cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Adi Prasetya
Contact Email
indexsasi@apji.org
Phone
+6282135809779
Journal Mail Official
indexsasi@apji.org
Editorial Address
Perum. Bumi Pucanggading, Jln. Watunganten 1 No 1-6, Kelurahan Batursari, Mranggen , Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59567
Location
Kab. demak,
Jawa tengah
INDONESIA
Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan
Published by Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
ISSN : 28090403     EISSN : 28090268     DOI : 10.55606
Core Subject : Education,
Education
Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan adalah jurnal yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Bidang kajian dalam jurnal ini termasuk linguistik, sastra, filsafat, psikologi, hukum, pendidikan, sosial dan studi budaya. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan diterbitkan 3 kali setahun: Januari, Mei dan September. Silakan buat Artikel Template baru lalu kirimkan naskah Anda.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 408 Documents
 34   35   36   37   38 
Tinjauan Hukum Tentang Pembunuhan Berencana yang dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN CIREBON 4/Pid.B/2017/PN CBN)
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i1.5618

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan unsur-unsur pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP bersama Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Cirebon No. 4/Pid.B/2017/PN CBN. Dengan pendekatan yuridis normatif (peraturan perundang-undangan, doktrin, dan studi putusan), temuan menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan berjenjang: akibat, hubungan sebab-akibat, kesengajaan, rencana terlebih dahulu. Unsur “rencana terlebih dahulu” ditarik dari adanya jeda untuk berpikir tenang dan tindakan persiapan (pemilihan waktu/lokasi, penggunaan alat, hingga rekayasa setelah kejadian). Unsur kesengajaan disimpulkan dari pola serangan, sasaran yang vital, koordinasi, dan komunikasi para pelaku. Dalam kerangka penyertaan, kualitas rencana melekat pada pelaku yang mengetahui, menyetujui, dan berkontribusi nyata (pelaku secara bersama-sama), sehingga pidana berat dipandang sebagai suatu hal yang wajar dan pantas dikenakan bagi para pelaku. Pertimbangan hakim dinilai selaras dengan hukum pidana materiil dan formil serta standar pembuktian KUHAP. Meski demikian, penelitian menandai perlunya penguatan ukuran operasional pembuktian rencana terlebih dahulu dan klasifikasi peran penyertaan untuk menekan disparitas dan memperkuat kepastian hukum. Rekomendasi diarahkan pada penyusunan pedoman pemidanaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan edukasi masyarakat guna memperkuat pencegahan serta pelaporan.
Dinamika Psikologis Mahasiswa dari Keluarga Bercerai
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i1.5619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika psikologis mahasiswa yang berasal dari keluarga bercerai dengan meninjau aspek emosional, strategi coping, resiliensi, dan dukungan sosial yang memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap tiga mahasiswa berusia 21 – 23 tahun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur dan dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua menimbulkan reaksi emosional negatif seperti kesedihan, kemarahan, dan kehilangan, namun mahasiswa mampu menyesuaikan diri melalui mekanisme coping yang adaptif, aktivitas positif, serta dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sosial. Resiliensi muncul sebagai faktor utama dalam membantu mahasiswa mengatasi tekanan emosional dan membangun motivasi untuk berprestasi. Penelitian ini menegaskan bahwa dampak psikologis perceraian tidak bersifat permanen, melainkan dapat dikelola melalui kemampuan adaptasi dan dukungan sosial yang memadai. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan program konseling dan pendampingan psikologis di perguruan tinggi guna meningkatkan kesejahteraan emosional mahasiswa broken home.
Resiliensi Psikososial Mahasiswa dengan Latar Belakang Keluarga Broken Home
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i1.5620

Abstract

This study aims to understand the process of psychosocial resilience formation in students with broken home backgrounds. This phenomenon is important given the increasing divorce rate in Indonesia, which has an impact on the emotional well-being of the younger generation. This study uses a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews with three students from broken homes. Data were analyzed using thematic analysis to identify emerging patterns of adaptation. The results of the study show that students' psychosocial resilience is formed through a combination of internal and external factors. Internal factors include emotional regulation skills, optimism, and self-efficacy, while external factors include social support and spirituality. Students demonstrated the ability to transform negative experiences into motivation for growth. These findings support Reivich & Shatté's theory and Social Support Theory, which emphasize the role of social support in reducing psychological stress.
Strategi Implementasi Program Edupreneurship bagi Peserta Didik Paket C di PKBM Sanggar 21 Watukumpul
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i1.5623

