Rifki; Muhammad Khatib; Euis Muldayawati; Luthfi Hakim
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka penjualan rokok kepada kelompok rentan tersebut, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk larangan tegas dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 terhadap penjualan produk tembakau kepada individu berusia di bawah 21 tahun dan wanita hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk membatasi penjualan produk tembakau, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang belum optimal, sementara KUHP baru dapat menjadi instrumen pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dan wanita hamil memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pengawasan yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang tegas.
Keabsahan Klausula Penghangusan Sisa Kuota Internet Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 Muhamad Rizal
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penggunaan layanan internet dalam kehidupan masyarakat menempatkan hubungan antara pengguna dan penyelenggara telekomunikasi sebagai hubungan hukum yang semakin penting. Dalam praktiknya, layanan internet umumnya diberikan melalui perjanjian baku yang memuat ketentuan mengenai volume kuota dan masa berlaku paket. Salah satu klausula yang menimbulkan persoalan adalah ketentuan bahwa sisa kuota internet yang belum digunakan akan berakhir atau hangus ketika masa berlaku paket berakhir. Persoalan tersebut memperoleh dimensi konstitusional baru setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025 memaknai secara bersyarat Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan mewajibkan penyelenggara menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan klausula penghangusan sisa kuota berdasarkan hukum perjanjian dan perlindungan konsumen serta menganalisis implikasi Putusan MK terhadap keberlakuannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula penghangusan tidak dapat dinilai sah hanya berdasarkan persetujuan formal konsumen. Keabsahannya harus diuji terhadap syarat sah perjanjian, asas itikad baik, keseimbangan kontraktual, larangan klausula baku yang merugikan konsumen, serta norma konstitusional hasil pemaknaan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK tidak semata-mata menghapus seluruh konsep masa berlaku paket, tetapi mengubah standar legalitasnya dengan mewajibkan tersedianya pilihan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota. abstract The use of internet services in daily life has elevated the relationship between users and telecommunications providers to a matter of increasing legal significance. In practice, internet services are typically provided through standard-form contracts containing terms regarding data quotas and package validity periods. A contentious issue arises from provisions stating that unused data quotas expire or are forfeited once the package's validity period ends. This issue took on a new constitutional dimension after the Constitutional Court—via Decision Number 273/PUU-XXIII/2025—issued a conditional interpretation of Article 28 paragraph (1) (as found in Article 71 point 2 of the Appendix to Law Number 6 of 2023). The Court mandated that providers offer service options ensuring that users' remaining quotas remain active and usable. This study aims to analyze the validity of quota forfeiture clauses under contract law and consumer protection principles, as well as the implications of the Constitutional Court's decision on their enforceability. The research employs a normative-juridical method with a descriptive-analytical nature, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The findings indicate that a forfeiture clause cannot be deemed valid solely based on the consumer's formal consent. Its validity must be assessed against the requirements for a valid contract, the principle of good faith, contractual balance, prohibitions against standard clauses that disadvantage consumers, and the constitutional norms established by the Constitutional Court's interpretation. The Court's decision does not entirely abolish the concept of package validity periods; rather, it alters the standard of legality by mandating the availability of options to protect the economic value of remaining quotas.
Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar’iyah Terhadap Tindak Pidana Perzinaan Di Provinsi Aceh Ditinjau Dari Kepastian Hukum Ahmad Nuril Ihsan; Andryan Andryan
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah dan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan wewenang penanganan perkara pidana Islam di Aceh. Namun, hadirnya regulasi pidana nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menimbulkan tumpang tindih norma dan disharmoni kewenangan peradilan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme terjadi akibat multitafsir penentuan hukum yang berlaku (choice of law), praktik forum shopping oleh Penuntut Umum, serta pertentangan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dengan Lex Superior Derogat Legi Inferiori. Implikasi dari dualisme ini mencakup ketidakpastian hukum bagi Terdakwa. Dengan bersandar pada metode yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana yang tergolong jarimah khususnya tindak pidana perzinaan dengan dakwaakan Penuntut umum berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Page 4 of 5 | Total Record : 41

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Oktober 2026 (in press) Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026 Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026 Vol. 1 No. 1 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Januari 2026