Abstract

Abstrak: Rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan keterampilan ekonomi di Desa Watukumpul, Kabupaten Pemalang, mendorong PKBM Sanggar 21 Watukumpul untuk menginisiasi program Edupreneurship berbasis proyek untuk memberdayakan peserta didik Paket C. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran Edupreneurship yang diterapkan dan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan keterampilan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memvalidasi data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi . Berdasarkan temuan penelitian, metodologi pembelajaran diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran terpadu dalam empat tahap sistematis: sosialisasi, pembelajaran teori kewirausahaan, pengembangan produk berbasis potensi lokal, dan pendampingan intensif. Pendekatan ini berhasil meningkatkan kemampuan keras dan lunak peserta didik dan mengubah pola pikir kewirausahaan mereka. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pemahaman tentang mekanisme transformasional pendidikan kewirausahaan di lembaga nonformal di samping memberikan manfaat praktis dengan menyajikan model praktik terbaik bagi manajer PKBM Sanggar 21 dan lembaga sejenis dalam merancang program pemberdayaan yang relevan . Kata Kunci : Edupreneurship, PKBM, Pendidikan Nonformal, Kewirausahaan, Pemberdayaan Masyarakat Abstrak : Tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan ekonomi di Desa Watukumpul, Kabupaten Pemalang, mendorong PKBM Sanggar 21 Watukumpul untuk meluncurkan program Edupreneurship berbasis proyek guna memberdayakan peserta didik Paket C. Studi kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran Edupreneurship yang diterapkan dan menganalisis dampaknya terhadap peningkatan keterampilan kewirausahaan dan kemandirian ekonomi. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk memvalidasi data yang dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berdasarkan temuan penelitian, metodologi pembelajaran diterapkan melalui pendekatan pembelajaran terintegrasi dalam empat tahap sistematis: sosialisasi, pembelajaran teori kewirausahaan, pengembangan produk berdasarkan potensi lokal, dan bimbingan intensif. Pendekatan ini berhasil meningkatkan keterampilan keras maupun lunak peserta didik serta mengubah pola pikir kewirausahaan mereka. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya pemahaman tentang mekanisme transformasional pendidikan kewirausahaan di lembaga nonformal, serta manfaat praktis dengan menyajikan model praktik terbaik bagi pengelola PKBM Sanggar 21 dan lembaga sejenis dalam merancang program pemberdayaan yang relevan. Kata kunci : Edupreneurship, PKBM, pendidikan nonformal, kewirausahaan, pemberdayaan komunitas
Civil Society Organization Bidang Lingkungan: Studi Kasus Komunitas Jatinangor Hijau
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i1.5627

Abstract

This research analyzes the role of civil society organizations in the environmental field through a case study of Jatinangor Hijau Community. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and document studies to examine the community's strategies and contributions in addressing waste problems in the Jatinangor Area. Findings indicate that the community serves as a multi-stakeholder collaboration facilitator through environmental education programs, public awareness campaigns, and policy advocacy. Theoretically, the community's existence represents the actualization of civil society organization within Alscher & Priller's (2010) framework with characteristics of organizational autonomy, voluntary participation, and public good orientation. This research also identifies the adaptive capacity of local civil society organizations in creating participatory spaces and strengthening deliberative democracy practices at the grassroots level. The research implications enrich the discourse on civil society organizations' contributions to environmental governance and local community resilience.
TINJAUAN HUKUM PENGARUH PEMBERIAN REMISI, GRASI DAN PEMBEBASAN BAGI TERPIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.5636

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi di Indonesia serta dampaknya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap efek jera dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat ialah hak narapidana berdasarkan prinsip pemasyarakatan, implementasinya terhadap pelaku korupsi justru menimbulkan dampak negatif berupa melemahnya efek jera, menurunnya legitimasi hukum, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Inkonsistensi pelaksanaan, minimnya transparansi, serta multitafsir terhadap syarat pemberian hak-hak tersebut turut memperparah persepsi publik bahwa koruptor mendapatkan perlakuan istimewa. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang lebih tegas, objektif, dan transparan, termasuk pengawasan eksternal oleh lembaga independen, untuk memastikan pemberian remisi, grasi, dan pembebasan bersyarat benar-benar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi dan prinsip keadilan substantif.
MAKNA KEBEBASAN BERPENDAPAT LEWAT MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.5638

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang kebebsan berpendapat lewat media sosial dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berpendapat di media sosial dapat saja mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain sehingga dapat menimbulkan adanya akibat hukum. Meski perbuatan yang dilakukan bersifat virtual (maya) namun setiap kegiatan yang menggunakan media sosial dapat dikategorikan sebagai suatu tindak perbuatan hukum yang nyata, karena ruang lingkup media sosial dapat dikategorikan sebagai ruang publik karena bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan mencemarkan atau merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang baik secara lisan maupun tulisan yang menyebabkan seseorang merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik setiap individu telah dilindungi oleh hukum positif di Indonesia sehingga setiap orang tanpa terkecuali wajib untuk menghormati dalam aspek kehormatan dan nama baik individu meskipun individu tersebut telah melakukan kejahatan. Di sisi lain muncul stigma di masyarakat “ no viral no justice” sehingga banyak masyarakat lebih memilih untuk mengutarakan pendapatnya lewat media sosial daripada melakukan langkah hukum. Dan dalam beberapa kasus Ketika viral, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai makna kebebasan berpendapat perlu diberikan kepada masyarakat luas terkait dengan aturan dalam UU ITE sehingga masyarakat mengetahui rambu-rambu dalam menggunakan media sosial.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.5661

Abstract

Penipuan dalam transaksi jual beli tanah merupakan kejahatan yang merugikan banyak pihak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan dalam transaksi jual beli tanah serta untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelakunya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada lemahnya pembuktian, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Adapun penerapan sanksi pidana telah diatur dalam KUHP dan peraturan terkait, namun implementasinya masih belum maksimal. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan administrasi pertanahan sangat diperlukan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.5662

Abstract

Perusahaan asuransi sebagai pihak yang menanggung risiko memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian jika terjadi kerugian tak terduga pada tertanggung. Sebaliknya, kewajiban tertanggung ialah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kendaraan bermotor? dan bagaimana penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor atas penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi? Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan klaim asuransi oleh perusahaan asuransi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap polis asuransi kendaraan bermotor telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen namun sebagai pemegang polis harus cermat sebelum melakukan perjanjian asuransi untuk mengetahui apa saja yang dapat diklaim oleh perusahaan asuransi.
KAJIAN HUKUM TENTANG SAKSI A DE CHARGE MENURUT KUHAP
Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/inovasi.v5i2.5663

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti diatur dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta untuk menelaah sejauh mana saksi A De Charge memiliki kekuatan pembuktian meskipun tidak menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saksi A De Charge memiliki kedudukan yang sejajar dengan saksi a charge sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Keberadaan saksi A De Charge berfungsi menjaga keseimbangan dalam proses pembuktian antara pihak penuntut umum dan pihak terdakwa. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 turut memperluas makna dari keterangan saksi, di mana keterangan tersebut tidak harus didasarkan pada pengalaman langsung, selama pernyataannya relevan serta memiliki dasar pengetahuan yang logis. Oleh karena itu, diperlukan penegasan lebih lanjut dalam KUHAP terkait pengaturan saksi A De Charge dan penilaian keterangan saksi yang menitikberatkan pada relevansi serta rasionalitas sumber pengetahuannya.

Page 36 of 41 | Total Record : 408

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Mei: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 5 No. 1 (2026): Januari: Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2025): September: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Mei: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2025): Januari: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 3 (2024): September: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2024): Januari: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 (2023): September: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 2 No. 2 (2023): Mei: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 2 No. 1 (2023): Januari: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 3 (2022): September: Inovasi : : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 2 (2022): Mei: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2022): Januari: Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan More Issue